PERINGATI HKBN, DPKPB PANGANDARAN GELAR KEGIATAN TANGGAP BENCANA

PANGANDARAN – Untuk memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN), bertempat di gedung shelter TES (Tempat Evakuasi Sementara) di  kawasan Pasar Wisata, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) Kabupaten Pangandaran menggelar kegiatan tanggap bencana yang bertujuan membudayakan latihan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia Tangguh Bencana.

Kegiatan yang melibatkan para ratusan pelajar, unsur pemerintahan, SKPD, TNI, POLRI, Linmas, relawan, pelajar dan seluruh elemen masyarakat, dengan diawali pembunyian serine TEWS yang dioperasikan operator Pusdalops-PB Kabupaten Pangandaran, sekaligus menandakan dimulainya latihan evakuasi mandiri dan sosialisasi pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami.

Kepala DPKPB Kabupaten Pangandaran, DR.Drs. H. Nana Ruhena, MM dengan didampingi manager Pusdalops PB Pangandaran, Nana Sukarna menjelaskan, simulasi bencana dilaksanakan untuk membiasakan dan menjadikan masyarakat Pangandaran lebih siaga lagi terhadap bencana yang tidak diharapkan itu dan sewaktu-waktu bisa terjadi.

“Simulasi bencana yang dilaksanakan merupakan kejadian persis saat bencana terjadi. Diantaranya, bagaimana penggunaan shelter dan jalur evakuasi,” ujar Nana.(26/4).

Nana berharap, simulasi bencana ini menjadi sebuah cara untuk menyadarkan masyarakat Pangandaran yang berada di daerah rawan bencana.

"Kita harus ingat, bahwa awal terjadinya bencana itu adalah kepanikan, jadi dengan simulasi ini kita akan lebih siap untuk menghadapi bencana,” imbuh Nana.

Sementara itu Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya memberikan  apresiasi pada kegiatan HKBN, karena menurut Jeje, dengan kegiatan ini akan memberikan pendidikan secara langsung dalam mengantisipasi serta menghadapi bencana tsunami yang bisa datang kapan saja.

“Dan kepada para relawan bencana seperti Tagana, FKDM, Baguna dan lainnnya untuk bermarkas di shelter tsunami agar memudahkan dalam berkoordinasi. “kata Jeje.

Selain memberikan sosialisasi menghadapi bencana Tsunami, Bupati juga mengupas tentang bencana lain yang kerap melanda Kabupaten Pangandaran, seperti banjir, longsor dan lainnya.

“Semoga saja kegiatan ini bisa memberikan pendidikan bagi masyarakat khususnya yang ada di sekitar pantai dalam menghadapi bencana. “ungkap Jeje. (AGE).

PANGANDARAN MASUK DALAM KAWASAN KEK

PANGANDARAN - Kesadaran masyarakat Pangandaran untuk mengembangkan lokasi wisata sangat tinggi, hal tersebut terlihat dari banyaknya lokasi objek wisata yang dikelola oleh masyarakat.

menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Undang Sobharudin, saat ini berdasarkan data yang dimiliki, objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran tercatat sebanyak 120 lokasi, dari jumlah tersebut yang telah dikelola Pemerintah Daerah baru 5 lokasi.

“5 lokasi tersebut diantaranya pantai Karapyak, Pangandaran, Batu Hiu, Batu Karas dan Greend Canyon. “terang Undang. (25/4).

Untuk optimalisasi pengembangan daerah wisata, lanjut Undang, pemda telah menyusun konsep penataan kawasan dan dari penataan tersebut akan dilanjutkan pada pola membangun kultur pelaku usaha di objek wisata. Penataan kawasan, membangun cultur, promosi dan pembinaan pelaku wisata tentunya dengan program kawasa ekonomi kreatip (KEK).


Jika ke semua point tersebut sudah terealisasi, masih kata Undang,  maka pemerintah daerah akan melakukan promosi wisata ke sejumlah daerah. Selain itu, untuk mendorong pengembangan wisata, Kabupaten Pangandaran memiliki program Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) dari pemerintah pusat.

"Program KEK ini merupakan salah satu konsep pengembangan usaha yang saling berkesinambungan antara potensi wisata dengan perekonomian masyarakat," jelas Undang.

Sementara Kepala Bidang Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Soni Agusman mengatakan, pengembangan objek wisata alam yang dikelola masyarakat masihmemerlukan dukungan dari pemerintah. Idealnya suatu lokasi objek wisata sebelum dibuka harus dilakukan pengkajian secara akademis baik dari aspek kesehatan dan aspek keamanan dan lainnya.

ditambahkan Soni, Pemda saat ini belum mengalokasikan anggaran untuk melakukan kajian tersebut, namun pihaknya memiliki prioritas utama untuk melakukan hal itu.

"Kami sangat berharap pengunjung wisata yang datang ke Pangandaran memiliki kesan dan selalu ingin kembali berkunjung, untuk itu perlu upaya dan terobosan agar harapan itu terwujud," tambahnya.

lebih jauh Soni mengatakan, untuk mewujudkan harapan tersebut perlu adanya pemahaman dan kesamaan visi dari seluruh stakeholder serta elemen masyarakat terutama pelaku usaha sektor wisata.

"Jika kunjungan terus meningkat maka akan berdampak pada perekonomian, begitu pun sebaliknya jika pengunjung wisata menurun maka masyarakat pelaku usaha wisata pendapatannya akan menurun," pungkas Soni. (Anton AS)

PANGANDARAN MILIKI TES BERKAPASITAS 6000 PENGUNGSI

PANGANDARAN – Keberadaan shalter atau Tempat Evakuasi Sementara (TES) tsunami  di kawasan pasar wisata Pangandaran perlu mendapat apresiasi dari berbagai pihak, pasalnya bangunan megah tersebut dipersiapkan untuk menampung masyarakat disekitar pantai bila sewaktu waktu terjadi bencana tsunami.

Bangunan dengan total anggaran sekitar Rp 29 milyar yang bersumber dari Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun anggaran 2015-2016, dengan kapasitas gedung bisa menampung 6000 pengungsi.

Demikian dikatakan Kepala Dinas DPKPB kabupaten Pangandaran, DR. Drs H. Nana Ruhena, MM saat ditemi usai mengikuti kegiatan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN).

 "Alhamdulillah, berkat perjuangan yang tak kenal lelah DPKPB Kabupaten Pangandaran bisa mendapatkan bantuan tersebut, “ kata Nana.(26/4).

Awalnya dalam pengajuan ada lima shalter yang akan ditempatkan di lima lokasi,  di Pangandaran, Babakan, Bojong salawe, Batukaras dan Madasari, yang seluruhnya lokasi tersebut berada di pinggir pantai. Namun, menurut Nana, saat ini baru bisa terealisasi satu shalter tsunami di Pangandaran, mungkin tahun 2018 Pangandaran  bisa menerima lagi karena anggaran pembangunan shalter tahun 2017, hanya ada tujuh yang diperuntukan di kabupaten lain. 

“Seluruh Indonesia ada 270 kabupaten yang berada dilepas pantai,  jadi harus bergantian dalam penerimaan bantuan tersebut", tandasnya. (AGE).

PEMBANGUNAN SEJUMLAH TOWER CELULLER RUSAK KEINDAHAN KOTA Tatang Suherman: “Ke Depan Kita Akan Rubah Aturannya..”

CIMERAK - Ada empat tower BTS/telekomunikasi yang berdiri di pusat kota Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dari berbagai perusahaan celuller berdiri kokoh disekitar pemukiman warga, hal ini membuat resah sebagian warga. Karena dkhawatirkan akan dampak negatif dari radiasi tower tersebut.

Seperti yang diungkapkan salah seorang warga Desa Cimerak, Asep (36), ia merasa takut saat hujan turun yang disertai petir. Menurutnya, ia pernah merasakan langsung dampaknya sekitar setahun yang lalu, peralatan elektronik di rumahnya hancur terkena efek pantulan petir dari tower tersebut.

“Sampai saat ini saya masih trauma. “ungkap Asep.(25/4).

Dikonfirmasi masalah tersebut, Kepala Diinas Kominfo kabupaten Pangandaran, H. Tatang Suherman, SH, Msi menjelaskan, perkembangan teknologi yang semakin pesat khususnya dalam bidang telekomunikasi mendorong berbagi operator provider untuk mengembangkan kualitas jaringan mereka. Salah satu cara yang mereka lakukan untuk mendapat kualitas jaringan yang bagus dalam bidang komunikasi, dengan cara memperbanyak jumlah BTS atau masyarakat kerap menyebutnya dengan tower celuller.

Namun hal ini banyak warga belum tau dari dampak pembangunan tower bts tersebut. Tidak heran, ini dikarenakan minimnya tingkat pendidikan di masyarakat, sehingga mereka dengan mudah dapat di iming-imingi sesuatu yang ternyata dibalik iming-iming itu ada dampak bahaya yang sangat besar bagi mereka.

“Seperti salah satunya bahaya efek loncatan petir saat hujan turun",  tegasnya. (25/04)

Ditambahkan Tatang, jika dari waktu ke waktu semakin menjamurnya tower di kabupaten Pangandaran, maka dikhawatirkan nantinya cenderung berubah menjadi hutan tower yang membuat tata ruang kelihatan tidak indah dan terkesan semrawut.

“Apalagi banyaknya tower telekomunikasi yang di dirikan tanpa izin dan atau dengan memiliki izin palsu alias bodong, hal ini tentunya menyebabkan kerugian daerah karena PAD yang seharusnya diperoleh dari biaya izin dan pajak ini tidak masuk. "tambahnya

Untuk kedepan, lanjut Tatang, pihaknya akan evaluasi kembali keberadaan seluruh tower yang cenderung menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat.

Lebih jauh Tatang mengatakan, ke depan dinasnya punya rencana untuk pembangunan tower-tower tersebut tidak akan lagi berdiri pada lahan kosong, tapi untuk keperluan sinyal telepon celuller akan dipasang pada tiang listerik dengan radius 500 meter/satu alat sinyal.

“Seperti di kota kota besar, artinya, untuk bisa mengantisipasi menjamurnya tower yang akan membuat semerawut tata ruang kota dan juga untuk meminimalisir dampak negatif dari tower yang saat ini sering dirasakan masyarakat", pungkasnya. (AGE)

PEMBUATAN PATUNG IKAN MARLIN DI SEKOLAH TIDAK DIWAJIBKAN Adang Ismail: “Tidak Ada SE Kepala Dinas ….”

PARIGI –menyikapi adanya pemberitaan yang mengharuskan setiap SDN yang berada dipinggir jalan nasional dan jalan Provinsi untuk membuat patung ikan marlin, ikon Kabupaten Pangandaran sebagai kota wisata yang mendunia menjadi polemik dikalangan instansi pemkab Pangandaran, terkesan kegiatan tersebut seolah olah diwajibkan Dinas pendidikan Pemuda dan Olaharaga (Disdikpora).

Hal tersebut langsung dibantah Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Parigi,  Adang Ismail. Menurutnya, pemberitaan tersebut seperti pernah diberitakan di salah satu media, tentang adanya surat edaran Kadisdikpora kesetiap UPTD di wilayah Kabupaten Pangandaran agar membuat patung ikan tersebut.

Ia mengaku kaget saat membaca di salah satu media yang mengatakan, untuk semua SD yang ada di pinggir jalan nasional diharuskan membuat patung ikan marlin dengan dasar Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Dikpora Kabuoaten Pangandaran.

“Sebenarnya Kepala Dinas hanya memberi himbauan saja, mau membuat tidak pun tidak apa-apa, jadi tidak ada paksaan. ", jelas Adang.(25/04)

Ditambahkan Adang, mungkin seperti di kota-kota lain, kadang ikon daerahnya tersebut akan menjadi kebanggaan tersendiri buat masyarakatnya, dan jika sekolah mau membuat, maka dananya pun bisa dianggarkan dari program Pangandaran Hebat,  karena pada tersebut sekolah bisa menganggarkan untuk anggaran perlengkapan taman.

“Jadi untuk pembuatan patung ikan marlyn tersebut bisa mengambil dari dana program pangandaran hebat". tambahnya.

Dan untuk patung perahu yang ada di SDN 3 Pangandaran, menurut Adang, itu hanya simbol yang mencerminkan di wilayah tersebut hampir semua masyarakatnya nelayan.

“Tapi mungkin akan lebih baik  kalau sekalian dipasang patung ikan marlynnya", jelas Adang

Adang berharap pembuatan patung ikan marlyn seperti yang kita lihat di SDN Cibenda 1 dan 2 jangan sampai dibesar-besarkan, apalagi jadi polemik yang berkepanjangan.  (AGE)

BERDIRI BELASAN TAHUN, DIDUGA PENGUSAHA SARANG WALET DI SUKARESIK TAK KANTONGI IJIN.

SIDAMULIH -  Perusahaan sarang Walet di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran diduga masih belum mengantongi izin, padahal perusahaan tersebut sudah berdiri sekitar 15 tahun silam.

Kepala Desa Sukaresik, Ikin Asikin, S.Pd membenarkan, menurutnya, sangat sulit pihak desa untuk bertemu dengan pemilik usaha sarang burung wallet asal Cirebon tersebut.

Perusahaan sarang walet itu sudah berdiri sekitar 15 tahun yang lalu,  tapi menurut Ikin, ia juga kurang begitu tahu, apakah sudah punya ijin HO, IMB, SIUP atau TDPnya, karena untuk mengetahui hal itu pihak desa sangat sulit bertemu dengan bosnya.

“Jadi, gimana saya bisa mengkonfirmasi hal itu jika utnuk bertemu saja susah", jelasnya.(25/4).

Ditambahkan Ikin, untuk membayar Urunan Desa (urdes) pun selalu kurang, walau tetap diterima daripada rewel yang akhirnya malkah tidak membayar sama sekali.

ditemui di ruang kerjanya, Kabid Penyelenggara Perijinan di Dinas BPPTPM Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran, Salimin menjekaskan, setelah pihaknya melakukan investigasi ke lapangan, diduga perusahaan produksi sarang walet itu masih belum mengantongi izin sesuai ketentuan yang berlaku.

“Makanya akan saya kejar terus hingga pemilik perusahaan mau mengurus semua perijinan nya,  dan kalau tetap membandel biar ditutup saja", tegasnya.

Dikatakan Salimin, bukannya tidak boleh membuka berinvestasi di Pangandaran, tapi seharusnya siapa saja yang akan usaha di Pangandaran harus mentaati dan wajib mendaptarkan perusahaannya serta melengkapi segala persyaratan, izin sesuasi aturan yang berlaku.

Seperti diketahui, menurut Salimin, perusahaan yang di bidang pemanfaatan sarang burung wallet sangat prosfektip karena sarang walet ini mempunyai nilai ekonomis tinggi karena sangat bermanfaat bagi dunia kesehatan.

“Makanya kami akan mengumpulkan semua pihak terkait, baik perangkat desa maupun kecamatan untuk membahas masalah ini", pungkas Salimin. (AGE)

PEMKAB PANGANDARAN PERINGATI HAOTDA KE XXI

PARIGI-Untuk menyambut peringatan Hari Otonomi Daerah (HAOTDA) ke XXI, tadi pagi (25/4) Pemkab Pangandaran menggelar upacara di halaman kantor setda dipimpin langsung Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan diikuti Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Kepala SKPD dan pejabat lingkup Pemkab Pangandaran.

Dalam sambutannya, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata berkesempatan membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, antara lain, peringatan Haotda ini momentum untuk mengevaluasi seluruh kinerja serta pelaksanaan otonomi di daerah, dan sudah seharusnya tiap daerah mampu berupaya meningkatkan kenerja yang telah di capai dan mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri.

“Melalui momen ini mari kita tingkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peningkatan daya saing perekonomian daerah ,”kata Jeje.

Masih kata Jeje, pemda harus bisa terus fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dalam mengelola otonomi daerah hendaknya tidak lagi menggunakan cara konvensional tapi harus bisa memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaran pemerintah daerah.

“Saat ini Kemendagri sedang mengembangkan program smart city atau kota pintar, ini untuk mendorong pemda agar mengembangkan elektronic government dalam penyediaan layanan pada masyarakat. “imbuh Jeje. (hiek)

9 KADES HASIL PILKADES SERENTAK 2017 KAB. PANGANDARAN, DILANTIK BUPATI

PARIGI-Bertempat di aula Setda, 9 kepala Desa (kades) hasil pilkades serentak 2017 lalu dilantik Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata.(25/4). Hadir dalam acara kegiatan tersebut, Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari,  Ketua DPRD, Iwan M Ridwan, S.Pd M.Pd, Para camat,  Danramil,  Kapolsek dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata menyampaikan, agar bisa menjalankan amanah dan merealisasikan janji-janji kampanyenya kepada masyarakat di desanya masing masing. Kepada semua kepala desa yang dilantik hari ini, segera melakukan serah terima jabatan dengan kades sebelumnya dan pada hari berikutnya sudah bisa ngantor sebagai kepala desa depinitif.

Selain itu, lanjut Jeje, bersama perangkat desa lainnya harus bisa memberikan yang terbaik untuk warga terutama dalam bidang pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian masyarakat.

“Anda selaku pemimpin di desa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari semua apa yang  diharapkan masyarakat", kata Jeje.

Jeje menekankan, masalah pelayanan kepada warga jangan ada kesan dipersulit dalam proses memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Dan untuk memfasilitasi program kerja desa, lanjut Jeje lagi, Pemda dan DPRD sudah membuat anggaran tambahan untuk pemerintahan desa sampai ke tingkat RT sebesar Rp 17 Milyar yang  akan secepatnya direalisasikan.

“Saya minta untuk pembangunan fisik harus diutamakan yang penting dulu , seperti infrastruktur jalan harus menjadi prioritas utama sebelum membangun kantor desa, ", tegas Jeje.
  
Jeje juga menyampaikan, program raskin/rasta, pendidikan dan kesehatan gratis sudah berjalan di Kabupaten Pangandaran.

"Alhamdulillah, di Jawa Barat baru tiga kabupaten/kota yang melaksanakan program ini, diantaranya Pemkot Banjar, Pemkot Bandung dan Kabupaten Pangandaran. “terang Jeje.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, H. Dani Hamdani, S.Sos, MM mengatakan,  kesembilan kades yang dilantik ini diantaranya, Rasmin Kepala Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang, Ruspendi Kepala Desa Sukajaya Cimerak, Mastur Kepala Desa Ciparanti Kecamatan Cimerak, Suryo Kepala Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi, Undang Herdi Kepala Dasa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Salikin Dedi Prayitno Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya, Purkonudin Kepala Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya, Dato Kepala Desa Bojongsari Kecamatan Padaherang, dan Ukar Heryadi Kepala Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar.

“Pelantikan ini juga menandai dimulainya kerja para kepala desa yang baru dan diharapkan bisa bersinergis serta sesuai yang diharapkan warga di desanya masing-masing. “kata Dani.
Ditambahkan Dani, sementara untuk pilkades serentak yang akan datang, di Kabupaten Pangandaran akan diikuti 74 desa pada tahun 2019 mendatang. (AGE)

Menyongsong Wisata Mendunia, PARIWISATA PANGANDARAN TERUS BERSOLEK

Add caption

PANGANDARAN-Untuk menjadi kabupaten wisata yang mendunia diperlukan penataan yang lebih baik, seperti penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang banyak tersebar di sepanjang pantai barat dan timur. Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat ditanya program pariwisata yang ada di Pangandaran.

Dikatakan Jeje, tahun ini seluruh PKL akan direlokasi ke tempat baru yang lebih representatif, strategis serta mudah dijangkau wisatawan.

“Pemerintah perlu mengeluarkan anggaran miliaran rupah padahal kedatangan mereka tidak diundang, tapi penataan itu tetap perlu dilakukan masalahnya kan pantai pangandaran terkesan anmpak kotor dan kumuh. “Kata Jeje.(24/4).

Jeje yang ditemui PNews di kawasan centra sea food di pantai barat pamugaran lebih jauh mengatakan, inilah salah satu dampak mengapa kunjungan turis mancanagara ke Pangandaran tiap tahun menurun drastis. Jadi, untuk menata kawasan wisata ini lebih bersih dan tertata rapih diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh stakeholder.

“Pemerintah Daerah, HPI, PHRI, pe;aku wisata dan seluruh komponen baik yang langsung atau tidak bersinggungan dengan kepariwisataan harus punya satu komitmen untuk dunia pariwisata Pangandaran. “ungkap Jeje.

Selain akan dibangun relokasi PKL di empat titik, eks pasar seni, eks diskotik Meridian, eks Hotel Pananjung Sari (milik PJKA) dan kawasan milik Dinas Sosial Propinsi Jabar, menurut Jeje, tahun ini pun akan dibangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang akan menjadi etalase saat memasuki Pangandaran. Dari kawasan Puskesmas Pangandaran hingga lapang olahraga Merdeka, nantinya akan disulap menjadi kawasan taman hijau yang akan menjadi kawasan penyangga wisata Pangandaran dan sekaligus sebagai fasilitas umum yang bisa dinikmati seluruh masyarakat.

“Untuk pembangunan RTH tersebut, Pemkab Pangandaran sudah menyediakan anggaran sekitar Rp 15 milyar pada APBD 2017 ini. “terang Jeje.

Dan untuk penataan ini, lanjut Jeje, pihaknya tidak akan mentolelir apabila ada baik secara perorangan atau kelompok yang akan menghampat program yang sudah dicanangkan sesuai misi dan visi Pemerintah Daerah. Karena pariwisata nantinya bisa menjadi urat nadi perekonomian warga Pangandaran.

“Semua ini tentunya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Pangandaran. “tegas Jeje. (Anton AS).

NELAYAN TRADISIONAL SUKARESIK TUNTUT KONFENSASI PIHAK PT PECU

SIDAMULIH-Sungai Citonjong, sebuah sungai dangkal yang menyimpan kekayaan alam berupa bermacam jenis ikan air payau dan akan air laut. Di sungai ini berbagai jenis ikan dan udang berkembang biak sehungga bisa terlihat jelas saat jutaan anakan udang dan anak ikan tersebut bersembunyi di balik dedaunan atau akar pohon bakau dan nipah.

Melimpahnya ikan dan udang yang ada di Sungai Citonjong menjadi rejeki tersendiri untuk masyarakat sebagai nelayan tradisional di sekitar sungai. Dengan menggunakan alat tangkap Jodang (sejenins sirib besar), parel atau memancing biasanya mereka lakukan di malam hari, hingga pagi hari hasil tangkapan tersebut langsung dijual ke tetangga atau ke pasar.

Ini cerita Singai Citonjong jaman dulu, karena sekarang sungai tersebut beberapa tahun terahir ini hampir semua biota air di sungai ini menghilang, dan ini semua disebabkan pencemaran limbah dari pabrik santan berbahan baku kelapa milik PT Pecu, limbah sisa produksi tersebut langsung menyerap ke dalam tanah ke sungai di mana biasa ikan hidup dan berkembang biak.

Para nelayan tradisional asal Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih, seperti Kadir , Ahya , Jeng , Deni , Wahyu , Enang , Solihin , Abah , Cening , Edeng , Juned , Atong , Agus , Uking yang sehari-hari mencari nafkah dari sungai Citonjong kinu gigit jari. Pasalnya, tangkapan yang biasanya mereka peroleh bisa menjadi tambahan penghasilan ke rumah, sekarang sudah tidak bisa diandalkan lagi.

Betapa tidak, karena sekarang sirna akibat PT Pecu yang salah dalam mengelola limbah yang mengakibatkan sungai Citonjiong tercemar bahkan hibngga ke sumur penduduk sekitar pabrik pun ikut tercemar.

“Ikan dan udang di sungai mati karena limbah yang dibuang ke sungai tersebut berobah menjadi racun yang membunuh biota air sungai. “ ungkap beberapa warga.

Warga punberharap ini bisa menjadi perhatian Pemerintah Daerah dan segera mengevaluasi keberadaan limbah yang dihasilkan dari pabrik PT Pecu. 

“Sudah hampir 10 tahun mata pencaharian kami terbunuh karena boro-boro ikan besar , sekarang malah anak dan telornya pun mati semua akibat racun dari produksi limbah pt pecu. “kata warga lagi.

Menurut warga, pihaknya akan minta konvensi  dari PT Pecu, karna menurut warga, mereka kini tidak bisa menangkap ikan lagi di sungai Citonjong. 

“Kini air sungai jika sedang surut akan berwarna hitam berbau dan lumpurnya hitam pekat berbau busuk. “terangnya lagi.

Ada pun konvensasi yang akan dituntut, menueur warga anatar alain, per hari misal nelayan jodang biasa nmebnghasilkan uang dari tangkapan ikan Rp 30 ribu dikalikan 30 hari, Rp 900 ribu lalu dikalikan lagi 365 hari (1 tahun), Rp 32,850 juta dan dikalikan lagi 10 thn menjadi Rp 328,500 juta

Ini masalah serius, di sisi lain PT Pecu memang membuka lapangan kerja tapi di sisi lain membunuh nelayan jodang.

“Kami berharap pemda bisa mempasilitasi hal ini sebelum masarakat nelayan traditional dan grup pemancing bertindak anarkis. " (Anton AS).