Siang Tadi FKP2WP Gelar Deklarasi Tolak KJA di Pantai Timur Pangandaran
.Suasana tak biasa terjadi di Lapangan Susi Internasional Beach Strip Pantai Pangandaran pada Rabu (13/8/2025) siang. Ratusan orang menggelar deklarasi penolakan keramba jaring apung (KJA).
Selain dihadiri Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami, Kapolres dan Dandim 0625 Pangandaran, turut hadir mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dan mantan Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata.
Dalam pertemuan tersebut, FKP2WP menyampaikan keinginan agar izin KJA di Pantai Timur Pangandaran dicabut. Seperti disampaikan salah seorang koordinator aksi, Iwan Sofa, keberadaan KJA bertentangan dengan visi-misi serta kebijakan makro pemerintah daerah yang menjadikan Pangandaran sebagai daerah tujuan wisata.
Sedangkan dengan keberadaan KJA, imbuh Iwan, hal ini tentu akan menjadi persoalan bagi pengembangan wisata.
"Keberadaan KJA bertentangan dengan regulasi nasional dan Perda Provinsi Jawa Barat tentang Tata Ruang Laut Sehingga dengan adanya KJA juga akan menimbulkan kerusakan lingkungan dan ekosistem laut," tegas Iwan.
Menurutnya, KJA dapat merugikan nelayan terutama nelayan tradisional karena terhalang aktivitas jaring apung sehingga keberadaan KJA ini akan merusak estetika dan daya tarik pantai timur yang akan merugikan para pelaku wisata dan semua stakeholder pariwisata di Pangandaran.
"KJA juga akan menghalangi berbagai atraksi dan kegiatan wisata bahari serta akan menggangu kegiatan wisata di pantai timur serta akan mengganggu kegiatan pariwisata di Pangandaran," imbuhnya.
Menurutnya, lokasi tersebut merupakan jantung penggerak perekonomian stakeholder pariwisata. "Tentu berdampak terhadap pelaku wisata," ungkapnya.
ernyataan dari FKP2WP ini disampaikan di hadapan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami, dan diminta untuk segera ditindaklanjuti.
"Saya harap bupati akan menindaklanjuti pernyataan kami ini," ucapnya.
Masih di tempat yang sama Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengatakan, tuntutan FKP2WP ini akan ditindaklanjuti dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Bertemu dengan pak Gubernur juga kami siap untuk menyampaikan tuntutan ini," tegasnya.(hiek)
