Masuki Masa Tenang, Ketua KPU Pangandaran Ingatkan Semua Paslon Harus Patuhi Aturan

PANGANDARANNEWS.COM - Memasuki masa tenang jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 27 Nopember mendatang, mulai hari

Minggu 24.Nopember 2024 sudah memasuki tahapan masa tenang.

Dalam masa tenang ini semua pasangan calon (paslon) dilarang melakukan segala bentuk aktivitas kampanye, dan ini untuk memberikan ruang pada masyarakat untuk menentukan pilihan tanpa pengaruh atau tekanan.

Seperti disampaikan Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin, S.H.I., M.IP., pihaknya mengingatkan kepada seluruh pasangan calon, partai politik, tim sukses dan masyarakat umum untuk mematuhi aturan ini.

Ia menegaskan, larangan kampanye berlaku untuk semua jenis pemilihan, baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati.

“Masa kampanye telah berakhir sejak hari sabtu tanggal 23 Nopember, kami mengimbau semua pihak untuk menghormati masa tenang ini dengan tidak melakukan aktivitas kampanye baik secara langsung maupun melalui media,” kata Muhtadin.(hiek)

Usai Tinjau Langsung Ke Lapangan, Anggota Komisi II DPRD Pangandaran Ajak Wamentan Siap Atasi Kekeringan Di Mangunjaya

PANGANDARANNEWS.COM – Usai kunjungannya ke lapangan anggota DPRD Pangandaran Komisi II fraksi Gerindra Holik mmengaku siap mendorong untuk mengatasi kekeringan areal persawahan di Kecamatan Mangunjaya.  

Hal ini kata Holik, dalam rangka menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait areal pesawahan terdampak kekeringan. Dan ia dengan rekan kerjanya di komisi II beserta Dinas terkait pun telah melakukan kordinasi membahas persoalan tersebut. 

Menurutnya komisi II telah sepakat dalam waktu dekat ini pihaknya akan menemui Balai Kecil Wilayah Sungai (BKWS) Tasik untuk melakukan kordinasi. 

“Semoga ada tindak lanjut yang lebih bagus untuk yang terdampak kekeringan," kata Holik.(25/10/24)

Sebelumnya Holik juga mengaku telah berkordinasi dengan tenaga ahli dari Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, bahkan petugas dari Wamentan itu sudah turun ke Mangunjaya untuk mengecek langsung ke beberapa titik. 

Ia juga mengaku bersyukur karena respon Wakil Menteri Pertanian sangat baik dan mengatakan siap mendorong supaya wilayah Mangunjaya ke depan bisa terbebas dari kekeringan.

Untuk langkah-langkahnya selanjutnya, Holik menyebut saat ini sedang dalam prosesWamentan yang kemudian hasilnya akan dikabari dalam kurun waktu dekat ini.

" Wakil Menteri Pertanian berjanji sekitar beberapa Minggu atau beberapa bulan ada tembusan kedepannya bagaimana," ungkapnya.

Holik berharap masalah kekerinagan di Mangunjaya bisa segera terselesaikan mengingat para petani di wilayah tersebut sudah 10 tahun lebih terdampak kekeringan, dan semoga masalah kekeringan di inicepat terselesaikan.

“Dan hal ini bisa menjadi berkah untuk seluruh masyarakat, terutama para petani yang ada di Kecamatan Mangunjaya" ucapnya.

Ketua DPRD Pangandaran Pertanyakan Terkait Kunjungan Wisata Hanya 30 Persen

PANGANDARANNEWS.COM – Saat menerima informasi  perwakilan dari Bank Indonesia (BI) saat rapat paripurna Milangkala ke-12 di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran yang memaparkan terkait anjloknya kunjungan wisatawan, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengaku kaget dengan karena tahun ini kunjungan wisatawan hanya mencapai 30 %.

“Data ini resmi hasil dari kajian BI Tasikmalaya dan tentu saya merasa heran dengan kondisi ini,” ucapnya.(25/10/24)

Ia meminta pihak terkait menelusuri permasalahan dan kendalanya, bahkan ia juga menyinggung soal sistem pengelolaan retribusinya.

Asep mengatakan turunnya cukup drastis, di Tahun 2022 kunjungan wisata ada di angka 3 juta lebih, tahun 2023 pun masih di angka 2 juta lebih. Tapi tahun sekarang hasil kajian BI, itu hanya di angka 1 juta lebih.

Namun Asep mengaku memang kunjungan wisata ini tergantung faktor situasi alam, kebencanaan, geopolitik dan juga kondisi ekonomi sehingga banyak faktor yang memengaruhi tingkat kunjungan.

Namun kata Asep, faktor lain harus dipertanyakan ke pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran selaku pihak pengelola.

"Saya pertanyakan di pintu masuk itu seperti apa dalam pengelolaan retribusinya, sistemnya seperti apa? Saya kira karena penurunan kunjungan wisata terlalu drastis, dan ini perlu evaluasi," tegasnya.

Menurutnya, jika sistem penarikan tiket yang dulu dilakukan per unit kendaraan dan sekarang per orang hal itu menurutnya jutru haru menjadikan pendapatan retribusi yang jauh lebih besar. 

"Ataupun perbedaannya tidak terlalu signifikan, hal ini tentui harus kita telusuri dan evaluasi agar kedepan kita bisa lebih maksimal," kata Asep.(hiek)

Milangkala Ke-12, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Ajak Masyarakat Tidak Lupa Sejarah

PANGANDARANNWS.COM – Saat memimpin sidang paripurna Milangkala Kabupaten Pangandaran ke 12, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran Asep Noordin dalam sambutannya menyampaikan, hari ini tanggal 24 Oktober 2024 Kabupaten Pangandaran telah genap berusia 12 tahun.

Di momen ini, Asep mengajak masyarakat agar bersama-sama untuk tidak melupakan dengan sejarah bagaimana lahirnya Kabupatren Pangandaran. 

"Atas nama pimpinan dan anggota DPRD, saya mengucapkan syukur alhamdulilah kini usia Kabupaten Pangandaran sudah menginjak 12 tahun,” kata Asep.(25/10/2024) 

Menurutnya, dengan perjuangan bersama masyarakat dan seluruh elemen lainnya bahu membahu hingga Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran pun lahir dan terpisah dari Kabupaten Induknya, Ciamis.

Asep mengaku bersyukur karena berkat dorongan semua elemen masyarakat bersama wadah Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran bisa lahir Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 lalu.

"Dan hari ini tepat tanggal 25 Oktober 2024 Kabupaten Pangandaran sudah berusia 12 tahun," imbuhnya. 

Asep menyebut, dalam kurun waktu 12 tahun ini tentu banyak dinamika yang sudah terlewati mulai dari pembentukan kemudian Pejabat Bupati hingga terlahir Bupati dan Wakil Bupati definitif yang sudah dua periode. Periode pertama, Jeje Wiradinata dan Adang Hadari, disusul periode kedua Jeje Wiradinata dengan Ujang Endin Indrawan.

"Kami berharap agar kita sama-sama tidak melupakan sejarah saat atau momentum hari jadi ini," ungkapnaya.(hiek)

Kembali Jadi Ktua, Asep Noordin dan 2 Pimpinan DPRD Pangandaran Resmi Dilantik

PANGANDARANNEWS.COM – Bertempat di ruang rapat paripurna, tiga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran resmi dilantik.(14/10/24)

Pelantikan dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ciamis serta dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Pjs Bupati Pangandaran Benny Bachtiar, unsur Muspida, BUMD dan anggota DPRD Pangandaran.

Acara pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.561-Pemotda/2024 oleh Sekretaris DPRD Heri Gustari, yang menetapkan peresmian dan pengangkatan pimpinan DPRD untuk masa jabatan tahun 2024-2029.

Ketiga pimpinan yang dilantik adalah Asep Noordin HMM dari PDIP sebagai Ketua DPRD, Mohammad Taufik dari Partai Golkar, dan Dede Sutiswa Nataatmadja dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua.

Usai dilantik kepada sejumlah  wartawan Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Pangandaran dan pihak-pihak terkait yang telah mempercayainya kembali menjadi Ketua DPRD.

“Terima kasih kepada masyarakat dan partai yang telah merekomendasikan saya sebagai Ketua DPRD, ini adalah amanah dan tanggung jawab besar bagi saya untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara terutama bagi Kabupaten Pangandaran,” ujarnya.

Asep juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun Pangandaran ke arah yang lebih baik.

Aep menyebut pihaknya pun akan bersinergi dengan pemerintah daerah, karena sinergitas ini diperlukan demi pembangunan Kabupaten Pangandaran yang lebih baik ke depannya.

Disoal keterlambatan pelantikan ini akan terpengaruh pada APBD tahun ini, Asep memastikan tidak berdampak signifikan kareba APBD tahun 2024 tetap digunakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

“Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan penjabaran anggaran dengan pemberitahuan kepada DPRD,” jelasnya.

Ia juga menekankan kepada pemerintah daerah, termasuk Bupati, Sekda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), telah siap mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga efisiensi anggaran dan dipastikan terkait hal-hal yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan sebaiknya tidak dilakukan mengingat kondisi keuangan daerah saat ini.

“Saya meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar dapat menjalankan tugas dengan baik, kemudian dapat membangun Pangandaran menjadi lebih maju.” Pungkasnya.(hiek)

Kemenkumham Jabar terima Konsultasi DPRD Pangandaran Terkait Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

PANGANDARANNEWS.COM – Bertempat di Ruang Ismail Saleh, Kemenkumham Jabar menerima Konsultasi DPRD Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan secara onsite dengan Pimpinan DPRD, Ketua Pansus Tatib DPRD Kabupaten Pangandaran dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.(17/10/24)

Pelaksanaan Konsultasi ini sesuai arahan Kepala Kantor Wilayah Masjuno dan sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas yaitu upaya Kemenkumham memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andrieansjah melalui Kepala Bidang Hukum Lina Kurniasari, Kepala Sub Bidang FPPHD Suhartini dan Perancang Perundang-undangan Zonasi Kabupaten Pangandaran  menyampaikan bahwa pelaksanaan Konsultasi yang dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham Jabar dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran merupakan pelaksanaan dari fungsi Kantor Kemenkumham Jabar dalam melakukan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah.

Lina menambahkan Konsultasi pada hari ini didasarkan pada surat permohonan dari DPRD Kabupaten Pangandaran yaitu permohonan konsultasi terkait penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib. Sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota,  mengatur bahwa Tata tertib DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh DPRD kabupaten/kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata tertib DPRD kabupaten/kota paling sedikit memuat ketentuan tentang pengucapan sumpah/janji, penetapan pimpinan, pemberhentian dan penggantian pimpinan, jenis dan penyelenggaraan rapat, pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota, pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan, penggantian antarwaktu anggota, pembuatan pengambilan keputusan, pelaksanaan konsultasi antara DPRD kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat, pengaturan protokoler; dan pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli.

Terkait dengan Peraturan  DPRD tentang Tata Tertib ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2019. Tentunya pembentukan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib yang baru ini perlu disepakati seperti apa perubahannya dibandingkan dengan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib yang lama sehingga diperlukan pengaturan Tata Tertib yang baru.***

Pemdes Cimanuk Gaet Pokdarwis Dan Dinas Kehutanan Gencarkan Jumat Menanam

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Pemerintahan Desa (Pemdes) Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya bersama Kelomopok Sadar Wisat (pokdarwis) dan cabang Dinas Kehutanan 6 Wilayah Tasikmalaya, terus menggencarkan penanaman pohon melalui program Jumat Menanam.

Seperti disampaikan Kepala Desa Cimanuk, Anhar, kali ini ada 100 pohon Cemara yang ditanam di kawasan pantai Padabumi agar di kawasan ini semakin hujau dan memberikan udara sejuk pada wisatawan yang berlibur di pantai ini.

"Penanaman pohon akan terus kami gencarkan dan dijadikan agenda rutin yang digelar setiap hari jumat," jelas Anhar.(22/11/24)

Selain membuat kawasan Pantai Padabumi terlihat hijau, kata Anhar, penanaman pohon jenis Cemara Laut ini juga untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus mengurangi polusi udara agar pantai semakin hijau serta lebih indah.

Anhar juga berharap dengan semakin rindang dan sejuknya udara, wisata Pantai Padabumi, wisatawan pun semakin betah saat berkunjung ke Pantai Padabumi.

"Semoga ke depannya kunjungan wisata pun akan semakin terus meningkat," ucapnya.  (anwarwaluyo)

Dalam Debat Kedua, Dua Paslon Bupati-Wakil Bupati Pangandaran Kembali Adu Gagasan

PANGANDARANNEWS.COM - Tepat satu minggu jelang pelaksanaan Pilkada tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran gelar Debat Publik Kedua pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, bertempat di hotel Pantai Indah Timur.(20/11/24)

Dalam debat yang dimulai sekitar jam 19.00 WIB, sesi pertama diawal dengan saling melemparkan dalam tag line masing-masing paslon.

Dalam debat kedua ini kedua yang bertema Peningkatan IPM, Pengelolaan Sumber Daya Alam SDA dan tata ruang, penguatan tata kelola pemerintahan dan kepemudaan kedua paslon pun menyampaikan visi misi masing-masing. 

Di sesi pertama debat, Paslon nomor urut satu Citra Pitriyami dan Ino Darsono yang diberikan pertanyaan oleh oanelis terkait banyaknya BumDes tak berjalan di Pangandaran, calon bupati Citra Pitriyami menyebut jika ia terpilih sebagai Bupati Pangandaran agar Badan Usaha Milik Desa (BumDes) ini bisa lebih dimanfaatkan dan diaktivasi kembali karena ini akan meningkatkan penghasilan desa.

"Kami paslon nomer urut satu berkomitmen agar BumDes bisa diaktivasi dengan pola pengawasan yang intens," kata Citra.

Citra pun berjanji pihaknya akan melakukan investigasi dan pengawasan langsung agar aktivasi Bumdes dapat berjalan dengan baik, dengan pengawasan dan audit langsung ke desa.

Seperti diketahui, dalam sesi ini masing-masing calon diberikan pertanyaan dengan tema yang berbeda, kemudian paslon nomor urut dua diberikan pertanyaan terkait bagaimana menangani bencana alam banjir.

Dalam pemaparannya cabup nomer urut dua Ujang Endin Indrawan menyampaikan, penanganan bencana alam banjir ini harus dimulai dari hulu ke hilir, salah satu caranya dengan menjaga lingkungan atau alam sekitar di hulu dan hilir. 

"Tidak ada oenebangan pohon liar  dan tidak membuang sampah sembarangan," tegas Ujang Endin, atau yang lebih akrab disapa Ue. 

Dalam debat kedua ini tampak suasana pun cukup memanas saat pendukung para paslon saling meneriakan yel-yel dan tagline, sehingga dalam debat ini sempat diinterupsi oleh pembawa acara karena terlalu berlebihan bersorak sehingga mengganggu jalannya debat.(hiek)

Jelang Debat Publik Kedua, KPU Pangandaran Gelar Bintek Kampanye

PANGANDARANNEWS.COM - Sepuluh hari jelang pelaksanaan Pilkada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran menggelar Bintek Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dab Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024 bertempat di Hotel Horison kawasan pantai barat Pangandaran.(18/11/24)

Selain dihadiri Ketua, komisioner KPU, PPK, Pemda dan dan jajaran sekretariat KPU, kegiatan ini juga dihadiri perwakilan pasangan calon serta sejumlah awak media.

Dalam sambutannya Ketua KPU Pangandaran Muhtadin menyampaikan, gambaran pelaksanaan pemilihan yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024 nanti sudah bisa tergambarkan pada kegiatan simulasi pencoblosan yang dilaksanakan di alun-alun Parigi pada tanggal 11 Nopember 2024 lalu.

Muhtadin mengatakan, 500 lebih petugas PPK harus memahami betul kondisi dan dinamika yang terjadi di lapangan serta diharapkan mampu bekerja dengan dengan sepenuh hati.

"Pastikan para petugas bekerja dengan penuh integritas," tegasnya.

Selanjutnya Muhtadin memaparkan terkait persiapan debat publik kedua yang dilaksanakan hari rabu tanggal 20 Nopember 2024, bertempat di hotel Pantai Indah Timur
kawasan pantai timur.

Muhtadin memastikan tema debat kali ini akan berbeda dengan debat publik pertama, seperti pada debat kedua ini KPU hanya mengijinkan 70 orang pendukung dari masing-masing paslon yang bisa masuk ke ruang debat.

"Tentunya hal ini sudah kami komunikasikan dengan masing-masing paslon," ucapnya.

Muhtadin juga berharap, baik kepada paslon mau pun para pendukung dari masing-masing paslon bisa menghadirkan suasana sejuk serta penuh rasa kekeluargaan dan harmonis.

"Jadikan Pilkada Pangandaran ini menjadi pelajaran cara berdemokrasi yang baik dan santun bagi masyarakat," imbuhnya.

Muhtadin juga meyakini, kedua paslon yang akan berkontesasi pada Pilkada Pangandaran ini semuanya putra daerah yang akan menjungjung tinggi rasa persaudaraan satu dengan lainnya serta bercita-cita luhur untuk memajukan Pangandaran.

"Jadikan Pilkada Pangandaran ini sebagai wahana penyaluran hak politik warga dengan rasa aman, nyaman dan damai," ungkapnya.(hiek)

Pemuda Milenial Deklarasikan FPTS Dukung DOB Kabupaten Tasik Selatan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Berangkat dari semangat dalam bentuk adanya peran aktif dan keinginan untuk berkontribusi menyambut Daerah Otonomi Baru ( DOB) Kabupaten Tasikmalaya Selatan (Tasela), kalangan Pemuda generasi milenial berkumpul menyatukan pemikiran dan persepsi dengan tujuan adanya peran serta yang berdaya saing positif untuk persiapan pemekaran DOB Tasikmalaya Selatan.

Agenda pertemuan ini digagas seorang motivator yang juga Ketua Karang Taruna Kecamatan Karangnunggal Angga Putra, dengan mengundang para pemikir muda dari 10 kecamatan yang akan tergabung dalam wilayah kabupaten Tasikmalaya Selatan.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Kafe Dama Karangnunggal, para pemuda menggalang semangat persatuan dan tekad untuk membangun Tasik Selatan dengan resmi mendeklarasikan pembentukan Forum Pemuda Tasik Selatan (FPTS) yang dihadiri perwakilan dari seluruh kecamatan yang berada di wilayah Tasik Selatan.

Angga putra yang ditunjuk sebagai Koordinator Presidium Forum, kepada rekan-rekannya menekankan terkait pentingnya keberadaan FPTS sebagai langkah konkret pemuda untuk menyatukan frekuensi pemuda setasik selatan.

Kata Angga, FPTS ini menjadi wadah strategis bagi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pemuda yang berdaya saing, kompeten, dan siap mengambil peran dalam kebijakan pembangunan.

“Pembentukan FPTS ini merupakan langkah konkrit dari sekumpulan pemuda Tasik Selatan untuk menumbuhkembangkan SDM yang berdaya saing dan kompeten," ungkap.Angga.(16/11/24)

Pemuda Tasela, kata Angga, harus saling terkoneksi antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya dalam semangat menyambut mekarnya Tasik Selatan yang sudah di canangkan sejak lama, dan pemuda harus menjadi aktor dalam kebijakan  strategis guna mewujudkan Kabupaten Tasik Selatan yang berkelanjutan.

Hal senada disampaikan Masih salah seorang pelopor FPTS lainnya, Andriana, ia juga menekankan pentingnya pergerakan yang masif dan berkelanjutan.

Menurutnya, FPTS ini tidak boleh hanya berhenti pada pembentukan struktur belaka,
pasalnya ia yang datang dari Kecamatan Parungponteng mengaku siap berkontribusi dan menjadi patriot dalam forum ini untuk mewujudkan Tasela yang berkelanjutan.

Sementara perwakilan dari Kecamatan Bojongasih, Rudi berharap agar FPTS ini mampu bergerak secara konsisten untuk mengawal kebijakan yang berdampak pada kemajuan Tasik Selatan.

Lain lagi yang dismpaikan  Isep dari Kecamatan Pancatengah, FPTS ini harus menjadi ruang silaturahmi antar pemuda lintas kecamatan serta menjadi sarana kontribusi nyata dalam mendukung pemekaran wilayah Tasik Selatan.

Seperti diketahui, dalam deklarasi tersebut juga dirumuskan Dekrit Forum Pemuda Tasik Selatan yang menetapkan, antara lain,
1. Forum Pemuda Tasik Selatan resmi dibentuk pada 16 November 2024 sebagai organisasi pemuda yang berkedudukan di wilayah Tasik Selatan dan akan dilegalisasi secara administrasi.

2. Tujuan forum adalah mengakomodir pemuda Tasik Selatan dengan semangat patriotisme untuk membangun SDM yang berdaya saing dan kompeten demi keadilan dan kemakmuran wilayah.

3. Visi forum dirumuskan dalam kalimat singkat: “Terbinanya Pemuda Tasela yang inklusif dalam bergerak dan eksklusif dalam bertindak demi Tasela yang berkelanjutan.
4. Forum ini merupakan gagasan yang diinisiasi oleh tokoh pemuda dari 10 kecamatan di Tasik Selatan.
5. Hal-hal yang belum tercantum dalam dekrit ini akan dibahas kemudian.

Dalam struktur Wilayah dan Koordinasi untuk menjalankan fungsinya, FPTS membagi wilayah kerja menjadi tiga zona diantaranya.

Zona 1: Kecamatan Cikatomas, Pancatengah, dan Cikalong, menunjuk Riki dari Cikatomas sebagai presidium 1

Zona 2, Kecamatan Parungponteng, Cibalong, Bojongasih, dan Karangnunggal dengan menunjuk Andriana menjadi presidium 2.(anwarwuyo)