Rakor Desa Ciandum perkokoh Sinergitas Sinergitas Pemdes, Lembaga Desa dan Masyarakat

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Untuk meningkatkan sinergitas dan komunikasi yang efektif antara pemerintah desa dengan RT dan RW, Kepala Desa Ciandum Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, H Romlan pimpin langsung rapat koordinasi yang dilanjutkan dengan pemberian insentif untuk Ketua  RT/RW,  bertempat di aula desa.(21/06)

Dalam rapat tersebut selain dihadiri kepala desa dan perangkatnya, juga turut hadir Ketua dan anggota BPD, Kepala Kewilayahan serta para RT dan RW se-Desa Ciandum. 

Romlan menyampaikan juga berkesempatan menyampaikan laporan terkait sejumlah kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Ciandum selama tahun i2024 serta rencana-rencana yang akan dilakukan di tahun-tahun mendatang, yang disusul dengan penyampaian tanggapan dan usul dari masing-masing Ketua RT dan RW.

Romlan berharap rapat koordinasi bisa bermanfaat baik bagi pemerintah desa, RT, RW, BPD, LPM dan masyarakat, karena dengan adanya komunikasi yang efektif tentu akan tercipta sinergitas yang lebih baik dalam mengelola pemerintah desa.

“Dan insentif yang say berikan kepada ketua RT dan RW juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja ketua RT dan RW dalam mengelola lingkungan masing-masing,” ujarnya.

Ia menambahkan, rapat ini juga untuk mengevaluasi kinerja para RT dan Rw yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam pembanggunan serta terkait penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat juga untuk meningkatkan kapasitas kinerja dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi RT dan RW sehingga Desa Ciandum pun bisa lebih maju lagi program untuk memajukan desa ciandum.

“Saya juga menghimbau kepada para lembaga untuk tetap solid dan lebih kompak lagi demi tercapainya Desa Ciandum lebih maju, khususnya pada sektor ekonomi masyarakat,” tegasnya.(anwarwaluyo)

Sidang Paripurna DPRD Terkait LHP BPK RI Pemda Pangandaran, Diwarnai Aksi Walk Out Tiga Fraksi

PANGANDARANNEWS.COM – Saat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran M Taufik memimpin sidang paripurna yang membahas keuangan atas laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2023 dari BPK RI, diwarnai dengan dengan walk out (WO) tiga fraksi dari persidangan sehingga sempat terjadi sedikit kericuhan.(19/06)

Menurut salah seorang anggota DPRD yang melakukan aksi walk Out ini, Yenyen dari fraksi mengataakan ia mengaku kecewa karena dalam surat rekomendari yang di bacakan Solehudih (Frkasi PKS) ada poin yang dihilangkan sehingga tak hanya Fraksi PAN aksi walk out ini pun disusul oleh fraksi PKB dan Gerindra

Seluruh frkasi yang walk out tersebut sepakat, aksinya ini karena dipicu ketidakpuasan terhadap perubahan rekomendasi yang diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.

Seperti disampaikan salah seorang anggota dari Fraksi PKB, Otang Tarlian,fraksi PAN, PKB dan Gerindra memutuskan untuk meninggalkan ruangan sidang sebagai bentuk kekecewaan karena adanya perubahan isi rekomendasi yang dirubah dan dianggap tidak sesuai dengan hasil singkronisasi sebelumnya.

Karena permasalahannya dalam rekomendasi tersebut, kata Otang, menyatakan dalam kurun waktu 60 hari pemerintah daerah tidak menindaklanjuti rekomendasi BPK RI maka DPRD akan meminta BPK untuk melakukan klarifikasi atau konfirmasi menyeluruh sesuai kewenangannya.

Otang mengaku, tiga fraksi PKB, PAN dan Gerindra menginginkan adanya audit ulang yang dilakukan BPK RI secara keseluruhan atau menyeluruh dan bukan klarifikasi atau konfirmasi seperti yang bacakan oleh Solehudin.

Sementara fraksi PKB sendiri, lanjutnya, menyampaikan bahwa perubahan ini terjadi secara tiba-tiba tanpa kesepakatan pada saat singkronisasi. Pernyataan tersebut di nilai tidak transparan dan  di anggap ilegal.

“Tentu sikap tegas kami dari tiga fraksi ini menunjukkan ketidakpuasan terhadap pengelolaan dan penanganan temuan BPK RI,” tegasnya.(hiek)

SK Wali Kota Banjar, Kukuhkan Masa Jabatan Kepala Desa Dan BPD Tambah Dua Tahun

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Jabatan Kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sekarang ini diperpanjang menjadi delapan tahun, hal ini ditetapkan dengan Keputusan PJ Wali Kota Banjar nomor 165 Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Banjar Wawan Gunawan, saat wawancara dengan sejumlah awak media. (21/6)

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tersebut, menurutnya ia menerima intruksi langsung PJ Wali Kota  untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait yang dilanjutkan dengan melaksanakan langkah-langkah administratif yang cermat dan tepat sesuai regulasi dalam proses perpanjangan masa jabatan kepala desa dan anggota BPD se-Kota Banjar.

"Ada 15 kepala desa dan 16 ketua BPD se-Kota Banjar yang akan dikukuhkan perpanjangan masa jabatannya menjadi delapan tahun, sementara satu desa masih tertunda karena jabatan kepala desanya dijabat oleh Plt yaitu Desa Binangun," jelasnya.

Setelah dilakukan penelitian berkas, menyusun draf SK, kata Wawan, pihaknya akan berkoordinasi intens dengan Inspektorat, Bagian Hukum, Pemerintah Provinsi dan Kemendagri.

"Dan hari ini bisa dilaksanakan pengukuhan masa jabatan kepala Desa dan BPD," ucapnya.

Dalam kegiatan pengukuhan perpanjangan masa jabatan kepala desa dan BPD bertempat di aula Setda Somahnadibuana, turut hadir Sekertaris Daerah , Asisten Daerah , kepala Dinas , Para Camat.

Sementara di tempat terpisah saat di hubungi melalui telepon, salah seorang kepala Desa kepada PNews mengatakan, dengan penambahan dua tahun masa jabatan ini tentu diharapkan visi - misi yang tertunda karena covid bisa terealisasi.

"Karena memang ada beberapa program yang sempat terhenti karena adanya pandemi, beberapa tahun lalu," ujarnya.
(Tito)

Dua Jemaah Asal Cimerak Meninggal, Jemaah Haji Pangandaran Diperkirakan Tiba Tanggal 5 Juli

PANGANDARANNEWS.COM - Hingga saat ini total jemaah haji asal Kabupaten Pangandaran yang meninggal dunia di Arab Saudi ada dua orang, kedua jemaah ini berasal dari Kecamatan Cimerak.

Seperti diketahui, jemaah asal Kecamatan Cimerak bernama Popon Rahmawati (50) istri kepala SMPN 1 Pangandaran ini
meninggal saat mendarat di Jeddah Arab Saudi pada 26 Mei 2024 lalu.

Awalnya almarhumah dikabarkan mendadak pingsan dan sempat dibawa ke Rumah Sakit King Fadh Hospital Jeddah namun nyawanya tidak tertolong, dan jenazah almarhumah Popon pun dimakamkan Arab Saudi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Perempuan yang meninggal di usia 50 tahun itu, dikenal sebagai istri dari kepala SMPN 1 Pangandaran.

Saat dikonfirmasikan lewat sambungan telepon, Kasi Pelayanan Haji dan Umroh Kemenag Kabupaten Pangandaran Hilman Saefulloh menjelaskan, jemaah haji asal Pangandaran yang meninggal dunia bernama M Sodikin  Suhadi Adam yang juga asal Kecamatan Cimerak.

"Almarhum Sodikin meninggal tangga 11 juni 2024 di Rumah Sakit King Abdul Azis, Makkah," terangnya.(20/06)

Hilman menyebut, amarhum Sodikin meninggal di Hotel Hotel Al Kiswah seteleh tidak sadarkan diri dikamar hotel. usai mengikuti manasik. Ketika dokter datang kondisi Sodikin sudah tidak lagi merespon, tensi tidak terukur, nadi tidak teraba, pernafasan tidak ada dan pupil mulai midriasis.

"Dan saat tiba di Rumah Sakit King Abdulazis Sodikin pun dinyatakan meninggal dunia dengan riwayat Hipertensi," jelas Hilman.

Ia menambahkan, Sodikin juga dimakamkan di Arab Saudi seperti halnya almarhumah Popon, dan ini sesuai prosedur jenazah yang menunggal di mekah tidak dibawa ke Indonesia.

"Untuk kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Pangandaran yang masuk kloter 27 JKS Insaalloh rencananya pada tanggal 5 Juli 2024 mendatang," katanya.(hiek)

BNN Ciamis Gaet Kodim 0625/Pangandran Cegah Penyalahgunaan Narkoba

PANGANDARANNEWS.COM - Komando Distrik Militer (Kodim) 0625/Pangandaran, bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Ciamis,  menyelenggarakan Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) untuk seluruh jajaran prajurit, Perwira, Bintara, Tamtama, dan PNS, bertempat di Makodim Kodim 0625/Pangandaran.(19/06)

Usai membuka sosialisasi P4GN ini, Komandan Kodim (Dandim) 0625/Pangandaran, Letkol Inf Indra Mardianto Subroto, M.IP, dalam sambutannya menyampaikan, P4GN ini merupakan langkah positif dan bermanfaat untuk menciptakan personel TNI yang kuat dan mampu berpikir sehat.

"Penerapan program P4GN yang maksimal dan tepat di lingkungan prajurit merupakan hal yang sangat penting," ungkap Dandim.

Dandim juga berharap jajaran Kodim 0625/Pangandaran mampu mengaplikasikan materi P4GN dalam kehidupan sehari-hari untuk mengantisipasi dari dampak buruk narkoba, serta berperan aktif dalam upaya pemberantasan dan pencegahan peredaran narkoba baik di satuan, lingkungan kerja maupun di tempat binaan masing-masing.

Masih di tempat yang sama, Tim BNN Kabupaten Ciamis mengungkapkan peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba masih terus terjadi dan bahkan semakin sulit dideteksi.

Menurutnya, para pengedar narkoba selalu mencari celah baru untuk memperbanyak dan mengedarkan barang berbahaya ini bahkan tidak segan-segan menjaring pengguna dari kalangan pelajar berusia muda.

Dan dalam kegiatan ini, katanya, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh anggota TNI tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.

Ia menyebut TNI mempunyai peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba, paling tidak di lingkungan masing-masing.

"Dan melalui sosialisasi ini juga diharapkan terjalin kolaborasi yang lebih erat antara TNI, BNN, dan instansi terkait lainnya dalam upaya memerangi narkoba," tegasnya.***

Minimnya PJU Di Jalan Swaka Tasikmalaya, Dikhawatirkan Undang Aksi Kriminal

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Akibat dari minimnya penerangan kondisi di kawasan jalan Swaka Kota Tasikmalaya tampak gelap di waktu malam, ditambah keadaan suasana di kawasan tersebut relatif sepi sehingga dikhawatirkan terjadi tindakan kriminal pada pengguna jalan.

Menurut salah seorang warga pemilik bengkel las, Atep, kondisi jalan yang sepi ditambah minimnya penerangan  membuat siapa pun yang melintas di jalan Swaka ini merasa takut dan khawatir terjadi kecelakaan lalu lintas.

"Saya juga khawatir dengan kondisi gelap ini akan mengundang kriminalitas di jalan ini," ungkap Atep. (18/06)

Atep pun mempertanyakan sejauh mana pihak Pemkot Tasikmalaya menanggapi kondisi ini, salah satunya dengan menambah jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) sehingga suasana di kawasan tersebut pun tidak lagi terkesan menyeramkan saat malam hari.

Sayang beberapa kali saat PNews mencoba akan konfirmasi terkait hal ini ke Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya tidak ada di tempat.(anwarwaluyo)

Selain Meminta Maaf Saat Shalat Iduladha, Bupati Pangandaran Ajak Masyarakat Doa’kan Jemaah Yang Sedang Beribadah Haji

PANGANDARANNEWS.COM – Saat melaksanakan shalat Iduladha 2024 di alun-alun Parigi, Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata meminta maaf kepada masyarakat.(17/06)

Saat ini, kata bupati, dengan Wakil Bupati Ujang Endin Indrawan memasuki masa akhir sebagai bupati dan wakil bupati, tepatnya hingga nanti dilantiknya bupati dan wakil bupati yang baru hasil dari Pemilihan Keoala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

“Ya, kurang lebih sekitar delapan bulan lagi jabatan kami akan berakhir memimpin pemerintahan Kabupaten Pangandaran,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang baik ini, bupati ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar besarnya kalau ada janji, komitmen dan lainnya yang belum bisa diwujudkan dengan baik.

Bupati menyebut, jika selama kepemimpinanya ada sisi kebaikan, prestasi dan pembangunan tentu itu bukan sebuah prestasi seorang pemimpin namun ini hasil sinergitas seluruh elemen dan kebersamaan.

Dan amanah yang diberikan ini, menurutnya, merupakan bagaimana semua unsur bisa membangun bersama sehingga apa yang dicita citakan masyarakat Pangandaran juara dan hebat bisa terlaksana dengan baik.

“Selain permintaan maaf, dalam kesemoatan yang baik ini saya juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan jemaah haji asal Pangandaran agar pulang kembali ke tanah air dengan keadaan selamat dan menjadi haji yang mabrur,” ucapnya.

Ada 429 jemaah haji ditambah petugas 8 orang asal Pangandaran, mudah-mudahan mereka bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik dan menjadi haji mabrur dan mabruroh dan kembali ke tanah air dengan selamat. 

"Beberapa hari lalu kita sempat bersedih karena ada dua jemaah yang meninggal, semoga jemaah yang meninggal dunia ini husnul khotimah," kata bupati.(hiek)

Ketua KPU Banjar Sebut, Media Alat Penyebarluasan Informasi

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar siang tadi menggelar Media Gathering yang melibatkan puluhan wartawan media online media TV dan media cetak, bertempat di Hotel Santika Tasikmalaya. (14/06)

Dalam kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Banjar Muhamad Muklis ini, bertujuan untuk memaksimalkan partisipasi pemilih melalui penyebarluasan informasi terkait pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjar tahun 2024.

Seperti disampaikan Ketua KPU Kota Banjar Muhamad Muklis, media massa memiliki peran penting dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada karena berfungsi sebagai penyampai informasi, edukasi dan juga penangkal hoaks kepada publik bahkan media juga mampu menjadi kepanjangan tangan dari semua lembaga.

“Termasuk KPU, untuk menyampaikan informasi-informasi terkait kepemiluan terkait tahapan Pilgub dan Pilwal ini,” ujar Muklis

Dan untuk suksesnya baik proses mau pun pelaksanaan Pilkada, maka, kata Muklis, diperlukan sinergitas yang kuat antara KPU dan awak media agar jangan sampai kegiatan-kegiatan yang dilakukan KPU tapi masyarakat tidak mengetahui.

"Jelas, dalam hal ini perlu adanya sinergitas antara kami dan rekan-rekan media,” ucapnya. (Tito)

Media Gethering Sosialisasi Pilkada KPU Banjar, Peran Media Menjadi Elemen Masyarakat Yang Kritis

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Dalam Pemilihan Umum Pilpres, Pileg, Pilgub hinggga Pilbup/Pilwalkot peran serta media sangat berperan penting dalam menciptakan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas, dan pemilu ini terkadang menjadi area konflik yang dilegalkan menurut Undang Undang.

Demikian disampaikan DR Nina Yuningsih, saat menjadi nara sumber pada Media Gethering Sosialisasi Pilkada serentak tahun 2024 yang di laksanakan oleh KPU Kota Banjar Jabar bertempat di salah satu Hotel di Kota Tasikmalaya.(16/06)

Menurut Nina, tidak bisa dihindari dalam pemilu ini terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat.

"Dalam hal ini tentunya dibutuhkan pemahaman bersama, baik penyelenggara atu pun peserta pemilu dalam memahami regulasi,” jelasnya.

Dalam penyelenggara pemilu, kata Nina, seluruh elemen harus bisa  bersinergi dengan para awak media sehingga apa yang disampaikan penyelenggara ini bisa dikemas oleh media menjadi sebuah impormasi yang akurat dan valid serta bisa dipertanggungjawabkan.

Peran media ini sangat vital, karena semua yang disajikan mampu menentukan opini di masyarakat.

"Sajian informasi yang edukatif dan informatif, jujur dan Adil, sesuai dalam azas Pemilu dan Azas Penyelenggaraan,” ujarnya.

Nina mengatakan, media merupakan bagian dari elemen masyarakat yang kritis serta mampu menggerakkan partisipasi masyarakat. Sehingga banyak keuntungan yang didapat ketika penyelenggara bersinergi dengan media karena akses informasi akan lebih baik dan mudah, ditambah link pengawasan juga bisa didapatkan.

Ia menambahkan, meskipun pengawasan ada di ranah Bawaslu namun pemilu ini juga  harus diawasi masyarakat termasuk pendidikan politik harus bisa meningkat. Mulai dari bentuk kesadaran untuk menggunakan hak pilih, dan dalam hal ini tentu sangat besar peran media di dalamnya.

"Dan tentu hal ini juga yang diharapkan Penyelenggara,” terang Nina.

Selain membahas peran penting media, dalam kesempatan ini Nina juga menyinggung tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diberi kewenangan untuk menerapkan prinsip menjaga keadilan, kemandirian, imparsialitas, dan transparansi, serta menegakkan kaidah atau norma etika yang berlaku bagi Penyelenggara Pemilu, dengan bersikap netral, pasif dan adil.  (Tito)

Ratusan Warga Desa Hegarwangi Terima Bantuan Pangan Dari Bulog

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Sejumlah masyarakat siang tadi mendatangi kantor Desa Hegarwangi Kecamatan Bantarkalong Kebupaten Tasikmalaya untuk menerima bantuan pangan dari Badan Urusan Logistik (Bulog), bertempat di aula desa.(14/06)

Pembagian beras bantuan pangan ini merupakan upaya Pemerintah Desa Hegarwangi dalam mendukung kesejahteraan masyarakatnya, khususnya dalam menghadapi kondisi ekonomi yang mungkin terpengaruh oleh berbagai faktor.

Seperti disampaikan Ketua Kapunduhan, Apud, ada 505 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari m 5 Kapunduhan yang hari mendapatkan bantuan pangan ini menjadi langkah nyata Pemerintah Desa dalam mendukung program pangan nasional serta memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi warga.

"Mudah-mudahan bantuan ini dapat membantu meringankan beban hidup masyarakat," ungkap Apud.

Ia juga berharap bantuan ini bisa berkelankutan sehingga bisa memberikan dampak positif bagi kesejahteraan dan ketahanan pangan masyarakat.

Apud yang didampingi Bendahara Desa Hegarwangi Candra dan tokoh masyarkat, juga mengatakan, pembagian beras ini dilaksanakan secara transparan serta memastikan serta tepat sasaran.

"Atas nama warga saya ucapkan terimakasih kepada Bulog dan pemerintah, bantuan ini benar-benar sangat membantu masyarakat," ucapnya. (anwarwaluyo)