Terhitung April 2024, Parkir Wisata Pangandaran Dikelola Pihak Ketiga

 GHANIYY

PANGANDARANNEWS.COM - Usai penarikan retribusi parkir wisata tidak lagi dilakukan di loket toll gate obyek wisata terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024, kini Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran mengubah sistem retribusi parkir ini dengan menggandeng jasa pihak ketiga.

Seperti disampaikan Sekretaris Dinas Perhubungan Pangandaran, Ghaniyy, kebijakan pengelolaan parkir oleh pihak ketiga ini mulai berlaku sejak tangga 3 April 2024.

Ia mengatakan, karena pengelolaan parkir ini sudah oleh pihak ketiga, maka ke depannya Pemkab Pangandaran pun tidak akan mengeluarkan anggaran untuk membangun fasilitas parkir karena ini sudah menjadi kewajiban pihak ketiga sebagai pengelola parkir

"Artinya kita menerima PAD dari retribusi parkir tanpa setiap tahunnya harus menganggarkan biaya untuk membangun fasilitas parkir," ujarnya, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(02/04)

Dengan sharing pendapatan 60 % untuk Pemkab Pangandaran dan 40% untuk pihak ketiga dan kontrak kerjasama selama 15 tahun ke depan, Ghaniyy menyebut, tentu ini akan menguntung Pemda karena tidak akan dibebani biaya pembangunan sarana dan upah petugas parkir di lapangan.

"Dan pada setiap tahunnnya kami juga akan melakukan evaluasi secara berkala," jelasnya.

Disoal tenaga atau petugas parkir berasal dari mana, Ghaniyy mengatakan, bisa saja memberdayakan warga yang ada di sekitar masing-masing lokasi parkir. Bisa dari lingkungan, karang taruna dan lainnya, ini nantinya tergantung pihak ketiga.

"Dan nantinya para petugas parkir di lapangan ini akan menggunakan seragam Dishub dengan memakai logo perusahaan pihak ketiga," terangnya.

Ia menambahkan, untuk target retribusi parkir tahun ini sebesar Rp1,1 milyar, jumlah ini dari hasil sharing 60 % dengan pihak ketiga.

"Dari 15 perusahaan yang mendaptar, kami sudah memilih satu perusahaan dari Jakarta yang akan mengelola parkir ini," ucapnya.(hiek)

 

Dari 333.461 Wajib KTP, 1 % Warga Pangandaran Belum Lekukan Rekam Data

Ruhandi 

PANGANDARANNEWS.COM - Dari 442.205 jumlah penduduk warga Kabupaten Pangandaran, 333.461 merupakan wajib rekam e-KTP.

Demikian disampaikan Kepala Bidang  (Kabid) Fasilitas dan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangandaran, Ruhandi.

Saat ditemui di ruang kerjanya Ruhandi mengatakan, untuk perekaman e-KTP pemilih pemula atau usia 17 tahun saat ini hanya tinggal 1 persen atau sekitar 900 penduduk.

Ruhandi mengaku saat ini proses perekaman data pemula ini karena kebanyakan sedang bekerja atau kuliah di luar kota, sehingga pihaknya pun menyarankan agar mereka untuk melakukan perekaman ke Disdukcapil setempat.

"Kami juga akan melakukan jemput bola setelah lebaran nanti, untuk memaksimalkan perekaman e-KTP, apalagi kita kan mau menghadapi Pilkada bulan nopember mendatang," ungkap Ruhandi.(01/04)

Ia menambahkan, untuk keperluan Pilkada nanti saat ini Disdukcapil sedang menunggu rilis Data Potensial Pemilih Pemula (DP4) dari KPU.

"Untuk itu kami pun akan menyasar ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan wajib perekaman e-KTP ini," imbuhnya.

Ia juga mengatakan, walau pun jumlahnya tidak banyak saat ini masih ada sejumlah masyarakat lansia yang belum melakukan e-KTP, ungkin hanya ada 2-3 orang saja per desanya.

"Kendala lainnya, selain jarak rumah yang cukup jauh ada juga warga  yang menganggap bahwa perekaman e-KTP belum penting," ucapnya. (hiek)

Didukung Sejumlah Institusi, IDA Camp #5 Segera Digelar Di Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM - Kemah Indonesia Disaster Adaptive (IDA) Camp #5 siap digelar di Kabupaten Pangandaran, hal ini ditandai dengan dilaksanakannya rapat konsolidasi tahap akhir relawan dan stakeholders se-Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 lalu yang dihadiri para ketua Relawan Bencana seperti IDA, MMM, SAR MTA, IPNU, SAR Barakuda, LPBINU, ORARI, PMI, Balawista, serta dihadiri juga oleh Kanit Basarnas dan Perwakilan Kodim 0625/Pangandaran ini, berlangsung hangat dan kekeluargaan.

Seperti disampaikan salah satu koordinator kegiatan IDA Camp #5, Ahmad, IDA Camp #5 digelar dengan dukungan dari berbagai macam pihak, baik di level Nasional, Provinsi maupun di tingkat kabupaten.

Inisiatif IDA Camp #5 Pangandaran ini, kata Ahmad, muncul ketika ia baru saja selesai melaksanakan giat Ida Camp #4 Sumedang.

Saat itu, Ahmad mengaku ditelpon oleh Aster Kasdam III/Slw untuk menghadap ke Makodam, lalu di Makodam ia pun diberikan arahan untuk meramaikan kegiatan Panglima Tinggi TNI di Pangandaran dengan mengumpulkan dan melatih Marbot Masjid se-Jawa Barat, dan saat itu munculah perintah untuk melaksanakan IDA Camp #5 Pangandaran ini.

"Selain itu, Rais Am JATMAN, Habib Muhammad Luthfiy Ali bin Yahya, melalui Sekjen JATMAN Pusat, Dr. K.H. Mashudi, M.Ag., juga turut memberikan perintah pelaksanaan kegiatan ini." Tutur Ahmad.(30/03)

Ahmad menjelaskan, IDA merupakan relawan yang selama ini menjadi mitra TNI dalam upaya-upaya memperkuat ketahananan nasional, termasuk dalam peningkatan kapasitas adaptasi bencana masyarakat Indonesia.

Selain itu, dawuh dari Habib Luthfiy Ali bin Yahya, juga memerintahkan agar IDA senantiasa bersinergi dengan TNI dan Polri demi keutuhan NKRI.

"Kami jika yang meminta itu TNI atau Kiyai, ya jawaban kami cuma 2, 'siap' dan 'siap salah'." Seloroh Ahmad saat menjelaskan awal mula tercetusnya giat IDA.

Ia menambahkan, selain TNI dan BNPB, beberapa Kementrian serta Lemhanas RI juga mendukung penyelenggaraan IDA Camp #5 Pangandaran.

Tak hanya itu, Ahmad menyebut, sejumlah organisasi seperti MUI, BKPRMI, Persis, Muhammadiyah, PBNU, FUN, FUN Terapis_Herbalis, RUBIKON, MMM, KOSAN, REMPUG, serta JATMAN juga telah mengeluarkan rekomendasi dan dukungan untuk kegiatan ini.

"Kami juga telah melaksanakan audiensi dengan Kapusdiklat BNPB di Sentul dan Deputi Bidang Pencegahan BNPB dan jajarannya di Kantor BNPB di Jakarta," imbuhnya.

Pada dasarnya, menurut Ahmad, BNPB juga mensupport sekali dilaksanakannya kegiatan Adaptasi seperti IDA Camp ini serta siap menghadirkan beberapa pemateri serta merekomendasikan kepada BPBD Jawa Barat untuk mendukung kegiatan ini.

"Kami juga ditawari untuk menggunakan fasilitas di Pusdiklat BNPB untuk penyelenggaraan IDA Camp level nasional," aku Ahmad.

Ahmad juga mengatakan, Menko Perekonomian RI, Menparekraf RI, Menkes RI serta Gubernur Lemhanas RI juga diketahui turut mendukung pelaksanaan IDA Camp #5 Pangandaran, bahkan Menparekraf mengutus Staff Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis untuk memberikan materi tentang _safety & tourism_, yang akan menegaskan pentingnya rambu-rambu kesiapsiagaan bencana dan upaya adaptasi.

"Dan ini juga tentu akan dapat meningkatkan kunjungan di sektor wisata Pangandaran," ucap Ahmad.(yusupsidik)

.

Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pangandaran Menerima LKPJ Bupati Tahun 2023 untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

penulis: hiek

Nia Sumiasari

PANGANDARANNEWS.COM – Usai mendengarkan paparan Bupati Pangandaran saat menyampaikan penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pun sepakat menerima LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2023 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Seperti disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional  Nia Sumiasari saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada acara penyampaian pandangan umum tentang penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Pangandaran. (06/03)

Nia menegaskan, Fraksi Partai Amanat Nasional sangat memahami betul bahwa LKPJ tentu telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan, mekanisme dan tahapan pembahasan ini akan bermuara pada Rapat Paripurna Penetapan laporan keterangan pertanggu ngjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun 2023 dalam bentuk LKPJ.

Nia menambahkan, LKPJ yang terangkum dalam pokok-pokok urgensi berdasarkan analisa dan kajian yang tersirat maupun tersurat adalah sebagai berikut, secara umum LKPJ tahu 2023 telah dapat terealisasikan sesuai dengan perecanaan sehingga Fraksi Partai Amanat Nasional mengafresiasi terhadap kinerja pimpinan daerah kabupaten pangandaran, walaupun pada tahun 2023 terdapat resesi ekonomi yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran.

Namun Nia menyebut, Fraksi Partai Amanat Nasonal juga mengapresiasi kinerja pemerintah di tengah isu resesi ekonomi walau terdapat juga pencapaian keberhasilan positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat kabupaten pangandaran.

“Sebagai produk hukum, DPRD tentu memiliki kedudukan tertinggi di daerah, dalam hal ini Perda APBD harus benar-benar menjadi acuan pokok dalam melaksanakan,” tegas Nia.

Nia juga mengatalan, gerak dan langkah proses pembangunan di kabupaten pangandaran, sebab sebagai anggita legislatif tentu pihaknya pun mengemban amanah yang harus dilaksanakan.

“Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrohmannirrohim, Fraksi Partai Amanat Nasional dapat menerima laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2023 ini sepakat untuk dibahas lebih teliti dan detil serta komperhensif pada forum pembahasan tingkat selanjutnya,"katanya.

Evaluasi Pada Sejumlah Asfek, Fraksi Persatuan Menerima LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2023 untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

penulis: hiek

H. ASIKIN, SA,g

PANGANDARANNEWS.COM – Setelah mencermati, mempelajari dan mengamati pemaparan dari Bupati Pangandaran tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun 2023, maka Fraksi Persatuaan menerima LKPJ Bupati ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, 

Hal ini disampaikan H Asikin saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Persatuan pada acara penyampaian pandangan umum tentang LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2023, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Pangandaran. (06/03)

Namun, kata Asikin, Fraksi Persatuan melihat LKPJ ini dari beberapa aspek berikut ini, pertama, evaluasi kinerja keuangan daerah yang meliputi pencapaian kinerja perolehan pendapatan daerah kabupaten pangandaran, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja, dan kinerja pembiayaan tahun 2023.

Kedua, evaluasi aspek politik, lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan kepemerintahan yang baik, seperti indikator indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain-lainnya.

“Dan ketiga, evaluasi pelayanan publik, melihat sejauh mana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan stratejik daerah yang bersifat tahunan," ucapnya.

Menurut Asikin, itu semua semata-mata sebagai tugas dan wewenang yang melekat pada badan Legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Pangandaran sesuai regulasi yang beralaku dalam tatakelola pemerintahan daerah untuk melakukan penilaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban.

Namun secara umum Asikin mengaku, Fraksi Persatuan juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada bupati pangandaran atas capaian prestasi kerja pemerintah kabupaten pangandaran pada tahun 2023, yang dibuktikan dengan banyaknya program yang tercapai bahkan melampaui target.

Selanjutnya, Fraksi Persatuan berpandangan pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan politik anggaran sudah menggambarakan keberpihakan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat kabupaten pangandaran, dengan indikator salah satunya yaitu aspek akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya program perencanaan serta pelaksan dengan hasil yang cukup optimal dengan biaya yang efektif dan efisien.

Dan Fraksi Peratuan berpandangan pemerintah daerah sangat perlu untuk melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan mengingat Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten wisata sehingga perlu didorong oleh sektor ekonomi terutama sektor ekonomi kreatif untuk meningkatakan tarap hidup masyarakat yang diimbangi dengan sektor ekonomi real lainnya.

“Demikian pandangan umum fraksi persatuan atas LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2023, dan dengan nawaitu yang tulus semata-mata untuk kemaslahatan warga pangandaran serta berdasarkan pemikiran yang matang, komperhensif dan menyeluruh maka fraksi persatuan menyetujui LKPJ bupati pangandaran tahun 2023 ini dan layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya,” pungkasnya.

Fraksi Golkar DPRD Pangandaran menerima LKPJ Bupati Tahun 2023 untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya.

penulis: hiek

Yusep Rahmanudin, S.Ag

PANGANDARANNEWS.COM – Pada rapat paripurna yang digelar di ruang paripurna gedung DPRD Kabuopaten Pangandaran pada tanggal 6 Maret 2024 lalu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menerima LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2023 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Seperti disampaikan Yusep Rahmanudin saat menyampaikan pandangan umum Fraksi GolonganbKarya (Golkar) pada acara penyampaian pandangan umum tentang penjelasan Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023, pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran, berdasarkan penjelasan bupati pangandaran, fraksinya  memberikan apresiasi terhadap kepala daerah yang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023 di depan pimpinan dan seluruyb anggota DPRD.. 

Menurut Yusep, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan satukali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Yusep menambahkan, berdasarkan hasil dari kajian fraksi Golkar, dengan mengucapkan bismillahirahmanirrahim Fraksianya dalam pandangan umum kali ini menerima LKPJ tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

“Demikian pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD kabupaten pangandaran terhadap LKPJ bupati pangandaran tahun 2023, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat dan hadirin atas kepercayaan kepada kami untuk memberikan kesempatan dalam rapat Paripurna ini,"ucapnya.

Bupati Panagandaran Sampaikan LKPJ Tahun 2023, Ini Pandangan Fraksi PKB DPRD Pangandaran

penulis:hiek

ENCEP NAJMUDIN, SH.

PANGANDARANNEWS.COM – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran yang digelar di ruang paripurna gedung DPRD, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023 dan sepakat untuk di bahas pada tahapan selanjutnya.

Mewakili Fraksi PKB, Encep Najmudin SH, menyampaikan pandangan umum fraksinya pada acara penyampaian pandangan umum tentang penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023.

Encep mengatakan, pandangan ini  disampaikan setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menerima laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pangandaran tahun 2023 yang di sampaikan langsung oleh saudara Bupati Pangandaran.

"Dengan ucapan Bismilahirrohmanirrohim, kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setuju LKPJ ini untuk di bahas pada tahapan selanjutnya," tegasnya.(06/03)

Fraksi Kerja DPRD Sepakat LKPJ tahun 2023 Bupati Pangandaran Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Penulis : hiek

Dyah REtu Badraeni, S.Sn

PANGANDARANNEWS.COM Untuk kelancaran pembangunan di Kabupaten Pangandaran, Fraksi Kerja DPRD Kabupaten Pangandaran menyepakati bahwa Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian dikatakan Dyah REtu Badraeni, S.Sn yang mewakili Fraksi Kerja saat menyampaikan pandangan umum pada acara penyampaian pandangan umum tentang penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Pangandaran. (06/03)

Setelah menyimak penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pangandaran serta membaca sekilas LKPJ bupati tahun 2023, menurut Diah, Fraksi Kerja (keadilan indonesia raya) DPRD Kabupaten Pangandaran juga memberikan beberapa pandangan singkat, antar lain pertama memberikan apresiasi atas adanya penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang tercatat dari tahun 2022–2023. Meskipun terjadi penurunan tetapi angkanya belum terlalu signifikan. oleh sebab itu, inovasi dan optimalisasi program yang menjadi prioritas daearah harus dikedepankan. 

Kedua bisa meningkatkan kontribusi selain dari potensi ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal tersebut dapat dimulai dari membangun pola kerjasama dan pola komunikasi yang efektif dengan mitra-mitra terkait, bahkan melibatkan masyarakat potensial untuk berkolaborasi aktif dalam pembangunan daerah.

Dan yang ketiga, Pemkjab Pangandaran bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, minimal targetnya bisa tercapai. Lalu ketepatan antara perencanaan atau prediksi dengan pelaksanaan harus betul-betul diperhitungkan, sehingga pada saat perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya depisit anggaran.

“Demikianlah pandangan umum fraksi kerja DPRD atas penjelasan Bupati Pangandaran terhadap LKPJ bupati tahun 2023, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada para pemimpin dan warga Pangandaran, serta kedepanya Pemkab Pangandaran mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan visi dan misi," ucap Dyah. 

Masyarakat Wajib Tahu, Ijin Bangunan Di Atas LSD Harus Dari Kementerian

poto; ilustrasi

PANGANDARANNEWS.COM - Tidak semua lahan sawah bisa dijadikan tempat untuk didirikan bangunan, pasalnya sawah tersebut masuk pada zona Lahan Sawah Dikhususkan (LSD).

Seperti yang terjadi pada seorang warga Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, Yan Hendrayana (60) yang berniat akan menjual sebidang sawah miliknya di Desa Babakan seluas sekitar 250 bata pada seorang pengembang yang rencananya akan dijadikan perumahan.

Namun saat akan dilakukan kesepakatan harga, si pengembang tersebut membatalkan niatembeli lahan sawah tersebut dengan alasan sawah yang akan dijadikan perumahan ini masuk pada zona LSD.

Menurut pengembang, hal tersebut diketahui saat pihaknya akan mengurus perijinan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disputarkim) Kabupaten Pangandaran melalui Bidang Tata Ruang dan Pemikiman.

Masih kata pengembang, keterangan dari pihak Disputarkim, di atas lahan sawah yang masuk pada zona LSD ini tidak boleh ada bangunn rencananya akan dibangun perumahan ini.

Padahal pemilik lahan mengaku, sawah tersebut sudah dua tahun ini tidak ditanami padi karena jika musim kemarau sangat sulit mendapat aliran air.

"Dan memang sawah tersebut tadah hujan atau hanya mengandalkan curah hujan saja," terangnya.(26/03)

Saat dikonfirmasi ke Kepala Bagian Tata Ruang Disputarkim Pangandaran, Darda KM membenarkan, ada beberapa lahan sawah di Kabupaten Pangandaran memang masuk pada LSD.

LSD ini sendiri, kata Darda, keputusanya dari pemerintah pusat atau kemwnterian, melalui metode poto citra satelit.

"Jadi yang menentukan bahwa lahan sawah tersebut itu masuk LSD, bukan kewenangan kami," kata Darda, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(27/03)

Darda mengatakan, jika ingin merupab status lahan tersebut bukan LSD, ini bisa dilakukan denganemgusulkan langsung ke kementerian.

"Silahkan usulkan langsung oleh pemilik lahan," ungkapnya.(hiek)

Geliat Pembangunan Desa Karyamandala, DD Tahun Ini Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Berkat Dana Desa (DD) jalan sepanjang 1258 di

Desa Cikembang 2 Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten.Tasikmalaya kini lecir dengan sarana jalan semi Hot Mix.

Menurut Sekretaris Desa Karyamandala Yana Herdiana, pengerjaannya hanya tinggal beberapa ratus meter lagi akan segera akan beres.

"Allamdulilah tahun ini jalan Cilembang 2 sudah mulai di perbaiki dengan pengaspalan sami Hotmix," jelasnya.(22/03)

Anggaran untuk pembangunan jalan tersebut, kata Yana, diambil dari Dana Desa (DD) tahun 2024 tahap 1 dan akan dilanjutkan lagi pembangunan dari DD tahap 2.

"Jadi panjang keseluruhan yang di bangun menjadi  2.744 meter," terang Yana.

Masih kata Yana, DD tahun ini akan digunakan untuk pembangunan infrastuktur jalan dan pertanian, sehingga dengan adanya jalan bagus warga pun diharapkan dapat meningkatkan laju perekonomian menjadi lebih baik.

"Artinya kegiatan pembangunan   dari DD ini benar-benar manfaatnya bisa sepenuhnya dirasakan warga," ucapnya.

Masyarakat Desa Karyamandala pun menyambut baik serta sangat senang karena sekarang mempunyai jalan bagus berhotmiks.

"Saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah desa yang sudah membangun fasilitas sarana jalan, mudah-mudahan kegiatan ekonomi warga pun bisa lebih lancar," tutur salah seorang warga. (anwarwaluyo)