Tahun 2025 Jadi Rp 2.221.724, UMK Kabupaten Pangndaran Naik 6,5%

PANGANDARANNEWS.COM - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pangandaran di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen, pada tahun tahun sebelumnya Rp 2.086.126 menjadi Rp.2.221.724 di tahun 2025.

Seperti disampaikan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Wawan Irawan, besaran UMK ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025.

Pada awalnya kata Wawan Pemkab Pangandaran mengsulkan kenaikan UMK ini hingga 10 persen, namun berdasarkan kesepakatan dengan tripartid (buruh, pengusaha dan pemerintah) mereaisasikan sebesar 6,5 persen.

"Kenaikan UMK 6,5 persen juga sudah dianggap cukup oleh organisasi buruh seperti Apindo dan SPSI, dan mereka pun tidak protes, dengan keputusan ini," ungkap Wawan.(20/01/25)

Wawan mengatakan sejauh ini belum ada informasi ada perusahaan di Kabupaten Pangandaran yang mengajukan penangguhan atas perubahan UMK di Pangandaran, namun pihaknya mengakui saat ini masih ada perusahaan di Pangandaran yang membayar upah pegawainya masih dibawah UMK.

Namun saat ditanya berapa jumlah perusahaan yang masih menerapkan upah di bawah UMK, iamengaku belum mendata secara detail.

Ia menambahkan, saat ini kebanyakan perusahaan di Pangandaran adalah hotel dan restoran yang  mendapat keuntungan dari kunjungan wisata dan terjadi hanya pada waktu tertentu.

"Pendapatan perusahaan hotel dan restoran ini fluktuatif, terkadang naik dan menurun karena terantung kunjungan wisatawan yang datang ke Pangandaran," terangnya.

Kondisi pendapatan seperti itu, menurutnya, tentu secara lanhsunh akan berdampak pada pembayaran upah karyawan sehingga perusahaan menyesuaikan upah kepada karyawan.

"Pemkab Pangandaran melalui Dinas Ketenagakerjaan tidak bisa melakukan penindakan terhadap perusahaan, pasalnya pengawasan dan penanganan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi," imbuhnya.(hiek)

PAD Retribusi Parkir Hanya Capai 42,33%, Ini Penjelasan Kepala Dinas Perhubungan Pangandaran

Irwansyah

PANGANDARANNEWS.COM Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang melarang penarikan retribusi disatukan antara SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) satu dengan SKPD lainnya, membuat beberapa target PAD khusunya dari sektor retribusi (non pajak) di Kabupaten Pangandaran menurun sangat signifikan.

Sebut saja retribusi kebersihan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK), dari target 2024 sebesar Rp3,794 Milyar hanya tercapai Rp1.681 Milyar atau 44,32%.

Hal serupa terjadi pada perolehan PAD dari sektor retribusi parkir di Dinas Perhungan, dari target tahun 2024 lalu sebesar Rp2,794 Milyar hanya tercapai Rp977,176 juta atau 42,33% saja.

Saat diminta tanggapannya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, Irwansyah menjelaskan, paling tidak ada 2 faktor penyebab tidak tercapainya realisasi retribusi parkir, antara laifaktor internal dan eksternal.

Menurut Irwansah, faktor internal diantaranya, karena ada Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang mulai berlaku dan terimplementasi mula tangyal O1 Januan 2024.

Menurut Perda tersebut, imbuhnya, retribusi parkir yang biasa disatukan retribusi wisata dan kebersihan di toll gate kini tidak bisa dilaksanakan lagi.

"Artinya, retribusi parkir pun jelas jadi berkurang," terangnya kepada PNews di ruang kerjanya.(17/01/25)

Ia menambahkan, faktor lainnya yang menyebabkan tidak optimalnya penarikan retnbusi parkir di objek wisata yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan karena keterbatasn Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga direncanakan penarikan retribusi parkir di objek wisata dilaksanakan oleh pihak ketiya (vendor).

"Kami hanya mempunyai Keterbatasan 60 orang Non ASN, 27 petugas lalu lintas, 33 petugas administrasi kantor dan 14 orang ASN dengan potensi obyek parkir di 8 obyek wiata," terangnya.

Sementara untuk masa transisi pengelolaan parkir dengan mekanisme pengelolaan parkir dengan pihak ketiga ini, kata dia, memerlukan waktu sekitar 4-5 bulan.

"Mulai dari pemasangan sistem barier gate dengan sistem penarikan retribusi yang belum terimplementasi," imbuhnya.

Sementara faktor eksternal lainnya yang menyebabkann menurunnya PAD parkir ini, antara lain, isu megathrust dan potensi tsunami di Wilayah selatan pantai Jawa Barat, Isu Puting beliung dan kondisi perekonomian yang menurun akibat terjadinya deflasi dan Inflasi Tahun 2024.

Ada pun langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Dinas Peehubungan Pangandaran, Irwansyah mengaku pihaknya telah elakukan sosialisasi secara masif di dalam obyek wisata, melakukan inventarisasi potensi masalah sebagai kendala lost (kehilangan/ kebocoran PAD), melakukan himbauan secara tertulis pihak vendor untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas layanan parkir dan diberlakukannya penarikan retribusi parkir dengan menggunakan sistem non tunai di pintu masuk objek wisata.

"Semoga ke depannya parkir di Pangandaran lebih tertata lagi sehingga PAD pun semakin meningkat," ucapnya.(hiek)

Tahun Ini Perumda BPR BKPD Pangandaran Akan Berubah menjadi PT

PANGANDARANNEWS.COM - Tahun ini Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKPD milik Pemda Kabupaten Pangandaran akan menjadi Perseroan Terbatas (PT), hal ini berdasarkan Undang-undang nomer 4 tahun 2023.

Demikian disampaikan Direktur Utama (dirut) BPR BKPD Pangandaran, Yana Maulana, saat wawancara dengan PNews di ruang kerjanya.(15/01/25)

Disoal kenapa baru sekarang padahal UU tersebut lahir tahun 2023, Yana menjelaskan, karena untuk merubah payung hukum perusahaan ini harus ada Peraturan Daerah (perda) dulu yang akan mengaturnya.

Dan di undang-undang tersebut, inbuh Yana, perubahan bentuk perusahaan ini bisa dilakukan pada rentang waktu 3 tahun sejak diundangkannya undang-undang nomer 4 ini.

Dan nantinya, kata Yana, termasuk merubah nomen klatur yang tadinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bpr menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

"Saat ini perdanya sudah masuk program pembentukan perda di DPRD," ucap Yana.

Yana menjelaskan, setelah menjadi PT nantinya pihak ketiga bisa ikut investasi atau menanam saham dengan ketentuan yang ditetapkan pemegang saham pengendali, Pemda Kabupaten Pangandaran.

Sebagai terobosan dalam bisnis perbankan ini, Yana menyebut saat BPR BKPD Pangandaran sudah mengeluarkan produk perbankan, diantaranya mobile banking dan e-money Pangandaran Pay.

"Silahkan tinggal download di flay store nanti akan muncul," jelasnya.

Yana mengatakan, dengan meningkatnya struktur permodalan tentu hal ini bisa pengembangan produk perbankan serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Disoal kondisi kesehatan BPR BKPD Pangandaran, menurutnya, saat ini tingkat kesehatan BKPD sehat. Dan hal ini seiring dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) antara lain tabungan dan deposito naik 18 % dari tahun 2023 hingga 2024, artinyan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah tetap meningkat.

Ia menambahkan, dan BPR BKPD pun bisa menyumbang Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari laba tahun 2024 setelah terlebih dulu dilakukan akuntan publik. 

"Atas nama direksi, saya tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Pemda sebagai pemilik dan DPRD Kabupaten Pangandaran yang selama ini telah merespon dengan baik kami," pungkasnya. (hiek)

Digelar Tanggal 14-15 Januari, Pemdes Cimanuk Peringati Hari Desa Nasional

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Pada momen Hari Jadi Desa Nasional yang pertama diperingati, Pemerintah Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan Selamat Hari Jad Desa yang digelar oada hari tangal 14-15 Januari 2025 lalu.

Pada peringatan Hari Desa Nasional yang tahun ini mengambil tema, Hari Desa Nasional Membangun Ekonomi Masyarakat Desa membangun ketahanan pangan  agar masyarakat desa lebih sejahtera.

Kepala Desa Cimanuk, Anhar menyebut, momen bersejarah ini diharapkan menjadi pemicu dalam memperkuat peran desa pada pembangunan nasional. 

Pada Hari Desa Nasional 2025 ini, kata Riki, pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap segala aspek agar ajang ini berjalan lancar.

"Semoga ini memotivasi bagaimana kita menumbuhkembangkan spirit bahwa pembangunan nasional itu awalnya dari pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa," kata Anhar.(15/01/25)

Pada Hari Desa Nasional 2025, Anhar berharap tak hanya menjadi seremoni tahunan tetapi juga dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa-desa.

Ia menambahkan, tema besar yang diangkat pada acara yang merupakan sinergi lintas kementerian ini, ketahanan pangan tentu ini relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara Camat Cikalong, Acep mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan Hari Desa Nasional menjadi ajang menunjukkan berbagai inovasi yang telah berhasil memajukan Desa cimanuk

"Dengan begitu saya berharap desa-desa yang tampil dapat menjadi inspirasi untuk desa lainnya khususnya wilayah Kecamatan Cikalong," ungkapnya.

Seperti diketahui, Hari Desa Nasional diperingati berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2024. Keppres tersebut menetapkan tanggal 15 Januari.(anwarwaluyo)

 

Ini Menjadi Yang Pertama, SD 1 Babakan Pangandaran Punya Lab Komputer

PANGANDARANNEWS.COM - Bupati Kabupaten Pangandaran H Jeje Wiradinata memastikan, SDN 1 Babakan menjadi satu-satunya sekolah dasar yang memiliki labolatorium komputer.

Kata bupati, SDN 1 Babakan merupakan sekolah yang disiapkan untuk percontohan sehingga tentu dilengkapi berbagai fasilitas walau dipastikan labolatorium ini lebih banyak digunakan untuk kelas V dan  VI.

"Tapi kita ingin dari kelas I bisa sudah berjalan, sehingga digitalisasi di Pangandaran bisa berjalan dengan baik," ucapnya, pada sejumlah awak media usai peresmian SDN 1 Babakan yang berlokasi di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran. (15/01/2025)

Digitalisasi sejak sekolah dasar ini, menurutnya, sangat penting sehingga nantinya generasi muda di Pangandaran ke depannya tidak gagap teknologi (gaptek).

"Biasanya labolatorium komputer ini hanya di SMP dan SMA, tapi sekarag di SD Babakan sudah memilikinya," ungkapnya.

Masih di tempat yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, Darso mengatakan, SD Babakan 1 ini memang awalnya sudah disiapkan jadi sekolah ungguan sejak dua tahun lalu.

"Namun ternyata di kementrian memang ada program untuk sekolah unggulan ini," katanya.

Kata Darso, kedepanya guru-guru di sekolah ini akan jauh lebih berkompetensi.

"Pendidikan di SDN 1 Babakan ini pun jadi sekolah dasar yang berbasis teknologi," jelasnya.(hiek)

Retribusi Sampah Tahun 2024 Hanya Capai 42,33%, Ini Kata Kadis LHK Pangandaran

poto ilustrasi

PANGANDARANNEWS.COM-Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah tahun 2024 lalu mengalami penurunan drastis, dari target Rp3.794.086.000 hanya tercapai Rp1.681.412 (42,33%).

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran, Dedi Surachman menjelaskan, penyebab tidak tercapainya target tahun 2024 tersebut ini dampak dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang melarang penarikan retribusi disatukan antara SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada perda tersebut, kata Dedi, penarikan retribusi sampah tidak boleh disatukan dengan penarikan retribusi pariwisata yang biasa dipungut di toll gate wisata.

Padahal, imbuhnya, retribusi sampah yang biasa disatukan dengan retribusi pariwisata ini pendapatannya bisa mencapai Rp2 milyar.

"Jadi jelas penghasilan retribusi sampah ini berkurang Rp 2 milyar," terang Dedi. (15/01/25)

Dan hal ini pun, menurutnya, sudah disampaikan dalam rapat kordinasi (rakor) bersama bupati, Bapenda dan DPRD.

"Pa bupati dan peserta rakor lainnya pun sudah memahami, kenapa target retribusi sampah di DLHK ini tidak tercapai," imbuhnya.(hiek)

Kades Wonoharjo Pertanyakan Rencana Pemkab Pangandaran Beli Mobdin Baru Bupati, Bagaimana Bankeusus?

kantor Setda Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM  - Untuk saat pengadaan Mobil Dinas (Mobdin) baru untuk bupati dan wakil bupati terpilih dirasa belum urgen, karena mobil yang ada sekarang pun masih laik jalan dan bisa digunakan.

Demikian disampaikan Kepala Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran, Dede Suprapto, saat diminta komentarnya terkait rencana Pemkab Pangandaran yang akan membeli mobil dinas baru untuk bupati dan wakil.bupati.

Menurut Dede, saat ini masih banyak yang harus diprioritaskan, terutama Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) yang belum dibayarkan lagi kepada desa-desa dari tahun 2024.

"Kan saat ini banyak yang harus dibayar, ke desa, tenaga honorer dan lainnya, yang sebaiknya jangan dulu beli mobil baru dulu," katanya.(15/01/25)

Kata Dede, Pemkab Pangandaran mungkin lebib mementingkan untuk membeli mobdin baru ketimbang membayar dulu Bankeusus dan lain-lain, padahal itu sepertinya lebih penting.

"Tapi kalau saya baca berita di media, Ibu Citra (bupati baru,red) juga gak terlalu pengen mobil baru," terangnya.

Dede menyebut, pengadaan mobdin baru saat ini tidaklah urgen, pasalnya mobdin bupati dan wakil bupati saat ini masih layak untuk digunakan dan tidak harus ganti bupati ganti mobil.

Ia menambahkan, Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) yang dulunya bernama TPAPD justru yang harus diutamakan karena untuk tahun 2024 saja baru dibayar dua kali.

"Jadi Bankeusus ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang besifat sunat," ucapnya.

Dede juga mengakui bahwa dalam perbup terkait Bankeusus ini ada klausul yang menyebutkan pembayaran Bankeusus ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan ini mungkin saat itu perbup baru ini dibuat sebagai antisipasi jika Portofolio pinjaman daerah jangka panjang tidak cair.(hiek)

AKBP Danny Yulianto serahkan Kepemimpinan Polres Banjar kepada AKBP Tyas Puji Rahadi.

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS  --Proses pergantian kepemimpinan di Polres Banjar resmi dilaksanakan pada (15/1) dengan serah terima jabatan dari Kapolres Banjar yang lama, AKBP . Danny Yulianto kepada  AKBP Tyas Puji Rahadi. Acara yang digelar di halaman Mapolres Banjar ini dihadiri oleh sejumlah pejabat di lingmungan Polres, Empat Kapolsek dan seluruh anggota Polres Banjar.

Dalam sambutannya, AKBP. Danny Yulianti berharap agar AKBP Tyas Puji Rahadi dapat melanjutkan program-program kepolisian yang telah ada dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga berpesan untuk terus menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pihak, baik itu masyarakat maupun instansi terkait, demi menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif.

Sementara itu, AKBP Tyas Puji Rahadi mengungkapkan rasa terima kasih atas amanah yang diberikan dan siap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. "Saya akan terus berupaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Kota Banjar serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," ujar Tyas.

Serah terima jabatan ini menjadi simbol perubahan dalam kepemimpinan Polres Banjar, yang diharapkan dapat membawa dampak positif dalam pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Dengan semangat baru, diharapkan kepemimpinan AKBP Tyas dapat memperkuat sinergi antara Polri dan masyarakat Banjar.

Seperti di ketahui sebelumnya AKBP Danny Yulianto menjabat Kapolres Banjar,Polda Jabar berpindah ke Kapolres Metro Jakarta Pusat menduduki jabatan Waka Polres, sementara AKBP Tyas Puji Rahadi adalah Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan.Metro Jaya  berpindah jadi Polres Banjar. (Tito)

Dengan Bantuan Pemerintah Pusat, SDN 1 Babakan Pangandaran Segera Jadi Sekolah Percontohan

PANGANDARANNEWS.COM - SDN 1 Babakan yang berlokasi di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran bakal menjadi sekolah percontohan modern serta menjadi sarana wisata edukasi, usai mendapat penataan serta pembangunan dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar dari pemerintah pusat. 

Seperti disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin, hal ini masih bisa dikembangkan dengan membangun sarana pendukung lainnya.

Kata Asep, lahannya masih ada, dan ini bisa digunakan untuk sarana-sarana pendukung baik untuk seni budaya atau pun  olahraga.

"Sehingga SD Babakan 1 bisa dijadikan sekolah percontohan dan destinasi wisata," kata Asep.(13/01/25)

Menurut Asep bukan hanya infrastruktur, perangkat di SD Babakan 1 ini seperti guru dan kepala sekolah juga sudah disiapkan sehingga sekolah ini bisa dijadikan SD percontohan dan bukan hanya destinasi, tapi juga menghasilkan generasi yang cemerlang dan berkualitas.

"Dan kami di DPRD akan berdikusi dengan Pemkab Pangandaran dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk membahas lebih lanjut soal sekolah percontohan ini," ucapnya.

Masih di tempat yang sama Kepala SDN 1 Babakan Dedi Setiadi menjelaskan, dengan adanya pembangunan sekolah percontohan ini nantinya wisatawan yang datang ke Pangandaran tidak hanya ke pantai atau wisata alam lainnya namun bisa berwisata pendidikan di SDN 1 Babakan. 

Dedi menyebut, tidak hanya oleh pemerintah pusat tapi SD 1 Babakan ini dari sisi kegiatan nantinya akan dipantau langsung oleh UPI Bandung, seperti masalah kekurangan tenaga pendidikan, hingga masalah alat pembelajaran siswanya. 

"Soal ini bisa komunikasi langsung ke UPI Bandung yang sudah melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan,” ucapnya.

Meskipun saat ini sekolahnya yang bakal menjadi percontohan, namun Dedi juga berharap ke depan akan muncul sekolah percontohan lain dengan kualifikasi yang cukup baik.

Saat ini, terang Dedi, di SS 1 Babakan ini muridnya terbanyak dengan jumlah kelas ada 18 dan satu kelasnya rata-rata ada 25 siswa, kelas 1 ada 27 siswa. 

"Total siswa kami ada sekitar 470 dan tenaga pengajarnya ada 25 guru, semua ASN dan tinggal 4 guru yang masih honor,” jelasnya.(hiek)

Siap Tingkatkan Pelayanan Masyarakat, Kapolda Jabar Resmikan Gedung Baru Polres Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM – Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, S.I.K., M.H., M.M., secara resmi meresmikan Markas Komando (Mako) Polres Pangandaran yang terletak di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran, dan peresmian ini menandai tonggak penting dalam meningkatkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran.(10/01/25)

Pembangunan Mako Polres Pangandaran berdiri di atas tanah hibah dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran seluas 5 hektar (50.000 m²), dengan dukungan tambahan berupa 18.812 m³ urugan tanah dan 3.474 m² granit.

Proyek pembangunan ini memanfaatkan anggaran APBN sebesar Rp 25 miliar dan telah selesai dalam waktu singkat, dimulai sejak tanggal 29 Mei 2024 hingga selesai pada 8 Desember 2024.  

Dalam sambutannya, Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata menyampaikan apresiasinya kepada Kapolda Jabar dan seluruh pihak yang mendukung pembangunan tersebut.

Menurut bupati,  peresmian Mako Polres Pangandaran ini diharapkan bisa memberikan semangat baru bagi jajaran kepolisian dalam melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat Pangandaran.

"Saya berharap sinergitas Forkopimda yang selama ini sudah terjalin baik bisa semakin baik lagi," kata bupati.

Masih di tempat yang sama, Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus, dalam sambutannya menekankan, gedung baru ini bukan hanya sebagai fasilitas fisik tetapi simbol komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. 

Kapolda juga berharap, infrastruktur baru ini bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

"Tantangan di Pangandaran sebagai daerah wisata unggulan tentu memerlukan kerja sama aktif antara kepolisian dan masyarakat,” ujar Kapolda.  

Selain itu, imbuhnya, peran Polres Pangandaran semakin optimal dalam menghadapi tantangan wilayah karena Pangandaran menjadi tujuan wisata utama di Jawa Barat yang kini semakin diperhitungkan secara nasional.  

Kapolda.menjelaskan, gedung baru Mako Polres Pangandaran memiliki luas 3.300 m² dengan fasilitas modern termasuk pelayanan publik seperti pembuatan SKCK, pelaporan kehilangan, dan konsultasi hukum. Fasilitas lainnya meliputi ruang tahanan dengan standar keamanan tinggi, ruang kerja personel, ruang konferensi, serta pos penjagaan. 

Barak Dalmas juga tersedia untuk mendukung tugas operasional personel, didukung area parkir luas yang memadai untuk masyarakat dan personel kepolisian.  

Dengan kehadiran Mako baru ini, Kapolda juga berharap.masyarakat Pangandaran dapat merasakan kemudahan akses pelayanan kepolisian yang lebih modern, cepat dan transparan. 

"Hal ini tentu sejalan dengan visi Polri untuk selalu mendekatkan diri kepada masyarakat melalui pelayanan terbaik," ujar Kapolda.

Sementara Kapolres Pangandaran, AKBP Mujianto, S.I.K., M.H., menyampaikan, pihaknya mengajak masyarakat untuk terus menjalin komunikasi aktif dengan Polri. 

"Bangunan ini milik bersama, digunakan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman,” ungkapnya. ***