Ketua DPRD Pangandaran Pimpin Rapat Dengar Pendapat Warga Desa Ciliang Dan Pengusaha Angkutan


PANGANDARANNEWS.COM
– Menyikapi kresahan masyarakat di Desa Ciliang Kecamatan Parigi terkait kerusakan jalan di Batuhiu dampak dari kendaraan angkut material untuk kepentingan prasarana di Bojongsalawe, DPRD Kabupaten Pangandaran menerima kehadiran masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Ciliang Peduli (FMCP) untuk melakukan rapat dengar pendapat umum/hearing, bertempat di eruang paripurna DPRD Pangandaran.(27/07)

Dalam rapat dengar pendapat yang turut dihadiri KepalaDinas Putarkim, Kepala dinas perhubungan, Unit Penyelenggaraan Pelabuhan Kelas III Pangandaran, Balai Besar Wilayah Sungai Citanduy Banjar, PT nugrah Adi Raya, Forum Masyarakat Ciliang Peduli dan Yayasan Raksa Bintana, melalui juru bicara  PMCP menyampaikan terimakasih kepada DPRD Kabupaten Pangandaran yang telah sigap dalam memproses dan mengabulkan permohonan masyarakat untuk diadakannya diskusi dan audiensi ini.

Maksud digelarnya rapat dengar pendapat inim menurutya, untuk menyampaikan keluhan warga terkait jalanan yang rusak akibat dampak dari pembangunan di Pelabuhan Bojongsalawe. 

“Mungkin kami bisa tampilkan sedikit gambaran yang telah kami buat tayangan sebagai bukti dan fakta yang ada di lapangan, seperti yang bisa bapak dan ibu lihat dalam tayangan, itu adalah keadaan yang kami rasakan di lapangan,”ujarnya.

Pada titik tersebut selain jalan yang hancur juga tidak adanya penerangan jalan sehingga membuat titik tersebut menjadi rawan kecelakaan apalagi jika kondisi hujan, titik jalan tersebut selalu terjadi lokasi kecelakaan. 

Menurutnya warga tidak mempermasalahkan mobil angkut yang besar-besar untuk kebutuhan proyek pembangunan yang lewat, hanya saja jika jalan sudah rusak karena dampak dari mobil angkut proyek pembangunan yang besar-besar mohon utnuk secepatnya dilakukan perbaikan karena jalan itu setiap setiap dilalui, apalagi ini adalah jalan wisata. 

Ia juga menyampaikan terimakasih atas respon yang luar biasa kepala pemerintah daerah yang sudah mengeluarkan surat pernyataan mobil dumtruck, fuso dan mobil-mobil besar lainnya untuk tidak masuk melewati kawasan wisata pantai Batuhiu.

Ia menyebut, pihak Dinas Perhubungan juga sudah paham jika terkait aturannya, seperti masuk kelas berapa jalan itu dan berapa kapasitas kekuatan maksimal jalan itu, dan pemda dalam hal ini Dishub tinggal menjalankan semaksimal mungkin semua peraturan tersebut tanpa pandang bulu.

“Dan kami sampaikan kepada DPRD Kabupaten pangandaran selaku wakil rakyat, supaya permasalahan ini menjadi pelajaran buat nanti bilamana ada pekerjaan lagi yang seperti ini lagi,”ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin HMM mengatakan, Forum Masyarakat Ciliang Peduli, tentu ini sesuai dengan namanya peduli terhadap lingkungan khususnya di Desa Ciliang.

Asep juga membenarkan semua yang dismapaikan warga, mekanismenya harus dijalankan yaitu harus adanya sosialisasi terlebih dahulu terkait dampak dan manfaat yang akan didapatkan oleh masyarakat terkait pembangunan tersebut. Bahkan kami DPRD Kabupaten Pangandaran juga tidak diberi sosialisasi terkait pembangunan ini sehingga memang betul bahwa sosialisasi sangatlah penting demi kelancaran pengerjaan proyek pembangunan dan demi kenyamanan masyarakat.

Terkait rusaknya jalan, Asep sempat mendengar Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata marah karenakan rusaknya jalan yang ad di Desa sukaresik dan jalan jembatan Sukaresik, hingga Dinas Perhubungan dan Dinas Putarkim sempat kena amarah.

Asep mengatakan, sosialisasi dan koordinasi sangatlah penting karena di Bojongsalawe ini ada aset negara (asset pemerintah pusat) sehingga DPRD berharap agar jalan ataupun fasilitas yang rusak karena mobilitas pembangunan tertentu harus dikembalikan jadi bagus.

“Bakhan kami berharap perbaikan jalan ataupun fasilitas yang rusak harus jauh lebih besar dan jauh lebih kuat agar jalur wisata pantai Batuhiu menjadi lebih lebar sehingga memudahkan wisatwan yang akan berkunjung ke batu hiu menjadi lebih mudah,” kata Asep.

Asep juga mengatakan untuk mengantisipasinya bisa disesuaikan saja dengan kekuatan jalannya, bila perlu mobil dumtruck yang besar tidak boleh masuk agar tidak menimbulkan dampak kerusakan pada jalan.

Asep mengira bukan hanya di Ciliang, ini juga berpengaruh ke Bojongsalawe karena mobilitas pengiriman materiat batu untuk proyek pembangunan melewati jalan sepanjang pantai patai Batyhiu hingga Bojongsalawe karena tidak bisa melalui arah Parigi pasalnya adanya jembatan penghubung di muara yang mennghubungkan daerah Parigi dengan Pelabuhan.


Asep juga berharap pembangunan pelabuhan di Bojongsalawe ini bisa sekaligus dengan  pembangunan jalan akses menuju pelabuhan, jangan sampai akses menuju pelabuhan tidak diperbesar sehingga nanti mobil peti kemas yang mau masuk ke pelabuhan jadi terhambat karea  akses jalan menuju pelabuhan kecil.

Terkait pemeliharaan dan perbaikan jalan rusak, Asep mengatakan, jika memang benar apa yang disampaikan oleh kepala Dinas Putarkim Kabupaten Pangandaran bahwa tanggungjawab pemeliharaan dan perbaikan jalan berada di pihak pelaksana proyek pembanguanan, maka DPRD mohon kepada pihak pelaksana untuk tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Putarkim Kabupaten Pangandaran.

“Karena siapapun dan dari pihak manapun yang berurusan dengan aset negara harus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dinas-dinas terkait,” tegasnya.

DPRD Kabupaten Pangandaran juga sepakat terkait pentingnya koordinasi dengan dinas terkait dan masyarakat apalagi jika akan menggunakan fasilitas daerah, setiap proyek pembangunan pasti akan berdampak pada sekitar sehingga harus direncanakan secara matang terkait tanggung jawab lingkungan yang harus dikembalikan secara lebih baik setelah proyek tersebut selesai.

Kepada pihak perusahaan dan dinas terkait Asep juga berharap agar membuat perencanaan dan akses jalan yang harus diperbaiki, kareba ironis jika ada pelabuhan mewah tetapi akses jalan sulit. Lalu melakukan rekayasa jalur pariwisata, agar tour guide diusahakan jangan membawa wisawatan ke jalur jalan rusak. 

“Saat pembangunan, dampak terhadap ekosistem juga harus diperhatikan apalagi di obyek Batuhiu ini ada tempat konservasi penyu,” terangnya.(hiek)



Related

Jendela Parlemen 4663966424214114707

Posting Komentar

emo-but-icon

item