Pada Musrenbang RKPD 2024, DPRD Pangandaran Sampaikan 6 Pokir

PANGANDARANNEWS.COM - Bertempat di hotel Pantai Indah Timur saat acara Musawarah Rencana Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RPJMD) Kabupaten Pangandaran tahun 2024, Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin.H.M.M berkesempatan menyampaikan enam pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.(01/03)

Asep menyampaikan Musrenbang merupakan forum yang membahas penyusunan rencana pembangunan, baik pembangunan nasional maupun pembangunan yang ada di daerah. 

Pada Musrenbang RKPD 2024 ini, kata Asep, juga bertujuan untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah serta prioritas pembangunan apa saja di tahun 2024.

Selain itu, imbuh Asep, dalam musrembang ini disepakati kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan priorotas pembangunan provinsi dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang di tingkat kecamatan. 

"Dan peran DPRD dalam penyusunan rencana pembangunan daerah ini sesuai  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017," terang Asep.

Ia menambahkan,  dalam penyusunan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil reses dan penjaringan aspirasi dari masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiayan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD. 

Pokok-pokok pikiran yang dimaksud, menurut Asep, diantaranya penguatan sektor unggulan dalam penanganan kemiskinan dan penyerapan tenagan kerja, pengembangan pusat ekonomi masyarakat melalui program ekonomi kreatif, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan penanganan stunting.

Selain itu dalam pokir tersebut DPRD juga memberikan masukan terkait peningkatan kapasitas pendidikan kesetaraan, peningkatan nilai invetasi melalui infrastruktur dan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, reformasi birokrasi dan inovasi daerah. 

"Semua ini kami sampaikan dalam forum Musrenbang RKPD tahun 2024," pungkasnya. (PNews)

Bapenda Pangandaran Sosialisasikan WIUP Ke Sejumlah Pengusaha Galian C

PANGANDARANNEWS.COM - Bertempat di Mal Pelayanan Publik (MPP), sejumlah pengusaha tambang batuan (galian c) tadi siang dikumpulkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pangandaran untuk mengikuti  sosialisasi terkait penempuhan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) oleh Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar wilayah 6 Tasikmalaya.(02/03)

Pada pertemuan tersebut Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi Cabdin ESDM Wilayah 6 Tasikmalaya, Pepen Ucu Atila, menyampaikan beberapa catatan penting bagi para pengusaha pertambangan batuan atau galian c dan Pepen juga memerintahkan agar pengusaha segera mengajukan izin ataupun persyaratan lengkap yang memenuhi WIUP.

"Bagi pengusaha yang tak mengantongi izin, ini sama dengan maling karena tidak menempuh proses yang legal," ungkapnya.

Dan sebelum perizinan diproses, ini harus ada kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran, artinya jika sesuai dengan RTRW boleh lanjutkan dan apabila tidak sesuai pemda akan melakukan penolakan.

Sebelum menempuh izin, kata Pepen  pengusaha pun harus melakukan koordinasi ke dinas PU, lalu melengkapi persyaratan berkas perizinan dan jangan melakukan penambangan frontal, membelah tebing, efek Kesehatan, Keselamatan, Kerja dan merusak Lingkungan Hidup atau K3.

Selain itu, imbuh Pepen  pengusaha juga harus membuat jaminan reklamasi yang masuk ke negara.

"Di Pangandaran ada 25 titik galian c dan yang sudah menempuh izin baru 10 yang 5 titik sudah operasi produksi dan yang 5 titik baru eksplorasi, yang 5 sudah operasi itu berada di Kecamatan Cimerak 3 titik galian c dan  Kalipucang 2 titik galian c.

Masih di tempat yang sama Kepala Bapenda Pangandaran Dadang Solihat mengatakan, dengan dikumpulkannya para pengusaha tambang ini diharapkan bisa memberikan efek untuk proses menempuh perijinanya.

"Sehingga pemilik galian c yang tak berizin dapat menempuh izin setelah mengetahui prosedur perizinan pertambangan batuan ini," ujar Dadang.

Sementara Kasat Reskrim Polres Pangandaran AKP Luhut Sitorus beekeinginan menutup lokasi galian c yang tak berijin ini, pasalnya dari asfek hukum harus ada keregasan, namun saat ini pihaknya baru melakukab penyelidikan.

"Tapi kami juga harus melihat dulu apakah pelanggaran ini secara administratif atau pidana," ucapnya. (hiek)

Bupati Pangandaran;"Manusia Hebat Itu Yang Bisa Keluar Dari Kondisi Darurat"

PANGANDARANNEWS.COM - Manusia hebat adalah yang bisa keluar dari zona darurat serta mampu menciptakan peluang-peluang untuk menciptakan solusi dari kondisi yang minimalis.

Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata, dalam sambutannya  pada Musawarah Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) tahun 2024 Kabupaten Pangandaran, bertempat di Hotel Pantai Indah Timur.(01/03)

Jeje mengatakan, harus ada perubahan paradigma, mainset  dan pola kerja para penyelenggara pemeintah yanhg disesuaikan dengan kondisi pemda saat ini. 

Artinya, kata Jeje, sekarang sudah bukan saatnya lagi ada keluh kesah, walau pun kondisi keuangan daerah sedang tidak dalam posisi "menggembirakan" namun bukan berarti tidak bisa berbuat apa-apa.

"Ini tidak gampang, namun dengan dedikasi yang tinggi serta kemauan keras tentu akan indah pada waktunya," ungkapnya.

Jeje menyebut saat ini data kemiskinan di Kabupaten Pangandaran sekitar 9,32 %, walau pun angka ini bukan angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat namun setiap tahun harus terjadi penurunan.

Disoal skala prioritas RPJMD tahun 2024, Jeje mengatakan, akan lebih difokuskan pada infrastruktur, penanganan kemiskinan dan stunting.

Jeje mengkui, dampak pandemi beberapa tahun lalu hingga kini masih terasa, seperti pada sektor pariwisata, perdagangan dan daya beli mayarakat.

Jeje juga berharap agar masyarakat bisa mampu memanfaatkan peluang yang ada, seperti pada usaha sektor wisata, kuliner dan UMKM lainnya.

"Misalnya banyak usaha jajanan yang menjanjikan, namun percuma jika pelaku usaha tersebut dilakukan bukan oleh masyarakat Pangandaran sendiri," ucap jeje.(hiek)

123 P3K Pemkab Pangandaran Ikuti Perjanjian Perpanjangan Kerja

PANGANDARANNEWS.COM - Bertempat di Grand Hotel Parigi, Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata didampingi Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran, Kepala Dinas Pertanian, Sekretaris Disdikpora, Sekretaris BKPSDM, dan Direktur Utama Perumda BPR BKPD Pangandaran, menghadiri pelaksanaan Perjanjian Perpanjangan Kerja(PPK) 123 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terdiri dari tenaga guru sebanyak 97 orang, penyuluh pertanian 24 orang dan tenaga kesehatan sebanyak 2 orang di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran. (28/02) 

Dalam sambutannya, Bupati Pangandaran mengajak para Pegawai PPPK untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat sesuai bidangnya masing-masing.

"Ayo kita bangun Pangandaran dengan cara memberikan layanan terbaik untuk masyarakat," ucap bupati.(hiek)

Diguyur Hujan Deras, Satu Ruang Kelas MTs Cibenda Ambruk

PANGANDARANNEWS.COM - Satu ruang kelas Madrasah Tsanawiyah (MTs) Bojong si Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, roboh usai diguyur hujan deras yang disertai angin kencang.

Seperti disampaikan Kepala Desa Cibenda Dede Rusliana,  ruang kelas yang roboh sekitar pukul 12. 00, saat hujan mengguyur cukup besar yang disertai tiupan angin besar. 

"Beruntung saat roboh tidak ada siswa atau guru di dalam ruangan tersebut, karena kelas itu sudah dikosongkan sejak lama," terangnya.(28/02)

Dede belum bisa memastikan berapa kerugian akibat kejadian ini, tapi yang yang jelas tadi dari BPBD, TNI db Polri sudah ke lokasi.

Ditemui di lokasi kejadian, Ketua Yayasan Al Huda Euis Khadijah mengatakan, bangunan itu memang sudah lama lapuk karena sudah hampir 20 tahun belum diperbaiki.

Menurutnya, sejak semester awal kelas tersebut memang sudah dikosongkan, tapi itu tidak mengganggu aktifitas belajar mengajar karena ada dua bangunan sekolah.

Kata Euis, MTS tersebut sudah berusia cukup tua, bahkan sudah eksis sejak tahun 1960an.

"Saya juga lululsan sekolah ini, psa awalnya MTs ini berlokasi di Cibenda," jelasnya. (hiek)

Belum Adanya Regulasi Pemasangan Jaringan Di Kabupaten Pangandaran, Akibatkan Banyak Kabel Internet Tak Berijin

PANGANDARANNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten Pangandaran hingga saat ini belum memiliki regulasi terkait pemasangan provider internet, sehingga masih ada kabel jaringan internet yang terpasang ilegal.

Seperti disampaikan Kepala Seksi Pengembangan e-Government  dan Pengelolaan Infrastruktur TIK Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Pangandaran Thoyib Wahyudin membenarkan hal tersebut, pengaturan soal penataan jaringan internet memang hingga saat ini belum dibuatkan.

"Aturan tersebut juga sejauh ini  belum direncanakan ke dalam Perda baik inisiatif Pemkab maupunbDPRD," ungkap Thoyib. (27/02)

SementaravKetua Analisa dan Kajian Monitoring Community Kandar Karnawan menambahkan, banyaknya kabel ilegal yang semrawut itu memang dipicu karena belum adanya aturan yang dikeluarkan Pemkab Pangandaran, memang sebaiknya ada regulasi atau aturan dari pemda untuk tidak ada monopoli sehingga ada beberapa pengusaha jaringan berizin membagi wilayah jaringan yang dimiliknya.

Kandar menyebut, perlu ada langkah tegas untuk mengatasi atau menertibkan kabel-kabel jaringan internet ilegal ini, karena hal ini juga akan bisa memicu kerugian pendapatan daerah.

Aturan ini juga, menurutnya, dibutuhkan untuk pengendalian dan penataan ruang jaringan internet sehingga nantinya tak akan terjadi perebutan lahan pemasangan jaringan internet.

Dan ini, imbuh Kandar dimaksudkan agar tidak ada lagi saling berebut jalur kabel internet karena pengaturannya sudah jelas.

"Apabila per kecamatan ditentukan sudah ada RTRW-nya, itu lebih bagus," ucapnya.

Kandar juga mengatakan, pengaturan jaringan internet ini perlu selaras dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 2 tahun 2013 yang mengatur jaringan internet tanpa kabel dan pelayanan universal. Di pasal tetsebut diantaranya mengatur tentang penyediaan jasa akses Internet tanpa kabel, hak dan kewajiban penyedia jasa, pengoperasian.

"Dan juga mengatur tentang pemeliharaan jasa akses internet tanpa kabel, kontrak, sanksi, pengawasan dan pengendalian," terangnya.(PNews)

TKD Tahun 2023 Dibayar 10 Bulan ? Berikut Penjelasan Sekda Kabupaten Pangandaran

Sekda Kab. Pangandaran, Kusdiana

PANGANDARANNEWS.COM - Tunjangan Kerja Daerah ASN di Kabupaten Pangandaran tahun 2023 ada isu akan dibayar hanya 10 bulan saja, hal ini tentu menjadi pertanyaan ASN, apakah benar demikian.

Saat diminta tanggapannya  Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Pangandaran, Kusdiana menuturkan, sebenarnya untuk TKD tersebut Pemkab Pangandaran sudah menganggarkan penuh untuk 13 bulan.

Namun kata Kusdiana, mungkin realisasinya tentu harus dipertimbangkan dengan kekuatan keuangan daerah.

"Namun berdasarkan ketentuan Kemendagri kita wajib menganggarkan untuk 13 bulan," jelas Kusdiana, saat ditemui PNews di ruang kerjnya.(27/02)

Seperti di daerah lain, menuruy Kusdiana, walau tidak semua biasanya tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu yang menjadi tolak ukur besaran jumlah TKD. 

"PAD kita untuk tahun 2022 lalu hanya di kisaran Rp 118 milyar, itu juga sudah ditambah dengan pendapatan dari bagi hasil daerah," imbuhnya.

Kusdianan menambahkan, jika PAD tinggi tentu APBD juga akan naik, dan tentu itu akan menjadi patokan tingginya TKD yang diterima ASN. 

Kusdiana menyebut, angka-angka tersebut nanti bisa dilihat pada APBD perubahan, karena disana akan diketahui besaran anggaran yang terserap dan yang belum.  

"Mungkin di APBD perubahan kita bisa menentukan apakah TKD dibayar 13 atau 10 bulan, walau saat ini kita sudah anggarkan 13 bulan sesuai ketentuan pusat," imbuhnya.(hiek)

-

Pindah Tugas Ke Pagerageung, Danramil 1212/Leuwisari Kodim 0612/Tasikmalaya Gelar Acara Pisah Sambut

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Segera berpindah tugas ke Koramil Pageurageung, Danramil 1212/Leuwisari Kodim,0612/Tasikmalaya Korem 062, Kapten CBA Lulus R, menggelar pisah sambut yang dihadiri seluruh Forum Komunikasi Kecamatan Leuwisari, diantaranya Kapolsek  Leuwisari, Camat Padakembang, Camat Leuwisari, Camat Sariwangi,

ara kepala desa 3 kecamatan,  para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh Pemuda, Ormas Pemuda Pancasila dan ormas Gibas.(26/02)

Salah seorang tokoh dari Desa Padakembang, Emid, dalam sambutannya menyampaikan atas nama warga sebenarnya merasa berat melepas Danramil Leuwisari ini, jika warga bisa mengusulkan sebenarnya masyarakat ingin CBA Lulus bisa tetap bertugas di Koramil Leuwisari hingga pensiun.

Namun masyarakat juga sadar seorang prajurit TNI adalah milik semua masyarakat serta harus patuh pada pimpinannya, sehingga harus siap ditempatkan dimana pun.
 
"Selamat bertugas bapak kami semua, Kami akan selalu mengenang dan mendoakannya, Semoga lebih sukses lagi, ditempat tugas yang baru," ungkap Emid.

Tak hanya warga, hal senada juga disampaikan para
pimpinan dan anggota ormas yang ada di 3 kecamatan.

Hal senada juga dikatakan Kapolsek Leuwisari Iptu Dudung, menurutnya selama ini anggota Polsek dan Koramil Leuwisari sudah sangat kompak, bahkan sering pergi ke desa-desa bersama sama.

"Salah satu kelebihan Pa Tulus, selalu mengedepankan musyawarah dalam setiap pekerjaannua, "Ungkap Kapolsek.

Bukan dalam hal itu saja, hubungannya dengan para kepala desa, para tokoh masyarakat termasuk dengan ormas atau dengan siapapun, menurut Kapolsek, Danraml Tulus ini sangat pandai dalam bergaul.

"Namun demikianlah yang namanya tugas kemanapun ditugaskan harus selalu  siap melaksanakan,
Selamat jalan pa, Kami dan masyarakat selalu mendoakannya dimana pun bapak nertugas," Ucap Kapolsek.

Sementara Kapten CBA Lulus R, dalam obrolannya mengaku selama ia bertugas di Koramil Leuwisari, banyak ilmu dan pengalaman yang didapat dan rasanya sangat berkesan. Apalagi ia merasa sudah sangat dekat dengan semua mitra kerja khususnya dengan Kapolsek Leuwisari, maka tak heran jika anggota Koramil dan Polsek Leuwisari terutama para Bhabin dan Babhinsa selalu kompak dan solid dan selalu bersama desa binaannya.

"Terimakasih saya sampaika kepada seluruh masyarakat  dan mohon pamit serta mohon dimaafkan jika selama saya bertugas ada kata dan ucap yang kurang berkenan di hati," ucap Tulus.(anwarwaluyo-udirustandi)

Ketua Papera Kabupaten Pangandaran Siap Maju Di Pileg 2024

Holik

PANGANDARANNEWS.COM -  Ketua Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA) sayap Partai Gerindra Kabupaten Pangandaran, Holik (43), menyampaikan siap maju menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) pada pemilu  2024 Kabupaten Pangandaran.

Seperti disampaikan pada PNews saat ditemui di kediamannya, ia merupakan sosok pengusaha mengaku merasa terpanggil untuk bisa mewakili daerah kelahirannya di Kecamatan Mangunjaya.

Menurut Holik, melihat kondisi di tempat tinggalnya, khususnya wilayah Kersaratu, Cirapuan Desa Sindangjaya selama ini  belum pernah ada keterwakilan yang duduk di kursi DPRD.

"Mudah-mudahan dengan saya maju sekarang bisa berhasil sebagai perwakilan khususnya dari Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya," ucap Holik.(25/02)

Holik mengatakan, Kecamatan Mangunjaya merupakan daerah paling ujung yang berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Provinsi Jawa Tengah, sehingga untuk menyampaikan apa yang diinginkan masyarakat harus ada keterwakilan di DPRD.

Dengan adanya wakil rakyat yang duduk di DPRD, Holik yakin ia akan dapat menyampaikan aspirasi, situasi dan kondisi sebenarnya yang yerjadi di wilayah ujung perbatasan.

Seperti siketahui, selama ini ia mengaku bergerak di bidang usaha UMKM, dan diharapkan ke depannya melalui kebijakan daerah ia bisa melakukan optimalisasi untuk memperluas pemasaran produk-produk lokal  ke berbagai daerah.

Bukan hanya segmen perdagangan saja, namun, menurut Holik, potensi pertanian juga harus mendapatkan sentuhan dari pemerintah daerah karena masyarakat di Kecamatan Mangunjaya mayoritas bertani padi. Sehingga nantinya akan mampu menjadi daerah  ketahanan pangan di Kabupaten Pangandaran, dan itu harus didukung dengan kebijakan daerah.

Oleh karena itu, kata Holik, ia bertekad maju untuk dapat menyuarakan aspirasi masyarakat Kersaratu Desa Sindangjaya, diantaranya untuk mendapatkan saluran irigasi yang akan mengaliri pesawahan walaupun saat ini ada namun belum menyeluruh.

Holik juga menyebut, beberapa tahun yang lalu ia juga ikut melaksanakan panitia pembentukan pemekaran desa, walaupun wilayah ini hanya 2 dusun namun luasnya cukup.

"Dan ini akan menjadi agenda yang akan perjuangkan," tegasnya.(TnT)

Kunjungan Gubernur Jabar di Pasar Kota Banjar Menuai Sejumlah Reaksi Pedagang

pangandarannews.com/banjarnews - Dalam kunjungannya ke pasar Kota Banjar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini meresfrentasikan kepeduliannya pada kondisi ekonomi masyarakat khususnya pedagang du pasar Banjar.

Menurut salah satu pedagang kelontongan di Pasar Banjar,  Joko Nurhidayat, ada hal yang harus menjadi catatan penting baik bagi Pemprov Jawa Barat atau pun Pemerintah Kota Banjar, seperti keberadaan himbauan penutupan 1 hari sebelum kunjungan gubernur ada isu bahwa parkir depan pasar ditutup sementara waktu karena menghambat aktivitas kunjungan gubernur tersebut.

Kata Joko, ini jelas menjadi pertanyaan karena pembeli dan warga pasar harus memaekirkan kendaraannya  kemana.

Penutupan parkir sementara dalam kunjungan gubernur ini, ujar Joko menghambat aktivitas transaksi pasar karena jauhnya tempat parkir sehingga akhirnya berdampak pada penurunan transaksi di beberapa pedagang.

"Ini harus menjadi PR untuk Pemkot Banjar bahwa pasar itu harus dilengkapi dengan fasilitas parkir yang memadai sehingga dalam kondisi apa pun tidak ada yang merasa dirugikan secara sepihak," ujar Joko kepada PNews.(23/02)

Joko menyebut hal ini sudah menjadi problem klasik dari dulu, dan lagi apakah selama ada ASN yang mau belanja kebutuhan kesehariannya di pasar tradisional ini atau malah tidak tertarik belanja di pasar tradisional dan lebih memilih belanja di toko modern atau mart. Padahal jika ASN ikut belanja di pasar tentu akan jadi kontribusi langsung pada daerah, karena di sisi lain pasar merupkan salah satu andalan pemasok PAD untuk kota Banjar.

Masih kata Joko, masalah kedua adanya pembagian sembako murah, ia pun mempertanyakan darimana barang itu disuplau, dan jika itu  bukan dari pedagang yang ada pasar, lantas dari mana,

Joko juga menegaskan, kalau sembako yang dijual murah datang dari luar pasar, itu artinya bisa mematikan aktivitas transaksi ekonomi di pasar tradisional.

Joko pun berharap agar ini menjadi bahan evaluasi para pemangku kebijakan untuk bisa memperhatikan, seperti fasilitas parkir di pasar, kondisi perawatan pasar yang kini banyak yang bocor.

"Saya berharap Pemkot bisa menata untuk kenyamanan pasar Banjar sehingga target pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan peningkatan PAD bisa termasimalkan," pungkasnya.(tito)

Pererat Sinergitas, Kodim 0612/Tsm - Polres Tasik Kota Ikuti Olahraga Bersama

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Untuk meningkatkan sinergitas bersama, bertempat di Lanud Wiryadinata Kota Tasikmalaya Kodim 0612/Tsm

korem 062/TN menggelar  Olahraga bersama Polri.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Komandan Lanud Wiryadinata Letkol Pnb Adi Putra Buana, S.H,. M.I.Pol, dan
Kapolres Kota Tasikmalaya AKBP Aszhari Kurniawan, SH, SIK, Msi.

Usai kegiatan, kepada PNews, Kasdim 0612/Tsm Mayor Inf Deni Zaenal Mutaqin S.S.o.s, mengatakan, kegiatan olahraga bersama selain untuk menjalin sinergitas juga untuk menjaga kebugaran serta menjalin silaturahmi antara prajurit TNI-Polri.

"Kegiatan olahraga bersama ini dimulai dengan senam bersama dan jalan sehat keliling landasan," ungkap Deni.(24/02)

Kegiatan seperti ini kata Deni sangat positif untuk memperkuat sinergritas TNI dan Polri sehingga tercipta
rasa bersatu, kompak dan satu tujuan untuk melahirkan rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

"Olahraga juga sangat baik untuk kesehatan kita," "
imbuhnya.(udirustandi)

Bupati Pangandaran:"Diperlukan Kerja Keras, RPJMD 2021-2026 Harus Tuntas Di Tahun 2024"

 

PANGANDARANNEWS.COM - Saat membukan Launcing SPPT PBB-P2 di ball room hotel Laut Biru, beberapa hari lalu Bupati Kabupaten Pangandaran Jeje Wiradinata dalam sambutannya menyampaikan, pembangunan perkantoran atau ibu kota kabupaten yang berlokasi di Desa Cintakarya Kecamatan Parigi kemungkinan akan dilanjutkan oleh bupati selanjutnya.

Karena menurut Jeje, seharusnya masa jabatan bupati-wakil bupati yang seharusnya sampai 2026 namun karena aturan yang berlaku maka akan habis pada tahun 2025.

"Sehingga efektifitas kerjanya pun tidak sampai 5 tahun," jelas Jeje. (23/2).

Jeje mengatakan, saat ini ia pun harus membuat akselerasi apalagi pada tahun 2021 lalu tak bisa fokus pada pembangunan karena adanya Pandemi Covid-19, sehingga efektifitas APBD yang dikelola saat menjabat bupati pun hanya sekitar 2,5 tahun saja.

Namun, kata Jeje, masyarakat tidak mau tahu, maka diperlukan langkah-langkah strategis agar waktu yang 5 tahun bisa tuntas dikerjakan hanya dengan  2,5 tahun saja. Sehingga berbagai pekerjaan dan pembangunan pun harus bisa diseleseikan hingga tahun 2024 yang harusnya bisa di tahun 2026, dan dalam waktu singkat tersebut ia juga harus menyelesaikan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harusnya diselesaikan selama 5 tahun masa jabatannya.

"Kita memang memiliki waktu yang singkat yang harus dikejar," imbuhnya.

Jeje menyebut, dan untuk menyelesaikan pembangunn ibu kota kabupaten yang barupunnkemungkinan tidak akan terkejar sehingga dipastikab akan dilanjutkan bupati periode berikutnya.

Namun untuk pembangunan jalan atau akses ke ibu kota, ujar Jeje, kemungkinan akan selesai karena dengan anggaran sekitar Rp 30 milyar ini jalan yang tusak sudah berhasil diperbaiki.

Dalam mengejar target pembangunan dengan durasi waktu singkat ini, menurutnya, diperlukan tenaga dan kerja ekstra keras.

Jeje mengaku ia pun terpaksa harus sering meninggal Pangandaran untuk mencari anggaran baik itu ke Pemprov Jabar atau ke pemerintah pusat.

"Kalau saat ini pembangunan Pangandaran ini dianggap berhasil ini bukan karena bupati dan wakil bupatinya hebat tapi berkat kesungguhan dan kerja keras semua, termasuk masyarakat," pungkasnya.
(hiek)

Pada HPSN 2023, Babinsa Koramil 1202 Indihiang Terima Penghargaan Maggot Award Dari Walikota Tasikmalaya

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Tasikmalaya.- Walikota Tasikmalaya Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E menyerahkan penghargaan maggot award kepada sejumlah warga Kota Tasikmalaya, salah satunya merupakan anggota prajurit TNI dari satuan Kodim 0612/Tasikmalaya pada acara memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2023,bertempat di Gedung Kesenian (Dadaha) Kota Tasikmalaya.(22/2)l

Penghargaan itu diberikan kepada Babinsa Koramil 1202/Indihiang Kodim 0612/Tasikmalaya Korem 062/Tarumanagara, Serma Sugiharto yang telah berjasa mendukung program pemerintah dalam menanggulangi permasalahan sampah yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya.

Sugiharto telah berhasil menjadi pelopor budidaya Maggot BSF di desanya dengan memanfaatkan sampah organik sebagai pakan utama Maggot BSF.

Penghargaan Maggot Award sendiri diserahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkot Tasikmalaya pada acara HPSN tahun 2023 yang dihadir pada wWlikota Tasikmalaya Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E, Dandim 0612/Tasikmalaya Letkol inf Raden Henra Sukmadjidibrata, S.I.P., Kapolres Kota Tasikmalaya diwakili Kapolsek Tawang Kepala Dinas Lingkungan Hidup Drs. H. Deni Diyana, M.Si.

Dalam sambutannya Walikota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah menyampaikan  apresiasi setinggi-tingginya kepada para penerima penghargaan Maggot Award atas dedikasinya membantu pemerintah dalam mengatasi permasalah sampah yang selama ini cukup perlik.

"Saya juga berharap para penerima penghargaan dapat menularkan hal ini kepada masyarakat sekitarnya dengan memanfaatkan sampah organik untuk budidaya Maggot BSF sebagai solusi atau pakan alternatif ternak," ungkap walikota.

Selain meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat, menurut walikota, fokus utama Pemkot Tasikmalaya adalah menangani masalah sampah.

"Tidak pantas jika masih terlihat tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan," ucapnya 

Walikota yang akrab disapa Kang Cheka pada kesempatan ini juga menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah membantu Pemkot Tasikmalaya, diantaranya Gercep Satgas Tasik Resik Tim Kodim 0612/Tasikmalaya Dan Sub Garnisun yang telah bahu membahu mengatasi permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya.

Pada kesempatan yang sama Dandim 0612/Tasikmalaya mengapresiasikan pada anggotanya yang mendapat penghargaan pada HPSN tahun 2023 ini, tentu hal ini menjadi kebangaan untuk Kodim 0612/Tasik.

Menurut Kodim ia juga merasa bngga karena ada anggotanya sudah mampu berbuat dan turun kelapangan khususnya dalam penanganan sampah.

"Saya juga berharap masalah sampah di kota Tasikmalaya ini bisa teratasi sehingga kota pun menjadi bersih dari sampah yang menumpuk," ujarnya.(anwarwaluyo)

MPP Jadi Jawaban Terkait Kemudahan Publik Mendapat Pelayanan Pemerintah

PANGANDARANNEWS.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran mulai melakukan uji coba Mall Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di kawasan alun-alun Parigi, rencananya gedung ini akan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparat Negara (Menpan) pada akhir bulan ini. 

Usai melihat keberadan gesung MPP ini, kepada sejumlah awak media Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata mengatakan, MPP ini untuk mempermudah akses pelayanan dan perizinan kepada masyarakat.

"Ada 22 tempat pelayanan dan 95 jenis layanan, malah kalau mau daftar dan nikah murah juga bisa lewat sini," kata bupati.(22/02)

Sementara untuk pelayanan pembuatan SIM, katanya, saat ini masih menunggu alat sidik jari.

Menurut bupati ada sejunlah pelayanan yang bisa diakses di MPP ini, antara lain pelayanan dari provinsi seperti Samsat, pelayanan izin tambang galian c dan lain-lain.

"Seperti diketahui untuk ijin galian C sekarang sudah menjadi kewenangan pemprov," terang bupati 

Hal senada disampaikn Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, DPRD sangat mendukung keberadaan MPP ini, karena hal ini pernah disampaikan dalam pokok pikiran (pokir) DPRD sebagai mitra pemerintah.

Asep mengatakan, pihaknya mengapresiasi Pemkab Pangandaran yang telah berusaha memberikan kemudahan pelayanan dan perijinan, juga terkait perizinan kesehatan dan pendidikan sesuai cita-cita masyarakat Pangandaran.

MPP juga menurutnya, menjadi bukti salah satu cita-cita pemekaran dalam upaya memudahkan pelayanan publik yang selama ini dibutuhkan.

"Dengan adanya MPP, tentu pelayanan harus jauh lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi masyarakat," katanya.(hiek)