Pansus IV DPRD Kabupaten Pangandaran Usulkan, Raperda 2023 Ditetapkan Menjadi Perda

Solehudin

PANGANDARANNEWS.COM – Bertempat di ruang rapat paripurna, Panitia Khusus (pansus) IV DPRD beberapa waktu lalu mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Raperda) tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten  Pangandaran. (15/07/2024)

Ketua Pansus IV Solihudin S.Ip, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Pangandaran pada rapat konsultasi ini dan pimpinan serta anggota Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Pangandaran yang telah bekerja maksimal dengan penuh tanggung jawab selama pembahasan, baik pada rapat kerja dengan TAPD maupun rapat kerja dengan SKPD serta semua pihak yang telah membantu selama pelaksanaan pembahasan sehingga terdapat beberapa masukan untuk kesempurnaan Raperda yang telah dibahas ini.

“Syukur Alhamdulillah atas perkenan Allah Panitia Khusus IV bersama tim anggaran pemerintah daerah dan SKPD telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, sesuai dengan prosedur dan tahapan-tahapan serta mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkap Solehudin.

Solehudin juga memaparkan sistematika laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah, diantaranya pendahuluan, pembahasan, mekanisme dan tahapan pembahasan; hasil pembahasan, kesimpulan, rekomendasi dan penutup.

Mengawali laporan Panitia Khusus IV terhadap hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, pihaknya memberikan apresiasi atas kerja sama yang baik kepada perangkat daerah yang telah hadir memenuhi undangan rapat kerja bersama Panitia Khusus IV,   sehingga pembahasan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Sebagaimana dimaklumi bersama, kata Solehudin, berdasarkan pasal 194 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mengatur bahwa “Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, setelah Bupati Pangandaran menyampaikan Rancangan Peraturan Faerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah dilengkapi dengan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/perusahaan daerah kepada DPRD, maka tahapan selanjutnya adalah sebagaimana yang termaktub dalam lampiran peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi “kepala daerah dan DPRD melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”. selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (3) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 menegaskan bahwa “persetujuan bersama Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7  bulan setelah tahun anggaran berakhir”.

Pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023, imbuhnya, merupakan implementasi dari perencanaan tahunan daerah yang dituangkan dalam RKPD tahun 2023 dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui pengembangan program dan kegiatan yang terintegrasi serta program dan kegiatan lainnya yang bersumber dari provinsi dan pusat.

Adapun dasar pelaksanaan pembahasan Panitia Khusus IV baik secara teknis maupun substansi terkait Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, menurutnya, ini disusun mengacu dan berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 serta pertimbangan lain yang dijadikan acuan yaitu dasar  filosofis, sosiologis dan politis sehingga menghasilkan rumusan yang fleksibel, tidak membebani dan akomodatif terhadap kepentingan seluruh masyarakat.

Ia mengatakan, Panitia Khusus IV membagi proses pembahasan rancangan peraturan daerah Kabupaten Pangandaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2023, pada 2 (dua) fokus bahasan, yakni dengan format dan substansi mekanisme dan tahapan pembahasan pembahasan yang kami lakukan melalui tahapan-tahapan, antara lain penyusunan jadwal kegiatan, tinjauan pustaka dan pendalaman materi serta penyusunan inventaris masalah terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah, rapat kerja dengan SKPD, kunjungan kerja dalam rangka koordinasi terkait rancangan peraturan daerah tentang pertanggung￾jawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2023 ke DPRD kabupaten bandung dan DPRD Kota Bandung, penyusunan rancangan laporan hasil pembahasan Panitia Khusus IV DPRD, rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi, finalisasi dan perbaikan penyusunan laporan Panitia Khusus IV serta penyampaian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus IV DPRD pada Rapat Paripurna.

Hasil pembahasan hadirin yang berbahagia, kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten pangandaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang kemudian ditindaklanjuti dengan disampaikannya nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 oleh yth. Bupati Pangandaran kepada DPRD, dilanjutkan dengan rangkaian kegiatan pembahasan Panitia Khusus IV DPRD baik secara internal maupun melakukan rapat kerja dengan TAPD dan SKPD.

Dari hasil pembahasan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 telah sesuai yang diamanatkan pasal 190 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang memuat laporan keuangan meliputi:

a. Laporan realisasi anggaran;

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Neraca;

d. Laporan operasional;

e. Laporan arus kas;

f. Paporan perubahan ekuitas; dan

g. Catatan atas laporan keuangan.

2. Selanjutnya perlu kami sampaikan realisasi anggaran pada rancangan peraturan daerah tentangpertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, baik yang menyangkut pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp1.310.311.539.506, 00 (satu triliun tiga ratus sepuluh miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah), terealisasi sebesar Rp1.334.214.286.772, 19 (satu triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar dua ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma satu sembilan rupiah).

b. Belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp1.595.796.125.461, 00 (satu triliun lima ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), terealisasi sebesar Rp1.184.256.972.417, 00 (satu triliun seratus delapan puluh empat miliar dua ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah).

c. Adapun pembiayaan daerah sebagai berikut:

1) penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp612.519.363.535, 00 (enam ratus dua belas miliar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), terealisasi sebesar Rp200.019.363.535, 55 (dua ratus miliar sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima koma lima lima rupiah).

2) pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp155.000.000.000, 00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah) terealisasi sebesar Rp167.599.999.230, 00 (seratus enam puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta

sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu duaratus tiga puluh rupiah).

3) Pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp150.000.000.000, 00 (seratus lima puluh miliar rupiah), terealisasi sebesar Rp159.000.000.000, 00 (seratus lima puluh sembilan miliar rupiah).

3. Laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Saldo anggaran lebih awal sebesar Rp41.019.363.535, 55 (empat puluh satu miliar sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima koma lima lima rupiah).

b. Penggunaan sal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp41.019.363.535, 55 (empat puluh satu miliar sembilan belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh lima koma lima lima rupiah).

c. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (silpa/sikpa) sebesar Rp31.742.820.471, 74 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh empat rupiah).

4. Neraca per 31 desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. jumlah aset sebesar Rp2.454.256.015.867, 02 (dua triliun empat ratus lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh enam juta lima belas ribu delapan ratus tujuh belas koma nol dua rupiah).

b. Jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp411.681.882.948, 51 (empat ratus sebelas miliar enam ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan koma lima satu rupiah), dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp0, 00 (nol rupiah).

c. Jumlah ekuitas sebesar Rp2.042.574.132.918, 51 (dua triliun empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas koma lima satu rupiah).

5. Laporan operasional per 31 desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan sebesar Rp1.356.759.534.493, 89 (satu triliun tiga ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh tiga koma delapan sembilan rupiah).

b. Beban sebesar Rp1.625.391.837.767, 64 (satu triliun enam ratus dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh koma enam empat rupiah).

c. defisit dari operasi sebesar Rp268.632.303.273, 75 (dua ratus enam puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh tiga koma tujuh lima rupiah).

d. Surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp3.328.694.194, 19 (tiga miliar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat koma satu sembilan rupiah).

e. Defisit laporan operasional sebesar Rp271.960.997.467, 94 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma sembilan empat rupiah).

6. Adapun arus kas per 31 desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 januari 2023 sebesar Rp41.216.235.860, 55 (empat puluh satu miliar dua ratus enam belas juta dua ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh koma lima-lima rupiah).

b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar rp254.222.374.842, 19 (dua ratus lima puluh empat miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empat puluh dua koma satu sembilan rupiah).

c. arus kas dari aktivitas investasi mengalami defisit sebesar Rp263.498.917.906, 00 (dua ratus enam puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan jutasembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam rupiah).

d. Arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0, 00 (nol rupiah).

e. Arus kas dari aktivitas transitoris sebesar Rp86.359.557.476, 00 (delapan puluh enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam rupiah).

f. Saldo kas akhir per 31 desember 2023 sebesar Rp31.742.820.471, 74 (tiga puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh satu koma tujuh empat rupiah).

7. Laporan perubahan ekuitas per 31 desember 2023 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas awal sebesar Rp2.341.178.371.050, 55 (dua triliun tiga ratus empat puluh satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh koma lima lima rupiah).

b. Defisit laporan operasional sebesar Rp271.960.997.467, 94 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh koma sembilanempat rupiah).

c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar mengalami defisit sebesar Rp26.643.240.664, 10 (dua puluh enam miliar enam ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh empat koma satu nol rupiah).

d. Ekuitas akhir sebesar Rp2.042.574.132.918, 51 (dua triliun empat puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan belas koma lima satu rupiah) hadirin yang berbahagia, dalam pembahasan rancangan peraturan daerah bersama TAPD dan beberapa SKPD diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Sejak diterima laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023 pada tanggal 31 mei 2024, pemerintah kabupaten pangandaran menindaklanjuti LHP BPK RI yang meliputi aspek sistem pengendalian intern dan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

2. Terkait penyelesaian temuan BPK, pemerintah kabupaten pangandaran mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengacu pada ketentuan pasal 20 ayat (3) undang￾undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, batas waktu penyelesaian tindak lanjut adalah 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;

b. Dalam hal tindak lanjut yang sudah melebihi batas waktu, pemerintah kabupaten pangandaran terus berupaya menindaklanjuti rekomendasi, baik temuan administratif maupun keuangan.

3. Bahwa untuk pencapaian target PAD dalam upaya optimalisasi pencapaian PAD, pemerintah kabupaten pangandaran melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Sosialisasi peraturan daerah tentang pajak dan

retribusi daerah kepada wajib pajak;

b. Melakukan kajian dan inventarisasi potensi PAD;

c. Melakukan pembinaan terhadap wajib pajak; dan

d. Membentuk tim khusus pemungutan PAD.

III. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh yth. Bupati Pangandaran kepada DPRD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajian.

2. Dalam hal realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan pada tahun anggaran 2023, secara umum relatif baik.

Sebelum mengakhiri penyampaian laporan Panitia Khusus IV DPRD ini, Ia juga menyampaikan beberapa rekomendasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 untuk ditindaklanjuti dengan tujuan dapat menjadi perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten pangandaran pada masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut,

Ia  berharap Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023 setidaknya dapat dipertahankan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam hal pengelolaan aset maupun pengelolaan keuangan di kabupaten pangandaran, dan apabila memungkinkan kembali meraih Opini Wajar tanpa Pengecualian (WtP) seperti tahun-tahun sebelumnya.

Dan berdasarkan hasil pembahasan Panitia Khusus IV DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, bersama ini kami sampaikan kesimpulan sebagai berikut, secara umum Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 yang disampaikan oleh yth. Bupati Pangandaran kepada DPRD telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajian dan dalam hal realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan pada tahun anggaran 2023, secara umum relatif baik.

Sebelum mengakhiri penyampaian laporan Panitia Khusus IV DPRD ini, disampaikan beberapa rekomendasi hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 untuk ditindaklanjuti dengan tujuan dapat menjadi perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahanKabupaten Pangandaran pada masa yang akan datang. 

Pihaknya berharap WdP atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah kabupaten pangandaran tahun anggaran 2023 setidaknya dapat dipertahankan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam hal pengelolaan aset maupun pengelolaan keuangan di kabupaten pangandaran, dan apabila memungkinkan kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WtP) seperti tahun-tahun sebelumnya, merekomendasi BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023, baik sistem pengendalaian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan agar dapat diselesaikan sesuai batas waktu yang ditentukan, terkait beberapa SKPD yang tidak mencapai target baik pada pendapatan daerah khususnya PAD, maupun pada belanja daerah yang penyerapannya masih rendah, agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.

“Dan Inspektorat agar melakukan review terhadap kegiatan tersebut supaya jelas dan dapat direalisasikan secara maksimal,” tegasnya.

Dari hasil pembahasan tersebut di atas, maka Panitia Khusus IV kabupaten pangandaran mengusulkan kepada Rapat Konsultasi untuk, pertama menerima laporan Panitia Ohusus IV DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 dan kedua Panitia Khusus IV DPRD mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran.

“Demikian laporan Panitia Khusus IV terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2023 ini kami sampaikan, atas kepercayaan dan kerja sama yang baik selama ini kami sampaikan terima kasih dengan harapan laporan hasil pembahasan ini bermanfaat untuk kemajuan Kabupaten Pangandaran di masa yang akan datang, "pungkasnya.(hiek)

Pansus V DPRD Pangandaran Minta Rapat Paripura, Raperda BUMD dan Kearsipan Ditetapkan Jadi Perda

Ucup Supriatna

PANGANDARANNEWS.COM - Dari hasil pembahasan Panitia Khusus V DPRD Kabupaten  Pangandaran mengusulkan kepada pimpinan rapat untuk menerima laporan Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMD) serta Rancangan Peraturan Daerah (perda)tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Panitia Khusus V mengusulkan 2 buah Rancangan Perda inisiatif DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)  Kabupaten Pangandaran.

Demikian dikatakan ketua Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran, Ucup Supriatna S.Pdi yang bertugas membahas Raperda Kabupaten Pangandaran tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMD) dan Penyelenggaraan Kerarsipan, dalam Rapat Paripurna DPRD Pangandaran.(15/07/2024)

“Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Panitia Khusus V untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap 2 buah Raperda inisiatif DPRD tentang Badan Usaha Milik Desa serta Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kearsipan,” ucapnya.

Berdaraskan hasil pembahasan Pansus V, kata Ucup, DPRD memiliki fungsi di bidang legislasi berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang. Artinya, DPRD memiliki hak inisiatif yang merupakan hak untuk

mengajukan usul Rancangan undang-undang atau Peraturan Daerah. Hal ini membuka terbentuknya peraturan daerah inisiatif DPRD, yaitu peraturan yang diusulkan oleh DPRD sendiri sebagai bentuk kewenangan legislatif daerah dalam menyusun regulasi yang diperlukan oleh masyarakat. Dalam konteks sistem hukum nasional, Perda memiliki kekuatan hukum yang sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang￾undangan.

“Dengan demikian Perda harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat hierarki di atasnya sehingga pembentukannya harus dilakukan dengan cermat, terpadu, sistematis, dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, hal ini penting agar peraturan daerah dapat diterapkan secara efektif, mengatur kehidupan masyarakat, serta menjaga kesatuan sistem hukum nasional,” jelas Ucup.

Dalam kesempatan tersebut Ucup juga menyampaikan sejumlah landasan dalam penyusunan 2 buah Raperda inisiatif DPRD tentang Badan Usaha Milik Desa serta Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan kearsipan, antara laian landasan idiil, Pancasila dan Landasan konstitusional : undang-undang dasar 1945.

Berikut landasan operasionalnya, 1. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;

2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum;

4. Peraturan Daerah Kabupaten  Pangandaran nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan produk hukum daerah.

“Waktu dan tahapan pembahasan berdasarkan hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran tanggal 5 juli 2024, Pansus V diberi tugas untuk membahas 2 Raperda buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD ini sejak tanggal 08 juli 2024 sampai dengan tanggal 12 juli 2024 dan melaporkan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna tanggal 15 juli 2024,” terang Ucup.

Dari hasil Rapat internal Pansus V, Rapat kerja dengan SKPD dan Stakeholder, Koordinasi dengan DPRD kabupaten-kota lain dan Koordinasi dan konsultasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Jabar juga melaksanakan berbagai tahapan pembahasan terkait 2 buah Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Pangandaran dengan membahas pasal per pasal, maka diperoleh beberapa penyempurnaan dan perubahan, antara lain Raperda tentang Badan Usaha Milik Desa dilakukan penyesuaian terhadap ketentuanmenimbang, mengingat dan batang tubuh sertaperbaikan legal drafting dan berdasarkan hasil Rapat Kerja dengan SKPD dan Stakeholder terkait, terdapat beberapa saran dan masukan sebagai berikut: - Dalam pasal 27, saran dari stakeholder agar dapat ditambahkan kalimat “Pelatihan Usaha” dalam huruf a, menambahkan kata “Komunikasi” dalam huruf e sebagai salah satu dari pelayanan umum prioritas kebutuhan dasar, serta dalam huruf g agar dapat dijelaskan lebih rinci yang dimaksud dengan “kegiatan lain”.

“Namun setelah berkoordinasi dan konsultasi dengan Biro Hukum Setda Prov. Jabar, saran tersebut tidak perlu dimasukan, dikarenakan penjelasan tersebut dapat diatur dalam aturan teknis,”terangnya lagi.

Dalam pasal 48 ayat (1) yang berbunyi, “pengelola kegiatan DBM eks PNPM-MPD wajib dibentuk menjadi Bum Desa bersama”, dikarenakan terdapat kata “Wajib” dalam pasal 48 ayat (1), saran dari SKPD agar dibuat sanksi terhadap ketentuan pasal tersebut. Namun setelah melakukan konsultasi dan koordinasi, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, tidak terdapat sanksi dalam ketentuan tersebut, berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori dapat diartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang mempunyai derajat lebih rendah dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, dikarenakan dalam aturan lebih tinggi tidak diatur mengenai sanksi, maka pengaturan sanksi tidak perlu dibuat.

Dan dalam pasal 54 ayat (5) yang berbunyi: “setelah terbentuknya Bum Desa bersama, tugas BKAD melebur dalam struktur kelembagaan yang baru”. saran dari stakeholder agar di jelaskan tugas BKAD secara terperinci, namun setelah konsultasi dan koordinasi dengan Biro Hukum Setda Prov. Jabar, penjelasan terkait tugas BKAD dapat dimasukan dalam aturan teknis.

b. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, pertama dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan menimbang, mengingat dan batang tubuh serta perbaikan legal drafting dan kedua terdapat perubahan dalam bab 1 ketentuan umum, pasal 1 angka 33 yaitu ditambahkannya kata “adalah” sehingga berbunyi: “preservasi arsip adalah kegiatan pemeliharaan, perawatan serta penjagaan arsip terhadap berbagai unsur perusak arsip“.

Dari hasil pembahasan tersebut diatas, Pansus V DPRD Kabupaten Pangandaran mengusulkan kepada pimpinan rapat untuk menerima laporan Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan kearsipan dan Pansus V juga mengusulkan 2 buah Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)  Kabupaten Pangandaran.

“Demikian laporan Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran terhadap 2 Raperda inisiatif DPRD tahun 2024, atas nama pimpinan dan anggota Panitia Khusus V DPRD Kabupaten Pangandaran saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat dan segenap anggota DPRD serta hadirin semuanya,” pungkasnya.(hiek)

Fraksi Persatuan DPRD Pangandaran, Raperda Tahun 2023 Layak Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

Encep Najudin

PANGANDARANNEWS.COM - Dengan latar belakang pemikiran yang telah disampaikan, maka Fraksi Persatuan menyatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023 layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya dan untuk dijadikan sebagai agenda prioritas pembahasan bersama antara DPRD dan Bupati Pangandaran. 

Demikian dikatakan Cecep Nurhidayat S.Pd saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Persatuan terkait penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023, bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran. (01/07/2024).

Menurut Encep, setelah mencermati, mempelajari dan mengamati pemaparan Bupati Pangandaran tentang Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023 maka Fraksi Persatuan menganggap perlu untuk memberikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang pertanggungjawabanpelaksanaan APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023 tersebut. 

Kata Encep Fraksi Persatuan berpendapat, bupati telah menyampikan bahwa APBD Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023 telah diaudit oleh BPK-RI  perwakilan Jawa Barat dengan opini “wajar dengan pengecualian” (WDP), yaitu hasil yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa auditor BPK menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas.

Dan entitas tersebut, kata Encep, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan, terkait hasil audit BPK tahun 2023 DPRD kabupaten pangandaran melakukan analisis yang mendalam sehingga menemukan fakta per 31 desember 2023 sebesar Rp. 305, 89 milyar, utang tersebut meningkat 14, 40% dibanding tahun 2022 sebesar Rp. 267, 39 milyar. 

“Hutang belanja terjadi karena tidak tersedianya kas yang memadai untuk membayar tagihan belanja dan atau kewajiban yang ditunjukkan, maka Fraksi Persatuan pun sangat berkepentingan untuk mendapatakan klarifikasi dan ferifikasi secara langsung dari BPK,” terangnya.

Ia menambahkan, tekait dengan perangkat desa di lingkungan Kabupaten Pangandaran yang belum mendapatkan haknya selama kurun waktu tertentu, hal ini juga kami dari fraksi persatuan memerlukan penjelasan yang mendetil

“Tidak lupa kami juga menyampaikan terimakasih kami sampaikan kepada bupati dan wakil bupati yang telah mendekati masa akhir pengabdian dengan jerih payah dan pengorbanan yang dilakukan semoga menjadi investasi positif bagi warga Pangandaran dan menjadi legasi positif dalam sejarah panjang perjalanan Kabupaten Pangadaran,” ujar Encep.(hiek)

Berikut Pandangan Fraksi Golkar DPRD Pangandaran Terkait Raperda Tahun 2023

Wiwi Widaningsih

PANGANDARANNEWS.COM - Setelah mendengarkan penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023, Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran dalam pandangan umum ini menerima dan bersedia untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Demikian dikatakan Wiwi Widaningsih saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Golkar atas penjelasan Bupati Pangandaran terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran tahun Anggaran 2023, bertempat di gedung Paripurna DPRD Pangandaran. (01/07/2024)

Kata Wiwi, sesuai ketentuan pasal 320 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 194 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah antara lain menegaskan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dan sebagaimana diketahui, imbuhnya, APBD Kabupaten Pangandaran tahun 2023 telah diaudit oleh BPK-RI perwakilan jawa barat dengan opini “Wajar dengan Pengecualian” (WDP), tentu saja ini harus jadi catatan penting bagi kita dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan daerah dan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

“Saudara pimpinan dan peserta Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD memandang bahwa penjelasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sangat penting untuk mendapatkan perhatian secara proporsional. hal itu, dimaksudkan agar keberhasilan yang telah diraih untuk tetap dipertahankan, sementara kekurangannya dapat diperbaiki guna menyempurnakan hasil yang telah direncanakan," katanya

Setelah mendengarkan penjelasan Bupati  Pangandaran terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun anggaran 2023, menurutnya, Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran dalam pandangan umum ini menerima dan bersedia untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

“Demikian pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran  pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2023, terima kasih kepada pimpinan rapat dan hadirin atas kepercayaan kepada fraksi partai golongan karya untuk memberikan kesempatan dalam rapat ini,”ucapnya. (hiek)

Pastikan Pilkada Berjalan Aman Dan Lancar, Bawaslu Pangandaran Petakan Kerawanan

PANGANDARANNEWS.COM – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2024 yang akan diselenggarakan bulan tanggal 27 Nopember tahun ini hanya menyisakan sekitar 3 bukan lagi,  sehingga perlu kesiapan agar saat pelaksanaan nanti bisa berjalan sesuai harapan.

Demikian disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran Iwan Yudiawan saat memberikan sambutan dalam kegiatan Lounching Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Pangandaran, bertempat di Hotel Horison kawasan pantai barat Pangandaran.(06/08)

Peta kerawanan ini kata Iwan, merupakan hasil pemetaan dari Pilkada sebelumnya sehingga diharapkan bisa ditemukan formulasi bagaimana peta kerawanan ini bisa diantisipasi bersama.

“Kami juga butuh sharing pementaaan yang sudah dilakukan teman-teman intelejen baik dari TNI maupun Polri dan Bais, dan ini merupakan upaya antisipasi bersama," ungkap Iwan.

Menurutnya ada beberapa indikator kerawanan dalam Pilkada, salah satunya adalah money politik atau politik uang yang sudah menjadi PR besar bagi Bawaslu. 

Tugas pengawasan ini, kata Iwan, tidak hanya menjadi tugas Bawaslu saja namun merupakan tugas seluruh elemen dan masyarakat sehingga Bawaslu sangat mengharapkan peran serta semua dalam pengawasan Pilkada ini.

“Saya juga memberikan apresiasi kepada Pemda Pangandaran, karena beberapa waktu lalu telah melakukan deklarasi Netralitas ASN di Lingkup Pemkab Pangandaran yang digelar serecara serentak di halaman kantor Sekrtariat Daerah,” ucapnya.

Sementara Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata dalam kesempatan sambutannya menyampaikan, launching pemetaan kerawanan yang dilakukan oleh Bawaslu ini merupa ikhtiar bersama dalam mensukseskan penyelenggaraan Pilkada ini.

Kata bupati, pihaknya harus bisa menjamin dari sisi pengawasan Pilkada di Pangandaran ini aman, tertib dan nyaman.

Ia juga mengatakan, Pilkada ini juga nantinya harus bisa menghasilkan pemimpin yang amanah dan tentunya terbaik pilihn masyarakat.

Dinamika dalam pelaksanaannya nanti, ucap bupati, pasti ada karena Pilkada ini merupakan sebuah kompetisi politik namun kompetesi dalam batas kewajaran.

“Sekarang sudah ada Polres dan Kodim, tentu kita semakin yakin bahwa Pilkada Pangandaran akan berjalan sukses dan aman,” imbuhnya. (hiek)

-

Rekomendasi Dari Kemendagri Dan Kemenkeu Belum Keluar, Rencana Portofolio Rp350 Milyar Pemkab Pangandaran Gagal ?

Kantor Bupati Kabupaten Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM – Rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pangandaran terkait portofolio pinjaman daerah senilai Rp 350 miliar hingga saat ini belum juga disetujui 100 persen oleh Kementerian Dalam negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hanya dari Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) saja yang sudah memberikan rekomendasi.

Seperti disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran Kusdiana, porofilo pinjaman daerah tersebut masih dalam proses sesuai dengan aturan dan administrasi.

"Kalau administrasi sih sudah beres, selanjutnya tinggal nunggu kebijakan dari pemerintah pusat," jelas Kusdianan, saat ditemui usai mengikuti kegiatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pangandaran di Hotel Horison.(06/08)

Disoal apakah akan terealisasi atau tidak pinjaman portofolio tersebut, ia mengaku belum bisa memastikan apakah bisa cair tahun ini atau tidak karena ini murni tergantung kebijakan pemerintah pusat, namun poihaknya berharap isa cair tahun ini.

“Jadi jika tidak disetujui atau tidak cair itu semua ada resikonya dan juga ada sekenarionya, kita tunggu saja ya..;” imbuhnya.

Sementara saat dihubungi lewat sambungan telepon, menurut mantan pegawai BPKP, Solihin, secara kewenangan pinjaman potofolio itu memang harus sesuai aturan tiga kementerian, dan tiga institusi itulah yang nanti akan memutuskan.

Solihin yang tinggal di Dusun Kemplung Desa Cibenda Kecamatan Parigi juga mengatakan, ia mencoba mencermati usulan fortopolio yang dirancang Pemkab Pangandaran, ternyata ada yang masih dipertanyakan di dalam pengajuan tersebut. 

Rumusan DSCR dimana dalam penentuan besaran kemampuan prosentase dalam besaran Penghasilan Asli Daerah (PAD), menurutnya masih ada unsur pendapatan blud.

Lalu, imbuhnya, apa mungkin uang blud Rumah Sakit juga akan dianggap sebagai kemampuan keuangan daerah, padahal uang blud itu biasanya juga langsung digunakan oleh blud sendiri dan selain itu asumsi PAD itu terlalu optimis, coba ambil asumsinya dari realisasi PAD jangan dari anggaran.

“Selain haltersebut masih banyak yang perlu dikritis, termasuk kebutuhan minimal oprasional OPD dan besarnya bunga yang harus dibayar kalau ada pinjaman,” jelasnya.(06/08)

Soilihin mengatakan, di usulan fortopolio itu di sebutkan, jika pinjam Rp300 Milyar saja bunga yang harus dibayar bisa mencapai angka Rp180 Milyar.

“Dalam hal ini mudah-mudahan Kemendagri dan Kemenkeu bisa lebih tajam dalam menganalisis usulan portofolio ini agar Pemjkab Pangandaran nantinya tidak makin terjerumus,” ucapnya.(hiek)

40 Anggota DPRD Pangandaran Hasil Pemilu Dikantik Hari Ini, Bupati Putar Lagu "Wakil Rakyat" Iwan Fals

PANGANDARANNEWS.COM - 40 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran hasil Pemilu 2024 untuk masa jabatan tahun 2024-2029 tadi siang resmi dilantik dan diambil sumpah oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ciamis, bertempat di ruang paripurna DPRD Pangandaran.(05/08)

Dari 40 anggota DPRD yang dilantik, 16 diantaranya merupakan pendatang baru dan 24 diantaranya merupakan wajah lama.

Sebelum menyampaikan sambutannya Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata memutar lagu "Wakil Rakyat" ciptaan Iwan Fals yang didengar baik oleh anggota DPRD mau pun tamu undangan yang hadir di dalam dan di luar ruangan.

"Ada yang pesan pada saya agar diputarkan lagu ini saat seluruh anggota DPRD Pangandaran dilantik dan diambil sumpah," terang Jeje.

Usai lagu diputar, Jeje menyampaikan, ia sangat berharap kepada para anggota DPRD yang baru dilantik agar dalam menjalankan tugasnya nanti seusai dengan apa yan ada dalam lirik lagu tersebut.

Sementara untuk penentuan Ketua DPRD definitip kata Jeje, saat ini belum ditetapkan karena harus lapor dulu ke DPD dan DPP.

"Untuk jumlah suara perolehan di Pileg ini tidak jadi patokan, Enggak, biasanya mengutamakan senioritas di partai," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut juga langsung dilantik Ketua dan Wakil Ketua DPRD sementara, Ketua Asep Noordin HMM dari PDI Perjuangan dan Wakil Ketua DPRD sementara adalah M Taufiq dari Partai Golkar.(hiek)

.

Sambut 17 Agustus, SLBN Bareng Koramil Cipatujah Gelar Turnamen Bolly Ball

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Sebanyak 30 tim yang terdiri 15 tim putra dan 15 tim putri berkompetisi dalam turnamen Bola Vol SLB Cipatujah cup yang dijadwalkan berlangsung selama seminggu, pertandingan pembuka akan di mulai dengan empat tim putra dan empat tim putri dan final akan dilaksanakan pada 15 agustus 2024.

Turnamen Bola Voli ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79, dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas olahraga lokal serta untuk memberikan ruang bagi para atlet untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka.

Seperti disampaikan Ketua Komite SLB Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, Gopur,
ia berharap turnamen ini dapat menjadi agenda tahunan yang semakin besar dan lebih bergengsi.

Ia juga menekankan pentingnya sportivitas dan persaudaraan di antara para peserta dan menjadika SLB Cipatujah sebagai ajang yang tidak hanya memajukan olahraga, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar warga.

"Turnamen ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet berbakat yang bisa bersaing di tingkat Jawa Barat maupun nasional," ucap Gopur.(02/08)

Turnamen ini, terang Gopur, diikuti tim bola volly dari tiap desa, diantaranya Desa Cipatujah, Ciandum, Ciheras, Sindangkerta.dan Desa Cikawungading.

"Turnamen ini terselenggara hasil kerjasama atau kolaborasi SLBN Cipatujah dan Koramil Cipatujah," ungkapnya.
(anwarwaluyo)

Pengurus Dan Anggota Karang Taruna Bantar Kalong Ikuti Peningkatkan Kapasitas SDM

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)  khususnya dikalangan pemuda, Pemerintah Desa Bantarkalong Kecamatan  Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya  menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Kapasitas Karang Taruna, bertempat di aula desa.(31/07)

Selain diikuti seluruh anggota Karang Taruna Desa Bantarkalong, kegiatan ini juga turut dihadiri Sekdes Bantarkalong, perangkat desa, Danramil Cipatujah Serka Agus Sugiarto dan Kapolsek Cipatujah Brigadir Asep Mulyana.

Dalam sambutannya Sekdes  Bantarkalong menyampaikan, dengan dilaksanakan pelatihan ini diharapkan dapat memotivasi Karang Taruna serta mampu berkontribusi dalam memajukan Desa Bantarkalong.

"Tentu dalam membangun dan memajukan desa kita harus bersama-sama termasuk dengan melibatkan pemuda," ucap sekdes

Sementara dalam penberian materi tentang kelembagaan Karang Taruna, Danramil Cipatujah Serka Agus Sugiarto memaparkan, Karang Taruna menjadi salah satu lembaga kemsyarakatan desa yang didalamnya berunsurkan pemuda dan pemudi yang berusia 13 tahun s.d 45 tahun,  dan sebagai pengurus haris berusia minimal 17 tahun maksimal 35 tahun. 

Karang Taruna ini, menurut Danramil, sudah ada sejak dahulu dengan beberapa genesari didalamnya dan menghasilkan beberapa kegiatan-kegiatan yang mampu memberikan nilai positif bagi masyarakat.

"Kegiatan Peningkatan Kapasitas Karang Taruna ini menjadi program yang setiap tahun dilaksanakan dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing di era moderenisasi saat ini," ucap Danramil.

Ia menjelaskan, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ("Permendagri 5/2007), karang taruna adalah lembaga kemasyarakatan yang menjadi wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda yang ada di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat.

*Karang taruna bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial," terangnya.

Karang taruna ini, imbuh Danramil, berangggotakan pemuda dan pemudi (dalam AD/ART-nya diatur keanggotaanya, mulai dari pemuda dan pemudi berusia mulai dari 11–40 tahun) dan batas sebagai pengurus adalah berusia 17–35 tahun.

Danramil juga menuturkan terkait fungsi dibentuknya karang taruna, antara lain sebagai penyelenggara terlaksananya usaha kesejahteraan sosial; Penyelenggara kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.

Penyelenggara pemberdayaan masyarakat, terutama bagi generasi muda di lingkungannya baik secara komprehensif, terpadu, terarah, dan berkesinambungan; Penyelenggara kegiatan dalam hal pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.

Penanaman pengertian, memupuk, dan meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial generasi muda; Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial, dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis, produktif, dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya.

"Melalui Karang Taruna Desa, Danramil juga berharap bisa menjadi salah satu pendukung kemajuan desa dan peningkatan sumber potensi yang ada di Desa Bantarkalong," tegasnya. (anwarwaluyo)

Lagi, Warga Keluhkan Fasilitas Di Komplek Dadaha Tasikmalaya

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Kondisi shelter yang ada di komplek Dadaha Kota Tasikmalaya saat ini sudah  tidak layak untuk digunakan, padahal anggaran pembuatan shelter tersebut mungkin menggunakan yang tidak sedikit. 

Tak hanya shelter, kondisi pasilitas umum lainnya seperti toilet pun tampak kumuh, jorok, dan tidak terawat bahkan menimbulkan bau tak sedap tercium hingga ke luar toilet.

Seperti disampaikan salah seorang pengunjung, Dede, kondisi tersebut membuat fasilitas umum itu tak layak pakai untuk keperluan mandi, cuci, kakus (MCK) yang sering digunakn masyarakat yang sedang beraktivitas olahraga.

"Pemerintah harusnya malu, toilet SPBU saja bersih dan wangi," ucap Dede.(30/07)

Dede mengatakan, fasilitas tersebut memiliki dua ruang terpisah antara ruang toilet pria dan wanita, namun hanya satu ruang terdiri dari tiga kamar toilet musholla.

Ia juga menyayangkan kondisi fasilitas ruang publik yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut kondisi kerusakan, tapi terkesan kondisi ini dibiarkan oleh pemerintah.

"Bagaimana bisa merawat infrastruktur lainnya kalau hanya untuk merawat fasilitas umum saja da dan yerkesan diabaikan," imbuh Dede.

Saat hal dikonfirmasi ke UPTD Dadaha pihak pengelola kompleks Dadaha, sayang tidak ada pegawai yang bisa dimintai tanggapannya.(anwarwaluyo)

 

Dianggap Langgar Aturan ASN Saat Ikut Aksi FPDS, Ini Penjelasan Camat Sidamulih

 

Camat Sidamulih, Megi Parlumi

PANGANDARANNEWS.COM - Saat diminta komentarnya terkait hadirnya di demo warga Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran yang tergabung dalam Forum Peduli Desa Sukaresik (FPDS) di kawasan wisata Tanjung Cemara pada hari mingggu (21/07), Camat Sidamulih Megi Parlumi menyampaikan, pada intinya jika merujuk pada ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) nomer 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS terkait larangan yang dilakukan oleh PNS, menurutnya tidak ada satu pun ketentuan yang dilanggar.

Justru sebagai pejabat publik, menurutnya, salah satu tugas utamanya adalah melayani masyarakat sehingga ia pun harus merespon jika ada orang atau masyarakat yang harus dilayani.

"Dan terkait sikap saya pada saat aksi unjuk rasa tersebut, apa yang saya lakukan tersebut justru didasari atas hal tersebut," jelasnya pada PNews, di ruang kerjanya.(30/07)

Saat ini, kata Megi, khususnya
masyarakat Desa Sukaresik membutuhkan dukungan dan pelayanannya selaku pimpinan wilayah Kecamatan Sidamulih,  sehingga atas hal tersebut ketika dirinya hadir masyarakat pun merasa terpenuhi kebutuhan afeksinya.

Megi mengatakan, dan hasilnya bisa dilihat bersama dalam menyampaikan aspirasinya masyarakat bisa bersikap tertib dan tidak anarkis karena merasa aspirasi dan keluhan didengarkan.

Kata Megi, orasi yang dilakukan saat aksi tersebut justru agar masyarakat yakin, bahwa Pemerintah Daerah Pangandaran hadir dan mendengar apa yang terjadi di tengah masyarakat khususnya masyarakat Desa Sukaresik.

"Saat itu saya juga sudah mewanti-wanti agar masyarakat tetap bisa tertib dan santun dalam menyampaikan aspirasi dan keluhan mereka," ucapnya.

Ia juga menyebut, kehadirannya di aksi FPDS tersebut tidak mengganggu tugasnya sebagai camat karena aksi masyarakat tersebut saat hari libur (minggu).

"Saya juga hadir dengan mengenakan kaos oblong dan celana jean tanpa atribut ASN apa pun," tegasnya.  

Namun jika kehadirannya di aksi FPDS ini dinilai tidak etis oleh Badan Kepegawiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Megi mengaku, hal itu memang sudah menjadi hak dan kewenangan BKPSDM terkait pembinaan pegawai.

"Dan sebagai ASN tentunya saya harus taat dan patuh pada aturan walau tentu banyak faktor yang saya pertimbangkan  saat saya ikut hadir dan berorasi pada aksi FPDS tersebut," imbuhnya.

Terpisah, saat dihubungi lewat telepon selulernya oleh salah seorang awak media, Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran Wawan Kustaman menyampaikan, hal ini sudah menjadi kewenangan Sekretaris Daerah (Sekda).

"Maaf saya tidak bisa berkomentar banyak, nanti saja ke Pa Sekda ya..," ujarnya singkat. (hiek)

Masyarakat Desa Cikalong Antusias Peringati HUT Tasikmalaya ke 392 Di Tingkat Kecamatan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke 392 yang jatuh pada tanggal 26 Juli,  Pemerintah Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong ikut serta pada kegiatan yang dipusatkan Lapangan Desa Cibeber.(27/07)

Atas nama masyarakat dan jajaran pemerintahan desa, Kepala Desa Cimanuk Anharudin menyampaikan selamat Hari Jadi, mudah-mudahan di usianya yang 392 Kabupaten Tasikmalaya lebih maju lagi baik sektor ekonomi, pertanian dan kemajuan lainnya.

Anharudin  juga berharap di hari jadi ini bisa menjadi momentum semakin pesat kemajuan baik insfrastruktur, pelayanan, pendidikan dan pembangunan lainnya serta masyarakat pun semakin sejahtera.

"Juga pada sektor pariwisata khususnya yang ada di Tasikmlaya wilayah selatan bisa lebih tertata dengan pembangunn sarana penunjang," ungkap Aharudin.

Dari pantauan PNews di lokasi, tampak masyarakat sangat antusias dan gembira mengikuti rangkaian kegiatan peringatan hari jadi ini yang dimeriahkan dengan sejumlah acara, seperti penampilkan kesenian tradisional tari, pawai jampana, lomba senam sehat dan keseruan lainnya.

Masih di tempat yang sama, kepada sejumlah wartawan Camat Cikalong Camat Acep Sofian s.pd mengaku untuk seluruh masyarakat dari 11 desa yang sudah hadir dalam kegiatan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya ke 392.

Momentum ini, kata Acep, betul-betul menjadi hajat besar warga Tasikmalaya khususnya masyarakat Cikalong dengan penampilan kreasi seni yang ditampilkan dari tiap-tiap desa.

Kabupaten Tasikmalaya, terang Acep, terdiri dari 39 kecamatan 351 desa tentu masih banyak yang harus dikerjakan baik pada sektor pembangunan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan  ekonomi dan bidang lainnya.

"Dalam kesempatan ini atas nama seluruh masyarakat Cikalong saya ucapkan, selamat Ulang Tahun Kabupaten Tasikmalaya ke 392," ucapnya.

Selain dihadiri masyarakat peringatan hari jadi Kabupaten Tasikmalaya ke-392 tahun 2024 di Kecamatan Cikalong, juga turut dihadiri Kapolsek,  Danramil, Ketua Apdesi serta para kades, Ketua PGRI, Cikalong, K3S, Kepala Puskesmas, KUA, DMI, Para BPD, Karang Taruna, Muslimat, Patayat, kader PKK, Posyandu, Ormas, OKP dan LSM, serta seluruh lapisan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lintas sektoral.(anwarwaluyo)

Tak Ingin Dikunjungi Wartawan, Pengurus P3-TGAI Parakannyasag Arogan ?

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Wartawan sejatinya memainkan peran penting dalam era keterbukaan informasi untuk masyarakat sebagai penghubung antara peristiwa dan publik, tugas utama jurnlis adalah menyampaikan informasi yang akurat, objektif dan relevan kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa.

Dalam kegiatan yang dilakukan seorang jurnalis dalam mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan berita up to date kepada masyarakat melalui media massa, namun sangat disayangkan ada saja ulah oknum-oknum yang menghalangi kerja wartawan ini.

Seperti yang dilakukan Ketua Kelompok Penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya,
diduga salah seorang oknum pengurus Kelompok P3-TGAI Lemah ini telah bersikap arogan dan terkesan menghindar menghalangi tugas pers.

Padahal seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) yakni pasal 18 ayat (1) UU Pers jelas ditulis, menghalangi wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistik dapat dipidana 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

Tak hanya arogan, oknum tersebut juga diduga sempat marah-marah kepada salah seorang awak media yang sedang menjalankan tugasnya sebagai kontrol pembangunan saluran air tapi salah satu ketua kelompok tani malah marah kepada awak media.

Seperti disampaikan salah seorang wartawan inisial A dari media Jurnal Media Sukses (JMS), kejadian tersebut terjadi saat dirinya sedang melakukan tugas jurnalistik mengunjungi proyek P3-TGAI di Kelurahan Parakannyasag Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.(24/07).

Ia mengaku merasa tidak enak dengan perkataan yang dilontarkan oleh bendahara kelompok P3AI
Lemah Cai yang arogan, dan saat mengunjungi lokasi untuk mengklarifikasi adanya dugaan insiden intervensi sayang ketua maupun bendahara tidak ada di lokasi.

"Ketua barusan ada, yang pakai tas selempang yang sudah agak tua dan badannya pendek," ungkap salah satu pekerja saat tanya tim media.

Karena tidak ada yang bisa diwawancari, awak media tersebut langsung mengunjungi Kantor Kelurahan Indihiang dan bertemu dengan Kasi Pemerintahan, Useng.

Kepada media, Useng pun menyampaikan terimakasih atas informasinya dan hal ini akan dikoordinasi dengan Kepala Kelurahan

"Mudah-mudahan kejadian ini ada hikmahnya," ucap Useng.

Seperti diketahui, dalam rangka memenuhi kebutuhan air irigasi demi mendukung ketahanan pangan nasional dan aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional yang tercantum dalam prioritas pembangunan kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJPMN)  2020-2025, maka diperlukan penyelenggaraan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi.

Program Perceparan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) adalah program rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan Jaringan Irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan sendiri oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara swakelola.(anwarwaluyo)

Datangi Gedung DPRD, Tokoh Agama Pangandaran Desak Pemda Tegas Terkait Peredaran Miras

PANGANDARANNEWS.COM - Sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Pangandaran, beramai-ramai datangi gedung DPRD untuk menanyakan terkait kontrol dan pengawasan peredaran miras di wilayah wisata Pangandaran.(25/07)

Dengan maraknya pengedar dan konsumen miras masyarakat dan para tokoh merasa prihatin, pasalnya semakin hari semakin tak terkendali. 

Seperti disampaikan koordinator aksi, Maman Nugraha, pihaknya meminta seluruh instansi terkait seperti Dinas Perizinan, Perdagangan,  Satpol PP, DPRD dan kepolisian agar bersinergi menegakkan hukum atas maraknya peredaran miras di Pangandaran. 

"Kami mendesak agar semua pihak yang terkait di pemerintahan termasuk kepolisian menindak tegas pelaku pelanggaran miras  ini," tegasnya.

Maman juga mempertanyakan mengapa begitu sulitnya menegakkan hukum atas  pelanggaran baik perizinan maupun peredarannya, karena beberapa lokasi gudang miras dan pedagang miras yang semakin marak tak terkendali. 

"Kami prihatin karena masyarakat menyaksikan ini semua dengan kasat mata, betapa hebatnya peredaran miras ini", ungkapnya.

Maman pun menyebut, pihak berwenang terkesan tak berdaya menghadapi maraknya peredaran miras ini, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya oknum tertentu yang membekingi.

Maman minta agar penegakan hukum dijalankan dan dilakukan secara transparan, karena masyarakat ingin penegakan hukum miras ini dijalankan dengan tegas.

"Jangan ada oknum yang membekingi di belakangnya," ungkapnya.

Menanggapi aksi demo yang dilakukan sejumlah tokoh agama ini, Wakil Ketua DPRD Jalaludin S.Ag menegaskan, hampir semua penjual miras di Pangandaran ini dipastikan belum berizin. 

Padahal, kata Jalal, DPRD Pangandarani telah membuat peraturan dan kontrol namun para pedagang miras ini hampir semuanya belum berizin.

"Saya juga meminta agar masukan dari masyarakat ini disikapi bersama," katanya.

Sementara menurut salah seorang peserta demo menyampaikan, para penegak hukum untuk bercermin kepada polisi dari Satlantas yang  begitu tegas tanpa pandang bulu sekedar lupa tidak pakai helm saja ditilang.

"Sementara pelanggaran terhadap aturan miras ini lebih hebat dan lebih luas," ucapnya.

Sayang aksi tersebut tidak dihadiri Bupati dan juga ketua DPRD, sehingga para audiens merasa kecewa.(harisfirdaus)