Jelang Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, Viral Di Medsos Cawe-Cawe Pimpinan Ormas Keagamaan Di Kecamatan Karangnunggal

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS  - Beberapa waktu lalu viral di media sosial, salah seorang ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan di Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya secara terang-terangan melakukan cawe-cawe dengan cara mengarahkan umatnya untuk memilih salah satu pasangan Cabup dan Cawabup tertentu. (12/09/24)

Hal ini pun langsung mendapat berbagai komentar dari masyarakat, pasalnya sikap netral harus tetap dijaga dan jangan sampai Pimpinan Ormas Islam berpihak kepada salah satu Cabup-Cawabup. 

Menurut salah seorang warga yang tidak mau ditulis identitasnya, ormas islam harus tetap dalam alur tugasnya mengurus umat, jangan ikut-ikutan pada proses yang bukan kewenangannya.

Pilkada Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, harus berjalan lancar, jurdil (Jujur dan Adil) dan Luber (Langsung Umum Bebas Rahasia). Sehingga para pimpinan ormas keagamaan  bisa memposisikan diri menjadi sosok yang dihargai oleh semua pihak, untuk memastikan Pilkada 2024 berjalan lancar dan Jurdil.

"Kita butuh sosok pemimpin yang sesuai harapan masyarakat, tidak hanya dinilai baik oleh salah satu barisan tertentu dari hasil cawe cawe," ucapnya. 

Dia menegaskan agar figur pimpinan umat (ulama) dan organisasi keagamaan sebaiknya harus tetap memegang konsistensi berdiri tegak menjaga Ukhuwah Islamiyah, jangan sampai ada keberpihakan secara terang terangan.

"Karena hal tersebut akan berdampak gejolak terhadap dinamika sosial kemasyarakatan," tegasnya.(anwarwaluyo)

Pemdes Cimanuk Anggarkan DD Tahun 2024 Bangun Jalan Cor Beton

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Pemerintahan Desa (Pemdes) Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya benar-benar manfaatkan anggaran Dana Desa (DD) untuk pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur jalan cor beton permukiman di Dusun Sidamulya dan Pamoyanan.

Seperti disampaikan Kasi Kesra Desa Cimanuk, Riki Perdiandi, pembangunan jalan di dalam desa ini sudah berdasarkan rapat atau Musdes yang diikuti Pemdes, BPD, LPM dan para pemuda yang sepakat penggunaan DD tahun ini untuk pembangunan jalan cor beton.

Untuk kelancaran pembangunan ini, kata Riki, sebelumnya telah dibentuk tim untuk melaksanakan pekerjaan cor beton itu

"Semoga saja dengan dibangunkan jalan cor beton dapat meningkatkan perekonomian dan kelancaran masyarakat dalam berusaha serta beraktivitas," ucapnya.(19/09/24)

Ia mengatakan, sebagai bentuk pengawasan untuk memastikan pengerjaan jalan cor beton terlaksana dengan maksimal, tim kecamatan dan pendamping desa didampingi kepala desa ataupun perangkat desa telah meninjau langsung ke lokasi.

Seperti diketahui, realisasi pengecoran beton jalan merupakan akses jalan desa dan sangat diharapkan masyarakat setempat.

Dalam pengerjaannya, imbuh Riki, Pemdes cimanuk juga melibatkan serta memberdayakan masyarakat desa. Karena secara tidak langsung hal tersebut bisa membantu menumbuh ekonomi masyarakat.

"Untuk informasi mengenai pengecoran jalan ini semua pihak dapat dilihat di papan informasi kegiatan maupun batu prasasti setelah kegiatan selesai," jelasnya.

Ia juga berharap masyarakat bisa merawat bangunan cor beton agar bangunan bisa awet, dan untuk wilayah yang belum dicor beton harap bersabar karena pemanfaatan DD sudah dipersentasekan sesuai kebutuhan sehingga terbatas tidak bisa langsung menyeluruh ke seluruh wilayah, dan pembangunan jalan infrastruktur ini dilaksanakan secara bertahap menurut hasil musyawarah desa bersama tokoh masyarakat, BPD dan LPM.

"Alhamdulillah pembangunan berjalan dengan lancar," pungkasnya. (anwarwaluyo)

 

Untuk Pilgub Dan Dan Pilbup Pilkada 2024, KPU Pangandaran Tetapkan 334.425 DPT

PANGANDARANNEWS.COM - Melalui rapat pleno yang digelar di salah satu hotel, Komisi Pemiihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran.(18/09/24)

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Ketua KPU Pangandaran Muhtadin didampingi anggota, turut dihadiri nggota KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, Bakeskesbangpol, Bawaslu Pangandaran, Dandim 0625 Pangandaran, Polres Pangandaran, Disdukcapil, Tim Pasangan Calon, dan stakeholder lainya, serta hadir seluruh PPK se-Kabupaten Pangandaran.

Usai kegiatan Ketua KPU Pangandaran Muhtadin mengatakan, hari ini KPU Pangandaran menetapkan 334.425 pemilih dengan rincian 166.567 laki-laki, 167.585 perempuan yang tersebar di 774 TPS mencakup 93 Desa dan 10 kecamatan.

"Setelah melalui proses dan tanggapan, kata Muhatdin, KPU pun menetapkan DPT Pilkada 334.425 pemilih, 166.567 laki-laki, dan 167.858 perempuan yang tersebar dimasing-masing TPS wilayah kerja KPU Pangandaran.

"Rekapitulasi dan penetapan DPT itu melalui proses berjenjang dari mulai diumunkan DPS untuk mendapatkan tanggapan masyarakat, melewati uji publik hingga rekap di PPS PPK dan KPU Kabupaten," katanya.

Untuk menjadi DPT ini, ia menjelaskan, telah melalui proses yang panjang mulai dari pengumuman DPS, penyusunan DPSHP di PPS dan PPK, hingga melewati uji publik sampai ditetapkan sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Gubernur-Wakil gubernur dan Bupati-Wakil Bupati Pangandaran.

Ia juga menjelaskan, bagi masyarakat yang belum tercatat didalam DPT, kesempatan memilih masih terbuka dan akan di data dalam daptar pemilih khusus (DPK) sepanjang memiliki KTP elektronik bukti kependudukan Pangandaran.

Muhtadin menyebut, jika nanti masih ada masyarakat yang belum tercatat dalam DPT, masih boleh memilih sepanjang memiliki bukti kependudukan kabupaten Pangandaran.

"Asal ada KTP, boleh milih" ucapnya.

Ia menambahkan, penetapan DPT dalam  rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT ini, tentunya telah sesuai ketentuan Pasal 43 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan DPT dan PKPU Jadwal dan Tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024.(hiek)

Seluruh Ketua DPK Dorong, DPD KNPI Pangadaran Segera Laksanakan Musda

PANGANDARANNEWS.COM - Para Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) se-Kabupaten Pangandaran mendesak agar Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI  Kabupaten Pangandaran untuk segera menggelar Musyawarah Daerah (Musda), karena menurut mereka ini sangat penting untuk regenerasi kepemimpinan pemuda yang unik dan heterogen.

Para ketua DPK KNPI ini berharap agar KNPI Pangandaran ini tidak "mati suri", sehingga pemuda yang ada di daerah pun bisa berkarya lagi serta membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih unggul.

Seperti diketahui, dalam Surat Keputusan (SK) DPD KNPI Provinsi Jawa Barat Nomor: KEP. 83/KNPI-JB/VII/2021 tercatat bahwa masa jabatan DPD KNPI Pangandaran telah berakhir pada tahun 2024, bahkan DPD KNPI Provinsi Jawa Barat pun sudah mengirimkan surat himbauan agar segera melaksanakan musda KNPI di Kabupaten Pangandaran.

"Namun hingga saat ini belum ada respon yang serius dari kepengurusan DPD KNPI kabupaten Pangandaran," yerang salah seorang Ketua DPK.(17/09/24)

Ia mengatakan, pertemuan para ketua DPK KNPI se-Kabupaten Pangandaran ini nerupakan bentuk kepedulian pada generasi pemuda khususnya yang ada di kabupaten Pangandaran.

Sebagai organisasi pemuda, imbuhnya, KNPI harus berjalan serta mampu mengakomodir keinginan para pemuda untuk tercapainya kreativitas dan produktivitas di kalangan anak muda.

Ia menambahkan, dengan diselenggaraanya musda tentu pemuda-pemudi bisa lebih berperan aktif dan dalam berbagai kegiatan keorganisasian, sosial dan pembangunan yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Ia juga berharap dengan adanya pertemuan para ketua DPK ini, pengurusan DPD KNPI Kabupaten Pangandaran bisa segera melaksanakan tahapan-tahapan musda.

"Dan kami pun seluruh pengurus DPK akan mengawasi proses tahapan musda ini hingga sukses," tegasnya.(Tn)

Antisipasi Penyalah Gunaan Narkoba, Pemdes Cimanuk Gelar Sosialisasi Kerawanan Sosial Masyarakat

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Untuk menekan kerawanan sosial masyarakat khususnua penyalahgunaan narkoba, Pemerintah Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya melalui Karang Taruna Desa mengadakan penyuluhan tentang bahaya narkoba yang diikuti oleh remaja dan warga setempat, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif penggunaan narkoba serta pentingnya menjaga kesehatan mental dan fisik. Dan pelaksanaan kegiatan yng melibatkan unsur Perangkat Desa, BPD, RW, RT, LiNMAS serta sejumlah narasumber dari BNN ini,  dibiayai dari sumber Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2024.

Acara yang dihelat di balai desa ini menghadirkan narasumber dari BNN (Badan Narkotika Nasional) serta dihadiri sekitar 30 peserta, para narasumber menjelaskan berbagai jenis narkoba, efek sampingnya, serta cara pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Ketua Karang Taruna, Wanto, menyatakan, pihaknya berharap melalui penyuluhan ini warga Desa Cimanuk bisa lebih paham dan waspada terhadap bahaya narkoba. 

Penyuluhan ini, menurut Wanto, menjadi salah satu upaya nyata Karang Taruna Desa Cimanuk dalam mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga diharapkan kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala untuk menjaga generasi muda dari pengaruh negatif narkoba.

"Ini adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bebas dari narkoba.” ungkap Wanto.(13/09/24)

Kegiatan ini juga diwarnai dengan sesi tanya jawab, di mana peserta sangat antusias untuk menggali lebih dalam mengenai isu narkoba. Selain itu, di akhir acara, panitia membagikan selebaran berisi informasi penting mengenai bahaya narkoba dan cara pencegahannya.

Kepala Desa Cimanuk, Anhar dalam sambutan sekaligus membuka acara, menyampaikan agar peserta kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kerawanan sosial ini diikuti sampai selesai.

"Dan selanjutnya peserta sosialisasi pun agar bisa menyampaikan hasil sosialisasi ini kepada masyarakat di wilayah dusun masing-masing," kata Anhar.(13/09/24) 

Sementara narasumber Sosialisasi Anti Narkoba yang dipimpin langsung oleh ketua BNN, Bripka Aji Permana dan Bripka Irpan Hidayat Kanit Reskrim Polsek Cikalong dan Kanit Intelkam Polsek Cikalong menyampaikan, peran perangkat desa dan tokoh Masyarakat dalam upaya penekanan kerawanan sosial dalam hal ini penyalahgunaan narkoba harus dimulai dari lingkungan desa dan Keluarga. 

"Kami juga menyampaikan informasi terkait jenis narkoba dan dampak penyalah gunaanya," terangnya.

Hal senada disampaikan BNN Kabupaten Tasikmalaya, peserta yang ikut dalam kegiatan sosialisasi untuk mewujudkan Desa Besih Narkoba (BERSINAR).

"Desa Cimanuk harus menjadi Rule model perpanjangan tangan BNN Kabupaten Tasikmalaya l untuk menjadi Relawan Anti Narkoba di Desa." tegasnya  (anwawaluyo)

Masyarakat Kota Tasik Keluhkan Antrian Panjang Saat Isi BBM Karena Harus Isi Barcode

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS -sejumlah warga Kota Tasikmalaya mengungkapkan kekecewaan terhadap antrian panjang yang hampir setiap hari terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) yang tersebar di kota Tasikmalaya, karena akibat harus antri saat akan mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) ini mengganggu mobilitas sehari-hari mereka terutama saat jam sibuk. 

Seperti disampaikan pengendara motor Andi (30), ia mengaku sering mengantri sekitar setengah jam untuk membeli BBM jenis pertalite, dan  situasi ini sering membuatnya telat masuk kerja akibat harus antri panjangnya.

"Ini karena saat mengisi BBM pengendara harus  untuk membeli BBM harus mengidi barcode yerlebih dulu," ungkap Andi, saat mengisi BBM di sebuah SPBU.(13/09/24)

Hal senada disampaiakan pengendara lain, Rita (26), ia menyebut bisa 30-40 menit mengantri saat hendak mengisi BBM karena antrian panjang.

 Menurutnya, antrian di SPBU selalu ramai akibat pengguna sepeda motor lebih memilih membeli pertalite (subsidi) yang lebih murah, karena mayoritas pengguna sepeda motor memilih memakai pertalite dan akhirnya menumpuk dan terjadi antrian.

Rita berharap pihak terkait termasuk pemerintah daerah dan pengelola SPBU untuk segera mencari solusi untuk mengatasi masalah antrian yang terlalu panjang ini, adanya langkah-langkah konkret seperti peningkatan fasilitas atau peningkatan kapasitas pelayanan di SPBU yang rawan antrian tersebut serta meningkatkan kualitas pelayanan.

Kata Rita, tidak sedikit masyarkat juga menyoroti pentingnya upaya bersama antara pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan ketersediaan bahan bakar yang memadai, sehingga mampu mengurangi antrian di SPBU. 

Keluhan ini, imbuh Rita, diharapkan mendapatkan tanggapan positif dari pihak terkait guna meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya bagaimana agat tidak terjadi antrian panjang di SPBU.

Tak jarang, kata Rita, terpaksa ia membeli BBM jenis pertamax karena untuk membeli jenis pertalite harus sabar dan harus mengantri panjang.

"Dan pertalite kaj BBM bersubsidi yang diperuntuka masyarakat kurang mampu," ucapnya.(anwarwaluyo)

Dua Bulan Jelang Pilkada Pangandaran Harga Sembako Terpantau Stabil, Berikut Laporanya

PANGANDARANNEWS.COM - Dalam rangka menindaklanjuti surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat terkait Data Laporan Harian Barang Kebutuhan Pokok, Dinas Koperasi UKM Perdagangan Dan Perindustrian (Disperindag) Kabupaten Pangandaran membentuk Satuan Tugas (Satgas) Monitoring Ketahanan Pangan Daerah yang setiap berkala melakukan monitoring atau memantau kondisi harga sejumlah barang pokok di pasar-pasar atau pusat perdagangan lainnya.

Demikian disampaikan Kepala Disperindag Kabupaten Pangandaran, Tedi Garnida, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(10/09/24)

Kata Tedi, sekitar 2 bulan jelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan 27 Nopember 2024, kondisi harga sejumlah bahan pokok relatif stabil tak terjadi pelonjakan harga yang signifikan.

Data harga-harga ini diambil dari laporan harian yang dimaksud yang diperoleh berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Pemda Kabupaten Pangandaran.

"Tidak ada kenaikan dan penurunan harga, saya kira ini masih normal dan stabil," kata Tedi.

Berikut hasil Satgas Monitoring Ketahanan Pangan Daerah yang dilaksanakan pada hari Selasa  tanggal 10 September 2024,

Sementara untuk Laporan Stok dan Fluktuasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok, kata Tedi, juga tidak tidak terjadi perubahan harga yang signifikan baik penurunan atau pun kenaikan.

Berikut Laporan Stok dan Fluktuasi Harga Bahan Kebutuhan Pokok,

(hiek)

Kebut Cetak E-KTP Jelang Pilkada, Disdukcapil Pangandaran Buka Layanan Di Hari Libur

PANGANDARANNEWS.COM - Proses perekaman Kartu Tanda Penduduka Elektronik e-KTP di Kabupaten Pangandaran saat ini terus digenjot, khususnya saat menjelang Pilkada Pangandaran.

Seperti disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Fasilitas dan Pendaftaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangandaran Ruhandi, hingga saat ini Disdukcapil sudah melakukan perekaman sebanyak 4.000 lebih e-KTP.

"Jumlah ini dari target 6.600 pemilih, semuanya pemilih pemula," terang Ruhandi.(09/09/24)

Dan saat ini, kata Ruhandi, maaih tersedia sekitar 1.000 masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP, namun ia tetap optimis bisa segera menyelesaikanya.

Ia menyebut, untuk akselerasi pencetakan e-KTP ini Disdukcapil Kabupaten Pangandaran pun melakukan melaksanakan Program Jempling (Jemput Keliling) serta melakukan pelayanan perekaman di hari libur, setiap hari Sabtu di delapan kecamatan, di  Mall Pelayanan Publik (MPP) dan di Kantor Disdukcapil.

Ruhandi juga mengatakan, pihaknya pun sudah memberikan surat undangan perekaman melalui kecamatan dan desa, by name by address sehingga yang belum perekaman bisa langsung diundang.

Ia menambahkan, Disdukcapil Pangandaran saat ini bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu Pangandaran dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang belum direkam.

Ia juga mengimbau bagi warga yang belum melakukan perekaman agar segera mendatangi lokasi terdekat atau berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat karena perekaman bisa dilakukan di tempat-tempat yang sudah ditentukan, walau pun bukan hari kerja seperti hari sabtu dan minggu.

"Kami menargetkan perekaman ini bisa selesai sebelum pencoblosan tanggal 27 November mendatang, saya optimis bisa selseai," ucapnya.(hiek)

JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran Kembali Raih Peringkat Terbaik Ke-1 Nasional Tahun 2024

PANGANDARANNEWS.COM - Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD Kabupaten Pangandaran kembali meraih peringkat TERBAIK Ke -1 kategori JDIHN Sekretariat DPRD Kabupaten Tahun 2024 pada Penganugerahan JDIHN Award tahun 2024 yang diserahkan langsung Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum yang diterima langsung oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Drs. Heri Gustari.,M.Si di Ball Room Hotel Aston Kartika Jakarta  , Jln Kiyai Tapa Grogol Jakarta Pusat.(22/08/24)

Rapat koordinasi nasional dalam rangka pertemuan nasional anggota JDIHN seluruh Indonesia dan penganugerahan JDIHN Award di hadiri oleh seluruh anggota JDIH yang telah terintegrasi dengan JDIHN, sebanyak 1034 anggota JDIHN dengan 13 kategori Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh indonesia dan lembaga lain.

Saat diminta komentarnya, Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran Drs. Heri Gustari, M.Si. menyampaikan, JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran meraih  penghargaan  TERBAIK ke 1 untuk yang kedua kalinya yaitu Tahun 2023 dan sekarang Tahun 2024.

Ia mengaku bersukur karena dapat mempertahankan prestasi ini, walaupun kompetisi sangat ketat karena diikuti oleh seluruh sekretariat DPRD se Indonesia.

“Tentu cukup berat dalam mempertahankan prestasi ini," ungkap Heri.(24/08/24)

Salah satu kita untuk mempertahankan prestasi ini, salah satunya dengan terus membuat inovasi - inovasi penunjang layanan JDIH dan penguatan sistem keamanan Web JDIH serta memenuhi beberapa standar pengelolaan JDIH sesuai arahan dari BPHN dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran tetap exsis mengelola JDIH ini.

Dan BPHN selaku pembina menyelenggarakan JDIHN AWARD, kata heri, dengan beberapa tahapan dan mekanisme penilaian yang di targetkan tentu harus dilaksanakan oleh seluruh anggota yang telah terintegrasi, jadi pemberian anugerah ini sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja dalam mengelola JDIH.

"Mempertahankan prestasi tentu bukan hal gampang, ini perlu dedikasi dan kerja keras yang luar biasa dengan didukung team work yang kompak dan solid," terangnya.

Sementara menurut Ketua sementara DPRD Pangandaran Asep Noordin.H.M.M, penganugerahan JDIHN Award ini merupakan prasarana pembinaan bidang hukum dalam menghadapi tantangan problematik hukum apalagi saat ini sedang dalam menghadapi tahun politik yang dimungkinkan banyak permasalahan - permasalahan hukum yang perlu di selesaikan.

Ia menjelaskan, JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran ini berisi informasi terkait regulasi meliputi Peraturan Daerah, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, mulai dari penyusunan Propemperda, Naskah Akadamik, pembahasan Raperda sampai penetapannya, risalah rapat pembahasan raperda, agenda kegiatan DPRD, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah.

Selanjutnya setiap produk hukum yang sudah tersusun di Web JDIH, sudah memiliki Abstrak, sehingga masyarakat, Pimpinan dan anggota DPRD serta yang lainnya dapat mengetahui lebih cepat isi dari produk hukum dan yang lainnya, dan lebih mudah dengan  mengakses website JDIH DPRD Kabupaten Pangandaran.

"Dengan demikian tentu lebih mempercepat pemahaman terhadap produk hukum yang ingin kita ketahui," lanjutnya.

Asep mengatakan, pelaksanaan JDIHN Award tingkat Nasional merupakan dukungan untuk implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi  dan Informasi Hukum Nasional, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

"Perpres tersebut mengamanatkan agar JDIH dapat menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah maupun instansi lainnya," terangnya.

Seperti diketahui dalam sambutan Kepala BPHN Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. S.H., M.Hum menyampaikan, ini merupakan sarana membangun hukum nasional sebagai perekat dalam pemersatu bangsa melalui transformasi digital, dengan slogan Satu Data Untuk Semua. (hiek)

Dilantik Jadi Anggota DPRD Termuda periode 2024-2029, Saat Kampanye Husni Mengaku Tidak Umbar Janji

PANGANDARANNEWS.COM – Salah Seorang anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode tahun 2024-2029, H. Husni Mubarok merupakan anggota DPRD termuda diantaranya 40 anggota lain yang dilantik di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran pada tangga 5 Agsutus 2024 lalu.

Saat bincang-bincang kepada Pangandaran News, Husni menuturkan, selama masa kampanye ia tidak mengumbar janji kepada masyarakat. Ia mengaku hanya masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kebijakan pemerintah agar sepenuhnya manfaat dari kebijakan tersebut langsung terasa oleh masyarakat itu sendiri.

“Sebetulnya pada masa kampanye janji politik itu hal yang lumrah, namun saya tidak mengumbar janji-janji yang mungkin akan membuat masyarakat jenuh mendengarnya,” katanya.(18/08/240

Ia mengaku, walau usianya terbilang milenial, namun Husni memiliki tekad matang untuk membangun Kabupaten Pangandaran menjadi lebih baik dengan target kinerja kedepan untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya, namun jika kebijakan sebelumnya dinilai bagus tentu ini harus mendapat apresiasi.

Disoal keinginan masuk di komisi apa, menurutnya, hal tersebut tidak akan membatasi dirinya untuk berkiprah sesuai aspirasi yang datang dari masyarakat karena DPRD itu sejatinya harus bisa merepresentasikan keterwakilan rakyat di pemerinatahan.

“Tentu kita akan memberikan apresiasi pada kebijakan pemerintah yang bagus, dan sebaliknya kita akan kritisi kebijakan yang tidak pro rakyat,” pungkasnya.(hiek)