KABAR GEMBIRA, PEMKAB PANGANDARAN AKAN NAIKAN INSENTIF KETUA RT DAN RW

Ketua RT dan RW yang paling sukses mengajak anak-anak di lingkungannya sholat magrib di masjid akan diberi hadiah ibadah umroh


PANGANDARANNEWS.COM –Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, benar-benar ingin lebih memberdayakan peran RT, RW dan kepala dusun dalam mengawal kebijakan pemda.

Paling tidak, kata Jeje, ada dua tugas yang menjadi perioritas kerja saat ini, tugas pertama melakukan pendataan ulang warga yang benar-benar layak mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunas (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), jika secara ekonomi sudah tidak layak menerima, maka harus dicoret. Tapi sebaliknya jika ada warga yang layak menerima tetapi tidak mendapatkan bantuan, agar dimasukan data dan melaporkan ke bupati melalui dinas sosial.

“Dan tugas yang kedua, seluruh Ketua RT dan RW wajib mengajak anak-anak untuk melaksanakan sholat magrib berjamaah di masjid karena mulai 1 Januari 2021 Pemkab Pangandaran akan meluncurkan program Magrib ke Masjid, “kata Jeje, saat memberikan pembinaan kepada ratusan Ketua RT, RW dan Kepala Dusun se-Kecamatan Pangandaran, bertempat di aula Desa Babakan. (3/8)

Untuk kedua tugastersebut, Jeje menjanjikan akan menaikan tunjangan atau insentif Ketua RT dan RW.

Jeje mengatakan, ia pun akan melakukan evaluasi bagi Ketua RT dan RW yang paling sukses mengajak anak-anak di lingkungannya sholat magrib di masjid, akan diberi hadiah ibadah umroh.

 “Dan kenaikan insentif Ketua RT dan Ketua RW sekitar 500 ribu hingga Rp 1 juta ini merupakan saleri untuk dua tugas baru tersebut, “kata Jeje lagi.

Jeje mengatakan, tunjangan RT dan RW ini sudah beberapa kali dinaikan, saat ini masing-masing Ketua RT-RW mendapat insentif sebesar Rp. 2 juta per tahun dan Ketua RW  Rp. 2.250 juta per tahun, dan tahun depan aka dinaikan lagi menjadi Rp 2,5 juta sampai 3 juta per tahun.

Jeje juga menjelaskan, untuk insentif Ketua RT dan Ketua RW yang kemarin dibayarkan setengahnya, karena menurut aturan BPK RI, insentif tidak boleh dibayarkan seluruhnya pada awal tahun. Artinya,  insentif tidak boleh diberikan sebelum bekerja, sehingga untuk ke depan akan diberikan per triwulan.

Tidak hanya itu, bagi Ketua RT dan RW yang belum memiliki BPJS kesehatan, akan segera menjadi peserta BPJS kesehatan yang preminya ditanggung pemda.

“Kalau sekarang sudah ada RT-RW  yang punya tapi BPJS mandiri, bisa dipindahkan ke BPJS yang ditanggung oleh pemerintah daerah,”imbuhnya. (PNews)


Related

berita 5990670811089144692

Posting Komentar

emo-but-icon

item