DPRD Pangandaran Tetapkan KUA PPAS Tahun 2025, Ini Rinciannya

Asep Noordin HMM

PANGANDARANNEWS.COM  – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan,  telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan. 

Asep menyampaikan, DPRD sudah membahas dan menetapkan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 yang pada proses tahapan sebanyak 4 Komisi di DPRD sudah menyampaikan pembahasan soal KUA PPAS tersebut sebelum rapat paripurna dilaksanakan, dan setelah proses tahapan tersebut langsung disampaikan ke Badan Anggaran dan selanjutnya dibahas dengan TAPD.

Ada beberapa hal menurut Asep,  yang dibahas seperti kondisi ekonomi makro Kabupaten Pangandaran, asumsi penyusunannya, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja, strategi pencapaian dan lain-lain.

“Dan ada sejumlah masukan saat paripurna, salah satunya Pemda Pangandaran harus membuat skala prioritas dan menyeesuaikan dengan kondisi sekarang,” kata Asep.(30/09/24)

Asep menyebut, KUA PPAS ini menjadi acuan penyusunan APBD 2025 sedangkan kerangka asumsi penyusunan APBD untuk pendapatan kurang lebih Rp. 941 miliar dan belanja daerah Rp. 937 miliar serta ada surplus Rp4 miliar lebih.

Semua kerangka tersebut, terang Asep, akan ditindaklanjuti dalam penyusunan APBD 2025 setelah ini DPRD juga akan menyusun RAPBD 2025. Sedangkan KUA PPAS ini masih menganut pola usulan Portofolio pinjaman Rp. 350 miliar, jika nanti tidak disetujui maka harus dilakukan penyesuaian dalam RAPBD.

Ia menambahkan, penyesuaian ini harus dilakukan dalam rangka penyehatan keuangan daerah dan harus dilakukan prioritas anggaran yang benar-benar produktif sehingga nanti bisa meningkatkan pendapatan meningkatkan perekonomian makro masyarakat Kabupaten Pangandaran.

“Untuk hal lain mau tidak mau kita harus efisiensi,” tegasnya. (hiek)

Pimpinan Dan AKD DPRD Belum Terbentuk, Tahun Ini Kabupaten Pangandaran Tanpa APBD Perubahan

PANGANDARANNEWS.COM – Kabupaten Pangandaran dipastikan tidak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk tahun ini, pasalnya saat ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran belum terbentuk hingga saat ini.

Seperti disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran, Heri Gustari, rekomendasi calon pimpinan definitif DPRD sebenarnya sudah diterima oleh masing-masing partai seperti  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) hingga saat ini sedang diproses untuk diteruskan ke DPRD.

“Setelah rekomendasi tersebut diterima oleh DPRD, langkah selanjutnya adalah menggelar Rapat Pimpinan,” terang Heri.(30/09/24)

Untuk menetapkan jadwal pleno pengumuman calon ketua dan wakil ketua definitif DPRD Kabupaten Pangandaran, kata Heri, calon pimpinan tersebut akan diusulkan ke tingkat provinsi melalui Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pangandaran untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dan selanjutnya proses ini pun harus dilalui agar pimpinan definitif DPRD Kabupaten Pangandaran untuk periode 2024-2029 dapat dilantik secara resmi.

Kata Heri, hingga saat ini posisi Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran sementara dijabat oleh Asep Noordin yang sebelumnya menjabat sebagai ketua definitif pada periode sebelumnya. Sementara posisi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran sementara diisi oleh M Taufiq, yang juga merupakan wakil ketua definitif pada periode sebelumnya.

Heri mengaku belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait siapa calon pimpinan DPRD yang telah mendapatkan rekomendasi tersebut karena selama AKD DPRD belum terbentuk APBD Perubahan tahun 2024 dipastikan tidak akan ada, artinya Kabupaten Pangandaran akan menggunakan APBD murni.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangandaran, Hendar Suhendar, batas akhir penetapan APBD Perubahan adalah pada 30 September sehingga dengan waktu yang tersisa tidak mungkin proses penyusunan APBD Perubahan dapat diselesaikan tepat waktu.

“Tidak cukup waktu untuk mengejar proses tersebut mengingat belum terbentuknya AKD dan pimpinan DPRD definitif yang menjadi syarat utama pengajuan APBD Perubahan, jelas ini tidak akan terkejar,” ucap Hendar.(hiek)

Ketua DPRD Pangandaran Sebut HPL Harus Memberikan Manfaat Kepada Warga Sekitar

PANGANDARANNEWS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M angkat bicara terkait Masalah Hak Pengelolaan Lahan (HPL), terkkait kegiatan pembangunan di Pantai Cikembulan Pass, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih yang akhirnya dihentikan karena menuai protes warga,

Saat pertemuan antara Forum Peduli Sempadan Pantai Cikembulan (FPSPC) dengan pengusaha Toto Hutagalung yang difasilitasi Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, 

Asep mengatakan, HPL itu merupakan sesuatu yang baru sehingga perlu dikomunikasikan dengan baik dengan seluruh stakeholder seperti  pelaku usaha, masyarakat dan pecinta lingkungan.

“Karena HPL ini ada di kawasan pesisir, maka kewenangan ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga untuk permohonan HPL Ini, adanya di pihak provinsi melalui ATR/BPN,” ungkap Asep.  (13/09/2024)

Asep Noordin menjelaskan, Pengelolaan HPL Harus Sesuai dan hati-hati karena model HPL ini juga sudah sesuai untuk penataan ruang  juga inventarisir aset tanah dan lain-lain, dan apapun bentuk pengelolaan HPL nantinya harus memberikan manfaat kepada warga sekitar.

“Itu yang paling penting, sehingga dalam menjalankan kebijakannya pun harus sama-sama dengan masyarakat,” tutur Asep Noordin

Asep juga meminta agar pemerintah mau menerima saran dari masyarakat terkait HPL tersebut sehingga tidak menimbulkam kegaduhan dan kecurigaan, seperti  komunikasi dengan desa, masyarakat dan stakeholder  lainnya.

Pemanfaatan HPL juga kata Asep, harus memperhatikan mitigasi bencana dan jangan asal mengembangkan.

Asep bersukur, karena usai masalah ini digelar audiens di gedung DPRD yang dihadiri oleh pihak BPN dan stake holder terkait, akhirnya membuahkan hasil berupa Nota Kesepahaman antara FMCM dengan Ketua DPRD yang ditandatangani di atas materai.

“Dan salah satu isinya adalah Menolak HPL,” tandasnya. (hiek)

Dengan Waktu Mepet Hingga Akhir September, DPRD Pangandaran Segera Bentuk Pimpinan Definitif

Otang Tarlian

PANGANDARANNEWS.COM – Pasca dilantiknya anggota DPRD bulan Agustus lalu, pada minggu kedua bulan September anggota legislatif menggelar rapat pimpinan DPRD dengan TAPD untuk menyusun dan membahas kegiatan anggaran perubahan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran.

Namun rapat tersebut ditunda hingga Minggu depan,opasalnya masih harus menunggu rekomendasi dari 2 partai untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan DPRD yaitu Ketua DPRD dari Fraksi PDI – Perjuangan dan Wakil Pimpinan II dari Fraksi Gerindra.

Saat diminta komentarnya, anggota DPRD Pangandaran dari fraksi PKB Otang Tarlian menjelaskan, untuk sementara untuk Wakil Pimpinan I dari Fraksi Golkar sudah ada rekomendasi dari DPP Golkar kepada Muhammad Taufik.

otang mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, harus segera lakukan mengelar rapat kerja, dan Otang berharap bisa berjalan baik dan terkoordinasi.

“Dan kesiapan – kesiapan pembentukan fraksi, Alat Kelengkapan Dewan serta membahas tata tertib,” ujar Otang. (13/09/24)

Menurutnya jadwal ini mencakup berbagai kegiatan legislatif mulai dari sidang paripurna, rapat kerja komisi, kunjungan kerja, hingga masa reses.  Dengan adanya jadwal yang terstruktu ini diharapkan seluruh kegiatan DPRD dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun sebelumnya pimpinan sementara tidak hadir maka diganti Wakil Pimpinan dari Fraksi Golkar sehingga rapat ditunda 1 Minggu ke depan.

Otang juga mengatakan, peran penting rapat pimpinan dengan TAPD tentu memiliki strategis agar rencana kerja dan kegiatan legislatif lebih terukur dan terarah serta optimalisasi kinerja legislatif sebagai fungsi pengawasan anggaran dan melayani masyarakat harus selaras mulai dari pimpinan dengan anggota dewan lainnya.

“Dan selaku anggota DPRD kita dituntut harus profesional, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat,” ungkapnya.(hiek)

Ini Daptar Nama 40 Dan Fraksi Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran Periode Masa Kerja Tahun 2024-2029

PANGANDARANNEWS.COM – Pasca mendapatkan Persetujuan Anggota Rapat Paripurna, Pimpinan Rapat mengumumkan komposisi Perwakilan Fraksi – fraksi DPRD kKabupaten sebagai berikut, Fraksi PDI Perjuangan 5 (lima) Orang, Fraksi Partai Golongan Karya 2 (dua) Orang, Fraksi Gerindra 2 (dua) Orang, Fraksi Kebangkitan Bangsa 2 (dua Orang, Fraksi PKS-PPP 2 (dua) Orang dan Fraksi Partai Amanat Nasional 2 (dua) Orang.

Demikian disampaikan ketua Sementara DPRD Kabupaten Pangandaran  Asep Noordin H MM saat memimpin Rapat Paripurna pembentukan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pangandaran masa jabatan 2024-2029 dan pengumuman penyusunan rancangan peraturan DPRD tentang tata tertib dihadiri seluruh anggota DPRD masa jabatan 2024/2029 sebanyak 40 orang, bertempat di ruang paripurna Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran.(02/09/2024).

Asep mengatakan, berdasarkan peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman penyusunan tata tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengatur di  Pasal 120, Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (Satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu fraksi, setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1(Satu) Fraksi. Partai Politik harus menduduki seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama, Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan, pembentukan Fraksi dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna pasal 122 dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas Ketua, Wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota fraksi, pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna, selanjutnya Pimpinan Rapat Mengumumkan susunan pimpinan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pangandaran masa jabatan 2024-2029

Asep juga membacakan dasar surat dewan pimpinan cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pangandaran tanggal 19 Agustus 2024, Nomor 1203/EX/DPC-PDIP-PND/VIII/2024, Perihal Penetapan pimpinan, anggota dan nama Fraksi.

Untuk Fraksi  PDI Perjuangan. jumlah anggota: 16 (enam belas) orang dan berikut rinciannya,

Ketua :Ngisom, S.Pd.I., Wakil ketua: Anwar Hidayat, S.Ag., M.M., Sekretaris: Rohimat resdiana.

Anggota, Hj. Citra Pitriyami, S.H, Joane Irwan Suwarsa, S.I.P., M.Si, AI Nanan Handayani., H. Iwan M. Ridwan S.Pd., M.Pd, Hj. Hesti Mulyati S.Pd, Aep Noordin H.M.M, Sri Rahayu, S.Sos, Hamdan, A.Md,. Rahman Hidayat, H. Elon Ruslan, Sopiah, Dede Ependi, S.H dan Deni Kusneni.

Berikut rincian anggoat DPRD Pangandaran selengkapnya, B. Dasar Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Tanggal 8 Agustus 2024, Nomor 002/DPD-II/Golkar/VIII/2024, Perihal Penyampaian Susunan Ketua dan Anggota Fraksi Partai Golkar.

Nama Fraksi: Partai Golongan Karya. Jumlah Anggota: 5 (lima) orang. Ketua: Ade Ruminah, S.H., Wakil Ketua: Dr. Drs. H. Endjang Naffandy, M.Si., M.H., Sekretaris: Yusep Rahmanudi, S.Ag.,

Anggota:

1. Muhamad Taufiq, S.I.P., Msi dan H. Dadang E, S.I.P. 

C. Dasar Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Pangandaran Tanggal 28 Agustus 2024, Nomor 002/DPC-Gerindra/VIII/2024, Perihal Pembentukan Fraksi Nama Fraksi: Gerindra. Jumlah anggota: 4 (empat) Orang. Ketua : Supratman, S.I.P., Wakil Ketua: Hj. Mimin Mintarsih, S.I.P., M.Pd., Sekretaris: Holik. Anggota: Dede Sutiswa Nataatmaja.

D. Dasar Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pangandaran Tanggal 12 Agustus 2024, Nomor 005/DPC-22.18/01/VIII/2024, Perihal Pembentukan Fraksi ,Nama Fraksi: Partai Kebangjitan Bangsa (PKB) Jumlah anggota: 5 (lima) orang. Ketua: Encep Najmudin. Wakil Ketua: Hendra Lesmana. Sekretaris: Haer. Anggota:

1. Jalaludin, S.Ag.,

2. Otang Tarlian.

E. Dasar Surat DPC Partai Keadilan Sejahtera dan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pangandaran Tanggal 15 agustus 2024, Nomor 0100/AJ27-PKS/I/1446, Perihal Pembentukan FraksiNama Fraksi: PKS-PPP. Jumlah Anggota: 5 (lima) orang. Ketua: Miswan. Wakil Ketua: Solihudin S.I.P., M.M., Sekretaris: Husni Mubarok.

Anggota:

1. Dudi Wahyudi.

2. Dudung Kurniawan.

F. Dasar Surat DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pangandaran tanggal 8 agustus 2024, Nomor PAN/10.27/B/K-S/137/VIII/2024, Perihal Struktur Fraksi PAN.

Nama Fraksi: Partai Amanat Nasional. Jumlah anggota: 4 (empat) Orang. Ketua: Adang Sudirman, S.I.P., Wakil Ketua: Yen Yen Windiani S.H., Sekretaris: Hamdi. Anggota: Cicih Mintarsih.

Selanjutnya Pimpinan Rapat Melanjutkan Pembahasan mengenai penyusunan rancangan peraturan DPRD Tentang Tata Tertib berdasarkan Pasal 34 ayat (3) Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota mengatur bahwa Pimpinan Sementara DPRD Bertugas Memfasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata tertib DPRD.

Setelah mendapatkan Persetujuan Anggota Rapat Paripurna, Pimpinan Rapat mengumumkan komposisi Perwakilan Fraksi – fraksi DPRD Sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan 5 (lima) Orang.

2. Fraksi Partai Golongan Karya 2 (dua) Orang.

3. Fraksi Gerindra 2 (dua) Orang.

4. Fraksi Kebangkitan Bangsa 2 (dua Orang. 5. Fraksi PKS-PPP 2 (dua) Orang.

6. Fraksi Partai Amanat Nasional 2 (dua) Orang.

Kemudian Asep memberikan kesempatan kepada Pimpinan Fraksi untuk mengusulkan agar anggotanya menjadi Perwakilan dalam menyusun Rancangan Peraturan DPRD, dengan susunan sebagai berikut :

1. Fraksi PDI Perjuangan. Joane Irwan Suwarsa, S.I.P., M.Si., H. Iwan M. Ridwan, S.Pd., M.Pd., Rohimat Resdiana. Ai Nanan Handayani. Ngisom, S.Pd.I.,

2. Frsksi Partai Golongan Karya Dr. Drs. H. Enjang Naffandi, M.Si., M.H., H. Dadang E, S.I.P.,

3. Fraksi Gerindra. Dede Sutiswa Nataatmaja. Hjh. Mimin Mintarsih, S.I.P., M.Pd.,

4. Fraksi Kebangkutan Bangsa. Encrp Najmudin . Jalaludin, S.Ag.,

5. Frsksi PKS-PPP. Solihudin, S.I.P., M.M., Husni Mubarok.

6. Fraksi Partai Amanat Nasional. Adang Sudirmsn, S.I.P., Hamdi.

“Dengan mendapat persetujuan anggota Rapat Paripurna maka Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib di sahkan dan mulai bekerja sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan 4 September 2024, kemudian menyampaikan pembahasan hasil tanggal 5 September 2024 dalam Rapat Paripurna selanjutnya. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran Dengan Pembahasan pengumuman pembentukan Fraksi – fraksi DPRD Kabupaten,” ujarnya.

(sumber, hms dprd)

Harga Mahal, Petani Kelapa Di Panhandaran Cepat-Cepat Jual Ke Pengepul

PANGANDARANNEWS.COM - Usai mengalami penurunan cukup lama kini harga kelapa di Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan cukup signifikan, saat ini mencapai Rp 3 ribu per butir dan harga di pengepul bisa mencapai Rp 3.200 per butir.

Menurut salah seorang pengepul kelapa, Solih, kenaikan ini terjadi sejak awal oktober.

"Namun bulan kemarin turun hungga Rp 2.600 per butirnya," kata Solihin. (17/10/24)u

Penyebab kenaikan harga ini, kata Solihin, diperkirkakan karena pasokan barang dari luar berkurang hingga sekarang barang sedikit yang membuat harga kelapa ini naik.

Solih menyebut, kelapa-kelapa ini akan dijual kembali ke pabrik atau pasar.

"Biasanya ke Pabrik Pecu di Ciokong untuk diolah menjadi santan," jelasnya.

Solihin juga mengatakan, petani  di Pangandaran biasanya menjual kelapa mereka dua bulan sekali karena menunggu buahnya tua dulu..

Petani kelapa Pangandaran lainnya Sadili mengaku ia bisa menjual kelapa sampai 5.000 butir dalam dua bulan dengan harga saat ini Rp 3.000 per butir.

"Sata ini petani akan cepat menjualnya ke pengepul, walau baru sebulan setengah juga cepat dijual," ucapnya.(hiek)

DPRD Kabupaten Pangandaran Hari Ini Bentuk AKD, Berikut Daptar Nama-Namanya

PANGANDARANNEWS.COM - Dewan Pimpinan Rakyat Derah (DPRD) Kabupaten Pangandaran, siang menggelar rapat paripurna untuk membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD).(16/10/24)

Berikut nama-nama yang masuk dalam AKD tersebut, diantaranya Ketua Komisi I dijabat oleh Joane Irwan Suwarsa dari PDI Perjuangan, kemudian Wakilnya  Endjang Naffandy dari Golkar dan sekretaris oleh Haer dari PKB.

Ketua Komisi II dijabat oleh Sri Rahayu dari PDI Perjuangan Wakil Ketua oleh Hendra Lesmana dari PKB dan Sekretaris oleh Hamdi dari PAN, dan untuk ketua Komisi III dijabat oleh Dadang dari Golkar, Wakil Ketua oleh Otang Tarlian dari PKB dan Sekretaris oleh Adang Sudirman dari PAN.

Ketua Komisi IV dipegang oleh Jalaludin dari PKB, Wakilnya oleh Solihudjn dari PKS dan Sekretari dipegang oleh Ade Ruminah dari Golkar.

Bapemperda Ketua Iwan M Ridwan dari PDI Perjuangan, Wakilnya Encep Najmudin dari PKB. Sementara untuk Ketua  Pansus dijabat oleh Joane Irwan dari PDI Perjuangan, sekretaris oleh Endjang Naffandy dari Golkar dan Mimin Mintarsih dari Gerindran sebagai sekretaris.

Sementara Badan Musyawarah (Bamus), Ketua dijabat oleh Asep Noordin, Wakil oleh M Taufiq dari Golkar sekretaris oleh Dede Sutiswa Nataatmaja dari Gerindra. Posisi inj sama untuk Badan Anggaran atau Banggar.

Jika dilihat dari komposisi tersebut, maka anggota DPRD dari PDI Perjuangan mendominasi jabatan di AKD DPRD Pangandaran.

Kepada sejumlah wartawan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan, sejak diambil sumpah beberapa hari yang lalu ia mengaku langsung membentuk AKD.

"Kita langsung melakukan rapat paripurna untuk menyampaikan daptar nama-nama AKD," ungkapnya.

Untuk posisi Bamus dan juga Banngar, kata Asep, otomatis dijabat tiga pimpinan DPRD, dan ini kolektif untuk Bamus dan juga Banggar.

Sementara Humas DPRD Pangandaran Aang Kalwan mengatakan, ada dua anggota posisi dewan yang kini masih kosong atau belum terisi karena Citra Pitriyami dari PDIP yang mengundurkan diri  dan pak Idi dari Gerindra meninggal dunia. Dan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW), DPRD baru melakukan usulan ke provinsi.

"Sementara ini calon untuk pengganti bu Citra adalah pak Tata.Suyari, sementara pengganti pak Idi adalah pak Yayat," jelasnya.(hiek)

Masyarakat Cibalong Berharap Bupati Tasik Terpilih Nanti Tidak Hanya Pandai Obral Janji

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Sejumlah masyarakat di Kecamatan Cibalong, menyayangkan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang terkesan kurang perhatian pada kondisi infrastruktur jalan yang rusak.

Seperti disampaikan salah seorang warga, Andri, hingga di ujung masa jabatannya Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya saat ini, keadaan jalan di beberapa titik yang menghubungkan Desa Setiawaras, Desa Cisempur dan Desa Wanggunwati belum tersentuh perbaikan.

Padahal menurut Andri, jalan ini sangat menunjang perekonomian masyarakat khususnya yang ada di pedesaan.

"Kondisi infrastruktur jalan ini juga bisa menjadi indikator kemajuan pembangunan di daerah," ungkapnya.(15/10/24)

Keadaan jalan tersebut kata Andri sudah terjadi sangat lama, namun hingga 3 periode pergantian kepala daerah tak kunjung dapat perbaikan.

"Sudah sekitar 30 tahun jalan Cisempur di Desa Setiawaras ini  rusak parah," kata Andri.

Ia menyebut jalan di kawasan tersebut merupakan jalur yang sering dilalui warga, baik masyarakat petani atau pun anak-anak yang akan bersekolah karena di daerah tersebut penduduknya terbilang cukup padat.

"Warga yang akan bersekolah atau akan pergi ke pusat kesehatan pasti melalui jalur ini," jelas Andri.

Dan kondisi jalan ini, menurut Andri akan lebih parah saat musim hujan tiba, karena beberapa lobang dengan genangan air tidak terlihat sehingga kondisi ini bisa membahayakan pengguna jalan.

Andri berharap mudah-mudahan  dalam pilkada nanti masyarakati  tidak salah dalam menentukan pilihannya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang benar-benar akan membangun kebutuhan masyarakat, salah satunya infra struktur jalan.

"Jangan memilih pimpinan yang hanya bisa obral janji saja namun tak bisa menepatinya," ucapnya.(anwarwaluyo)

Gelar Tour Sekolah, Dandim 0625/Pangandaran Bagikan Kaos Kaki ke Siswa SD dan SMP

PANGANDARANNEWS.COM - Komandan Kodim (Dandim) 0625/Pangandaran, Letkol Inf Indra Mardianto Subroto, M.IP, memimpin langsung melaksanakan kegiatan Tour Sekolah dengan membagikan kaos kaki kepada siswa-siswi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah teritorial Kodim 0625/Pangandaran.(14/10/24) 

Seperti diketahui, kegiatan ini merupakan salah satu upaya Kodim 0625/Pangandaran untuk mempererat hubungan antara TNI dengan masyarakat khususnya kalangan pelajar. 

Kepada sejumlah awak media Dandim menyampaikan, dalam tour ini ia berkesempatan mengunjungi beberapa sekolah di wilayah tersebut termasuk sekolah-sekolah di daerah terpencil yang seringkali kurang mendapatkan perhatian.

"Kegiatan ini bukan hanya untuk memberikan kaos kaki saja tetapi juga untuk memberikan motivasi agar para pelajar lebih disiplin dan peduli terhadap kesehatan serta kebersihan diri mereka," ujar Dandim.

Saat membagikan kaos kaki Dandim juga berinteraksi langsung dengan para siswa dan memberikan arahan terkait pentingnya pendidikan dan nasionalisme serta menekankan, disiplin dan kebersihan adalah bagian dari upaya mempersiapkan diri menjadi generasi penerus bangsa yang unggul.

Ia juga berharap dengan adanya kegiatan ini siswa-siswi akan lebih semangat dalam belajar, menjaga kebersihan serta mampu menjadi individu yang disiplin baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Dengan adanya kegiatan ini, Dandim berharap bisa terjalin kerjasama yang baik antara Kodim 0625/Pangandaran dan pihak sekolah.

"Mudah-mudahan kegiatan ini bisa memberikan dampak positif bagi pembinaan generasi muda yang disiplin, sehat, dan cinta tanah air," imbuhnya.***

Sempat Tertunda, Hari Ini Tiga Pimpinan Definitp DPRD Pangandaran Ditetapkan

PANGANDARANNEWS.COM - Tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran definitif Asep Noordin dari PDIP sebagai (Ketua), M Taufiq (wakil ketua) dan Dede Sutiswa Nataatmaja (wakil ketua), siang tadi dilantik dan diambil sumpahnya.(14/10/24)

Pelantikan ini sempat ditunggu-tunggu pasalnya sempat molor cukup lama, sejak pelantikan anggota DPRD pada Agustus lalu.

Usai dilantik, Ketua DPRD Pangandaran Asep Noordin mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada berbagai pihak terutama ke PDI Perjuangan yang telah memberikan rekomendasi kepadanya sebagai Ketua Definitif DPRD Pangandaran.

"Jabatan ini bukan hanya sebagai ketua saja tetapi merupakan amanah dari rakyat sebagai bentuk tanggunjawab atau responsibilty terhadap bangsa negara khususnya Kabupaten Pangandaran," ungkapnya.

Dia menyebut siap bersama pemerintah daerah untuk memajukan Kabupaten Pangandaran, dan untuk ini ia pun mohon doa restu agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Asep menjelaskan penyebab turunnya rekomendasi untuk ketua definitip sangat lama karena ada dinamika politik yang terjadi saat ini.

"Kondisinya pun demikian namun kita juga melakukan upaya komunikasi dengan partai, tidak hanya PDIP tapi juga dengan Golkar dan Gerindra," akunya.

Ia menambahkan, perlu adanya pertimbangan dan tahun politik sekarang ini menjadi salah satu terlambat turunnya rekomendasi tersebut.

"Tidak hanya Pangandaran tapi secara menyeluruh," jelasnya.

Asep juga mengatakan, penetapan pimpinan yang memang terkesan lamban ini dipastikan tidak akan mempengaruhi program-program di daerah.

"Saya kira tidak akan mengganggu secara signifikan," tegasnya.(hiek)