DINAS PMPTSP KAB. PANGANDARAN TERBITKAN IJIN PT. AGRO TERNAK MANDIRI

PARIGI-Pemerintaha Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), terus melakukan veripikasi kelengkapan data perusahaan penggemukan sapi PT. Agro Ternak Mandiri yang beralamat di Dusun Sukamaju Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya.
Demikian dikatakan Kepala Bidang  Penyelenggaraan Perizinan, Salimin, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(21/3)

“Kami juga melakukan survey langsung ke lokasi dan melakukan  pengukuran luas areal menjelang pembuatan izin IMB. “ungkap Salimin.

Salimin mengatakan, pada dasarnya pemda tidak akan mempersulit perizinanya, apalagi setelah ada rekomendasi dari dinas-dinas terkait, seperti, Dinas Lingkungan Hidup, Pertanian  dan Peternakandan dinas lainnya.

Apabila itu semuanya sudah lengkap, kata Salimin, pihaknya pun bisa melayani dan segera menerbitkan ijin tersebut.

“Jika kebetulan kepala dinasnya tidak sedang dinas luar, maka dalam satu hari pun izin operasional perusahaan bisa ditanda tangani dan langsung  diterbitkan, walaupun ketentuannya maksimal dalam waktu tujuh hari kerja. “jelas Salimin.

Disoal apa bila pihak perusahaan di kemudian hari lalai dalam pengolahan limbahnya, misal terjadi pencemaran, menurut Salimin, nanti Dinas Lingkungan Hidup yang akan memberikan peringatan dengan melayangkan  surat Surat Peringatan SP1 (surat peringatan 1) pada minggu pertama, dan SP2 dalam minggu ke dua dan terakhir SP3 langsung diserahkan kepada Satpol PP sebagai eksekutor penegakan perda.

Dan Alhamdulilah, masih kata Salimin,  pada tanggal 21 Maret ini ijin operasional PT Agro Ternak Mandiri resmi sudah diterbitkan dengan nomer 503/IMB/137/DPMPTSP/2019. 

“Saya berharap untuk ke depan pihak PT Agro Ternak Mandiri bisa terus mengelola perusahaannya dengan baik sesuai aturan yang berlaku. “pungkasnya. (ANTON AS)

TERKAIT MUNDURNYA CALEG YANG LOLOS CPNS BAWASLU DAN KPUD PANGANDARAN HARUS TEGAS

PANGANDARAN- Mundurnya calon legislatif (caleg)  keterwakilan perempuan dari salah satu partai politik di Kabupaten Pangandaran dengan alasan lolos CPNS menuai pertanyaan serius dari politikus senior PKB yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Irvan Alawi.

Menurutnya, saat ditemui PNews di rumahnya di Kecamatan Cimerak, dengan mundurnya caleg tersebut secara aturan pasti berdampak pada Peraturan KPU nomor 20 Tahun 2018 pasal 6, daftar calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap dapil.

“Karena memang caleg tersebut sudah tertera pada surat suara pemilu 2019, “ujarnya(20/3)

Jadi, katanya lagi, kalau jumlah caleg ada delapan dengan rincian 5 pria 3 perempuan terus satu caleg perempuan mengundurkan diri, berarti caleg keterwakilan perempuannya tinggal dua, artinya itu tidak memenuhi kuota 30%.

Ia menambahkan, seharusnya caleg yang tersebut jauh-jauh hari mempunyai pilihan yang jelas sebelum dia terlanjur masuk Daftar Calon Tetap (DCT). Apa mau ikutan test CPNS atau mau mencalonkan diri jadi anggota DPRD.

“Kalau sudah seperti ini kan sudah tidak bisa dicoret atau diganti dengan nama caleg dari parpol tersebut pada surat suara yang sudah dicetak, "tambahnya.

Dan lagi, lanjutnya, kalau menurut aturan saat akan test CPNS pun orang tersebut sebenarnya harus sudah tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.

Irfan berharap agar Bawaslu dan KPUD Pangandaran bisa menyelesaikan polemik ini sehingga jangan sampai merugikan pada partai politik lain.

“KPUD dan Bawaslu harus segera menyelesaikan hal ini serta selesaikan dengan aturan yang berlaku agar pemilu di Kabupaten Pangandaran nantinya tidak cacad hukum. " tandasnya.

Hal senada dikatakan politisi partai golkar asal Kecamatan Cijulang, H. Abdul Gofar, menurutnya,  ia merasa perihatin kurang tegasnya Bawaslu dan KPUD yang terkesan caleg yang sudah masuk DCT bisa begitu mudahnya mengundurkan diri.

"Saya harap Bawaslu dan KPUD bisa mengevaluasi masalah ini serta bertindak tegas sesuai aturan pemilu. "ungkapnya. (AGE)

KPU PANGANDARAN GELAR RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DPTb

PANGANDARAN-Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhatadin S,Hi, berterimakasih kepada semua pihak, baik pemerintah, peserta pemilu serta pihak terkait lainnya atas partisipasi aktifnya dalam penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

“Dalam konteks rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tambahan (DPTb) ini telah melalui proses yang sangat panjang. “ujar Muhtadin saat memberikan sambutan pada acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Pemilihan Umum 2019 di Kabupaten Pangandaran yang digelar di Aula Grand Mutiara yang dihadiri anggota Bawaslu, Satpol PP, Kesbangpol, Disdukcapil, seluruh ketua PPK serta seluruh perwakilan partai politik. (19/3)

Ia mengatakan, pihaknya telah merekapitulasi dan menetapkan DPTb  ini tentunya dengan melalui proses yang sangat panjang, sehingga pada 19 Maret ini bisa ditetapkan.

Terkait DPTb dan daftar pemilih ini, kata Muhtadin, jika ada rekomendasi atau  tanggapan dari masyarakat pihak Bawaslu bisa berkoordinasi langsung dengan KPU.

“Dan ini semua dilakukan pada prinsip utamanya agar pelaksanaan pemilu tahun 2019 tentunya bisa sukses berjalan lancar dan aman." pungkasnya.

Seperti diketahui, hasil rapat pleno DPTb tersebut, antara lain, a. DPTb (masuk) yang mengurus didaerah asal sbb: 

Laki-laki: 121 orang
Perempuan:140 orang
Jumlah: 261orang, b. DPTb (masuk) yang mengurus didaerah tujuan sbb:
Laki-laki : 486 orang
Perempuan: 498 orang
Jumlah : 984 orang, c. DPTb (keluar) yang mengurus didaerah asal sbb:
Laki-laki   : 185 orang
Perempuan: 221orang
Jumlah   : 406 orang dan d. DPTb (keluar) yang mengurus didaerah tujuan sbb:
Laki-laki  :  429 orang
Perempuan: 427 orang
Jumlah      : 856 orang

(HARIS FIRDAUS)

BUPATI PANGANDARAN MELANTIK SEKDA DAN BEBERAPA PEJABAT LAINNYA

PARIGI-Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat saat pengambilan sumpah jabatan Sekretaris Daerah serta Pengangkatan dan pemindahan PNS dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas meminta pada seluruh jajarannya di aula setda (19/3) yang turut dihadiri Wakil Bupati Pangandaran H Adang Hadari, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H Tatang Mulyana, SH, MM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan , Drs Ade Supriatna, Stap Ahli, Anggota DPRD Kab Pangandaran, kepala OPD, dan Camat, agar jangan bertanya terkait tempat dimana ditugaskan, karena yang penting kerja, kerja dan kerja.

Menurut bupati, dimana pun tempat kerjanya, pegawai yang benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik tetap akan tetap terlihat.

“Mutiara itu jika akan diletakan dimana saja tetap akan bersinar dan emas pun sama  akan tetap menjadi emas karena tidk akan tertukar dengan perak."tegasnya.

Bupati berharap perlu adanya perubahan perilaku dari saat menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) hingga pasca DOB menjelang usia Kabupaten ke 7 sekarang ini. Antara lain dengan terus membangun kebersamaan, karena pada akhirnya ini semua untuk kepentingan masyarakat.

Seperti diketahui, sejumlah ASN yang diantik dan mutasi tersebut, diantaranya, Drs. Suheryana menjadi Penjabat Sekretaris Daerah, Atang Kuncara SIP menjadi Camat Cimerak, Kosasih SIP menjadi Sekretaris Camat Cimerak, Nandang Sugraha SIP menjadi Sekretaris Camat Padaherang dan H. Arip Basari, S.Pd, M.Pd menjadi Sekretaris Camat Sidamulih. (PNews)

WARGA KELUHKAN PARKIR LIAR “KUASAI” LAHAN PARKIR DI KOTA TASIK

TASIK NEWS-Sudah saatnya Pemerintahan Kota Tasikmalaya menambah area untuk lahan parkir, pasalnya kini parkir liar mulai menjamur hampir di semua sudut kota. Semakin banyaknya jumlah dan mobilisasi masyarakat yang memiliki kendaraan kini sudah tak seimbang dengan ketersediaan lahan parkir terutama di titik-titik keramaian, dan hal tersebut disebut-sebut menjadi salah satu penyebab munculnya parkir liar.

Menurut beberapa warga, kurangnya pengawasan dari instansi terkait terkesan memberi peluang tumbuhnya parkir liar tersebut.

“Terutama pada jam-jam tertentu, seperti jam 4 sore hingga jam 8 malam. “ujarnya.(19/3)

Sementara hasil pantauan PNews di lapanagan, keberadaan parkir liar ternyata tidak jarang menimbulkan kemacetan yang acap kali menjadi keluhan para pengguna jalan, apalagi ditambah juru parkir (jukir) yang meminta atau memungut retribusi di luar izin dinas.

Masih kata warga, sebagai contoh di kawasan parkir Cafe Lano di jalan HZ Mustofa  dan Living Plaza, hampir setiap hari parkir di wilayah tersebut diatur parkir liar, bahkan petugas parkir resmi pun jadi tersingkirkan.

 Ia menambahkan, UPT Parkir  harus segera turun serta bertindak tegas terhadap parkir liar agar urusan parkir di kota Tasikmalaya tidak terkesan semerawut.

“Kalau pada petugas  parkir resmi bisa tegas jika setoran telat, tapi kenapa pada parkir liar terkesan diam dan membiarkan keberadaanya. “imbuhnya. (ANWAR-ATENG)

DESA RAKSAJAYA JADI TUAN RUMAH GEBYAR HIMPAUDI TAHUN 2019 TINGKAT KECAMATAN

TASIK NEWS-Ibu Wakil Gubernur Jawa Barat, Hj. Lina Marlina SE, berkesempatan membuka Gebyar Pendidikan Usia Dini (PAUD) se-Kecamatan Sodonghilir tahun 2019 yang digelar di di lapangan sepak bola Gembor Desa Raksajaya Kecamatan Sodonghilir Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam sambutannya, Lina, menyampaikan, kemajuan di segala bidang bisa dicapai apabila seluruh elemen bersama-sama menyatukan niat iklhas serta melekatkan rasa kebersamaan dan gotong royong, memiliki rasa tanggung jawab penuh untuk mendapatkan generasi ke depan menjadi tanggung jawab bersama.

“Mulai dari peran orang tua, guru- guru lembaga pendidikan dan masyarakat bisa bekerjasama dengan baik ikut mensukseskan Paud ini. “ ungkap Lina.

Sementara menurut Kepala Desa Raksajaya, Cecep Darmawan, dalam acara ini berbagai kegiatan pun ikut mewarnai penyelenggaraan kegiatan gebyar paud tahun 2019 yang mendapat respon positif dari masyarakat ini.

“Seperti pawai ta'aruf, kreasi seni, dan pildacil yang diikuti yang mengikuti sekitar 100 peserta. “terang Cecep. (ANWAR-ATENG-UDI)

PEMDA PANGANDARAN BERHARAP MASYARAKAT IKUT AWASI PEMILU

PANGANDARAN-Partai politik merupakan aset bangsa untuk mendapatkan kekuasaan dan mengisinya pembangunan di segala bidang, karena seluruh partai politik itu harus berperan aktif di dalam seluruh sektor pembangunan.

Demikian dikatakan Kepala Kesbangpol Kabupaten Pangandaran, Drs. Solih, saat menyampaikan sambutannya dalam acara ulang tahun Partai Gerinda yang ke-11 bertempat di gedung Islamic Center Pangandaran. (19/3)

Selain dihadiri pengurus dan kader partai Gerindra, acara tersebut dihadiri juga beberapa purnawirawan jendral seperti Mayjen TNI (purn), Lodewyk Pusung, Birgjen TNI (Purn) Drs. Haridis Partadimaja, MM, Ketua Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya PPIP Kabupaten Pangandaran, ketua relawan Capres-Cawapres nomer urut 02, Anggota DPRD Pangandaran dari fraksi partai Gerinda, dan para caleg, simpatisan dan relawan Korp Sandi Yuda, anggora dan relawan no 02, ormas Laskar Macan Asia, FKPPI serta para simpatisan.

Menurut Solih, silahkan semua partai berkompetisi agar anggaran yang cukup besar yang diperuntukkan pemilu ini tidak sia-sia, karena pemilu bisa jadi instrumen untuk menampung  aspirasi politik masyarakat.

“Bahkan kami berharap kepada seluruh masyarakat untuk ikut serta mengawasi jalannya pemilu ini. " tambahnya. (HARIS F)

PENGERUKAN SEDIMEN CIKIDANG DAN CIPUTRAPINGGAN DILAKSANAKAN TAHUN INI

PARIGI-Untuk mengatasi luapan air sungai Cikidang dan Ciputrapinggan di Kabupaten Pangandaran yang mengakibatkan banjir pada daerah aliran sungai bahkan hingga ke pemukiman warga, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) akan melakukan pengerukan sedimen sungai di kedua sungai tersebut.

“Luapan air tersebut karena telah terjadi pendangkalan di hulu sungai. “terang Kepala Satker BBWS, Tri, saat dijumpai usai pertemuan dengan bupati Pangandaran di ruang kerja bupati.(13/3)

Setelah dilakukan survey langsung ke lokasi di dua aliran sungai tersebut, menurut Tri, ternyata pendangkalan di hulu sungai yang mengakibatkan air tidak mengalir normal sehingga terjadi luapan air.

Sementara Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, mengatakan, pekerjaan ini harus segera dilakukan tahun ini. Karena kalau tidak, lanjutnya, anggara ini akan kembali lagi ke pusat.

“Dan tentunya kita harus menunggu satu tahun lagi ke depan. “kata Jeje.

Jeje mengatakan, karena ada beberapa lahan sekitar 8 ribu meter tanah milik warga, maka pemerintah pun tentunya harus mengupayakan pembebasan lahan dengan cara membeli kepada masing-masing pemilik, baik lahan kosong atau pun yang ada bangunannya.

Hanya saja, lanjutnya, tahun ini Pemkab Pangandaran tidak menganggarkan untuk pembebasan tanah tersebut, karena informasi dan Detail Engineering Design (DED) pengerjaan pengerukan sedimen sungai Cikidang dan Ciputrapinggan ini diterima sekitar satu bulan lalu, sedang APBD tahun anggaran 2019 sudah berjalan. Jadi kemungkinan, lanjutnya anggaran untuk pembebasan lahan bisa masuk pada APBD perubahan.

“Intinya pemerintah tentunya tidak mau merugikan masyarakatnya. “tegas Jeje.

Jeje juga mengatakan, pengerjaan pengerukan ini harus bisa dilaksanakan tahun ini, karena jika tidak sekarang, maka dikhawatirkan anggaran tersebut akan ditarik lagi ke pusat. (PNews)

KEDATANGAN JENAZAH KORBAN MUTILASI DI MALAYSIA DISAMBUT DUKA KELUARGA

MANGUNJAYA-Ai Munawaroh (31) korban pembunuhan yang mayatnya dimutilasi oleh pelakunya di Malaysia beberapa waktu lalu dan sempat ramai diberitakan di beberapa tv nasional, yang ternyata korban merupakan warga Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran.

Dengan upaya KBRI di Malaysia, akhirnya jasad korban pun berhasil dibawa ke kampung halamannya kemarin (rabu,13/3) sekitar pukul 21.30 dikawal dari pihak kepolisian yang disambut isak tangis keluarga dalam suasana duka.

Menurut paman korban, Nono, sebenarnya korban saat bulan januari lalu sempat pulang ke kampung halamannya walau hanya beberapa hari dan langsung berangkat lagi.

“Saat itu korban pulang hanya ingin menyaksikan pernikahan adiknya. “terang Nono.

Namun selang beberapa hari, kata Nono, pihak keluarga mendapat kabar dari kepolisian ternyata Ai Munawaroh meninggal akibat pembunuhan.

“Padahal sebelumnya pihak keluarga tidak mendapat pirasat apa-apa. “imbuh Nono. (Tn)

SEBUTAN “PA OGAH” KINI AKRAB DI TELINGA PENGENDARA

TASIK NEWS-Masih ingat tokoh Pa Ogah di acara TVRI beberapa tahun lalu, seorang lelaki dengan kepala plontos yang akrab dengan ucapan “cepe dulu” waktu itu sangat akrab di telinga.

Kini nama Pa Ogah tersebut sering dipakai anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, suka meminta balas jasa di jalan raya di kota-kota besar untuk membantu mengatur arus kendaraan.

Seperti yang terlihat di kawasan jalan HZ. Mustofa Kota Tasikmalaya, tepatnya di jalan dua jalur sekitar Asia plaza. Nampak beberapa remaja sibuk mengatur kendaraan yang mau berbelok arah dengan harapan para pengendara tersebut memberikan uang recehan.

Menurut salah seorang remaja tersebut, sebenarnya ia tidak memaksa meminta imbalan kepada pengendara, tapi biasanya para pengendara ini memberi uang seikhlasnya mulai dari Rp 5 ratus hingga Rp 2 ribu karena memang merasa terbantu.

“Kalau adayangbikhlas ya terimakasih dankalau tidak memberi pun tidak apa-apa. “ungkapnya.(11/3) (ANWAR W-ATENG)

BUPATI PANGANDARAN PENUHI KEINGINAN WARGA PERBAIKAN JALAN DESA HARUMANDALA TAHUN INI

CIGUGUR-Akhirnya Pemkab Pangandaran mengabulkan permohonan masyarakat Desa Harumandala Kecamatan Cigugur, agar jalan di wilayahnya perbaikannya masuk pada APBD tahun ini. hal tersebut disepakati Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata yang didampingi Asisten Daerah II dan Kabid Binamrga Dinas PUPR dalam acara audens antara masyarakat dengan bupati yang diselenggara di ruang kerja bupati.(11/3)

Menurut perwakilan warga, Muhlis, ia mberharap agar Pemkab Pangandaran bisa memperbaiki jalan  yang belum diperbaiki di tahun 2018 lalu.

“Ada sekitar  3,3 kilo meter, mudah-mudahan perbaikannya masuk pda anggaran tahun ini. “ungkapnya.

Sementara Kepala Desa Harumandala, Abdul Kodir Ssy, mengatakan, hasil musawarah  dengan warga di sebuah mesjid tanggal 8 maret lalu, seluruh warga meminta agar tahun ini tidak ada jalan rusak di desanya.

“Malah sebagian warga yang tanahnya terkena pelebaran jalan tidak akan minta ganti rugi. “terang Kodir.

Masih kata Kodir, ia bersukur ternyata bupati menyetujui keinginan masyarakat, jalan yang belum diperbaiki tahun 2018 lalu akan dikerjakan tahun ini.

Malah, lanjut Kodir, bupati berpesan agar dalam pengerjaannya nanti masyarakat bisa ikut mengawasi dan menegur apabila hasil pekerjaan tidak sesuai spek.

“Baik masyarakat atau saya sebagai kepaladesa tentunya sangat bangga mempunyai pimpinan yang lapang dada dan mau mendengar suara rakyat kecil. “ungkapnya.

Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata, kepada awak media membenarkan, pihaknya akan memenuhi keinginan warga Desa Harumandala untuk perbaikan jalan yang memang urgen dan belum tersentuh perbaikan.

“Anggaran senilai Rp. 15 milyar bisa untuk jalan Desa Harumandala ke Pagerbumi hingga ke Desa Kertajaya. “jelasnya. (ANTON AS)

BPK BERIKAN LATIHAN 4 AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN

PANGANDARAN-Ada empat azas pengelolaan keuangan desa, antara lain, transparansi, tertib dan disiplin anggaran, partisifatif dan akuntabel.

Demikian disampaikan Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, Dr Bambang Pamungkas MBA, CA. AK. CIMBA, pada acara sosialisasi peran, tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pengawasan pengelolaan dana desa, bertempat di Aula Hotel Horison Pangandaran. (8/3).

dalam kegiatan yang dihadiri anggota Komisi XI DPR RI, Didi Irawadi Syamsyudin SH. LLM, Kepala Perwakilan BPK RI Prop Jabar Arman Syifa S.ST. M.ACC, AK, Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, Wakil Bupati Pangandaran H Adang Hadari, Ketua DPRD Kab. Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, Kepala Auditor V A BPK RI Sukarjo. SE. MM. AK, Plh Sekretaris Daerah, Drs Suheryana, Unsur Porkopimda Kabupaten Pangandaran, Kepala SKPD, Camat, serta seluruh kepala desa dan sekretaris desa, Bambang juga menyampaikan, pengawasan Dana Desa (DD) menjadi perhatian serius berbagai pihak seperti BPK, BPKP, KPK, Kejaksaan RI, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melalui Satgas Dana Desa dan Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten dengan terus berupaya melakukan pembinaan.

“Ini menjadi penting agar pengelolaan dana desa bisa dilaksanakan secara transparan karena merupakan satu keharusan sehingga bisa mencegah terjadinya pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang tidak tepat sasaran. “kata Bambang.

Dan tentunya hal ini perlu dipahami seluruh  kepala desa dan jajarannya untuk meningkatkan pengelolaan dana desa secara transparansi, akuntabel, partisifatip, tertib dan disiplin.

masih kata Bambang,  ada dua tugas BPK sesuai yang  ada dalam pasal 23E UUD 1945  dan Padal 2 UU No 15 Tahun 2004, pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara dan pemeriksaan  pengelolaan keuangan negara.

"Perlu diingat, tugas kami bukan mencari-cari kesalahan tetapi kalau ada hal-hal yang ditemui perbuatan melawan hukum tentunya kami akan laporkan ke kejaksaan dan ke kepolisian" imbuhnya

Sementara dalam sambutannya, Bupati Pangandaran mengatakan, dana yang ada di desa akan semakin banyak, karena selain DD dan ADD nanti akan ditambah dengan program padat karya Tunai, hal ini tentunya dalam rangka penguatan pemberdayaan desa sebagai ujung tombak pembangunan.

bupati menambahkan, kedatangan BPK kesini tentunya diharapkan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan  di desa.

" Saya kira dalam 4 tahun ini secara prinsip tidak ada kesalahan- kesalahan yang fundamental hanya dari sisi administrasi perlu lebih ditingkatkan,  untuk itu para perangkat desa perlu diberikan pemahaman lebih untuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan. " kata bupati.

Disoal keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa, bupati mengatakan, memang hal tersebut dari awal perlu perhatian tentynya dengan mengadakan pembinaan - pembinaan karena itu merupakan kewajiban pemerintah daerah serta meminta  ke dinas keuangan untuk turun ke desa -desa melakukan pelatihan dan pembinaan secara teknis.

“Saya berharap kepada seluruh kepala desa dan jajaranyayang sekarang hadir untuk menyimak mendengarkan seluruh paparan pengelolaan program penguatan pemberdayaan desa dalam rangka meningkatkan pembangunan. “kata bupati lagi.

Sementara itu menurut  Anggota Komisi XI DPR RI, Didi Irawadi Syamsyudin, DD merupakan dana yang bagus untuk meningkatkan pembangunan dan mengatasi ketimpangan pembangunan antara kota dengan desa dan desa dengan desa yang lainnya, oleh karenanya dalam penggunaannya seluruh anggaran yang ada di desa harus dilaksanakan akuntabel dan transparan

“Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan ilmu dan pencerahan bagi kepala desa khususnya karena kedepan kita akan berupaya meningkatkan dana desa ini. ungkap Didi. (PNews)

SD NEGERI 4 PANGANDARAN LAHIRKAN BUPATI DAN MENTERI

PANGANDARAN-Siapa yang tidak mengenal Menteri perikanan dan kelautan atau orang nomer satu di Kabupaten Pangandaran, dialah Susi Pudjiastuti dan H. Jeje Wiradinata. Dan tidak banyak orang yang tahu, kedua tokoh besar ini merupakan alumni  SDN 4 Pangandaran, menurut kepala sekolah SDN 4 Pangandaran, yang berlokasi di jakan Kidang Pananjung.

Menurut Kepala Sekolah SD Pangandaran 4, Yayan Suryana, S. Pd. SD, pihaknya hingga saat ini tetap membatasi kuato atau jumlah siswa setiap kelasnya agar tidak melebihi  kapasitas karena memang mengingat sekolah hanya memiliki enam ruang kelas saja.

Namun walau dengan ruangan kelas terbatas, kata Yayan, beberapa fasilitas penting untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar (KBM), seperti perpustakaan, ruang seni dan budaya dan sarana olah raga, menjadi unsur penting yang wajib ada. Bahkan sekarang kami sedang berupaya untuk membangun sarana ibadah, musholla.

“Selain sarana tersebut, MCK yang bersih serta kantin yang terjangkau anak-anak juga mendapat perhatian sekolah. “terang Yayan.(9/3)

Dari sektor penanaman nilai-nilai kerohani anak-anak, lanjut Yayan, pihaknya bersyukur Pemkab Pangandaran sudah membuat prgram Ajengan Masuk Sekolah (AMS), dan ini benar-benar sangat membantu dalam menerapkan etika dan ahlaq peserta didik.

AMS sebagai salah satu pemda di bidang pendidikan, menurut Yayan, sangat membantu berat khususnya pada pendidikan karakter anak yang hasilnya tentunya bisa dilihat pada keseharian dan nanti setelah anag tumbuh dewasa.

"Saya berharap dari SD 4 ini kelak akan lahir orang-orang hebat seperi bupati Pangandaran dan Menteri Perikanan dan Kelautan. “pungkasnya. (Haris Firdaus)

RIBUAN WARGA TASIK ANTUSIAS SAMBUT CAPRES NOMER URUT 2, PRABOWO

TASIK NEWS-Ribuan masyarakat menyemut di Gor Sukapura, Kota Tasikmalaya menantikan kedatangan Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. (9/3)

Warga yang antusias terlihat berdatangan dari pagi menuju lokasi, sehingga tak ayal kondisi arus lalu lintas sekitar Dadaha mengalami kemacetan. Karena selain masyarakat, di lokasi juga terdapat banyak pedagang yang menjajakan atribut dukungan bagi pasangan capres-cawapres nomor urut 02 itu.ungkapkan.

seperti diungkapkan salah seorang warga Paseh, Ena, menurutnya ia sudah tidak sabar ingin yang datang sedari pagi hari bersama keluarga dan kawannya karena ingin melihat langsung sosok Prabowo

"Saya pengagum belaiau sehingga saya sudah tidak sabar ingin melihat Pak Prabowo secara langsung," Kata Ena. (ANWAR W)