DESA SINDANGJAYA DAN TAGANA DISTRIBUSIKAN BANTUAN BANJIR

MANGUNJAYA-Sejumlah fasilitas seperti, 3 Sekolah dasar dan satu PUSTU, 3 dusun di Desa Sindangjaya, jalan yang menghunbungkasn Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya dan sejumlah rumah warga terendam banjir akibat hujan lebat yang terjadi hari minggu (09/10).

Salah seorang petugas TAGANA, Tandin, menuturkan, informasi pertama ia peroleh tadi malam dan dan pihaknya pun langsung turun ke lapangan.

“Ada 10 KK di daerah Cikeludan yang kami evakuasi, meluapnya air sendiri terjadi sekitar pukul 3 pagi dan sekarang petugas di Desa Sindangjaya segera mendistribusikan bantuan kepada korban banjir yang ada di wilayah desatersebut. “Ungkap Tandin.(10/10).

Sementara saat dihubungi, Kepala Desa Sindangjaya, Endang Permana mengatakan, sekitar 1297 jiwa dan 558 KK terendam banjir dan harus segera di evakuasi. Dan sekarang, lanjut Endang, petugas dari Desa Sindangjaya, tim TAGANA dan seluruh Masyarakat siaga satu untuk menjaga dan mengatipasi kemungkinan terjadi hujan lagi dan debet air naik lagi.

“Untuk sementara bantuan yang kami didistribusikan, diantaranya 60 dus mi instan, air mineral kemasan gelas 100 dus, makanan sekitar 100 dus klebih. “ Jelas Endang.(10/10).
(TONI T).

KETUA DPRD PANTAU BANJIR DI KECAMATAN MANGUNJAYA

MANGUNJAYA-Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Pangandaran tiga hari berturut-turut telah menyebabkan beberapa kawasan mengalami banjir disebabkan meluapnya sungai dan besarnya debit air yang tidak dapat ditampung aliran sungai tersebut

Kecamatan Mangunjaya, salah satu daerah yang mengalami banir akiibat meluapnya Sungai Kawasen kjarena tidak mampu lagi menampung aliran air dari Sungai Cikaso yang mengakibatkan sekitar 1.297 dan 558 kepala keluarga (KK) terpaksa harus dievakuasi karena rumahnya terendam banjir.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, S.Pd, M.Pd saat melakukan kunjungan ke lokasi bencana mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terparah tahun ini dengan  ketinggian air 50-100 cm merendam  rumah warga.

Menurut Iwan, banjir kali ini diakibat curah hujan dengan intensitas tinggi di tambah lagi adanya beberapa aliran sungai yang hampir tidak ada tanggulnya.

“Ini merupakan PR pemerintah daerah, agar secepatnya dicari solusi untuk mengatasi banjir musim hujan ini. “Katanya.(10/10).

Dalam kunjungan tersebut, Iwan pun berkeliling menuju titik-titik banjir dan melihat dan berdialog langsung dengan beberapa warga yang terkena dampak langsung bencana.

Seperti diketahui, banjir terparah di Kecamatan Mangunjaya terjadi di Desa Sindangjaya dan Jangraga dengan jumlah paling banyak warga yang  dievakuasi. (TONI T)

KOMENTAR BUPATI PANGANDARAN TENTANG PROSESI LARUNG HAJAT LAUT

PARIGI-Masyarakat harus bisa membedakan mana yang dikatakan budaya dan perbuatan yang akan mengganggu aqidah beragama. Dan sebagian masyarakat yang tahu tentang itu, jangan memberikan pemahaman yang salah pada masyarakat lainnya.

Demikian dikatakan Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat diminta komentarnya tentang prosesi larung yang dilakukan sebagian masyarakat dalam acara Syukuran Nelayan.

“Prosesi yang dilakukan dalam acara syukuran nelayan dengan membuang sesaji dan kepala kerbau, itu perbuatan syirik. “Ungkap Jeje saat ditemui PNews usai mengikuti rapat persiapan milangkala di aula Setda Pangandaran.(7/10).

Menurut Jeje lagi,  ia sangat paham sekali tentang hajat laut karena sejak kecil, menurut Jeje, ia sangat akrab dengan kehidupan nelayan.

“Orangtua saya nelayan pangandaran. “ Jelas Jeje.

Jadi, imbuh Jeje, apa pun alasannya, dengan melarung (membuang-red) sesaji ke tengah laut pada acara pesta syukuran nelayan, tetap dilarang dalam agama islam.

Lebih jauh Jeje mengatakan, ketika masih kecil, ia bertekad suatu hari nanti, jika saja suatu saat nanti mampu merubahnya, ia  akan mengubah kebiasaan yang sering dilakukan nelayan tersebut. Saat itu ia hanya bisa sedih dan menyesalkan ketika melihat hajat laut yang biasa dilakukan tiap tahun, selalu ada acara melarung sesaji.

Jeje mengakui, ia yang lahir dan dibesarkan oleh orang tua sebagai nelayan. Dan pesta syukuran nelayan yang setiap tahun dilaksanakan ini merupakan hajatnya seluruh nelayan dalam rangka mensyukuri nikmat dan anugerah dari Tuhan.

Jadi kalau sekarang ia tidak melakukan larung sesaji ke tengah laut, karena sebagai anak nelayan, menuurut Jeje, ia punya kewajiban moral untuk meluruskan hal-hal yang dipandang kurang tepat bagi nelayan.

“Subtansi acara syukuran nelayan sendiri adalah untuk mensyukuri apa-apa yang telah diberikan Tuhan dari laut pada nelayan. “Katanya. (hiek)

SYUKURAN NELAYAN 2016 DALAM RANGKAIAN HUT PANGANDARAN KE 4

PANGANDARAN-Syukuran nelayan atau lebih dikenal dengan istilah Hajat Laut hari ini (6/10)) kembali digelar di pantai Pangandaran dengan 11 rangkaian acara dengan mengambil lokasi di beberapa titik sekitar pantai barat dan timur.
Hajat Laut kali ini menjadi sesuatu yang istimewa, pasalnya bertepatan menjelang hari  jadi Kabupaten Pangandaran ke 4 dengan mengambil tema “Meneguhkan Kembali Nilai-Nilai Budaya Kelautan sebagai Poros Maritim Dunia”

Prosesi hajat laut yang diawali karnaval budaya dengan iring-iringan tumpeng, drum band, dan pengantin sunat dilanjutkan dengan tabur bunga oleh Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di pantai barat dan karnaval perahu nelayan di sekitar teluk pananjung.

Dalam sambutannya Bupati Jeje Wiradinata menyampaikan, Hajat Laut merupakan tradisi yang biasa dilaksanakan masyarakat nelayan sebagai bentuk rasa syukur atas berkah hasil laut yang didapat kepada sang pecipta.

"Kendati nelayan pangandaran sekarang sedang menghadapi paceklik, tapi hal ini tidak menyurutkan niat nelayan pangandaran untuk bersyukur serta berterimakasih kepada Sang Pencipta,"kata Jeje. (6/10).

Jeje menambahkan, syukuran nelayan tahun 2016 ini juga bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Pangandaran ke 4 yang jatuh pada tanggal 25 oktober.

“Acara syukuran nekayan di sepnjang pesisir pantai pangandaran meruoakan rangjkaian acara hari jadi Kabuoaten Pangandaran ke 4. “Imnbuh Jeje.

Sementara Ketua pelaksana kegiatan, Datam Sutarjo mengungkapkan, Hajat Laut tahun ini dilaksanakan di sebelas titik, antara lain, Pantai Timur dan Pantai Barat pangandaran, Batukaras, Bojongsalawe dan pantai Nusawiru Cijulang.

“Selain daerah tersebut, hajat laut pun dilaksanakan di Pantai Legokjawa, Madasari, Muaragatah, Pesisir Pamotan, Majingklak dan Bagolo. “Ungkap Datam. (TONI T.)

PARIPURNA APBD PERUBAHAN 2016, DIWARNAI WALKOUT PKB

CIJULANG-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan walkout pada Rapat Paripurna Penetapan APBD Perubahan  Kabupaten Pangandaran tahun 2016 yang digelar di Gedung Islamic Center Kecamatan Cijulang. (30/09). Sehingga paripurna pun hanya dihadiri dan disetujui oleh lima fraksi yang ada.

Ditemui usai sidang, Ketua DPRD Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd mengungkapkan, alasan fraksi PKB menolak paripurna karena PKB tidak menyetuji rancangan perda APBD Perubahan 2016.

 “Sebagai pimpinan saya menyayangkannya tindakan walk out yang dilakukan fraksi PKB tapi saya pun menghargai keputusan rekan-rekan karena ini bagian dari warna dan dinamika politik di tubuh DPRD Pangandaran, ” kata Iwan.

Menurutnya, dengan tidak hadirnya Fraksi PKB, berdasarkan aturan tidak perlu adanya voting untuk persetujuan Raperda APBD Perubahan tahun 2016 yang selanjutnya dijadikan Perda,

“Karena tanpa kehadiran fraksi PKB, ini sudah kuorum dan memenuhi syarat keputusan. “terang Iwan.

Lebih jauh Iwan mengatakan, sebenarnya selain PKB, fraksi Goklkar pun merasa keberatan saat akan menyetujui keputusan ini, tapi karena dipandang ada kepentingan yang harus dikedepankan, seperti banyaknya kegiatan yang belum dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran pun dikhawatirkan akan lambat terserap, maka golkar pun berbesar hati untuk menyetujui raperda ini.

“Seperti kegiatan lelang, yang berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan penyerapan anggaran, sehingga rekan-rekan di fraksi golkar mau berbesar hati. “jelas Iwan, (AGE)

FALIDASI HONORER K2 HANYA UNTUK KEPENTINGAN DATA KEPEGAWAIAN

PARIGI-Nampaknya ratusan tenaga honorer Kategori II (K2) harus kembali bersabar untuk bisa menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, sampai hari ini belum ada kejelasan yang pasti dari kementerian PAN-RB tentang honorer K2, walau pun  ratusan tenaga honorer sudah yang lulus seleksi sudah menunggu sejak lama dan segala proses atau persyaratan pun sudah ditempuh oleh mereka.

Kabag kepegawaian Setda Pangandaran, Drs. Wawan Suryawan, M.Si saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, 455 orang K2 yang terdiri 197 fungsionl guru/kesehatan dan 36 tenaga administrasi, menurut Wawan, pihaknya sampai hari ini (4/10) belum menerima kejelasan nasib seluruh K2 yang ada di Kabupaten Pangandaran.

“Kami belum mendapat info resmi dari kementerian, dan lebih baik K2 sekarang bekerja saja seperti biasa sambil menunggu kalau-kalau ada informasi baru dari kementerian. “Kata Wawan.(4/10).

Wawan menambahkan, jika selama ini K2 diminta untuk memfalidasi dokumen dari kepegawaian, itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Badan Kepegewaian Pangandaran setiap semester. “Sebenarnya sih itu hanya untuk PNS saja, tapi karena di sana ada tenaga K2 juga, maka sekalian saja didata untuk keperluan data kami. “terang Wawan.

Disoal adanya wacana tenaga K2 akan dijadikan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K), Wawan menjelaskan, memang wacana itu sempat beredar, tapi secara resmi pemerintah pusat belum memberikan kejelasan dan aturannya.

“Selain aturan yang belum ada, aturan yang mengatur P3K sendiri juga belum ada, “terangnya lagi.

Dikatakan Wawan, sekarang semua kewenangan pengangkatan PNS ada di pusat melalui test CPNS dengan sistim Computer  Assisted Test (CAT) yang bisa cepat, transparan serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

“Sehingga nantinya, dari hasil tes tersebut bisa menghasilkan aparatur sipil negara yang professional dan bermartabat. “imbuhnya. (hiek) 

ASEP NOORDIN ; “PEMKAB PANGANDARAN TERKESAN LAMBAT TANGANI BPR BKPD..”

PARIGI-Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Asep Noordin H.M.M menyayang terlambatnya Pemkab Pangandaran dalam urusan pemindahan asset dari kabupaten induk sesuai yang diamanatkan Undang-undang nomor 21 tahun 2012.  Khususnya mengenai pemindahan asset BPR BKPD yang ada di wilayah Kabuupaten Pangandaran. “Kita harus tunduk dan patuh apa yang sudah digariskan peraturan dan undang-undang yang berlaku. “ungkap Asep. (4/10).

Menurut Asep, masalah ini tidak usah jadi polemik atau pertimbangan apa pun, sebab semuanya sudah jelas ada di UU nomor 21 bab V tentang personel, aset, dan dokumen
di Pasal 14  serta penjelasannya.“Jadi kita hanya menjalankan perintah undang-undang, dan jika itu tidak dilaksanakan  dikhawatirkan ini akan menjadi persoalan di kemudian hari. “jelas Asep.

Persoalan nantinya akan dibuat kerjasama, lanjut Asep, itu menjadi tahap kedua setelah BPR BKPD diserahkan ke pangandaran sesuai apa yang diamanatkan undang-undang, peraturan tertinggi di negara ini.“Jangankan antar daerah, dengan internasional pun kita harus sesuai dengan perundang-undangan. “imbuhnya.

Diakui Asep, pihaknya sampai hari ini belum menginfentarisir aset-aset mana yang sudah diserahkan dan mana yang belum. Padahal di UU 21 pada pasal 14 ayat 3 (tiga) dikatakan, penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran.“DPPKAD harus bekerja keras dan segera dibuat infentaris aset yang berasal dari kabupaten induk. “ imbuhnya lagi.

Lebih jauh Asep mengatakan, Pemda Pangandaran lebih serius menangani masalah aset BPR BKPD, karena keberadaan BKPD tersebut diharapkan mampu menjadi soko guru perekonomian rakyat. “Jadi, persoalan ini tidak boleh sebelah pihak, apalagi oleh pihak-pihak tertentu. Ini harus melalui perundang-undangan yang berlaku karena BPKD bisa menjadi hajat hidup orang banyak. “ Jelas Asep.

Asep pun menghimbau Pemkab Pangandaran melalui bagian ekonomi, lebih serius dalam urusan yang menyangkut BPR BKPD Pangandaran dan Cijulang. “Kita hanya  melaksanakan apa yang diamanatkan perundang-undangan. “pungkas Asep. (hiek)

SUDAH SAATNYA PEMKAB PANGANDARAN BANGUN MESJID DI IBU KOTA KABUPATEN

PARIGI-Sudah saatnya pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran lebih peduli lagi pada tempat-tempat peribadatan umat islam, khususnya keberadaan mesjid agung yang ada di ibu kota kabupaten. Karena selain sarat dengan kegiatan keagamaan, mesjid tersebut pun dirasa kurang megah jika dibandingkan dengan lokasinya yang diapit langsung dua gedung pemerintahan, setda dan gedung DPRD Pangandaran.

Demikian dikatakan anggota DPRD dari fraksi PKS, Solehudin, S,IP saat ditemui usai menjalankan ibadah shalat juma’t di mesjid Al-Hikmah Parigi.

“Jika pemerintah sekarang sedang gencar membangun infrastruktur, maka seharusnya juga  dibarengi dengan pembangunan tempat-tempat ibadah. “ungkap Solihudin.(16/9).

Lagi pula, menurut Solehudin, mesjid Al-Hikmah ini terletak di jantung ibu kota, maka sudah seharusnya mesjid tersebut harus megah dan bisa menjadi kebanggan bukan hanya masyarakat parigi saja, tapi seluruh warga Kabupaten Pangandaran.

“Karena, biasanya mesjid yang ada di ibu kota kabupaten akan menjadi representasi kabupaten itu sendiri. ”lanjutnya.

Solehudin pun mencotohkan daerah-daerah lain, ada gedung pemerintahan, alun-alun dan mesjid agung, hampir di setiap ibu kota kabupaten selalu seperti itu. Maka tidak berlebihan jika menurutnya, mesjid Al-Hikmah yang ada di ibu kota kabupaten menjadi perhatian Pemkab Pangandaran.

“Sekarang mesjid itu bukannya tidak bagus, tapi untuk ukuran mesjid yang akan menjadi simbol religi kabupaten pangandaran, sangat kurang megah. “imbuhnya lagi. (hiek)

JEMBATAN SEMPIT, SALAH SATU PENYEBAB MACETNYA JALAN MENUJU PACUAN KUDA

CIMERAK-Jembatan  sebelum masuk lapang pacuan kuda Legokjawa Cimerak Kabupaten Pangandaran, dianggap salah satu penyebab kemacetan yang terjadi saat final lomba kuda pacu PON XIX 2016. Pasalnya, jembatan tersebut  terlalu sempit dan tidak bisa dilalui dua kendaraan roda empat sekaligus. Walau pun diakui, jumlah penonton yang akan menyaksikan pacuan kuda saat itu memang jauh dari yang dibayang sebelumnya.

Sebenarnya, menurut salah seorang warga Desa Legokjawa, Wardi (71), dulu, jembatan tersebut dibangun sebagai jembatan darurat pasca terjadi bencana tsunami tahun 2006, karena sebelumnya, jembatan tersebut terbuat dari kayu.

“Sebelumnya, dulu jembatan masih menggunakan kayu hasil gotong-royong warga disini. “Terang Wardi.(28/9).

Ketika terjadi tsunami, lanjut Wardi, pemerintah pun membangun jembatan tersebut lebih permanen dan kokoh. Tapi Wardi menyayangkan, menurutnya, saat itu masyarakat sudah menyarankan agar jembatan dibangun lebih lebar karena dikemudian hari jembatabn tersebut bisa digunakan sebagai sarana transportasi untuk kendaraan yang akan menuju ke lapang pacuan kuda.

“Tapi entah kenapa, pemerintah tetap membangun dengan lebar yang seperti sekarang bisa kita lihat. “ungkap Wardi.

Kemacetan saat final pacuan kuda PON XIX tersebut, sebenarnya, menurut Wardi, sudah diprediksi dari awal. Dan jika saja pemerintah saat itu mau mendengar apa yang dikatakan masyarakat, tentunya, paling tidak kemacetan tidak akan separah seperti yang terjadi minggu lalu.

“Di Pangandaran, pacuan kuda sudah merupakan jenis olahraga tradisonal yang sangat diminati masyarakat, apalagi PON kemarin kan menampilkan kuda-kuda nasional. “kata Wardi lagi.

Kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Wardi pun berharap agar keberadaan jembatan tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pembangunan infrastruktur tahun yang akan datang.

“Mungkin dibangun jembatan satu lagi, atau terserah permerintah bagaimana mencari solusinya, “pungkas Wardi. (hiek)

PEMIMPIN SISTEM By. Suheryana

Dahulu kala, zaman Nabi Daud belum pake Adidas, Pemimpin adalah orang yang serba bisa, serba tahu, selalu terdepan. Mampu berperang, memahami agama dan adat, sakti mandraguna, kharismatik, kuat, memahami sejarah, menguasai teknologi di zamannya, konsultan kesehatan dan keluarga, penyelesai masalah di masyarakat.

Tetapi di zaman sekarang, agaknya terlalu berat kalau pemimpin harus menjadi manusia setengah dewa yang serba tahu dan mempunyai multi talenta. Sangat sulit mencari orang yang menguasai teknologi terkini, menguasai informasi, faham ekonomi, futurolog yang handal, penjaga moralitas, ulama yang tawadhu, akhli psikologi, faham sosiologi, mengerti akuntansi, jago manajemen, menguasai prinsip-prinsip leadership.

Sangatlah sulit. Sedang memahami satu disiplin ilmu saja tidak pernah tuntas.

Jadi, pemimpin masa kini cukuplah menjadi orang biasa yang memahami potensi orang-orang jenius serta menempatkan orang-orang berkemampuan di bidangnya, orang yang bisa mengambil keputusan dengan intuisi yang terlatih, berani bertindak dan mengambil resiko, mempunyai integritas dan komitmen, menghargai keberadaan dirinya dan orang lain, mampu membangun sinergi, pro aktif dan berwawasan beberapa langkah di depan zamannya.

Bayangkan seperti pemilik mobil. Untuk memanfaatkan mobil, tidak harus mengerti  bagaimana cara kerja mesin, apa fungsi busi, bagaimana bensin menghasilkan energi, kapan ditemukan roda, apa fungsi kabel, bagaimana prinsip-prinsip power steering. Seseorang cukuplah mengerti bagaimana menghidupkan mobil, bisa menempatkan kendaraan pada dimensi ruang yang pas, mengerti fungsi rem, pedal gas, lampu sign, dan sebagainya.

Sesederhana itu, dan sesederhana itulah pemimpin masa kini.

(penulis, salah seorang PNS di Pemkab Pangandaran)