Wakil Ketua DPRD Pangandaran Jalaludin Pertanyakan Terkait Minimnya Perencanaan Dan Transparansi Anggaran PJU

PANGANDARANNEWS.COM - Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Pangandaran dengan biaya Rp 50 miliar turut disorot anggota DPRD Pangandaran, karena kurangnya transparansi serta pelaksanaan itunya minim perencanaan, dan persoalan PJU ini hendaknya harus dibahas ulang.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Jalaludin, saat diminta tanggapannya terkait pemsangan PJU yang bersumber dari Bantuan Provinsi (banprov) Jawa Barat.

Menurut Jalal, sapaan akrabnya, proses distribusi dari anggaran PJU ini patut dipertanyakan termasuk transparansi penggunaan anggarannya, juag termasuk transaparansi kegiatan pelaksanaan yang sangat minim perencanaan.

“Saya akan kaji dan pertanyakan hal ini ke dinas terkait, "tegasnya.(10/08)

Hal senada disampaikan Pemerhati Kebijakan Publik dari Monitoring Community, Kandar Karnawan, ia  menilai anggran Rp 50 miliar yang disiapkan merupakan sebuah pemborosan, bahkan ia pun meminta agar aparat penegak hukum bisa ikut mengawasi proyek bernilai fantastis tersebut.

"Saya harap penegak hukum termasuk KPK bisa untuk melakukan penyelidikan, "ucapnya.

Seperti diketrahui diberitakan sebelumnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran menerima anggaran bantuan provinsi (banprov) sebesar Rp 50 Miliar untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Pengadaan lampu PJU tersebut merupakan bagian dari program Pangandaran Caang yang akan dibuat di 1999 titik di 10 kecmaatan dan kawasan objek wisata.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran Irwansyah mengatakan, anggaran untuk PJU berasal dari Banprov sebesar Rp 50 miliar, dana tersebut termasuk untuk pengadaan lampu LED.

"Paling utama yang akan kita pasang PJU di daerah objek wisata, diantaranya jalan ke pantai Karapyak, Pangandaran, Batuhiu, Batukaras dan di pinggir pantai objek wisata, "terang Irwansyah. (PNews)