21 PENYELAMAT PANTAI IKUTI KOMPETISI BALAWISATA 2018 DI PANGANDARAN

PANGANDARAN–  Sejumlah penjaga pantai yang tergabung dalam Badan Penyelamat Wisata Tirta (Balawista) dari berbagai daerah mengikuti Kompetisi Balawista Nasional di Pantai Barat Pangandaran. (12/8)

Kompetisi yang dibuka langsung Kepla Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Undang Sohbarudin, juga dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Olahraga Maritim, Kementerian Maritim Republik Indonesia, Gunardi Kusuma.

Menurut ketua Balawista Pangandaran, Dodo Taryana, selain 21 peserta i berasal dari Pangandaran, Bandung Trans, Bali, Banten dan Grage Cirebon, ada dua peserta dari penyelamat pantai asal Newzerland dan Autralia yang ikut dalam kompetisi ini.

Kriteria kompetisi yang dilombakan, kata Dodo, diantaranya long swim (renang jauh), board race (balap papan), beach flag (tongkat bendera), beach sprinte (lari cepat), beach relay (lari estafet) dan tube rescue Race (balap membawa pelampung).

“Sebelum kompetisi dilakukan, kami telah melaksanakan diklat selama 1 minggu yang diikuti 64 peserta .” terang Dodo.

Sementara Kepala Bidang Pengembangan Olahraga Maritim, Gunardi Kusuma, mengapresiasi terselenggaranya kompetisi para penyelamatan pantai yang digelar Balawista Pangandaran.

“Apalagi sektor pariwisata ini sekarang merupakan sektor unggulan di semua negara, termasuk di Indonesia,” ungkap Gunardi.

masih kata Gunardi, pariwisata merupakan salah satu yang bisa meningkatkan devisa negara, tentunya selain migas dan hasil bumi lainnya. Dan untuk peningkatan pada sektor pariwisata ini ada tiga komponen yang diperlukan, seperti, aksesibilitas, atraksi dan aminitasnya seperti gedung penginapan dan perhotelannya.

“Dan yang paling penting harus bisa memberikan kenyamanan dan keselamatan pada wisatawan, turis pun mulai dari datang sampai pulang ke rumahnya bisa aman dan selamat,” ucapnya.

Semengtara hasil kompetisi yang digelar di kawasan oantai barat Pangandaran, tahun ini dimenangkan didominasi peserta dari Pangandaran dan Bali. Seperti untuk kelas board race juara satu dan dua diraih oleh anggota Balawista Pangandaran (Riki dan Dian), juara tiga diraih Kadek A peserta dari Bali.   (AGE)

7 CALON JEMAAH HAJI KUOTA CADANGAN DILEPAS BUPATI PANGANDARAN

PARIGI- Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata melepas tujuh calon jemaah haji asal kabupaten Pangandaran, bertempat di aula setda. Turut hadir dalam acara pelepasan tersebut, Wakil Bupati, H. Adang hadari, sekda Mahmud, MUI, ulama dan para santri. (13/8)

Dalam sambutannya, bupati mengatakan, ketujuh calon jemaah haji bersukur bisa berangkat tahun ini, karena dengan adanya tambahan kuota, padahal 7 calon haji ini sebelumnya masuk dalam daftar cadangan yang akan diberangkatkan tahun depan.

"Atas nama pemerintahan Kabupaten Pangandaran, kami berdoa’ mudah-mudahan para calon haji ini diberi kesehatan yang maksimal dan menjadi haji mabrur. “ kata bupati.

Bupati juga mengatakan, sungguh beruntung dan berbahagia bagi seorang haji, karena dia menjadi tamu Allah, maka wajar bila kemudian seorang yang sudah haji biasa juga disebut dhuyuufullah atau dhuyuufurrahman, tamu-tamu Allah atau tamu-tamu Ar Rahman.

Ke 7 calon haji tambahan ini, antara lain, 1. Nurdin asal Dusun Sindangsari Desa Campaka kecamatan Cigugur, 2. Kusmanah asal Dusun Sindangsari Desa Campaka Kecamatan Cigugur, 3. Yumyati asal Dusun Cipancu Kecamatan Langkaplancar, 4.Patimah asal Dusun Cintamaju Desa  tunggilis Kecamatan Kalipucang, 5. Eman ahmad asal Dusun Cintamaju Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang, 6. Raswin asal dusun Cintamaju Desa Tunggilis Kecamatan Kalipucang dan 7. Maemunah asal Dusun Cintajaya Desa Cimanggu kecamatan  Langkaplancar.  (AGE).

TRIYONO: “TERKAIT KEPEMILIKAN BPR BKPD PANGANDARAN DAN CIJULANG BUKAN KEWENANGAN OJK”

Sepertinyan persoalan pemindahan asset BPR BKPD Pangandaran dan Cijulang prosesnya masih akan tertunda, pasalnya baik pemkab Pangandaran atau pun Ciamis sampai hari ini belum menunjukan “kesepakatan” untuk melaksanakan apa yang jelas-jelas diamanatkan dalam undang-undang.

Menurut salah seorang pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya, Triyono, pada prinsipnya memang masalah tersebut tergantung keputusan kedua pemerintahan.

“Pemindahan kedua BPR tersebut bukan domain kami. “ungkapnya.(10/8)

Triyono yang ditemui usai sosialisasi non tunai di aula setda Pangandaran, juga mengatakan, beberapa waktu lalu pernah ada pertemuan antara pemkab Pangandaran dan Ciamis yang dimediasi OJK, namun pihaknya memang tidak punya kewenangan untuk menginterfensi jika sudah bicara kepemilikan, walau dari segi aturan memang ada ketentuan semua perbankan harus tidak ada masalah terkait hal kepemilikan.

“Jadi dalam perbankan itu ada dua rumah, pertama terkait kepemilikan dan direksi, dan kami tidakmasuk pada persoalan kepemilikan. “ungkapnya lagi.

Sementara saat ditemui di ruang kerjanya, Sekda Pangandaran Mahmud, SH, MH, mengakui jika selama ini proses pemindahan asset kedua BPR tersebut masih berjalan  sampai sekarang, termasuk asset-aset lainnya yang sampai sekarang belum beralih kepemilikannya ke Pangandaran.

“Semuanya harus melalui proses dan memerlukan waktu. “katanya singkat.

Di tempat terpisah, menurut salah seorang warga Kecamatan Parigi, sebaiknya persoalan asset ini segera diselesaikan, karena rujukannya pun sudah pasti ada di Undang-undang nomer 21 tahun 2012.

Menurutnya, mungkin ada baiknya jika kedua kepala pemerintahan bertemu dan membicarakan secara langsung persoalan ini, agar masalah asset ini tidak berlarut-larut.

“Saya tahu, baik Pa Jejej atau Pa H. Adang punya kedekatan emosional dengan Bupati Ciamis, Pa Iing Syam Arifin. “tuturnya. (PNews)

MUHTADIN: “KPU BERHARAP MASYARAKAT MEMBERI INPORMASI TERKAIT CALON”

PARIGI - Masyarakat diharapkan bisa memberi masukan terkait caleg sementara mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 21 Agustus, baik melalui PPK, KPU ataupun panwaslu. Disini ada tiga katagori yang perlu dilaporkan, diantarnya, apakah caleg tersebut pernah terlibat dalam sindikat narkoba, pelecehan seksual terutama kepada anak, dan atau caleg tersebut pernah tersangkut pidana ataupun korupsi.

Demikain diungkapkan salah seorang komisioner KPU Kabupaten Pangandaran Bagian Divisi Hukum dan Partisipasi Masyarakat, Muhtadin.

Dia mengatakan, mulai tanggal 12 Agustus 2018 nama Daptar Calon Sementara (DCS) legislatif Kabupaten Pangandaran akan disebar ke desa-desa dan diharapkan masyarakat bisa melihat daptar DCS tersebut di wilayahnya masing masing, dan segera memberi masukan ke KPU apabila ada calon yang dianggap tidak layak masuk DCS.

"Kami sangat berharap masyarakat bisa memberi inpormasi  perihal caleg, baik ke PPK, KPU ataupun panwaslu, dan seandainya ada hal-hal yang ganjil pada diri si caleg terkait tiga hal diatas, segera laporkan pada kami." katanya. (11/08)

Dikatakan Muhtadin, nantinya laporan tersebut bisa segera ditindaklanjuti unjtuk penyempurnaan penetapan daftar calon tetap (DCT) pada bulan September mendatang, dan tentunya KPU akan menjaga kerahasiaan identitas masayarakat pelapor.

“Dari 346 caleg yang sudah terdaptar di DCS, ini tentunya dengan latar belakang pendidikan berbeda, ada magister, S1, Diploma dan SMA atau sederajat. “terang Muhtadin.

Muhtadin menambahkan, ada 14 DCS dengan pendidikan Megister, 104 berpendidikan S1, Diplomanya 15 orang dan SLTA 213 orang termasuk didalamnya 50 calon paket C.

“Sekali lagi, sebelumsemua calon masuk menjadi calon tetap, kami sebagai lembaga penyelenggara pemilu menunggu masukan dan tangggapan masyarakat. “imbuh Muhtadin. (AGE)

KPU TETAPKAN 346 DCS DPRD KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILU 2019

PARIGI – Dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 ada sejumlah tahapan yang perlu dilalui para  Calon Legislatif (caleg) sebelum akhirnya bisa sah melakukan kampanye dan dipilih masyarakat, tahapan itu sendiri masih akan berjalan hingga September 2018.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran, Wiyono Budi Santosa, menjelaskan, proses tahap yang kedepannya masih harus dilalui partai politik (parpol) dalam mendaptarkan calegnya, di antaranya mulai dari proses verifikasi, perbaikan, hingga membuka ruang jawab. Seperti pada tahapan penetapan Bakal calon legislative (Bacaleg) sementara DPRD Kabupaten Pangandaran untuk pemilu 2019, dari 377 bacaleg tersebut hanya 346 yang lolos verifikasi masuk pada Daptar Calon Sementara (DCS) .

"Setelah melalui proses kelengkapan dokumen administrasi yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 7 Agustus, yang lolos hanya 346 DCS, karena bacaleg lainnya  tidak bisa melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU,"jelas Budi, (11/08)

KPU sendiri, menurut Budi, akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan pada tanggal 12 hingga 21 Agustus, nantinya KPU akan melakukan klarifikasi ke parpol yang bersangkutan.

Budi berharap dalamn porses ini masyarakat bisa ikut aktif melihat DCS ini melalui informasi di Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

“Masyarakat bisa melaporkan ke KPU jika menemukan caleg-caleg yang bermasalah yang sudah masuk pada DCS, dan jangan khawatir kami bertanggungjawab serta akan menjaga kerahasiaan pelapor," pungkasnya. (AGE)

KUNJUNGAN SEKMEN PARIWISATA KE PANGANDARAN BAHAS PENGEMBAGAN WISATA

PANGANDARAN-Kunjungan Sekretaris Kementerian Pariwisata, Drs. Ukus Kuswara, MM ke Pangandaran diharapkan bisa membawa angin segar terkait pengembangan dunia pariwisata di Kabupaten Pangandaran.

Kedatangan sekmen kelahiran Ciamis ini langsung disambut Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan H . Adang Hadari serta Kepala Dinas Pariwisata, dan usai menyantap makan siang di rumah makan Kidang Mas di kawasan sentra sea food pantai pamugaran, kpd wartawan sekmen menyampaikan, pangandaran mempunyai pantai yang bagus hingga cocok bila gubernur jawa barat memperioritaskan Pangandaran menjadi daerah tujuan wisata.

“Jadi jika Pangandaran disentuh ramai-ramai baik infrastrukturnya, aksesnya dan amenitasnya apalagi nanti ada rencana akan dibangun taman-taman digital, tentu itu bagus sekali. “kata Kukus.(11/8)

Saat diminta komentar tentang poto-poto dalam perencanaan pengembangan pariwisata Pangadaran, menurutnya, dimana-mana juga yang namanya gambar itu hanya memoteret sesaat, dan dalam hal ini  kementerian akan mendorong semua daerah yang punya potensi untuk bisa mengembangkan pariwisatanya. Karena, lanjut Kukus, sekarang wisata sudah menjadi kebutuhan bersama dan itu juga saat ini menjadi sektor unggulan.

“jadi kementerian pariwisata lebih kepada bagaiman mendorong untuk semua pihak bisa mengenbangkan orkestrasi. “imbuh Kukus. (PNews)

POLRI AKAN LAKUKAN PENGAWASAN PROGRAM PENGGUNAAN DANA DESA

PARIGI - Pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) terus diperkuat, saat ini para Kapolsek dan Bhabinkamtibmas juga diberi tugas mengawasi anggaran yang diperuntukkan dalam pembangunan desa. Tugas tersebut diberikan setelah ditandatanganinya Memorandum of Undesrstanding (MoU) bersama antara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa.

Demikian dikatakan Kapolres Ciamis, AKBP. Bismo Teguh Prakoso sesaat setelah mengikuti acara workshop siskeudes diaula Setda kabupaten Pangandaran. (06/08)

Ujtuk menindaklanjuti MoU tersebut, Kapolres Ciamis, AKBP. Bismo Teguh Prakoso, segera mengintruksikan seluruh Kapolsek dan jajarannya di wilayah hukum Polres Ciamis untuk mengawal penggunaan DD di wilayahnya masing-masing.

“Kegiatan ini bertujuan agar bantuan keuangan dari APBN ini bisa mempercepat pembangunan di desa dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka dari itu adanya tugas tersebut personel Bhabinkamtibmas di masing-masing desa dapat segera berkoordinasi dengan perangkat desa untuk bersama-sama melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dana desa," jelas Kapolres.

Dikataka Bismo,  selain tugas pokok tersebut, sekarang ini Bhabinkamtibmas juga mendapat tugas mengawal Dana Desa, Bhabinkamtibmas akan terus mengawal perencanaan program hingga pelaksanaan program DD dan bantuan keuangan lain di desa.

“Mereka harus mengingatkan kemitraannya dengan para kepala desa menjaga apabila ada perencanaan program dana desa yang tidak sesuai dengan peruntukkannya," tambahnya.

Ia menambahkan, artinya, langkah-langkah pencegahan nantinya dalam persoalan alokasi Dana Desa bisa dilakukan Bhabinkamtibmas dan bila ternyata Bhabinkamtibmas sudah mengingatkan adanya kesalahan program dana desa tapi tidak dihiraukan maka risiko persoalan harus dipertanggung jawabkan secara hokum oleh pelaksana program.

Tujuan dilakukanya pengawalan dana desa oleh Bhabinkamtibmas, kata Bismo, tidak lain agar jangan sampai ada program dana desa yang salah sasaran.

“Dan kami harus memastikan program dana desa sudah sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. “pungkasnya. (AGE-ANTON)

NANI RUSYANI: “PERUBAHAN DINAS PERDAGANGAN DAN BPBD MASIH DALAM PEMBAHASAN PANSUS DPRD”

Ada perubahan dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemkab Pangandaran sekarang sedang masuk dalam proses pembahasan di DPRD, anatar lain, bidang perdaganagn, UMKM dan koperasi yang tadinya ada pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Koperasi UMKM Dan Perdagangan, nantinya akan terpisah menjadi  Dinas tersendiri.

Demikian disampaikan kepala Bagian Organisasi Setda Pangandaran, Dra. Nani Rusyani, M.Si kepada PNews di ruang kerjanya.(9/8)

“Sementara Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana hanya berubah nomen klatur saja menjadi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran. “terang Nani.

Dikatakan Nani, tapi ini masih dalam proses pembahasan panitia khusus (pansus) di DPRD sebelum  lebih lanjut dibawa ke bagian Hukum di pemprov Jabar.

“Dan kalau memang dipandang perlu, mungkin ini dibawa juga ke kemnedagri. “imbuh Nani.

Nani menambahkan, semua ini tentunya tidak lepas dari ketentuan peraturan Pemerintah (PP) nomer 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah dan Undang-undang nomer 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

“Tapi aturan ini selalu pluktuatif tergantung regulasi dari pusat. “ imbuhnya lagi. (PNews)

PERLUNYA PEMAHAMAN PUBLIK PADA HIV/AIDS DAN PENDERITA ODHA

PARIGI - Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) masih sering menerima perlakuan yang tidak semestinya, sehingga para pengidap ODHA pun menolak untuk membuka status terhadap pasangan atau sengaja mengubah perilaku untuk menghindari reaksi negatif.

Ini tentunya dapat menghambat usaha untuk mengintervensi penyebaran HIV/AIDS, karena
stigma ini berkembang dikalangan masyarakat dari mulut ke mulut bahkan beredar di media sosial, yang mengatakan ada penderita HIV/AIDS disekitar kita, sehingga banyak dari masyarakat yang belum tahu bagaimana proses penyebaran virus ini. Dampaknya, kini  masyarakat pun menjadi takut  bergaul dengan penderita HIV/AIDS.

Seperti dikatakan Ketua Yayasan Mata hati, Agus Abdullah saat melakukan diskusi dengan awak media dan para aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) kabupaten Pangandaran di sebuah rumah makan di kecamatan Parigi (9/8), hal ini bisa dipahami dan dimengerti, karena  masyarakat masih belum sepenuhnya memahami dan bersikap terbuka pada para penderita. Dibutuhkan lebih banyak lagi sosialisasi dan kampanye lebih luas agar stigma negatif berujung diskriminasi bisa diminimalisir terhadap penderita HIV/AIDS terutama di kabupaten Pangandaran, 

“Ini mungkin salah satu peran media dan pemerintah daerah menyebar luasakan semua ini pada masyarakat ." katanya.

Dikatakan Agus, oleh karena itu sebaiknya institusi kesehatan menjadi garda terdepan untuk memberikan layanan kesehatan secara baik bagi penderita, bukan sebaliknya dilakukan diskiriminasi. Pasalnya, lanjut Agus, penderita HIV/AIDS tidak selamanya akibat dari perilaku menyimpang, bisa saja diakibatkan tertular pasangannya.

“Makanya dibutuhkan pemahaman yang sama terhadap penderita penyakit HIV/AIDS tersebut, agar mereka juga mendapat tempat yang layak ditengah-tengah masyarakat dan tidak perlu dikucilkan," tambahnya.

Ditempat yang sama,  salah seorang pengurus Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten Pangandaran, Aris Nurhidayat, menyampaikan, dalam mengantisipasi penyebaran penyakit mematikan ini KPA terus gencar  melakukan kampanye di tempat tempat yang rentan penularan HIV/AIDS terutama di sekitar daerah tempat wisata.

Hingga kini, Komisi penanggulangan KPA melakukan berbagai kegiatan untuk menanggulangi penyebaran penyakit berbahaya itu. Antara lain, melakukan kampanye tentang perilaku hidup sehat dan aman. Seperti kesehatan reproduksi yang dilakukan terhadap para remaja dan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan.

Melalui sosialisasi tersebut, lanjut Aris, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang tepat tentang penyakit-penyakit berbahaya.

“Kami dari KPA Pangandaran mengajak semua pihak untuk tidak ragu-ragu maupun takut dalam melakukan tes HIV. “tegasnya.  (AGE-PNews)

DESA BOJONG KONDANG PRIORITASKAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA

LANGKAPLANCAR - Desa Bojong Kondang salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran,  memiliki enam dusun yang rata rata warganya hidup dari hasil bercocok tanam karena secara geografis terletak di dataran tinggi ini.

Seperti dikatakan Kepala desa Bojong Kondang, Dayat (56), mayoritas warga desa hidup dari hasil pertanian, tapi saya keinginan warga untuk memiliki infrastrutur jalan yang bagus yang nantinya bisa menunjang laju perekonomian, belum bisa terwujud.

"Saat ini desa memprioritaskan pembangunan infrstruktur jalan, baik jalan desa maupun jalan lingkungan yang setiap harinya banyak digunakan oleh warga dalam kegiatan ekonomi dan pertanian," ungkapnya.(8/8)

Ia menambahkan, keinginnya untuk bisa memberikan yang terbaik pada warga merupakan obsesi dan harapannya. Dengan didukung seluruh aparatur desa dan masyarakat, memenuhi harapan warga untuk segera membangun jalan-jalan yang ada di desanya agar transportasi dari desa bisa lancar dan hasil bumi dari Bojong Kondang pun tak ada kendali lagi.

Kata Dayat, selama tiga tahun menjadi kepala desa, nampak  sudah banyak perubahan di sana-sini terutama yang berkaitan dengan pembangunan jalan yang dia terapkan melalui bantuan pemerintah baik dari program DD, ADD, Banprov dan P3IP. Pada program tahun-tahun mendatang pun, imbuh Dayat, ia akan tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan.

"Alhamdulillah hingga saat ini warga desa kami sudah bisa menikmati perubahan terutama menyangkut beberapa perbaikan infrstruktur jalan. “katanya. (AG)

PEMKAB PANGANDARAN GELAR WORKSHOP SISKEUDES PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

PARIGI - Sembilan puluh tiga kepala desa yang berada di wilayah Kabupaten Pangandaran mengikuti workshop evaluasi implementasi sistem tatakelola keuangan desa dengan aplikasi siskeudes yang bertempat di aula Setda kabupaten Pangandaran. (6/8)

Hadir pada kesempatan tersebut Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, H. Adang Hadari, team BPK pusat, Agung Kurniawan dan Iskandar Novianto, Kapolres Ciamis, AKBP. Bismo Teguh Prakoso, juga Agun Gunanjar Sudarsa dari komisi XI DPR RI, para camat dan semua kapolsek se-Kabupaten Pangandaran.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes) merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) ini diperuntukkan untuk kebutuhan pengelolaan keuangan desa.

Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya sangat mengapresiasi acara tersebut terlebih karena tujuan utama dengan adanya aplikasi siskeudes, aparat pemerintah desa mendapatkan kemudahan saat melakukan proses pengelolaan keuangan, serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

 “Jika pemerintahan desa dapat menyelenggarakan tata kelola administrasi dan keuangan desa dengan baik dan akuntabel, diharapkan persoalan hukum yang mungkin terjadi terkait dengan pengelolaan keuangan, pasti dapat dihindari” tegasnya.

Menurut Jeje, hal ini menunjukkan bahwa desa-desa yang ada di Kabupaten Pangandaran akan selangkah lebih maju . Sebab, lanjutnya,  aplikasi siskeudes ini dapat mengurangi penyimpangan maupun pelanggaran yang akan berdampak pada persoalan hukum.

Usai membuka secara resmi acara tersebut, Bupati Pangandaran berkesempatan memberikan cinderamata berupa pelakat kepada pihak BPKP, Kapolres dan Anggota DPR RI Agun Gunanjar Sudarsa.

Sementara dikatakan pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah- BPKP Pusat, Novianto,  workshop ini dilaksanakan agar sistim pengelolaan keuangan dan pembangunan desa bisa partisipatif, transparan dan akuntabel.

"penggunaan siskeudes merupakan sebagai panduan yang bisa digunakan untuk penggelolaan dana bantuan desa agar lebih bermanfaat dan tepat Sasaran", tandasnya. (AGE-ANTON)

ISNA ANGGRAENI, MOJANG KAMEUMEUT ASAL CIMERAK

Bertubuh langsing, kulit sawo matang dengan gigi rapihserta selalu berpenampilan luwes dibarengi berkata sopan santun,rendah hati ,selalu menghargai siapapun. Isna Anggraeni, SH yang lebih akrab dipanggil Neng Isna mojang asal Kecamatan Cimerak akhirnya terpilih menjadi Mojang Kameumeut dalam Pasanggiri Mojang-Jajaka (moka) tahun 2018 Kabupaten Pangandaran yang digelar minggu malam (5/8) di panggung terbuka kawasan pantai barat Pangandaran.

Isna, putri pasangan H.Usman dan Ibu Hj. Suryanah berasal dari daerah paling ujung barat Kabupaten Pangandaran, tepatnya Desa Sindangsari Kecamatan Cimerak, berhasil membuktikan prestasinya dengan mempesona dewan juri untuk memyisihkan rekan-rekannya yang berasal dari 10 kecamatan.

“Ini merupakan satu kebanggaan baik untuk kelurga kami mau pun Kecamatan Cimerak. “ungkap Isna mengawali obrolannya yang didampingi kedua orangtuanya.(6/8)

Dalam dunia pendidikan pun Isna kini sudah berhasil menyandang gelar S1 lulusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jogjakarta.

Menurut kedua orang tunya, sejak kecil memang Isna sudah memperlihatkan bakatnya di bidang modeling, bahkan tak jarang ketika masih kecil dulu selalu lenggak-lenggok di depan cermin bak Pragawati. Dan ternyata talenta yang ada di dirinya ahirnya terbawa hingga remaja.

“Selepas mengenyam pendidikan di SMA Al Mutaqin Tasikmalaya, Isna memilih untuk kuliah di Jogjakarta. “tutur orangtua Isna.

Penampilannya di grand final beberapa waktu lalu, dengan nomer urut 14 Isna telah berhasil memukau seluruh penonton dan juri hingga terpilih menjadi pemenang salah satu katagori pasanggiri moka, Mojang Kameumeut.

Tidak mudah untuk mencapai prestasi tersebut, karena sebelumnya para peserta harus bisa serta dituntut mampu menampikan bakat dan kabisa yang tentunya ini menjadi salah satu proses penilaian juri. Karena nantinya para mojang-jajaka yang terpilih harus bisa mewakili masyarakat, khususnya remaja Pangandaran menjadi duta pariwisata, anti narkoba dan menampilkan seni budaya yang ada di Kabupaten Pangandaran.

“Untuk sekarang kegiatan sehari-hari saya salah satunya mencoba berbisnis on line. “ungkanya.

Menurut mojang berusia 23 tahun ini, pemilihan mojang-jajaka ini merupakan kegiatan positif bagi remaja, karena selain bisa mengasah kemampuan dan cara berpikir, menambah wawasan juga bisa saling kenal antara remaja yang ada di 10 kecamatan.

Kuncinya dalam hidup, lanjut Isna, sopan dan beretika, rendah hati , bisa saling menghargai dan bisa bersosialisasi langsung dengan masyarakat sekitar.

”Prestasi yang saya raih ini pun hasil kerjasama dengan rekan-rakan, keluarga dan tentunya warga masyarakat Cimerak. “terangnya.

Dikatakan juara, menurut Isna tentu saja harus segala sifat, antara lain, sikap, perkataan dan prilaku harus jadi contoh semua orang, dan belum bisa dikatakan juara jika perilaku masih negatif, sombong  dan angkuh.

“Tidak hanya talenta saja, kepribadian yangbakan menjadi inner beauty, tentunya ini menjadi salah satu penilaian juri. “pungkasnya. (RASIMUN)

HINGGA TAHUN 2018 PERBAIKAN JALAN DESA LINGGARAJA CAPAI 60 %

TASIKNEWS-Pelaksanaan pekerjaan Infrastruktur jalan antara Cikeuheul-Cihayir Desa Linggaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya sepanjang 1.4 km dan Lebar 2.5 meter akan rampung bulan ini.

Seperti dikatakan Ketua TPK, Agus Sanjaya, anggaran Dana Desa (DD) tahap dua tahun 2018 yang dialokasikan untuk pengerjaan jalan poros desa tersebut akan segera bisa dinikmati warga, bahkan, ada penambahan volume pekerjaan sepanjang  50 meter murni berasal dari swadaya masyarakat setempat.

“Keberhasilan pembangunan di Desa Linggaraja ini tidak lepas dari peran serta masyarakat. “ungkap Agus, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(2/8)

Agus menambahkan, komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak termasuk adanya peran serta masyarakat di dalamnya, menjadi motivasi pemerintah desa dalam memajukan asfek pembangun di desa linggaraja.

Ditempat yang sama, Ketua Karang Taruna Braga, Ajay,  menambahkan, pihaknya siap mengawal program pemerintah yang masuk ke Desa Linggaraja agar tepat sasaran, lancar dan sepenuhnya untuk kepentingan warga.
"Saya mengajak anggota untuk terlibat langsung di kelembagaan desa agar ikut memonitor dan mengawal semua program yang ada di desa." tandas Ajay.

sementara menurut Sekdes Linggaraja, Rusman, perbandingan luas wilayah desa dan jumlah penduduk saat ini sudah tidak seimbang, sehingga banyaknya jalan di Desa Linggaraja yang perlu diperbaiki.

"Dan hingga saat ini perbaikan sarana infrastruktur jalan poros desa yang didanai pemerintah telah mencapai 60%,"pungkasnya. (RUSDIANTO/UDI)

CIHIDEUNG..OH CIHIDEUNG NASIBMU KINI…

TASIKNEWS-Jalan H. Zenal Mustofa dan Cihideung dari dulu hingga sekarang merupakan jantung Kota Tasikmalaya dengan segala kegiatan ekonomi yang tak pernah sepi, membuat kedua kawasan tersebut selalu hidup dengan beberapa pusat belanja, dari mulai toko-toko yang berjejer hingga mall, toko modern yang menawarkan kemudahan berbelanja.

Tapi sayang, dari waktu ke waktu kawasan jantung perekonmian kota Tasik tersebut semakin semerawut. Beberapa pedagang kaki lima yang memenuhi hampir di seluruh trotoar dengan sengaja telah merampas hak para pejalan kaki, sementara di bahu jalan sendiri menjadi tempat parkir kendaraan baik roda empat atau pun dua, hingga pejalan kaki pun terpaksi ekstra hati-hati karena harus berjalan di badan jalan. 

Seperti dituturkan salah seorang warga sekitar, kini kota tak Tasik tak lagi ramah karena penataan kota terkesan tumpang tindih dan semerawut.

“Entah kenapa pemkot pun terkesan tutup mata dan membiarkannya. “ujarnya.(1/8)

Menurutnya, hampir setiap hari keadaan seperti itu terus berjalan tanpa ada usaha pembenahan dari pihak-pihak terkait.

“Sampai sekarang saya belum pernah melihat ada penertiban pedagang kak lima atau penataan lainnya di kedua kawasan tersebut. “imbuhnya. (ANWAR WALUYO)