Dihadiri Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum Pusat, DPRD Pangandaran Louncing Apilkasi JDIH
Menurut Asep Noordin dalam sambutannya, hal ini dilakukan karena JDIH merupakan salah satu jaminan ketersediaan dokumentasi.
“Dan DPRD dalam hal ini tentu bisa memberikan inovasi berupa manajemen peraturan parlemen, “ucapnya. (22/07)
Sementara Koordinator Otomasi Dokumentasi Hukum, Emalia Suwartika menuturkan, pihaknya berharap agar pengelola JDIH di Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran dalam membangun JDIH untuk tetap mengikuti aturan yang ada dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2019, serta agar terus menjaga semangat pengembangan JDIH dengan memanfaatkan aplikasi baru yang saat ini sudah di launching oleh DPRD Kabupaten Pangandaran.
“Kami menyampaikan apresiasi bahwa dalam awal pengelolaannya JDIH ini berjalan lancar, “ucap[ Emalia.
Dalam kesempatan yang sama tim penilai dari pusat JDIHN juga melakukan evaluasi terhadap Pengelolaan JDIH serta website JDIH yang sudah ada, hal ini dilakukan agar kedepannya pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran menjadi lebih maksimal dan bisa termanfaatkan oleh masyarakat.
Menurutnya, hukum yang lengkap, akurat, hingga dapat diakses secara cepat dan mudah serta dalam pengelolaan JDIH harus dilakukan penataan baik dokumentasi maupun tampilan yang disajikan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.
“Hadirnya JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran, imbuhnya, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan penyediaan dokumen hukum daerah maupun perundang-undangan lainnya lainnya, “ujarnya.
Hadir pada acara ini anggota perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, Biro Hukum Provinsi Jawa Barat, Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, OPD di lingkungan Kabupaten Pangandaran dan akademisi dari Kabupaten Pangandaran. (PNews)
