Jelang Pilkada, Ketua DPRD Pangandaran Himbau Masyarakat Jangan Golput

Asep Noordin

PANGANDARANNEWS.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin mengajak masyarakat Pangandaran untuk tetap bisa menjaga kondisifitas menjelang Pilkada yang akan digelar pada tanggal 27 November mendatang.

Berbeda pilihan, menurutnya merupakan hal  biasa dalam berdemokrasi, namun ia menghimbau agar perbedaan pilihan ini tidak menjadi jangan jadi ajang permusuhan.

“Sebagai pimpinan DPRD saya mengajak kepada measyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya pada hari Rabu tanggal 27 nopember mendatang, karena nasib Pangandaran ada di tangan masyarakat,” ungkapnya.(25/11/24)

Asep mengatakan, baik tidaknya Kabupaten Pangandaran kedepan juga tergantung pada masyarakatnya, dan diharapkan pada tanggal 27 Nopember nanti mampu menciptakanb pimpinan  Pangandaran sesuia apa yang diharapakan masyarakat,

Ia mengaku tidak berharap masyarakat Kabupaten Pangandaran melakukan aksi tidak memlih atau tidak menyalurkan hak pilihnya (golput), karena suara masyarakat salah satu instrumen berdemokrasi.

"Semoga tahapan dari kampanye sampai nanti pencoblosan berjalan dengan baik," ujarnya.

Hal senada disampaikan  Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata, ia mengajak masyarakat Kabupaten Pangandaran untuk menyalurkan hak suaranya sebagai penentu Pangandaran kedepan.

“Saya sendiri akan mencoblos di kampung halama saya di Desa Kecamatan Pangandaran, tepatnya di TPS 002,” jelasnya.(hiek)

 

 

 

Pemkab dan DPRD Tandatangani Kesepakatan Propemperda Kabupaten Pangandaran Tahun 2025

PANGANDARANNEWS.COM - Pjs. Bupati Pangandaran Drs. Benny Bachtiar, M.Si menghadiri Rapat Paripurna Penetapan Kesepakatan Propemperda Kabupaten Pangandaran Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran. (22/11/2024)

Propemperda merupakan pedoman dan pengendali penyusunan peraturan daerah, sehingga dipandang penting untuk menjaga agar produk peraturan perundang-undangan di daerah tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

Rapat Paripurna ini dilaksanakan atas adanya kesepakatan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan DPRD Kabupaten Pangandaran terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2024 yang terdiri dari 3 (tiga) buah Raperda usulan pemerintah daerah dan 4 (empat) buah Raperda inisiatif DPRD.

Pjs. Bupati Pangandaran Drs. Benny Bachtiar, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa dasar pemikiran dan pertimbangan diusulkannya 3 (tiga) buah Raperda inisiatif pemerintah daerah yaitu sebagai berikut.

1. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yang mana 

Perda ini menjadi prioritas pemerintah daerah untuk masuk ke dalam program pembentukan Perda tahun 2025 karena diamanatkan langsung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menjadi dokumen perencanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.

2. Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Raperda ini berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri Nomor 7 Tahun 2023 yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA yang nantinya akan digabungkan dengan BAPPEDA sehingga terdapat nomenklatur daerah baru yaitu BAPPERIDA.

3. Raperda tentang Pembangunan Indsutri Kabupaten Tahun 2025-2045

Raperda ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, serta pihakpihak terkait lainnya dalam kegiatan perindustrian di Kabupaten Pangandaran. 

Melalui perda ini, kita harapkan akan tercipta ekosistem industri yang sehat dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang positif bagi Kabupaten Pangandaran.

Adapun 4 (empat) buah Raperda inisiatif DPRD dalam Propemperda Tahun 2025 terdiri dari :

1. Raperda tentang Pemerintahan Desa;

2. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

3. Raperda tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan

4. Raperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Bank Karya Produksi Desa Pangandaran.

"Pada prinsipnya kami mendukung dan mengapresiasi inisiatif tersebut untuk dapat dijadikan sebagai payung hukum dan pedoman guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, menjadi solusi atas persoalan daerah, serta memberikan kebermanfaatan yang nyata bagi masyarakat di Kabupaten Pangandaran "katanya".

Kesepakatan ini ditandai dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan DPRD Kabupaten Pangandaran.

Hadir pada rapat paripurna tersebut Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Unsur Forkopimda Kabupaten Pangandaran, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Daerah, Kepala Instansi Vertikal, Kepala BUMN/BUMD, serta Pejabat Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.***

Gelar Reses Perdananya anggota DPRD Pangandaran Hendra Lesmana Jaring Aspirasi Warga kalipucang

PANGANDARANNEWS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hendra Lesmana beberapa waktu lalu melaksanakan reses masa persidangan I tahun 2024 bertempat di sejumlah tempat di Kecamatan Kalipucang, seperti BCB English Course Desa Kalipucang, Yayasan Al-Qomariah, dan Yayasan Pendidikan Islam Al-Hizam di Desa Tunggilis. (14/11/2024)

Di sela-sela pertemuan dengna masyarakat kepada PNews  Hendra mengatakan, reses ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dan mempererat hubungan antara DPRD dengan masyarakat di Daerah Pemilihan III (Kecamatan Kalipucang dan Pangandaran).

“Reses ini akan memperkuat kemitraan DPRD dengan masyarakat dalam mendukung pembangunan serta peningkatan tata kelola pemerinatahan daerah,” ucapnya

Selain itu kata Hendra, kegiatan ini juga diharapkan mampu menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat untuk memberikan pertanggungjawaban moral dan politis sebagai wakil rakyat sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024,salah satunya dengan meninjau langsung beberapa lokasi di Dapil Pangandaran III.

Ia juga berharap agar usulan dan masukan dari hasil reses ini dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah yang diusulkan melalui DPRD.

“Semoga apa yang disampaikan masyarakat dapat terakomodasi dalam program atau kegiatan pada satuan kerja terkait dalam APBD Tahun Anggaran 2025 mendatang,”  imbuhnya. (hiek)

Cegah Radikalisme dan Separatisme, Kodim 0625/Pangandaran Ajak Masyarakat Jaga Stabilitas Dan Keutuhan NKRI

PANGANDARANNEWS.COM  Kodim 0625/Pangandaran hari ini menggelar kegiatan Pembinaan Komunikasi Sosial (Komsos) Cegah Tangkal Radikalisme dan Separatisme, bertempat di Makodim 0625/Pangandaran, Jalan Raya Parigi - Cigugur, Cintakarya, Kecamatan Parigi.(04/12/24)

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Dandim 0625/Pangandaran, Letkol Inf Indra Mardianto Subroto, M.IP serta dihadiri Pasi ter, Danramil 2503, serta perwakilan dari berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) se-Kabupaten Pangandaran ini merupakan bagian dari Program Kerja Kodim dengan mengusung tema, “Membendung Radikalisme dan Separatisme Melalui Karakter Generasi Muda Bangsa”.

Dalam sambutannya Dandim Indra Mardianto menegaskan kegiatan ini sebagai upaya memberikan pemahaman mendalam mengenai makna Pancasila kepada seluruh elemen masyarakat, serta untuk menyoroti pesatnya perkembangan teknologi digital yang dapat memicu tumbuhnya paham-paham radikal dan separatis.

Menurutnya, radikalisme yang berkembang di tengah masyarakat merupakan ancaman nyata bagi bangsa dan negara sehingga upaya pencegahan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

”Dan Komsos ini merupakan bagian dari Program TNI AD yang bertujuan untuk membendung paham radikalisme dan separatisme di Indonesia" ungkap.Dandim.

Dandim menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara Kodim 0625/Pangandaran dengan Ormas dan LSM di wilayah Kabupaten Pangandaran serta mengajak semua pihak untuk terus bersinergi dalam menjaga stabilitas dan keutuhan NKRI melalui semangat kebersamaan dan pemahaman nilai-nilai kebangsaan.

Ia menyebut, pesatnya perkembangan teknologi digital dapat memicu tumbuhnya paham-paham radikal dan separatis di tengah masyarakat, dan ini merupakan ancaman nyata bagi bangsa dan negara sehingga upaya pencegahan pun menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

"Kami berharap Komsos ini akan mampu meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya radikalisme dan separatisme, sekaligus memperkuat persatuan khususnya di wilayah Pangandaran," ucap Dandim.***

 

Hasil Pleno Rekapitulasi Suara Pilkada 2024 KPU Pangandaran Pasangan Citra-Ino Unggul 51,7%

PANGANDARANNEWS.COM.- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran menggelar pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2024, bertempat ball room Hotel Pantai Indah Pangandaran.(02/12/24)

Dalam.wawancaranya dengan para awak media, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin menyampaikan, rapat pleno rekapitulasi hasil telah selesai dilaksanakan berjalan lancar, aman dan tanpa kendala dari mulai pembukaan sampai dengan penutupan.

"Kami bersyukur semua proses rekapitulasi perhitungan suara sesuai ketentuan PKPU dan Pedoman Teknis, berjalan dengan aman dan lancar" ungkapnya. 

Mekanisme pelaksanaan rapat pleno ini, kata Muhtadin,  dimulai dengan melakukan rekapitulasi dari masing-masing kecamatan yang dibacakan dalam pleno terbuka lalu dianalisis serta meminta tanggapan dari para peserta rapat pleno yang dipimpin langsung ketua KPU.

Muhtadin mengatakan, dari hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tersebut diperoleh rincian untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran 

Pasangan Calon Hj.Citra, antara lain pasangan calon.(paslon) nomer urut satu Pitriyami H.Ino Darsono mendapatkan 132.007 suara (51,7%) dan paslon nomer urut dua  H. Ujang Endin Indrawan - H. Dadang Solihat mendapatkan 123.231 suara (48,3%), dengan jumlah suara sah 255.238 suara. 

Sementara hasil pleno penghitungan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, imbuhnya,  masing-masing Pasangan Calon Acep Adang Ruhiat dan Gitalis Dwi Natarina 26.953 suara (10,7%), Jeje Wiradinata dan Ronald Surapradja 58.513 suara (23,3%), Akhmad Syakhu dan Ilham Akbar Habibi 24.541 suara (9,8%), Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan 141.450 suara (56,3%), dengan jumlah suara sah pemilihan gubernur dan wakil gubernur 251.457 suara. 

Ia menambahkan, untuk capaian partisipasi pengguna hak pilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 262.171 pemilih (78,4%) dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 262.080 pemilih (78,4%).

"Alhamdulillah tingkat partisipasi pemilih ini sesuai dengan target KPU Pangandaran yang menargetkan minimal 77,05%," terang Muhtadin. 

Dengan hasil ini Muhtadin menyebut,  KPU Kabupaten Pangandaran menegaskan proses rekapitulasi telah dilakukan dengan transparansi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Dan untuk hasil rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, kata Muhtadin, pihaknya akan segera diteruskan ke tingkat provinsi untuk di rekap di KPU Provinsi Jawa Barat.

"Dan ini merupakan bagian dari tahapan lanjutan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2024" ucapnya. 

Muhtadin juga tidak lupa menyampaikan terimaksih kepada semua pihak, seperti Pemerintah Daerah, TNI-POLRI, seluruh Stakholter terkait dan seluruh jajaran Badan Adhok PPK PPS dan KPPS atas seluruh proses tahapan pilkada 2024 yang berlangsung aman tertib dan lancar.

Menurutnya, proses yang telah berlangsung ini tentu menjadi salah satu bukti kesuksesan dalam penyelenggaraan pilkada yang aman, tertib, dan transparan di Kabupaten Pangandaran.

"Untuk ini semua kami ucapkan terimaksih kepada semua pihak." pungkasnya.***

Dukung Swasembada Pangan, FORWAPI Dorong Pemerintah Audit BUMDes dan Program Ketahanan Pangan Desa

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta program ketahanan pangan yang dijalankan di setiap desa, langkah ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan dana desa dan mendukung terwujudnya swasembada pangan di Indonesia yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Ketua FORWAPI Halim Saepudin saat mengomentari terkait program ketahanan pangan yang ada di desa-desa di Kabupaten Tasikmalaya, dalam press rilisnya.

Menurutnya, audit diperlukan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengembangan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan, karena sejatinya BUMDes memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. 

"Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya harus menjadi prioritas,” ujarnya. (02/12/24)

Halim mengatakan, FORWAPI juga mengajak pemerintah melalui institusi terkait seperti DPMD Kabupaten Tasikmalaya dan juga Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan bagi petani lokal untuk memberikan akses yang seluas-luasnya pada teknologi pertanian. Dan dengan langkah ini diharapkan desa-desa dapat menjadi pusat produksi pangan yang mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan pangan.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas BUMDes dan program ketahanan pangan ini tentu diharapkan akan mampu mempercepat target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Namun sayang kata Halim, selama ini FORWAPI menilai BUMDes dan program ketahanan pangan di desa diduga hanya menjadi lahan bisnis bagi oknum kepala desa yang tidak bertanggungjawab.

Padahal, imbuhnya, BUMDes dan program ketahanan pangan desa ini selalu mendapatkan dana segar saat dana desa cair setiap tahunnya.

"Sehingga kami tekankan hal ini harus dievaluasi dan di audit secara menyeluruh," tegasnya.(anwarwaluyo)

Hari Ini KPU Pangandaran Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilkada Pangandaran 2024

PANGANDARANNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran Jawa Barat hari ini melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara, bertempat di ballroo, hotel Pantai Indah Timur Pangandaran.(02/12/24)

Di sela-sela kesibukannya, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin kepada sejumlah wartawan mengatakan, rapat pleno terbuka ini dihadiri para pihak diantaranya Bawaslu, saksi masing-masing pasangan calon dan PPK dari setiap Kecamatan.

Muhtadin menyebut, KPU Pangandaran melakukan rekap per Kecamatan dan kemudian nanti direkap se-Kabupaten dalam model D hasil Kabupaten Kota KWK sebagai formulir untuk isian hasil rekap tingkat Kabupaten.

Dalam proses pleno rekapitulasi ini, ucapnya, tentu tidak ada perlakuan khusus untuk setiap Kecamatan di wilayah kerja KPU Kabupaten Pangandaran, semua menyampaikan soal informasi data pemilih, hak pilih, perolehan hasil dan hal-hal lainnya.

“Jadi, kita lakukan perekapan sampai selesai," ungkapnya.

Ia juga berharap rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Pangandaran ini bisa selesai satu hari.

"Dan untuk target kita sesuai dinamikanya, mudah mudahan rapat pleno rekapitulasi perhitungan bisa tuntas hari ini," imbuh Muhtadin. (hiek)

 

Ketua KPU Pangandaran Pastikan Tidak Ada PSU, Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2024 capai 78,42 %

Muhtadin

PANGANDARANNEWS.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran, Muhtadin mengklaim partisipasi masyarakat di Pilkada serentak 2024 sudah sesuai target.

Menurutnya, dari hasil sementara rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Pangandaran tingkat partisipasi masyarakat dalam Ppemilihan Kepla Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mencapai 78,42 persen.

Muhtadin yang dihubungi lewat pesan WhatsApp mengatakan, partisipasi masyarakat pada gelaran Pilbup atau Pilkada Pangandaran 2020 masih jauh Pilkada 2024.

"Alhamdulilah dala penyelenggaraan Pilkada tahun ini sesuai target," kata Muhtadin beberapa waktu lalu.(29/11/24)

KPU Pangandaran, kata Muhtadin, dalam pilkada serentak tahun ini menargetkan partisipasi masyarakat ada di angka 77,5, tetapi hasilnya ternyata bisa mencapai 78,42 artinya melebihi target.

Ia juga bersyukur proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur di Lingkup KPU Pangandaran hingga berjalan lancar dan kondusif, tinggal nanti pada tahap penghitungan rekapitulasi suara.

Muhtadin juga memastikan, tidak ada yang berpotensi hingga melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

"Saat ini sedang berjalan rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kecamatan," terangnya.(hiek) 

Terus lakukan Edukasi Pada Masyarakat, UPTD Puskesmas Cikoneng Peringati Hari AIDS Sedunia

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - UPTD Puskesmas Cikoneng Kabupaten Ciamis peringati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada Minggu 1 Desember 2024, peringatan ini bertujuan untuk mengedukasi kesadaran serta kewaspadaan masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS.

Pada peringatan Hari AIDS Sedunia yang pertama dengan tema Satukan langkah Cegah HIV Semua Setara Akhiri AIDS, kepada PNews Kepala UPTD Puskesmas Cikoneng, Tuti widiayastuti menyampaikan, peringatan ini untuk menumbuhkan kesadaran yang lebih besar tentang dampak AIDS terhadap keluarga dan bukan hanya kelompok-kelompok yang selama distigmatisasi.

Tuti mengatakan, dalam peringatan Hari AIDS tahun ini pihaknya melaksanakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak tanggal 1 Desember 2024, diantaranya dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, dan seluruh staf pegawai puskesmas dan anak remaja.

"Kami pun menyarankan agar setia pada satu pasangan dan tidak gonta-ganti pasangan serta mencegah terjadinya penularan   AIDS," terang Tuti.(02/12/24)

Tuti juga mengajak pada masyrakat untuk bisa mencegah terjadinya penularan AIDS, diantaranya dengan cara stop gonta-ganti pasangan dan harus setiap pada pasangannya dan gunakan alat kontrasepsi.

Ia mengaku saat ini terus melakukan edukasi kepada masyarakat, anak remaja dan siswa tentang bahaya AIDS, karena hal ini merupakan tanggung jawab bersama.

"Mari sama-sama cegah penularan AIDS," ucap Tuti.(anwarwaluyo)

FORWAPI Soroti Program Ketahanan Pangan Desa yang Tak Dirasakan Manfaatnya oleh Warga

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) menyoroti program ketahanan pangan yang diterapkan di sejumlah desa, namun belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Seperti disampaikanKetua FORWAPI Halim Saepudin dalam pernyataannya, program yang digagas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian pangan di desa justru menuai kritik dari warga yang merasa tidak mendapatkan dampak positif dari program tersebut dan program ini belum berjalan efektif. 

"Seharusnya program ini memberikan manfaat langsung kepada warga tetapi yang terjadi sebaliknya, banyak warga yang mengaku tidak tahu-menahu mengenai pelaksanaan dan tujuan dari program tersebut," ungkap Halim.

Saat tim dari FORWAPI melakukan investigasi dilapangan, bantuan dan pelatihan yang dijanjikan dalam program ini ternyata tidak terealisasi dengan baik. Warga hanya mendengar soal program ini di awal, tetapi sampai sekarang tidak ada perubahan yang mereka rasakan. 

"Hasil panen tetap rendah, dan mereka masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.

Dalam hali ini, FORWAPI mendesak pihak terkait baik pemerintah daerah, pusat, provinsi maupun dinas terkait, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ketahanan pangan di desa.

Selain itu Halim.menegaskan, FORWAPi meminta agar transparansi dan partisipasi warga dalam pelaksanaan program lebih ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat karena untuk mendukung program pemerintah dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.

"jadi jangan sampai program ketahanan pangan ini hanya menjadikan kamuflase untuk menguntungkan para oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Sementara Sekjen FORWAPI Ade Global menambahkan, pihak pemerintah saat ini harus mengecek dan berani bertindak langsung dimana program ketahanan pangan dengan adanya ternak hewan seperti kambing, sapi ataupun budidaya ikan dan pertanian. Apakah memang benar berkembang ataukah tidak, jangan sampai uang negara yang melalui dana desa tersebut dampaknya tidak dirasakan masyarakat.

Ade berharap pihak berwenang untuk segera melakukan audit menyeluruh ke sejumlah desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini terkait program ketahanan pangan, jangan sampai program ketahanan pangan ini hanya dijadikan indikasi money laundry bagi oknum tertentu untuk meraup ketuntungan semata.

"Sehingga ke depan ada langkah konkret untuk memperbaiki pelaksanaan program ini agar tujuan awalnya, yakni memperkuat ketahanan pangan desa, dapat tercapai," tegasnya.(anwarwaluyo)