Kena Sanksi Administrasi KLH, Pengelolaan Sampah di TPA Purbahayu Pangandaran Masih Open Dumping

PANGANDARANNEWS.COM - Tempat Pengelolaan sampah (TPA) Purbahayu yang ada di Kecamatan Pangandaran, hingga saat ini masih menerapkan sistem open dumping.

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran Irwansyah, pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran saat ini sudah sangat kritis.

Idealnya, kata Irwansyah, TPA Purbahayu itu sudah menggunakan Sanitary Landfill. 

"Jadi, ada pembuangan limbah, ada pembuangan air lindi, tapi di kita belum maksimal," katanya kepada sejumlah awak media. (05/02/26)

Ia mengatakan, Kabupaten Pangandaran dan beberapa kabupaten-kota lainya saat ini terkena sanksi administrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena menggunakan sistem open dumping.

Sebenarnya TPA Purbahayu di Kabupaten Pangandaran, jelas Irwansyah, sudah harus ditutup. Tapi hanya atas izin bupati, sudah sampaikan permohonan surat perpanjangan sanksi sampai dengan Desember 2026.

"Namun perpanjangan itu tentu saja dengan syarat Kabupaten Pangandaran harus melakukan upaya-upaya untuk penataan kembali pengelolaan sampah," terangnya.

Karena saat ini masih sistem open dumping atau langsung pembuangan sampah tanpa diurus, itu yang menyebabkan pencemaran.

"Nah kita diharuskan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan, tentu saja dengan merubah ke sistem Sanitary Landfill," jelasnya lagi.

Ia menambahkan, upaya di ahun ini pihaknya sedang melakukan pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) dan pengadaan satu alat berat baru berupa eksavator.

"Nanti ada proses pengurugan, artinya sampah itu akan diurug tidak boleh terbuka," katanya.

Seperti diketahui, TPA Purbahayu pernah mengalami kebakaran di tahun 2023 lalu. Dan saat itu, memerlukan waktu lebih dari sekitar satu bulan untuk proses pemadamannya.

Kala itu bencana tersebut tentu menjadi pukulan telak bagi Pemkab, pasalnya pengelolaan sampah yang masih menggunakan open dumping membuat upaya pemadaman jadi sulit.(hiek)

Soal Limbah di Pantai Barat, PHRI Sebut Pemda Pangandaran Belum Punya Blueprint

PANGANDARANNEWS.COM - Saat diminta komentarnya terkait limbah di Pantai Barat Pangandaran, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Pangandaran, Agus Mulyana ataqu yang akrab dipanggil Agus Savana  menegaskan, limbah tersebut bukan berasal dari hotel saja.

Agus mengatakan, permasalahan limbah di kawasan wisata Pantai Pangandaran merupakan masalah lama yang hingga kini belum tertangani secara menyeluruh. Dan celakanya, hotel kerap dijadikan kambing hitam meski hampir seluruh hotel sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

"Padahal kawasan wisata Pangandaran kan bercampur juga dengan rumah penduduk, WC umum, dan berbagai aktivitas lain yang juga menghasilkan limbah,” jelasnya, kepada awak media.(03/02/26).

Ia menambahkan, saat musim liburan atau hight season lonjakan  kunjungan wisatawan memang berpotensi membuat kapasitas IPAL hotel melampaui batas. Namun kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari kontribusi limbah rumah tangga dan fasilitas umum yang masuk ke saluran drainase yang sama, sehingga terkesan itu aliran dari hotel saja.

Agus menyebut, pihaknya sudah melakukan pengecekan di sejumlah saluran air di kawasan wisata Pantai Pangandaran dan ternyata sumber limbah tersebut berasal dari berbagai titik bukan hanya dari area hotel.

Intinya, kata Agus, akar persoalan justru terletak pada buruknya tata kelola drainase di kawasan wisata Pantai Barat Pangandaran.

"Hujan sebentar saja pasti banjir, Ini kan menandakan drainase tidak berjalan dengan baik,” tegasnya.

Padahal secara geografis, menurut Agus, Pangandaran memiliki karakter tanah berpasir yang harusnya mampu menyerap air dengan cepat. Dan selain itu kawasan wisata Pangandaran ini dikelilingi laut dan dilintasi sungai besar yang secara alami menjadi titik pembuangan air sehingga kalau hujan deras 30 menit sampai satu jam saja sudah tergenang itu tidak wajar. 

"Sungai dan laut adalah titik terendah, tapi air hujan tidak terdistribusi dengan baik ke sana,” jelasnya.

Agus menyebut, kondisi ini tentu menguatkan dugaan bahwa sistem drainase di kawasan wisata Pangandaran belum bagus dan tidak berfungsi optimal.

Harusnya, imbuh Agus, ada blueprint yang jelas. Saluran ke mana, titik terendah di mana dan induknya dibuang ke mana. 

"Dan itu yang sampai sekarang belum jelas,” tegasnya lagi.(hiek)

Pastikan Kondisi Di Sejumlah Lokasi Jelang Ramadhan, Sekda Pangandaran Tinjau Sejumlah Titik Strategis

PANGANDARANNEWS.COM – Menjelang Bulan Suci Ramadhan 1447 H/2026, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Dr.H. Kusdiana, M.M, pimpin langsung saat melakukan peninjauan ke sejumlah titik strategis di wilayah Pangandaran. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam menciptakan suasana yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat serta wisatawan selama bulan Ramadhan. 

Dalam keterangannya di akun resmi Instagram @iyang.kusdiana, ia menyampaikan, pemantauan lapangan ini bertujuan untuk memastikan serta kesiapan di berbagai sektor, mulai dari pelayanan, ketertiban hingga kebersihan lingkungan.

“Jelang bulan suci Ramadhan kami ingin memastikan kondisi di beberapa titik strategis di Kabupaten Pangandaran,” tulisnya.(03/02/26) 

Kegiatan tersebut diawali dengan peninjauan pintu tiket masuk kawasan wisata Cikembulan yang menjadi salah satu akses utama wisatawan, dan dilanjutkan dengan melakukan pemantauan di kawasan Pantai Barat Pangandaran termasuk melihat langsung aktivitas para pedagang serta kondisi lingkungan sekitar kawasan wisata.

Selain ke sejumlah titik lokasi, ia juga berkunjung ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memastikan kesiapan personel dalam menjaga ketertiban umum selama bulan Ramadhan. Dan kemudian dilanjutkan dengan mengecek kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Purbahayu, untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan optimal. 

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menghadapi peningkatan aktivitas masyarakat selama Ramadha, sekaligus menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan lingkungan. 

“Kami berharap melalui persiapan yang matang, pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadhan dapat berjalan dengan khusyuk serta aktivitas masyarakat dan wisatawan tetap berlangsung secara tertib dan kondusif,”ucapnya.(hiek)

Pangbagea Pangandaran, Alun-Alun Senilai Belasan Milyar Kini Kehilangan Fungsi

PANGANDARANNEWS.COM - Fasilitas publik yang digadang-gadang akan menjadi pusat jajanan dan ruang sosial di Alun-alun Pangbagea di Desa Cintakarya Kecamatan Parigi tepatnya di depan kantor Sekreatariat Daerah Kabupaten Pangandaran, kini terbengkalai.

Alun-alun yang diresmikan Gubernur Jawa Barat saat itu, Ridwan Kamil pada tanggal 20 Pebruari tahun 2022 lalu yang diberi nama  “Alun-alun Pangbagea, tadinya diharapkan bisa menjadi pusat keramaian baru itu, naum kini kenyataannya merana tanpa perawatan.

Nama 'Pangbagea' yang bermakna tempat berkumpulnya orang-orang bahagia pun kini tak sesuai dengan tujuan awal, pasalnya  Alun-alun ini sudah mulai ditinggalkan pengunjung sehingga kehilangan fungsinya sebagai ruang publik.

Walau pun terkesan megah namun area UMKM yang terletak di bagian bawah alun-alun tutup total, tidak ada aktivitas perdagangan di sana dan kondisinya pun tampak kumuh dan tak terurus.

Seperti diketahu, pengerjaan proyek Alun-alun Pangbagea dibangun dari anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2021 senilai Rp18 miliar. Fasilitasnya pun meliputi lapangan upacara, area jogging, taman bermain, pusat kreatif, area hijau, hingga food court.

Namun saat ini area food court dan gerobak UMKM mati total, meski sesekali masih ada warga yang sekadar singgah di area taman.

Saat diminta komentarnya, Kepala Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran, Tedi Garnida, membenarkan bahwa aktivitas di lokasi tersebut sudah lama terhenti.

 "Karena suasananya sepi akhirnya pedagang pun tidak ada yang mau berjualan," terang Tedi, (22/01/26)

 Tedi mengatakan, sejumlah gerobak UMKM bantuan salah satu bank daerah atas inisiatif Dinas Koperasi dengan nilai pengadaan di bawah Rp70 jut yang tak terpakai ini pun sudah diserahkan kepada pemerintah desa setempat agar tetap bisa dimanfaatkan masyarakat.

Sementara menurut salah seorang warga yang enggan ditulis namanya, Alun-alun Pangbagea memang tidak strategis untuk berjualan.

“Walaupun lokasinya depan kantor setda Pangandaran tapi jauh dari keramaian, dan warga pun jarang main ke sana," terangnya.(hiek)

Walau Anggaran Dipangkas 70 Persen, Pemdes Cipatujah Tetap Siaga Layani Masyarakat

Kades Cipatujah, Asep

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKMALAYA – Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tasikmalaya mengalami pemangkasan hingga 70 persen, hal ini tentu membuat pemerintahan desa menghadapi dilema akibat keterbatasan anggaran. 

Seperti disampaikan Kepala Desa Cipatujah, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Asep, saat wawancara dengan Pangandarannews.com di ruang kerjanya. (26/01/26)

Namun walau demikian, kata Asep, hal tersebut tidak mengurangi komitmen Pemerintah Desa Cipatujah untuk memprioritaskan pelayanan masyarakat. 

"Dana pangkas engga apa apa, cuma ya jadi dilema aja," ucap Asep.

Asep mengatakan, Pemdes Cipatujah juga mungkin saat ini tidak akan fokus pada pembangunan besar-besaran. Prioritas utama diberikan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan guru diniyah, kader Posyandu, serta anggota Linmas, termasuk memperhatikan kebutuhan guru dan gaji bagi kader serta Linmas, sesuai yang telah disepakati melalui musyawarah desa.

"Apalagi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya juga memperhatikan kelompok guru Diniyah, kader Posyandu, dan Linmas," tambah Asep.(anwarwaluyo)

 

 

Kades Sindangasih, Walau Anggaran Dipangkas Pemdes Tetap Utamakan Pelayanan Warga

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Salah satu bentuk kepedulian terhadap warga, Pemerintah Desa (Pemdes) Sindangasih, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya dengan menjenguk warga yang sedang sakit. 

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Tedi Ruslan, S.S.Pd, beserta istri yang juga menjabat sebagai kader PKK Desa Sindangasih.

Tedi mengatakan, pihaknya selalu peduli dan memberikan perhatian sosial kepada seluruh warga Desa Sindangasih meskipun tahun 2026 terdapat pemangkasan anggaran dana desa.

"Namun kami tetap mengutamakan pelayanan terbaik untuk masyarakat secara keseluruhan," kata Kepala Desa Tedi Ruslan.(25/01/26)

Ia juga berharap, kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi dengan masyarakat dan menunjukkan komitmen sebagai pelayan masyarakat.

"Komitmen kami tetap melaksanakan pelayanan terhadap warga menjadi prioritas Pemdes Sindangkasih," ungkapnya. (anwarwaluyo)

Jalur Cikatomas-Papayan-Cikalong Diperbaiki, Masyarakat Tasik Selatan Bahagia

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Perbaikan jalur Cikatomas-Papayan-Cikalong di wilayah Tasik Selatan, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi kabar gembira bagi masyarakat setelah puluhan tahun dalam kondisi rusak. Proyek ini merupakan bagian dari upaya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pengembangan infrastruktur.

Dani, salah satu sales yang sering menggunakan jalur tersebut, sangat bersyukur dan menyampaikan, "Jalan mulus, jalan kasep, ngaleser sebentar lagi terwujud. Merdeka! Puluhan tahun menikmati jalan butut gini, udah merdeka."

Masyarakat berharap proyek segera selesai agar akses jalan menjadi lebih baik dan mendukung kemajuan wilayah Tasikmalaya. (anwarwaluyo)

MUI Pangandaran Serukan, Sinergitas Ulama dan Aparat Untuk Kondusifitas Bulan Ramadhan

PANGANDARANNEWS.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pangandaran, KH. Harun Al Aziz, mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat khususnya para ulama dan aparat kepolisian untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kenyamanan dan keamanan menjelang datangnya bulan suci Ramadhan.

Seruan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana ibadah yang khusyuk dan kondusif bagi umat Islam, khususnya di Kabupaten Pangandaran.

"Kami titip kepada semua unsur terutama MUI di tingkat kecamatan dan pihak kepolisian agar berperan aktif menciptakan kenyamanan dan keamanan bulan suci Ramadhan mendatang," ungkapnya, dalam rangkaian acara Pelantikan MUI Kecamatan Pangandaran bertempat di hotel Rahayu.(23/01/26)

Masih di tempat yang sama, Ketua MUI Kecamatan Pangandaran yang baru dilantik, Kiai Subariyo, menegaskan pentingnya kebersamaan dalam membangun daerah. 

Menurutnya, seluruh elemen masyarakat merupakan mitra strategis yang harus bersinergi demi kemajuan Pangandaran.

“Semua elemen masyarakat adalah mitra, sehingga perlu bersinergi dalam membangun Pangandaran,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelantikan, Ustadz Dani Ramdani, S.H., mengaku merasa bersyukur dan bangganya atas suksesnya acara tersebut.

Ia menjelaskan, hampir 100 persen undangan dan peserta hadir serta mengikuti prosesi pelantikan dengan penuh kekhidmatan.

Camat Pangandaran, Mahfudz Ghozali, SIP turut mengapresiasi terhadap peran MUI sebagai pembimbing dan benteng umat.

Menurutnya, pelantikan ini bukan sekadar seremonial melainkan wujud nyata sinergitas antara ulama dan umara. 

“Dengan pelantikan ini saya yakin MUI ke depan akan lebih proaktif dalam membangun Kecamatan Pangandaran,” ucapnya.(harisfirdaus)

Tanggapi Aksi Warga, Kades Bungursari Langsung Berhentikan Dua Perangkatnya

PANGANDARAN NEWS.COM – Ratusan warga  siang tadi ramai-ramai mendatangi melakukan aksi ke Kantor Desa Bungur Raya, Kecamatan Langkaplancar, Kabupaten Pangandaran, menuntut pemberhentian dua orang perangkat desa, Kamis (22/01/26)

 Aksi tersebut dipicu adanya dugaan pernikahan siri yang dilakukan oleh dua perangkat Desa Bungursari masing-masing berinisial A.S, menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan dan A.S.R, menjabat sebagai staf desa.

Menurut keterangan, nikah siri tersebut terjadi pada tahun 2024 dan pihak laki-laki diketahui masih berstatus menikah secara resmi.

Menurut Koordinator aksi, Andri Irawan, tuntutan warga agar kedua perangkat desa tersebut langsung diberhentikan.

“Kami menuntut hari ini juga kedua agar kedua perangkat desa tersebut diberhentikan dari jabatannya,” tegas Andri.

Sementara menanggapi tuntutan tersebut, Kepala Desa Bungur Raya, Halim, menyampaikan, pihaknya telah mengambil langkah tegas dengan memberhentikan keduanya.

“Kami merespons aspirasi masyarakat, dan langsung memberhentikan kedua perangkat desa tersebut,” ujar Halim.

Halim mengakui, hasil klarifikasi menunjukkan kedua perangkatnya memang telah melakukan pernikahan sirri pada tahun 2024.

“Saat pernikahan siri itu berlangsung, A.S. masih memiliki istri sah dan saat ini sedang dalam proses perceraian,” terangnya.(hiek)

Warga Tasikmalaya Keluhkan Terkait Buruknya Pengelolaan Taman Dadaha

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Kondisi area Dadaha di Kota Tasikmalaya tampak masih belum terkelola dengan baik, lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati area parkir dan trotoar membuat aktivitas masyarakat terganggu.

Hal ini disampaikan salah seorang warga, Ridwan, yang mengungkapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan taman kebangsaan warga Tasik.

Ridwan juga menyarankan agar Pemkot Tasik mengambil contoh dari kota lain yang telah berhasil mengelola PKL dan parkir dengan tertata rapi, sehingga pengunjung pun merasa nyaman.

"Misalnya, bisa saja studi banding dilakukan ke lokasi yang jauh ke Ciamis untuk mempelajari tata kelola yang baik," ujarnya.

Ridwan juga berharap Kota Tasikmalaya dapat menjadi lebih rapih, bersih, dan teratur, serta menghindari adanya PKL yang sudah merampas hak pejalan kaki  yang sudah merubah alih fungsi trotoar.

"Dalam kan aturan sudah jelas peruntukan trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan untuk lapak pedagang, " tegasnya. (anwarwaluyo)