Melalui Pangandaran News, Yayat menyampaikan agar pengelolaan retribusi parkir segera dikembalikan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan melalui UPTD Parkir Ko tanpa perantara pihak ketiga.
Yayat berharap pengelolaan parkir ini ke UPTD Parkir, dan kalau memang ada yang kurang lebih baik dubenahi saja birokrasi di lingkungan UPTD.
"Bukan malah lepas tangan lalu serahkan ke pihak lain,” ungkapnya. (29/07/2026)
Ia juga menyayangkan jika para pemangku kepentingan, mulai dari DPRD hingga Wali Kota Tasikmalaya yang terkesan hanya sibuk seremonial semata namun mengabaikan realitas pahit yang dirasakan petugas di lapangan.
Ia mengaku bekerja di bawah panas terik maupun hujan, berjuang untuk memenuhi target setoran. Tiap hari dikejar setoran, sementara hak-hak, perlindungan, dan kesejahteraan petugas justru terkesan diabaikan.
Namun Yayat yakin jika parkir kembali dikelola langsung oleh instansi resmi, pengawasan akan jauh lebih ketat dan hak petugas pun akan lebih terjamin.
"Bukan hanya itu, pendapatan daerah juga dapat dimaksimalkan tanpa ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah jalan," katanya.
Sayang saat Pangandaran News mencoba mengonfirmasi hal ini kepada pihak UPTD Parkir, tidak ada pejabat yang bisa minta tanggapannya.
Menurut salah seorang pegawai, pejabat yang dihubungi sedang berhalangan hadir karena sedang menjenguk kerabat yang sakit di rumah sakit dan menyepakati pertemuan pada besok hari.
Yayat juga berharap, jangan biarkan kebijakan yang seharusnya tertib dan adil justru memberatkan mereka yang bekerja paling keras di garis depan. Dan Dinas Perhubungan serta seluruh pemangku kepentingan segera duduk bersama, meninjau ulang skema pengelolaan untuk memastikan kerja keras petugas diimbangi dengan perlindungan serta kesejahteraan yang layak.
“Kembalikan lagi ke Dishub, kalau memang ingin diperbaiki, benahi birokrasinya, bukan melempar tanggung jawab,” pungkas Yayat. (@nwarwaluyo)
.jpg "Ini Sepenggal Pengalaman “Si Raja Tanjakan” Tonton Susanto Yang Kini Mengabdi Jadi ASN Di Kab. Pangandaran")
