Seperti Sudah Diprediksi Sebelumnya, Tiga Nama Ini Duduki Jabatan Kepala Dinas Di Pemkab Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM - Seperti sudah diprediksi sebelumnya, ada tiga nama eselon IIIA yang akan dilantik menjadi pejabat eselon II di tiga SKPD yang ditinggalkan kepala dinasnya karena pensiun dan mutasi ke jabatan lain.

Dari info yang diperoleh PNews sebelumnya, ketiga instansi seperti Dinas Pertanian, Kelautan, Perikanan dan Dinas Perpustakaan tersebut masing-masing akan ditempati  Sarlan, SIP di Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan, Yadi Gunawan S.Hut, MM di Dinas Pertanian dan Dodi Djubardi, S.Pd menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Saat sebelumnya hal ini dikonfirmasi ke Kepala BKPSDM Kabupaten Pangandaran, H Wawan Kostaman, SPd, MM, ia tak berkomentar banyak dan menurutnya jika memang ada informasi demikian itu hanya prediksi saja, dan itu sah-sah saja karena tugas BKPSDM hanya menyerahkan tiga orang dengan hasil nilai open bidding tertinggi ke bupati dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.

"Ada pun terpilihnya satu dari tiga masing-masing nama tersebut ini merupakan kewenangan pa bupati yang kemudian akan diserahkan ke KASN," terangnya saat itu.

Sebelum nanti dilaksanakan pelantikan, Wawan mengaku tidak tahu siapa dan akan menduduki jabatan apabkarena hal ini sepenuhnya ada di tangan bupati.

"Kalau sekarang beredar nama-nama dan jabatan yang akan didudukinya, itu kan hanya prediksi akang saja.."ucapnya.

Seperti diketahui, bertempat di pendopo Parigi hari ini (11/09) Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata melantik serta mengambil sumpah sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Pangandaran. (hiek)

Pemdes Margalaksana Bangun Pasar Rakyat Bantu Pelaku UMKM Desa

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Berbagai cara bisa dilakukan untuk mencari peluang usaha, seperti yang dilakukan warga Desa Margalaksana Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya yang memanfaatkan bahu jalan yang disulap menjadi tempat berjualan.

Seperti disampaikan Sekretaris Desa (Sekdes) Marglaksana, Asep Ana, dengan mengambil lokasi di jalan dekat jembatan gantung yang menguhubungkan antara Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, pihaknya membuka pasar rakyat desa untuk usaha mikro kecil yang dilakukan pelaku UMKM Desa Margalaksana.

Menurutnya, UMKM desa mempunyai peran cukup strategis pada pembangunan ekonomi pedesaan karena
selain di perkotaan UMKM desa juga mempunyai prospek bagus di masa mendatang untuk pemulihan ekonomi.

"Pemdes Margalaksana akan selalu mendorong UMKM untuk bisa maju dan berasing dengan jenis usaha lain," ungkap Asep, saat ditemui PNews di lokasi.(10/09)

UMKM yang dijalankan di pedesaan, kata Asep, ternyata mempunyai berbagai manfaat serta bisa menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi permasalahan ekonomi pada kelas kecil sampai menengah.

Tak hanya itu saja, Asep menilai, UMKM di pedesaan uga mampu mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan pekerjaan yang baru.

Ia mengatakan, selain bertujuan agarbisa dalam berwirausaha serta bisa mempunyai kemampuan dalam menjalankan usaha kecil serta menengah, pasar desa ini juga
untuk melatih para pelalu UMKM ini  bisa menerapkan, mengidentifikasi serta memilih proyek bisnis dan bisa mempersiapkan perencanaan bisnis yang dapat menjual produk sendiri.

"Lokasi pasar desa tadinya tempat pembuangan sampah yang sekarang kami jadikan pasar rakyat UMKM," jelasnya.

Hal senada disampaikan Ketua Pasar Desa Dusun
Pasanggrahan Desa Margalaksana, Dede, ia berharap dengan pasar rakyat ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Karena pasar ini warga pun bisa menjual hasil olahannya," ucapnya.

Sementara Kepala Desa Margalaksana, Jaja Hidayat kepada PNews menyampaikan, dengan adanya pesta rakyat Desa Margalaksanakan pertumbuhan ekonomi masyarakat mampu terbantu.

"Dan pasar ini terwujud berkat kerjasama semua, ada LPM, BPD, tokoh dan seluruh masyarakat Desa Margalaksana," kata Jaja. (amirsaripudin)

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan, Memerima Rancangan Perubahan KUPA) dan PPASP Dibawa Dalam Pembahan Selanjutnya

PANGANDARANNEWS.COM - Pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia( PDI) Perjuangan terhadap penjelasan Bupati Pangandaran terkait Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPASP) tahun anggaran 2023, yang dibacakan anggota DPRD Ucup Supriadi dalam rapat paripurna di gedung DPRD, menjelaskan Fraksi PDI Perjuangan menerima dan menyetujui Rancangan KUPA dan PPASP tahun anggaran 2023 untuk mendapat pembahasan pada tahapan selanjutnya. 

Dokumen KUPA yang disusun berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2023, menurut Ucup, merupakan sekumpulan aspirasi dan strategi pencapaian yang akan dilakukan pemerintah daerah dengan menggunakan semua sumber daya yang ada.

"Namun tetap pada batas maksimal anggaran yang ditentukan dalam PPASP," ujar Ucup.(07/09)

Masih kata Ucup, melalui penyepakatan KUPA dan PPASP, pembangunan daerah didasarkan atas perencanaan matang yang bertumpu pada penetapan prioritas berbasis aspirasi rakyat, sehingga Fraksi PDI Perjuagan menyepakati KUPA dan PPASP antara pemerintah daerah dengan DPRD karena merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan APBD perubahan tahun 2023. 

Sedangkan, imbuhnya, kesepakatan tersebut akan dijadikan acuan dalam penyusunan APBD perubahan tahun 2023 sebagai respons dan upaya penyesuaian anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap pertimbangan atas kondisi keuangan pada tahun berjalan.

"Kami percaya bahwa hal tersebut diperlukan untuk mempertahankan kesinergian dalam mencapai tujuan pembangunan daerah yang tepat dan bermanfaat, " imbuhnya. (hiek)

Dandim 0612 Tsm Dampingi Wali Kota Dan Forkopinda Tasik Laksanakan Penutupan BBGRM XX Tahun 2023

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Dandim 0612/Tsm Letkol INF Raden Henra Sukmadjidibrata S.Ip siang tadi mendampingi Walikota Dr.cheka Virgowansyah S.STP serta Forkopimda Tasikmalaya, dalam pelaksanaan Penutupan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke XX Kota Tasikmalaya Tahun 2023.(07/09)

BBGRM ke XX Kota Tasikmalaya Tahun ini dilaksanakan di Kelurahan Ciherang Kecamatan Cibereum pun berjalan lancar serta sesuai dengan harapan dan target, dengan membangun MCK sejumlah 22 di sejumlah titik Kecamatan Cibereum kota Tasikmalaya.

Kegiatan BBGRM ini selain dilaksanakan secara nyata dan dengan semangat TNI bersama masyarakat, juga dapat menggerakkan seluruh lapisan masyarakat bersama-sama melaksanakan gotong-royong untuk mendukung pembangunan Kota Tasikmalaya. Sehingga masyarakat pun bisa menikmati memanfaatkan serta merasakan hasil dari BBGRM ini.

Dalam satu kesematan Dandim berpesan agar masyarakat ke depannya bisa merawat hasil kegiatan ini, sehingga program ini pun akan berlanjut ke wilayah lain khusunya di Kota Tasikmalaya.

Dandim juga tak lupa mengajak seluruh masyarakat untuk menguatkan sinergitas,  berkolaborasi serta bersama-sama berpartisipasi dalam membangun Kota Tasikmalaya.

Kata Dandim, pencanangan BBGRM ini untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat bersama TNI dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur menuju keluarga sehat sejahtera.

"Pencanangan BBGRM untuk meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, semangat kekeluargaan dan semangat kegotong-royongan," kata dandim. (anwarwaluyo)

JDIH Sekretariat DPRD Pangandaran Kembali Raih Penghargaan Peringkat Terbaik II Tingkat Provinsi

PANGANDARANNEWS.COM - Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran kembali meraih penghargaan Jaringan Dokumentasidan Informasi Hukum (JDIH), dengan katagori peringk diat terbaik II kategori JDIH Sekretariat DPRD kabupaten/kota.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan diterima
oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Drs. H. Yayat Kiswayat, M.Si, mewakili ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, bertempat di Aula Barat Gedung Sate, Jln Diponegoro Nomor 22 Bandung. (02/09).

JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran meraih kembali penghargaan JDIH AWARDS ini untuk yang ke 3 kalinya di tingkat Provinsi Jawa Barat, mulai tahun 2021 peringkat terbaik ke
I, tahun 2022 peringkat terbaik ke II dan pada tahun 2023, kembali dapat meraih penghargaan di peringkat terbaik ke II tingkat Provinsi Jawa Barat.

Selain di tingkat provinsi JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran juga telah meraih penghargaan di tingkat Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, dengan memiliki Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum yang terintegrasi dengan JDIH Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM sejak
bulan Juni tahun 2020, 3 bulan setelah di bentuk pada tahun 2020.

Penghargaan JDIH AWARDS ini menjadi bukti keseriusan dan kesungguhan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat Kabupaten Pangandaran pada umumnya, dalam produk hukum daerah terutama produk hukum yang dibahas di DPRD Kabupaten
Pangandaran.

JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi Peraturan Daerah (Perda), mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akadamik, pembahasan Raperda sampai ditetapkannya Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, sampai risalah-risalah rapat pembahasan raperda, agenda kegiatan DPRD, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah.

Selain itu integrasi JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ke sistem JDIH tersebut dapat menjaga keakuratan informasi produk hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Pangandaran serta masyarakat luas yang perlu mencari informasi terkait Perda dan produk hukum daerah lainnya atau bahkan undang undang, keputusan menteri, itu bisa melihat di JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran karena saat ini sudah terintegrasi dengan JDIH.

Dalam kesempatan penyerahan penghargaan Jaringan Dokumentasi JDIH ini,  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan selamat atas prestasi para pengelola JDIH, serta mengucapkan terima kasih atas kerja sama, dukungan dan komitmen dalam memajukan JDIH.

Gubernur juga berharap dengan adanya JDIH di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat masyarakat menjadi melek hukum dan perundang undangan, dan dengan adanya JDIH di setiap kabupaten-kota ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan sadar hukum dan perundang undangan terhadap masyarakat Jawa Barat khususnya.

Kata Gubernur, pelaksanaan JDIH Award tingkat Jawa Barat merupakan dukungan untuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012. Perpres tersebut mengamanatkan agar JDIH dapat menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah maupun instansi lainnya.

"Sejak beberapa tahun terakhir,  Pemprov Jabar melalui Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat memberikan Anugerah JDIH atau JDIH Awards bagi Anggota JDIH
sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIH," kata gubernur.

Sementara saat diminta komentarnya, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin HMM, mengungkapkan,
tentu dengan meraih penghargaan ini, pengelola JDIH Sekretaiat DPRD Kabupaten Pangandaran harus tetap melakukan upaya - upaya peningkatan dalam pengelolaan JDIH dengan inovasi-inovasi yang mendukung dalam peningkatan pelayanan JDIH di sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.

"Semoga dengan adanya JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran, dapat melahirkan masyarakat yang melek Hukum dan perundang- undangan seperti apa yang di harapkan Gubernur Jawa Barat dalam sambutannya," ucap Asep. (hiek)

Wisata Karangtawulan Tasikmalaya Terus Berbenah Diri, Sajikan Pesona Pantai Di Tengah Rimbun Pohon

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Obyek Wisata Pantai Karangtawulan yang terletak di Kecamatan Cikalong terus berbenah, sehingga destinasi wisata andalan di Kabupaten Tasikmalaya ini pun semakin tertata.

Demikian disampaikan Plt Kepala Dinas Priwisata dan Budaya Kabupaten Tasikmalaya, Asep Darisman, MM, saat berbincang-bincang dengan PNews di sela-sela kunjungannya ke Karangtawulan. (05/09)

Asep berharap setelah penataan ini, Karangtawulan pun akan menjadi tujuan wisata bukan hanya turis lokal saja namun wisatawan mancanegara pun akan datang berkunjung.

"Mudah-mudahan obyek wisata pantai Karangtawulan ini bisa seperti pantai Pangandaran, menjadi salah satu tujuan turis asing," ungkapnya.

Asep mengatakan, ada 7 obyek wisata yang dikelola oleh Pemkab Tasikmalaya melalui Dinas Pariwisata dan ada sekitar 92 desa wisata di yang dikelola langsung oleh masing-masing desa, dan ini semua merupakan potensi daerah yang harus dikembangkan.

Setelah Karangtawulan, kata Asep, rencananya untuk tahun 2024 mendatang juga akan dilalukan penataan dan pengembangan wisata pantai Sindangkerta yang ada di Kecamatan Ciatujah, dan penataan obyek-obyek wisata ini akan kami lakukan secara bertahap.

"Alhamdulillah sekarang di Karangtawulan sudah ada penginapan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata," terang Asep.

Asep menambahkan, untuk ke depan dengan semakin berkembangnya obyek-obyek wisata ini diharapkan akan ikut mendongkrak perekonomian masyarakat melalui pelaku UMKM, sekaligus juga akan menyerap tenaga kerja.

Ditemui secara terpisah Ketua Kompepar, Nana mengatakan, dengn pembangunan saran dan penataan ini diharapkan magnet dan daya tarik pengunjung untuk datang ke objek wisata Karangtawaulan.

Nana mengaku setelah adanya pembangunan dari Pemkab Tasikmalaya, wisatawan yang datang ke Karangtawulan  khususnya di akhir pekan terus mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Dan tentu selain meningkatnya jumlah PAD, hl ini juga tentu bisa membantu usaha masyarakat," kata Nana.

Menurut Nana ada yang membedakan antara obyek wisata lain dengan pantai Karangtawulan, selain rimbunnya pohon-pohon di kawasan wisata ini mampu menjadi daya tarik sendiri bagi wisatawan juga ada makam atau petilasan Syekh Abdurrahman seorang tokoh penyebar agama Islam dahulu.

"Selain itu ada juga makam Garuda numpuk," jelasnya..(anwarwaluyo)

Walau Alami Surplus, Harga Beras di Pasar Tradisional Pangandaran Alami Kenaikan

Tedi Garnida

PANGANDARANNEWS.COM - Pasca musim panen beberapa waktu lalu, harga beras di beberapa pasar tradisional di Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan.

Seperti disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran, Tedi Garnida, hasil pantauan di lapangan kenaikan ini dipicu oleh naiknya harga gabah di petani.

Kata Tedi, saat ini harga gabah mencapai Rp 750 ribu per satu kwintal, dan diperkirakan harga ini sangat memguntungkan petani.

Tedi menyebut, mahalnya harga gabah ini dipicu oleh produksi yang berkurang dan ada beberapa daerah yang gagal panen sehingga ketersediaan gabah sedikit. Dan mungkin hal ini juga yang mengakibatkan naiknya harga beras, baik jenis medium maupun premium.

"Saat ini harga beras premium di pasaran mencapai Rp 12.300 per kilogram dan untuk medium  kisaran Rp 11.200 ," terang Tedi pada PNews.(05/09)

Padahal sebelumnya, ucap Tedi, harga beras premium ini Rp 12 ribu per kilogram dan harga beras medium Rp 11 ribu per kilogram.

Sedangkan untuk persediaan beras di pasar, Tedi mengaku, saat ini masih cukup dengan stok beras medium mencapai 9.120 kilogram dan premium mencapai 1.560 kilogram. Sedangkan untuk kebutuhannya sendiri, untuk beras medium 8.880 kilogram dan premium 1.440 kilogram.

"Kabupaten Pangandaran memang mengalami surplus setiap tahunya, namun untuk data lebih detailnya ada di Dinas Ketahanan Pangan," ucapnya.

Sementara menurut salah seorang petani di Desa Karangbenda Kecamatan Parigi Jatum (56), ia mengaku senang karena saat ini harga gabah memang sedang mahal, sekitar Rp 700-750 ribu per kwintal.

"Mungkin ini karena masa panennya sudah lewat, coba kalau dijualnya saat panen mungkin harganya murah," ungkapnya.(hiek)

Sejumlah Lomba Meriahkan Milangkala UPK Jatiwaras Ke 16

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Pada momentun Hari Jadinya yang ke 16, UPK Kecamatan Jatiwaras Kabupaten Tasikmalaya diwarnai dengan sejumlah kegiatan, seperti khitan masal, santunan anak yatim dan jalan santai.

Kegiatannya sendiri dipusatkan di lapang Tua Jatiwaras, yang dihadiri ratusan masyarakat dari 11 desa.

Menurut Ketua Panitia, Iwan, ia mengaku sangat senang dan puas karena rangkaian acara HUT UPK Jatiwaras ini mendapat respon positif dan dihadiri masyarakat.

"Pada acara ini kami juga memberikan banyak hadiah, salah satunya untuk juara perlombaan," ungkapnya. (04/09)

Ia juga berharap pada momen hari jadi yang ke 16 ini UPK Jatiwaras bisa bekerja lebih sukses serta terus mampu menjadi pendamping dan mitra masyarakat dalam pengembangan dunia usaha di pedesaan.

"Karena kami juga berkomitmen, adanya UPK ini diharapkan mampu untuk mendongkrak roda perekonomian warga pedesaan," jelasnya.(andihermawan)

WP Pertanyakan Ada Kenaikan Pajak PBB ? Berikut Penjelasan Bapenda Kabupaten Pangandaran

Evan AH Nasution

PANGANDARANNEWS.COM - Menanggapi terkait adanya penggelembungan nilai pajak PBB yang harus dibayar wajib pajak (WP), Kepala Bidang (Kabid) PBB dan BPHTB di Bapenda Kabupaten Pangandaran Evan Adi Hakim Nasution menjelaskan, saat ini Bapenda tengah melakukan penilaian individu atau pemutakhiran data pada WP PBB. Dan hal ini dilakukan untuk menggali potensi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak PBB.

Pemutakhiran data ini, kata Evan, menjadi penting karena baik rumah tinggal, hotel atau lahan lainnya yang ada nilai pajaknya sudah lama belum ada up date data di lapangan.

Bisa saja menurut Evan, yang tadinya luas lahan ada 100 bata sekarang menjadi berkurang karena sudah didirikan bangunan, atau sebaliknya ada penambahan luas karena ditambah lahan di sampingnya yang sudah dibeli.

"Atau hal lainnya yang menjadikan tanah tersebut luasnya berubah, dan ini berkaitan dengan penghitungan nilai pajaknya," terang Evan, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(04/09)

Atau bisa saja luas banyaknya luas bangunan yang berubah dan belum dimasukan dan termasuk juga standar harga komponen, dan ini sesuai dengan SK Bupati tahun 2022 yang menjadi acuan penilaian.

Selain itu bisa saja kata Evan, zona nilai tanah dimana saat ini harga tanah di Pangandaran juga sudah naik sehingga ini disesuaikan dengan kelas tanah atau zona nilai tanah.

Dari kebijakan penilaian individu itu, imbuhnya, sudah ada beberapa wajib pajak yang mengajukan keberatan ke Bapenda, lalu Bapenda pun meninjau ulang dan memang ada beberapa objek pajak yang turun ketetapanya (nilai pajaknya) dan penyesuaian perhitungan ini dilakukan setelah ada keberatan dari WP, lalu kelas tanah dan luas bangunanya ini pun disesuaikan karena di atas lahan tersebut ada juga bangunannya yang belum jadi.

"Ada sekitar 10 hotel yang mengajukan pengajuan keberatan dengan cara mendatangi Bapneda, dan kami pun langsung melakukan pengukuran bangunan," ucapnya.

Evan menyebut, untuk target pendapatan pajak dari sektor PBB tahun 2023 sebesar Rp 25 milyar, melebihi dari target tahun sebelumnya.

"Sementara realisasi hingga semester 3 sekarang baru mencapai Rp 8,6 milyar,"
terangnya.(hiek)

Dugaan Sementara Kebakaran Di Kampung Turis Pangandaran, Akibat Korsleting Listrik

PANGANDARANNEWS.COM -  Awal mula sekitar jam 08.30 WIB, ketika saksi RK (41) dan ZA (33) berada di dalam kamar bagian atas Cafe dan Resto Siti Mungil, mereka berdua mencium bau material seperti terbakar, kemudian saksi EK dan ZA pun turun untuk mengecek, namun tidak menemukan ataupun melihat apa apa.

Selanjutnya RK kembali naik masuk ke kamar, sementara saksi ZA tetap dibagian bawah Setelah saksi RK masuk ke kamarnya, dari kamar tersebut terdengar suara percikan api yang membakar suatu benda. 

Kemudian Rk keluar untuk mengecek ke kamar saksi AR (27) yang kebetulan letaknya bersebelahan, dari situ RK melihat api sudah membakar lemari pelastik, dinding dan selanjutnya merembet ke atap.

Melihat hal tersebut saksi RK pun berteriak bahwa ada api di kamar saksi AR, pada saat itu saksi AR kebetulan sedang berada di kamar mandi sedang BAB, sedangkan saksi ZA sedang duduk di sofa di bagian bawah bangunan.

Saat dan AR mendengar teriakan RK yang mengatakan bahwa di kamar saksi AR terlihat ada api, kemudian saksi AR pun keluar dari kamar mandi langsung mengecek bersama sama saksi ZA. 

Benar saja  ZA dan AR melihat api sudah membesar terdapat di lemari bagian atas dan merembet ke atap, kemudian saksi ZA dan AR mencoba untuk memadamkan dengan air sedaanya namun tidak berhasil selanjutnya ZA dan AR pun turun kebawah untuk  menyelamatkan sejumlah tabung gas yang ada dibagian bawah.

Dari keterangan yang dikeluarkan Polres (31/08) Pangandaran, ketiga pemilik kafe mengalami kerugian matero hingga milyaran rupiah.

Siti pemilik Cafe&Resto Siti Mungil mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 1 milyar, 

Asep pemilik Cafe & Resto Hello Bech mengalami kerugian sebesar Rp 2 milyar sedangkan Sarlan emilik Cafe & Resto Morgan mengaku mengalami kerugian sebesar Rp 1,5 milyar.

Sementara untuk korban jiwa dinyatakan tidak ada.  

Masih dalam rilis yang disampaikan Polres Pangandaran, awal mula api berasal dari cafe dan resto Siti Mungil, bagian kamar salah seorang karyawannya,  kemudian merambat ke Cafe dan Resto Hello Beach serta Cafe dan Resto Morgan.

Menurut keterangan dari saksi AR,  terdapat kabel listrik yang disambung untuk terminal yang difungsikan sebagai tempat cash Hand phone.

Karena material cafe dan Resto terbuat dari bahn yang mudah terbakar serta tiupan angin yang kencang sehingga kobaran api pun cepat membesar.

"Jadi dugaan sementara kebakaran terjadi di Kampung Turis ini disebabkan konsleting listrik," ucap salah seorang anggota Polres Pangandaran.(hiek)