BUPATI PANGANDARAN AKAN LAKUKAN EVALUASI KERJA SKPD

PARIGI-Pasca pelantikan pejabat di jajaran Pemerintahan Kabupaten Pangandaran tanggal 3 Januari 2017 lalu, menurut Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, pihaknya akan memantau terus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kecamatan di wilayahnya.

Diawali dengan kunjungan kerja (kunker) ke tiap SKPD yang dilakukannya beberapa hari lalu, Jeje berharap ada masukan serta evaluasi dari masing-masing SKPD baik yang sedang berjalan mau pun progress kerja ke depannya.

“Ini semua dalam rangka evaluasi, mengapresiasi dan usaha meningkatkan kinerja SKPD untuk memberikan hasil yang terbaik pada sistim Pemerintahan Kabupaten Pangandaran. “ungkap Jeje, saat ditemui di ruang kerjanya.(30/1).

Apalagi, lanjut Jeje, yang menyangkut pelayanan publik harus menjadi konsentrasi utama karena  kepuasan masyarakat merupakan bentuk nyata dari kesuksesan suatu pemerintahan.

Ditambahkan Jeje, jika kemarin ia sendiri yang harus turun ke lapangan, maka sekarang secara perlahan, menurut Jeje, ia pun menarik diri untuk sepenuhnya diserahkan pada peran masing-masing SKPD.

Lebih jauh Jeje mengatakan, evaluasi kinerja SKPD ini untuk mengetahui sejauh mana pimpinan SKPD bersama perangkatnya mekelaksanakan program kegiatan yang sudah disusun selama setahun berjalan. Apakah sudah mencapai target atau belum, sehingga ini bisa dijadikan bahan evaluasi bagi SKPD bersangkutan juga menjadi pertimbangan Bupati untuk menilai apakan pimpinan SKPD mampu melaksanakan program atau tidak.

“Tapi sekarang kan baru berjalan belum ada yang bisa dievaluasi secara menyeluruh. “imbuh Jeje. (hiek)

PEMDA PANGANDARAN KINI BERLAKUKAN SABER PUNGLI

PARIGI – Keseriusan pemerintah dalam memberantas pungutan liar (pungli) setelah Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Presiden (perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI) sebagai landasan hukum pada Satgas Saber Pungli untuk memberantas praktek-praktek  pungli di Indonesia. Dalam perpres tersebut disebutkan, kewenagna Saber Pungli memiliki 4 fungsi, seperti, intelijen, pencegahan dan sosialisasi, penindakan serta yustisia.

Demikian diungkapkan Sekda kabupaten Pangandran, Mahmud, SH,MH dalam acara sosialisasi Saber pungli di aula Setda yang dihadiri seluruh kepala desa dan camat se- kabupaten Pangandaran, Wakil Ketua DPRD, TNI dan Polri.

Menurut Mahmud, hingga saat ini pihaknya belum mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Pangandaran dalam melakukan kegiatannya.

“Tapi meskipun belum ada SOP, namun sambil berjalan kita akan mendapat masukan dari semua pihak, dalam upaya pencegahan tindak pidana pungli di Kabupaten Pangandaran,” katanya.(30/1).

Dan area unit satgas saber pungli itu sendiri, disampaikan Mahmud, terdiri dari 8 sektor antara lain , Perizinan, hibah dan bantuan sosial, kepegawaian, Pendidikan, Dana Desa, Pelayanan Publik, Pengadaan Barang dan jasa, serta kegiatan lainnya yang mempunyai resiko penyimpangan.

Mahmud menambahkan, untuk mendapatkan dasar dalam membuat aturan yang akan menjadi rambu dan kewenangan Satgas Saber Pungli, Pemkab Pangandaran akan terus berkonsultasi dengan semua pihak, termasuk dengan provinsi maupun pusat..

Dua minggu yang lalu, lanjut Mahmud, pihaknya juga telah merumuskan langkah kerja ke depannya dengan target di tahun 2017 ini tidak ada lagi tindak pidana pungli.

“ Setidaknya, ini dapat meminimalisir tindak pidana pungli baik yang dilakukan aparat pemerintah maupun dilakukan oleh warga masyarakat,” tutur Mahmud.

Mahmud juga menegaskan, saat ini pihaknya lebih fokus ke pencegahan dulu, setelah itu melangkah  ke pemberantasan melalui operasi Yustisia dan operasi Intelijen.

“Saat ini kita konsen kepada pencegahan dulu, kita mencoba secara kontinue mensosialisasikan pada masyarakat umum, para pejabat termasuk kepala Desa, bahkan anggota DPRD,” imbuhnya.

Mahmud berharap semoga dengan diadakannya sosialisasi Saber pungli, minimal para peserta dapat ikut membantu dalam pemberantasan kegiatan pungli.

Sementara Kasat Bimas Polres Ciamis, Firman Alamsyah dalam sambutannya menyampaikan,  nanti di Instansiinstansi tertentu harus dipampangkan segala jenis pungutan retribusi dengan jumlah nominalnya serta regulasinya.

“Contohnya,  pembuatan KTP berapa, pembuatan IMB berapa terus dasar aturannya apa,  biar nanti jelas mana retribusi dan mana pungli. “ungkap Firman. (Toni  T.)

TAHUN INI PEMDA AKAN BANGUN TAMAN HIJAU BUNDARAN MESJID AGUNG PANGANDARAN

PARIGI-Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam rangka penataan kawasan di sekitar bundaran Mesjid Agung Pangandaran yang akan menjadi “etalase” Pangandaran, perencanaannya terus dimatangkan.

Kawasan dengan luas sekitar 14 hektar, mulai dari kantor PDAM, Puskesmas, Pasar Pananjung hinbgga lapang Merdeka, nantinya akan disulap menjadi sebuah taman hijau yang benar-benar akan merepresentasikan kawasan hijau ramah lingkungan.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata usai mengikuti ekspose perencanann RTH tersebut di aula setda.

“Dengan biaya Rp 15 milyar yang diambil dari APBD kita, pembangunan sebagian RTH tersebut akan dilaksanakan tahun ini. “ungkap Jeje.(26/1).   

Ditambahkan Jeje, untuk tahun ini pelaksanaannya dari mulai kawasan segi tiga (eks pos polisi), bundaran mesjid Agung dengan patung ikan, taman pasar sampai ke sekitar lapang merdeka.

“Sementara untuk kawasan Puskesmas dan MTs akan dilaksanakan tahun berikutnya karena menunggu relokasinya dulu. “terang Jeje.

Pembangunan RTH sebagai kawasan hijau ini, menurut Jeje, sangat penting. Pasalnya, dikawasan tersebut penataan tata ruang dalam presfektif estetika kota kurang memberikan kesan hijau dan ramah lingkungan.

“Di taman tersebut, sebagai fasilitas umum warga pun nantinya bisa menggunakannya untuk jogging, arena bermain anak atau sekedar bersantai dilingkungan yang akan dipenuhi pohon-pohon hijau. “kata Jeje lagi.

Mudah-mudahan, dengan dibangunannya kawasan hijau tersebut, lanjut jeje, akan menjadi kebanggaan
masyarakat Pangandaran sekaligus akan memberikan kesan indah pada wisatawan saat masuk ke kawasan wisata Pangandaran.

“Pembangunan ini akan sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat Kabupaten Pangandaran, karena ini memang milik kita. “imbuh Jeje. (hiek)

PROGRAM AMS DI PANGANDARAN, (JUGA) BISA MENGURANGI PENGANGGURAN USTADZ

PANGANDARAN - Program Ajengan Masuk Sekolah(AMS) yang digulirkan Bupati Pangandaran H.Jeje Wiradinata, bertujuan agar anak didik bisa mempertebal pengetahuan agama untuk  membentengi perilaku siswa agar tidak cepat terpengaruh oleh hal-hal negative.

Dalam program AMS tersebut, nantinya dalam waktu satu minggu sekolah wajib mengundang aje¬ngan untuk memberikan pe¬ngetahuan soal ilmu agama, se¬hingga anak-anak memiliki pegangan yang kuat soal pendidikan agama.

Seperti disampaikan tokoh agama Kecamatan Cijulang, H.Atang Abd Halim, program AMS sangat baik untuk meningkatkan ilmu agama pada para peserta didik. Karena seperti diketahui, sekarang jamannya ITE yang segalanya bisa dengan mudah dan bebas dilihat.

“Itu kan sangat berbahaya buat para siswa, disini mungkin dibutuhkan filter dengan siraman rohani lewat pendidikan agama ", katanya.(27/01)

Dikatakannya lagi, program tersebut tidak akan ber¬hasil sempurna jika tidak di¬dukung para orang tua siswa, karena peran orang tua menjadi pen¬ting untuk ikut mengawasi ruang gerak anak-anak agar tidak melakukan kegiatan me¬nyimpang.

“Jika saja mengikuti kegiatan program yang di buat pemerintah, maka orang tua murid harus bisa mengarahkan anak nya agar bisa mengikuti program tersebut. “ungkapnya lagi.

Sementara Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Pangandaran, KH Totong Aminudin beberapa waktu yang lalu menjelaskan, program AMS diharapkan bisa meminimalisasi pengangguran para ustadz yang telah selesai mondok di pesantren.

“Saat ini di Pangandaran banyak ustadz yang selesai mondok dari pondok pesantren tetapi nganggur, mereka harus diberdayakan karena kalau tidak diberdayakan khawatir membentuk ormas keagamaan yang tidak cocok diterapkan di Kabupaten Pangandaran,” kata Otong, Senin (16/1).

Masih kata Otong, jumlah ustadz yang telah disiapkan MUI nantinya melalui beberapa tahapan diantaranya menyeleksi latar belakang pondok pesantren tempat ustadz tersebut mondok dan jejak rekam di masyarakat.

“Kami yakin jumlah ustadz yang ada sekarang bisa memenuhi kebutuhan untuk menjadi tenaga pengajar program AMS.” tambah Otong.

Namun saat, menurutnya, pihak MUI masih melakukan beberapa konsep proses pengajaran dan metode yang akan disampaikan kepada peserta didik oleh ustadz yang akan direkomendasikan menjadi tenaga pengajar program AMS.
"Semoga program AMS di Pangandaran bisa berjalan dengan lancar, sesuai harapan Bupati Pangandaran", pungkas Totong. (AGE-ISIS KOSWARA)

MARAKNYA GALIAN C ILEGAL DI PANGANDARAN ANCAM KERUSAKAN ALAM

PARIGI - Maraknya lokasi galian C saat ini terus menjadi masalah yang tak kunjung berhenti, pasalnya, galian tersebut banyak yang belum mengantongi ijin yang sah.  Juga sangat disayangkan, karena kegiatan eksplorasi penggalian tersebut juga mengancam terjadinya kerusakan lingkungan yang tak mungkin bisa dikembalikan lagi ke habitat semula ( kerusakan permanen ).

Demikian dikatakan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran, Iwan Juanda saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, berdasarkan pendataan yang dilakukan pihaknya, sejumlah lokasi galian C dan pengerukan batu gamping di Kabupaten Pangandaran ada di 17 lokasi, data ini pun tidak menutup kemungkinan masih ada galian C yang belum terpantau.

“Dari ke 17 lokasi tersebut sudah 5 lokasi yang mendapat surat teguran dan hanya baru 1 lokasi saja yang sedang menempuh proses tahap perizinan,” kata Iwan.(27/1).

Iwan menambahkan, ke 17 lokasi tersebut tersebar di 4 Kecamatan, diantaranya Kecamatan Kalipucang 12 lokasi, Padaherang 3 lokasi, Parigi 1 lokasi dan Kecamatan Cimerak 1 lokasi.

“Untuk mendapat izin galian C pihak DKLH Kabupaten Pangandaran hanya memberikan rekomendasi hasil rapat tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau BKPRD sebagai prasyarat mendapatkan izin dari BKESDM Provinsi,” tambahnya.

Untuk aktivitas galian C, Iwan juga mengatakan, harus disertai izin lingkungan yang dikeluarkan pihak DKLH yang disesuaikan dengan jumlah areal lokasi.

“Ada tiga kategori dokument yang harus ditempuh, untuk kategori kecil harus disertai SPPL, kategori sedang UPL-UKL dan kategori besar berupa Amdal,” papar Iwan.

Sementara Kepala Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan DKLH Pangandaran, Rahlan Hermana menambahkan, secara aturan aktivitas galian C dan pengerukan batu gamping telah diatur dalam Undang Undang Nomor 4/2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Menurut Rahlan, semua aktivitas disana bertentangan dengan Undang-undang (UU) pokok pertambangan, yakni UU No 4 Tahun 2009. Dan jika ada pelanggaran pada UU tersebut, maka  akan dikenakan sanksi denda, sebesar Rp10 Milyar dan kurungan penjara atau pidana 10 tahun.

Selain itu, masih kata Rahlan, dalam UU No 32 Tahun 2009 menjelaskan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup juga ditegaskan tidak boleh ada aktivitas tambang di kawasan lindung, batas minimun yang diizinkan melakukan aktivitas pertambangan atau galian C harus berjarak 500 meter dari daerah konstruks.

Dan karakter alam di Kabupaten Pangandaran, lanjutnya, terdapat daerah lokasi larangan untuk lokasi galian C dan pengerukan batu gamping, seperti di area kawasan kars dan kawasan lindung.

“Khusus pada kawasan kars, kawasan ini sangat bermanpaat untuk penampungan resapan air, sehingga saat terjadi musim hujan air tidak langsung tumpah ke lokasi daratan rendah dan saat musim kemarau suplai air ke daratan rendah tetap ada,” tambahnya.

Jika ada pengerukan di kawasan kars tersebut, lanjut Rahlan, maka dampaknya akan merusak lingkungan dan alam sehingga bencana banjir dan longsor pun terus mengintai.

Rahlan pun berharap, masyarakat yang melakukan aktivitas galian C dan pengerukan batu gamping harus memperhatikan dampak alam dan lingkungan agar tetap terjaga.

“Dan kita pun semua harus ingat dampak alam akibat ulah manusia sendiri hingga terjadi bencana seperti beberapa waktu yang lalu, yang pasti itu sangat merugikan kita semua. “imbuhnya.  (AGE-TONI  T).

PERUNTUKAN PERUMAHAN NELAYAN MADASARI TIDAK TEPAT SASARAN ?

CIMERAK - Bantuan 104 unit Perumahan Nelayan Miskin dari Kemenpera RI di Madasari Desa Masawah  Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran yang belum lama diserahterimakan langsung oleh Bupati Pangandaran, H.Jeje Wiradinata, ditengarai status kepemilikannya tidak tepat sasaran sesuai program yang digulirkan pemerintah pusat.

Bahkan, saat ini menurut salah satu warga Madasari, Uhan, ada beberapa rumah hasil dari pembagian  dijadikan ajang bisnis dengan cara disewakan pada wisatawan dengan dengan harga sewa sekitar Rp 200-300 ribu per malam.

"Waktu libur tahun baru 2017 lalu, ada tamu wisata yang menginap di perumahan tersebut dalam rangka menikmati malam tahun baru. Ketika saya Tanya wisatawan tersebut mengatakan, ia berasal dari Cineam Tasikmalaya dan membayar sewa rumah tersebut Rp 250 ribu per malam. “ jelas Uhan.

Menaggapi hal tersebut, Kepala Desa masawah, Ukan Suganda yang ditemui di rumahnya, ia pun sangat menyayangkan hal tersebut.

Pada tahun 2016 lalu, menurut Ukan, dalam proposal pengajuan perumahan tersebut setelah musyawah dengan warga nelayan sekaligus pendataan siapa saja yang akan menerima rumah bantuan Kemenpera itu, baik juragan atau para janggol, diputuskan pengajuan hanya 70 unit.

“Dan alhamdulillah  dari pengajuan 70 unit, 50 unit rumah langsung direalisasikan, dan itu pun khusus untuk para nelayan yang punya KTA nelayan", jelasnya.(27/1).

Dikatakanya lagi, saat itu kondisi di masyarakat sekitar dan intern desa sempat memanas, sampai ada yang mengatakan Kepala Desa Masawah tidak pernah sosialisasi dan musyawarah dengan penggarap dan BPD.

“Ada yang mengatakan, saya otoriter, tapi saat itu saya tidak pernah diambil pusing, yang saya pikirkan gimana caranya agar 20 unit lagi bisa terealisasikan sesuai proposal", katanya.

Lebih jauh Ukan mengatakan, alhasil bisa terealisasi 20 unit lagi bahkan lebih, hingga diberi 54 unit rumah. Tapi setelah 54 unit bisa terealisasi, lanjut Ukan, ia merasa heran kenapa sisanya yang 34 unit pun habis untuk para nelayan, padahal dulu waktu pengajuan cuma 70 unit saja,

“Setelah saya selidiki ternyata yang menerimanya bukan nelayan dan kalau pun nelayan, nelayan yang itu terbilang mampu dan sudah punya rumah bagus lagi", imbuh Ukan.

Dikatakan Ukan lagi, jadi pantas bila ada beberapa perumahan yang kosong dan disewakan pada wisatawan karena mereka sudah punya rumah yang layak.Padahal kalau tidak dipakai seharusnya berikan saja buat mereka yang membutuhkan.

Dan yang paling membuatnya kesal, lanjutnya, ternyata mereka yang dulu menghujatnya yang  sekarang dapat perumahan nelayan itu padaha mereka terbilang sudah mapan.

Malahan, menurutnya, waktu itu malah punya rencana, 34 unit rumah sisa akan kami peruntukan untuk masyarakat bukan nelayan di desa kami yang rumahnya tidak layak huni.

"Tapi sekaranag nasi sudah menjadi bubur, semoga saja para oenghuni perumahan nelayan tersebut tidak luoa keharusan membayar sewa tanah desa sebesar Rp 200 ribu pertahun untuk menambah PADes Masawah sesuai hasil musawarah dulu" pungkasnya. (Anton  AS-AGE).

SURYA DARMA: “TIDAK BOLEH ADA BANGUNAN DI HARIM SUNGAI..”

CIJULANG-Setelah digabungkannya bidang kebersihan ke Lingkungan Hidup, menurut kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, Surya Darma, SH, MH, selain melanjutkan program lingkungan hidup yang sudah berjalan, pihaknya pun segera akan memperioritaskan penertiban di sepanjang harim laut pantai barat Pangandaran.

“begitu juga dengan bangunan-bangunan yang ada di sempadan sungai Cjulang hingga green canyon. “kata Surya.(23/1).

Ditambahkan Surya, ia tidak akan mentolelir setiaop bangunan yang ada di pinggiran sungai harus segera ditertibkan.

“Dan masalah kebersihan pun baik sampah yang dihasilkan dari aktivitas wisata dan limbah hotel dan restoran  ke depan tidak boleh ada lagi yang mengalir ke pantai. “imbuhnya. (Anton  AS).

PENGELOLA OW WONDERHILL JOGJOGAN BERHARAP PERUBAHAN STATUS TANAH.

PARIGI-Destinasi wisata Wonderhill Jogjogan yang terletak di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran kini sudah semakin banyak dikunjungi oleh wisata domestik maupun mancanagara. Bahkan Jogjogan pun tidak jarang menjadi buruan wisatawan yang ingin berpetualang di alam liar.

Demikian dikatakan pengelola wisata Wonderhill Jogjogan, H. Ade Mulyadi dan Hernayadi mengomentari keberadaan tempat wisata yang dikelola dengan rekan-rekannya.

Menurut Ade, kunjungan Obyek Wisata (OW) Jogjogan semakin hari sekarang semakin meningkat seiring pemberitaan tentang OW ini baik melalui sosial media atau dari mulut ke mulut pengunjung yang pernah datang.

“Status tanah Jogjogan berada di tanah negara, kendala itu juga yang membuat kami masyarakat pengelola tidak begitu leluasa dalam pengembangan obyek wisata ini. “Ungkap Ade.(20/1). 

Ade yang mantan Kepala Desa Cintaratu lebih jauh mengatakan, pihaknya sebagai pengelola di lapangan berharap status lahan tersebut bisa dialihkan ke Pemerintahan Desa Cintaratu sesuai kesepakatan anatar pemda dan desa. Sehingga sampai hari ini, menurut Ade, pihaknya sebagai pengelola wisata pun belum punya SOP pengelolaan wisata juga sarana kelengkapan wisata.

“Jika semuanya belum terpenuhi, maka kami pun sulit untuk pengurusan asuransi bagi wisatawan. “imbuh Ade.

Ade pun berharap, atas nama seluruh pengelola OW Jogjogan, pihak terkait bisa segera menangani  agar destinasi Wonderhill Jojogan aman untuk dikunjungi dan nyaman dalam pengelolaanya. (Anton  AS).

DEDI, S.IP PJS KADES, PIMPIN PEMBANGUNAN DESA PANGKALAN

LANGKAPLANCAR-Sebagai Plt. Kepala Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar Kabupaten Pangandaran, Dedi, S.Ip, dalam masa jabatan yang baru 3 bulan, menuturkan, ia akan melaksanakan beberapa program pembangunan yang ada di desa.

Menurutnya, beberpa pembangunan infrastruktur  di desanya dalam anggaran tahun 2017 seperti, rabat beton jalan Cigangsa-Cigorowek sepanjang kurang lebih 3 km, pembangunan lapangan sepak bola di Dusun Pangkalan, pembangunan pasar desa pangkalan dan pembangunan Kantor Desa.

“Semua pekerjaan itu sudah masuk dalam rencana pembangunan Desa Pangkalan tahun 2017. “ungkap Dedi.(25/1).

Dedi pun berharap, pencairan baik Dana Desa (DD) atau Alokasi dana Desa (ADD) tahun ini tidak terlambat, sehingga semua pembangunan di desanya pun bisa tepat waktu.

“Dan nantinya pembangunan yang ada di desa Pangkalan pun akan segera bisa dinikmati warga. “tambah Dedi. (ANTON  AS).

DHARMA WANITA HARUS BISA MENGISI PEMBANGUNAN BANGSA

PARIGI - Kegiatan Dharma Wanita Persatuan ( DWP ) yang diselenggarakan Dinas Sosial dan Dinas KBP3A berlangsung meriah, Acara yang digelar di aula.desa Parigi (26/01), dihadiri Hj.Ida Nurlaela Wiradinata, sebagaI ketua PKK dan penasehat DWP Kabupaten Pangandaran, Wakil ketua PKK, Hj.Endah Surtinah Hadari, Hj.Neneng Mahmud, sebagai ketua DPW dan Kadis KBP3A Kabupaten Panngandaran, Tavian Soekartono,SE.

Di depan 50 peserta DWP yang hadir, ketua DWP Kabupaten Pangandaran, Hj.Neneng Mahmud menyampaikan, Dharma Wanita Persatuan merupakan organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina para istri Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia dengan kegiatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, ekonomi dan sosial budaya serta tidak terkait dengan kekuatan politik manapun tetapi hak berpolitik anggota tetap dihormati.

“Jadi pada intinya tujuan organisasi DWP untuk mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota guna mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945", jelasnya.(26/1).

Ditambahkan Neneng, kegiatan yang dilaksanakan DWP mempunyai tujuan dengan mengutamakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari pengurus dan anggota.

“Dankegiatan pun disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, kesempatan organisasi, juga bisa menjaga citra yang baik sebagai istri pendamping aparat pemerintah di tengah masyarakat yang dinamis", tambahnya.

Sementara, Hj.Ida Nurlaela Jeje Wiradinata dalam sambutannya mengatakan, ia menekankan agar peran isteri PNS harus bisa memberi motivasi kerja terhadap suami, menerima apa adanya, juga diharapkan bisa berperan aktif dalam semua kegiatan kemasyarakatan, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

" Sebagai Dharma Wanita Persatuan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat juga berperan aktif di masyarakat, terutama dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat ini sering terjadi kekerasan terhadap perempuan juga anak dibawah umur di masyarakat sekitar kita, seperti.kasus di Padaherang baru baru ini, yang begitu membuat kita prihatin", ungkapnya.

Ida menambahkan, anggota DWP  juga harus bisa memotivasi suami dengan cara sederhana, yang secara tidak langsung itu sangat membantu dalam semangat berkarier suami.

“Dan kita juga harus bisa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Tuhan, dan yang lebih penting kita harus bisa menerima apa adanya dalam hidup ini dalam menjaga keutuhan kita dalam berumah tangga" pungkas Ida. (AGE).

KAMPUNG KB, INOVASI STRATEGIS CIPTAKAN KELUARGA SEJAHTERA

CIGUGUR - Dinas KBP3A Kabupaten Pangandaran menggelar acara kegiatan pembentukan  kampung KB di wilayah kecamatan Cigugur, tepatnya di dusun Cisalak Timur, desa Bunisari ( 26/01), sebagai tindak lanjut dari hasil sosialisasi  dinas KB Provinsi Jawa Barat beberapa waktu yang lalu ditempat yang sama.

Menurut Kabid Pengendalian Penduduk Penyuuluhan dan Pergerakan, Drs.Noor Djaman, kampung KB merupakan inovasi strategis untuk dapat mengimplemantasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK ) secara utuh di lini lapangan, juga sebagai model miniatur pelaksanaan program KKBPK diharapkan bisa bersinergi dengan berbagai instansi terkait.

Ditambahkan Noor, Program KKBPK akan dilaksanakan secara konprehensif, selain itu kami juga akan melakukan  lintas sektor untuk mengisi Kampung KB dengan program, karena ini terkait dengan salah satu nawacita Presiden, membangun Indonesia dari pinggiran.

“Kalau program KB jalan, lanjut Noor,  maka akan dipadukan dengan program semua lintas sektor seperti dinas kesehatan, pendidikan, perikanan dan kelautan, sosial, PU, pertanian, dan lain-¬lain," ungkap Noor Djaman.

Hal senada dikatakan Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A, Budi Mastoro,S.IP, mengatakan, program pembentukan kampung KB.lebih diutamakan diwilayah yang masih minim kesadaran dan partisipasi terhadap program  KB, seperti di Dusun Cisalak Timur Desa Bunisari Kecamatan Cigugur, hanya 40% saja warganya yang sudah ber-KB, dan sisanya harus perlu diberi pemahaman lebih lanjut.

"Undang Undang no.52 tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menjadi dasar pelaksanaan program kependudukan dan keluarga berencana sebagai payung hukum Kampung KB", jelas Budi.

Ditambahkannya lagi, jika Kampung KB sudah dikeroyok dengan intervensi berbagai program dan berhasil, maka akan menjadi ikon bagi desa-¬desa yang lain. Menurut Budi, pihaknya juga akan terus mengevaluasi program di Kampung KB setiap triwulan.

“Dan diharapkan dalam 1 tahun progresnya bisa naik, jika ada masalah maka akan dicarikan solusi untuk perbaikan Kampung KB ditahun-¬tahun yang akan datang", tambahnya.

Sementara menurut Kepala Dinas KBP3A Kabupaten Pangandaran, Tavian Soekantoro,SE, berharap masyarakat bisa memahami pentingnya pembentukan Kampung KB dalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Ia pun berharap masyarakat bisa memahami pentingnya pembentukan Kampung KB, sehingga manfaat program KB dan program lintas sektor bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Kita juga bisa melaksanakan salah satu program Nawacita Presiden, dalam menciptakan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat di Kampung KB", pungkasnya. (AGE).

MULAI PEBRUARI, OW PANGANDARAN BERLAKUKAN E-TICKETING

PANGANDARAN-Untuk meminimalisir “kebocoran” tiket pariwisata di kabuPaten Pangandaran, Pemda berencana mulai bulan pebruari 2017 akan memberlakukan sistem e-ticketing di setiap tol gate obyek wisata (OW).  Nantinya, di pintu masuk OW, akan disimpan sejenis sensor yang akan otomatis membuka pintu masuk saat disentuh.

“Untuk program ini kami menggandeng perusahaan asuransi yang selama ini bekerjasama dengan kami. “ungkap Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Undang Sohbarudin usai mengikuti auden dengan Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari yang dihadiri perusahaan Asuransi Saran Lindung dan peserta auden lainnya di gedung Tourist Information Center (TIC) Pangandaran.(25/1).

Ditambahkan Undang, untuk program E-ticketing ini Pemkab Pangandaran tidak mengeluarkan anggaran karena seluruhnya dibiayai dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan asuransi.

“Perusahaan asuransi ini kan sudah lama bekerja sama dengan kita. “ungkapnya lagi.

Menurut Undang, pihaknya akan segeran melakukan sosialisasi pada masyarakat agar saat diberlakukan system e-ticketing, masyarakat pangandaran sudah paham.

“Sementara masalah teknis, kami pun masih terus melakukan pembahasan dengan perusahaan asuranasi. “imbuhnya.

Masih di tempat yang sama, kepada awak media, Wakil Bupati, H. Adang Hadari menyampaikan, jika ini untuk meminimalisir “kebocoran” tiket wisata, maka “jalan-jalan tikus” yang selama ini menjadi salah satu berkurang PAD di sektor pariwisata pun harus segera dibenahi.

“Saya kira ini bukan hanya masalah PAD saja, tapi bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan pada pengunjung dan masyarakat pangandaran. “kata Adang. (hiek)

SEMPAT LUKAI TANGAN, PERAMPOK BERHASIL GONDOL RP.30 JUTA MILIK KORBAN

PANGANDARAN-Pencurian disertai kekerasan terjadi menimpa Engkus Kusnadi warga RT 07 RW 01 Dusun Parapat Desa Pangandaran Kecamatan Kabupaten Pangandaran  mengakibatkan ia menderita luka ditangannya akibat sabetan senjata tajam kawanan pencuri yang menyatroni rumahnya, dan kawanan maling tersebut pun berhasil menggasak uang puluhan juta rupiah milik korban .

Menurut keterangan saksi, Muhamad Iskandar (48) sekaligus kakak korban, masuk rumahnya sekitar pukul 03.00 rabu dini hari (25/1) lewat dak lantai dua rumahnya dengan memanjat pohon jambu yang ada di depan rumah korban.

“Kebetulan rumah saya berdampingan dengan rumah korban. “ungkap Iskandar.(5/1).

Menurut Iskandar, ia kaget saat itu keponakannya (anak korban), Puspa (25) menelpon dirinya bahwa di rumahnya sudah terjadi perampokan dan tangan kiri ayahnya terluka bacokan senjata tajam.

“Saya pun bergegas ke rumah kakak saya dan mendapati kakak saya dalam keadaan tersungkur dengan ceceran darah di lantai dan mengerang kesakitan. “imbuh Iskandar.

Setelah melihat kondisi korban, lanjut Iskandar, iapun disuruh kakaknya memeriksa lemari tempat menyimpan uang yang dibungkus plastik.

“Setelah saya cek, keadaan isi lemari sudah acak-acakan dan uang sebesar 30 juta yang disimpan kakak saya pun sudah hilang. “tuturnya lagi.

Setelah mengecek keadaan isi rumah lainnya, menurut Iskandar, ia pun bergegas membawa kakaknya ke Puskesmas Pangandaran untuk mengobati luka ditangannya.

“Saat belum pingsan, kakak saya mengatakan, kawanan perampok itu ada dua orang. “terang Iskandar.

Menurut pengakuan korban, saat ditemui di Puskesmas usai menjalani pengobatan, malam itu ia mendengar suara mencurigakan dari ruangan bawah. Dengan mengendap-ngendap, masih kata korban, ia pun lantas turun melalui tangga dan langsung memergoki pelaku yang belakangan menurut korban berjumlah dua orang. Mungkin karena kaget kepergok, maling pun langsung mengayunkan pisau belatinya dan mengenai lengan korban.

“setelah melukai saya, maling pun kabur, dan melarikan diri," ujarnya.

Sementara hingga berita ini ditulis, menurut pihak kepolisian Polsek Pangandaran, pihaknya belum lengkap menerima pelaporan terkait kejadian tersebut.

"Motifnya apa, kami masih mendalaminya karena belum ada pelaporan langsung dan belum ada barang bukti dalam peristiwa tersebut. “Kata Kapolsek pangandaran, Suyadi.
Tapi menurut bawahannya, Kanit Reskrim Iptu Yaya Koswara setelah melakukan olah TKP, tidak ditemukan ada kerusakan pada bagian rumah korban.

Istri korban yang pada saat kejadian sedang dalam perjalanan pulang dari dari Jakarta, setelah menbdengar berita tersebut langsung menjenguk suaminya yang sedang terbaring di ruang inap. (hiek)

HUJAN DAN ANGIN PUTING BELIUNG TERJANG LANGKAPLANCAR

LANGKAPLANCAR-Hujan deras dan petir disertai angin puting beliung menerjang sebuah desa Bangunjaya Kecamatan Langkaplancar Kabupoaten Pangandaran sore kemarin (24/1), akibatnya sebuah rumah warga hancur  tertimpa pohon kelapa.

Jamal (44), seorang warga menuturkan, sore itu hujan deras mengguyur desanya dengan awan hitam menyelimuti langitdisertai kilatan petir terus menerus membuat suasana semakin mencekam saat tiba-tiba angin puting beliung menerjangdan merubuhkan  beberapa pohon.

“Banyak pohon tumbang akibat sapuan puting beliung yang datang dengan tiba-tiba. “ungkapnya. (24/1).

Akibat dari terjangan angin puting beliung  tersebut, lanjut Jamal, sebuah rumah milik E Suryaman-Narsih warga Dusun Cibunar Rt 06 Rw 06, ambruk tertimpa sebuah pohon kelapa yang roboh tercerabut dari akarnya.
Dihubungi melalui telpon celuller, Kaur Kesra Desa Bangunjaya, Herman membenarkan kejadian tersebut yang menimpa salah seorang warganya.

“Beruntung tidak ada korban luka apalagi jiwa, hanya kerugian harta benda hanya satu rumah milik  Suryaman dan beberapa perabotan rumah tangga. “kata Herman.

Ditambahkan Herman, pihak desa akan sore itu juga langsung melakukan langkah-langkah evakuasi dan penangan musibah.

“Kami langsung datang ke lokasi bencana, mudah-mudahan tidak ada korban lainya. “ ungkap herman. (ODS)