Jika Pinjaman Rp 350 Milyar Dibatalkan, Pemkab Pangandaran Harus Lakukan Pengetatan Anggaran

penulis: hiek

PANGANDARANNNEWS.COM - Soal portopolio pinjaman Pemkab Pangandaran sebesar Rp 350 Miliar dan masalah kondisi keuangan yang mengalami defisit, hal ini terjadi hampir di semua daerah dan hal ini tidak bisa dhindari akibat madalah Covid-19 yang terjadi beberapa tahu lalu.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran di depan seluruh undangan yang hadir pada acara Sosialisasi Kinerja Pembangunan Tahun 2024, bertempat di Hotel Laut Biru Pangandaran.(06/12)

Jeje mengatakan, ada dua pola untuk mengatasi defisit ini, yang pertama apa adanya dan pinjam ke pihak ketiga atau bank.

"Dan kita pilih pola yang kedua untuk mempertahankan pertumbuhan, pemerataan dan RPJMD," jelasnya.

Untuk transfer daerah juga Jeje mengaku mengalami penurunan, sehingga hal ini berdampak pada kemampuan daerah.

"Jika biasanya kita menerima uang Rp 55 miliar, hilang Rp 12 sampai Rp 13 miliar," jelasnya lagi.

Dan portoplio menurutnya, adalah memindahkan utang dari resiko tinggi ke resiko rendah dengan waktu pinjaman  jangka panjang, sehingga semua program yang sempat terhenti akan bergulir kembali.

Terkait beban pinjaman yang diajukan tersebut, Jeje menyebut pihaknya sudah menghitung dan tentu sanggup membayarnya. Namun jika mengambil pola apa adanya, tentu akan melakukan pengetatan yang luar biasa di semua sektor.

Namun jika portopolio ini berjalan, Jeje yakin, kondisi Pangandaran akan kembali normal dan tentu bisa sorak-sorak seperti dulu seperti sebelum ada pandemi Covid-19.

Jeje mengatakan, ada delapan program yang akan hidup lagi jika pinjaman itu berjalan, diantaranya Porgam pangandaran hebat, pengangkatan P3K dan ASN, ajengan masuk sekolah, pendidikan gratis, penguatan desa yang di dalamnya termasuk tunjangan desa, juga RT RW dan honorer berjalan kembali.

"Tak hanya itu, bagi hasil ke desa juga jalan lagi dan perbaikan pelayanan kesehatan juga bisa dilanjutkan," ucapnya.

Menanggapi pemaparan tersebut, salah seorang undangan dari yokoh masyarakat Kecamatan Sidamulih yang juga Ketua Ormas Islam Muhammadiyah Pangandaran H Endang Kosasih mengatakan, mengatakan, setelah memperhatikan apa yang disampaikan Bupati Pangandaran soal portoplio pinjaman ke bank itu, memang sesuatu yang cukup dilematis.
Artinya, kalau tidak meminjam atau tidak menggunakan dana pihak ketiga, bagaimana mau menyelesaikan pembangunan kedepan dan yang sedang berjalan.

Menurut Kosasih, ada beberapa aspek kemadaratan dan kemaslahatan yang bisa dilihat dari pinjaman tersebut walau pun memang ada kelemahan, namun jika dilihat dari sisi kemaslahatanya itu yang terbaik.

"Saat ini kondisi keuangan Pemkab Pangandaran berada pada posisi yang delimatis," ungkapnya.

Kades Leuwibudah Sebut, Mau berapa lama Jabatan Kepala Desa Yang Penting Mampu Melayani Warga

Kades Leuwibudah, Eep

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS  - Dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, Pemdes Lewibudah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya mengalokasikan anggaran Dana Desa (DS) tahap3 untuj pembangunan sumur bor di sejumlah titik.

Tak hanya membangun sumur bor, juga dibangun jalan lingkungan dan kirmil yang yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Seperti disampaikan Kepala Desa Lewibudah, Eep, saat ini masih banyak warga yang masih membutuhkan air bersih belum terpenenuhi, apalagi saat  musim kemarau seperti beberapa waktu lalu.

"Masih ada sekitar 7 titik lagi yang belum terpenuhi," terang Eep.(06/12)

Disoal aksi demo sejumlah kepala desa ke gedung DPR RI di Jakarta beberapa waktu lali, Eep mengatakan, tidak ikut  karena ia menilai masih ada yang lebih penting untuk melayani masyrakat di desanya.

Dan terkait aturan pemerintah, tentang masa jabatan kepala desa mau ditambah, Eep mengatakan, itu swpemuhnya merupakan kebijakan pemerintah terkait pemerintah desa.

"Mau diperpanjang silahkan tidak juga tidak masalah, intinya berapa lama jabatan kepala yang penting bisa mengayomi dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk warganya," ungkapnya.(anwarwaluyo)

Dukung Program Ketahanan Pangan Daerah, Kodim 0625/Pangandaran Dan Masyarakat Gelar Panen Raya Jagung

PANGANDARANNEWS.COM - Untuk ikut mendukung ketahanan pangan daerah, Kodim 0625/Pangandaran dengan bangga menggelar acara Panen Raya Jagung, kegiatan untuk yang pertama ini dilaksanakan di wilayah tanah milik Kementerian Pertahanan (Kemhan) di Jalan Raya Ciparanti, Blok Cudang, Dusun Legok Jawa, Desa Legok Jawa, Kecamatan Cimerak.(05/12)

Kegiatan panen raya ini merupakan program ketahanan pangan dari TNI Angakatan Darat yang dilaksanakan oleh  Kodim 0625/Pangandaran bersama organisasi Pemuda Panca Marga (PPM) sebagai pelaksana di lapangan, serta didampingi Babinsa.

Dalam sambutannya, Dandim 0625/Pangandaran, Letkol Inf Indra Mardianto Subroto, M.IP, mengaku  merasa bangga atas respon dan kehadiran masyarakat dan semua peserta serta mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan bersama masyarakat ini.

"Hasil panen jagung ini menjadi acuan penting kita, dan diharapkan program ketahanan pangan ini akan berjalan terus setiap tahunnya," ungkapnya.

Menurut Dandim, program ini bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan lokal saja, namun diharapkan dapat meningkatkan kualitas pangan di Kabupaten Pangandaran. 

"Dengan melibatkan berbagai pihak termasuk instansi terkait dan masyarakat, saya berharap bisa terjalin sinergitas yang kuat untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan," pungkasnya.***

Masih Kurangnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak, PAD Kabupaten Pangandaran Dari Sektor Pajak-Retribusi Tahun 2023 Capai 80 %

PANGANDARANNEWS.COM - Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandarab dari sektor pajak dan retribusi untuk tahun 2023 saat sudah mencapai 80 persen lebih atau sebesar Rp 102,7 Miliar, dari target Rp 118 Miliar.

Demikian disampaikan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran H Agus Maliana S.Kep.Ners.MM, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(05/12)

Sementara untuk capaian pajak daerah, kata Agus, sebesar Rp Rp 70,3 miliar atau sekitar 83,56 persen dari target Rp 84 Miliar.

Pendapatan daerah tersebut terdiri dari 11 jenis pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, penerangan jalan, parkir, air, dan  PBB.

"Sementara untuk pendapatan retribusi daerah, sampai saat ini sudah mencapai Rp 32,3 Miliar atau 94,93 persen dari target tahun ini," terang Agus.

Agus mengatakan, untuk saat ini pendapatan dari sektor retribusi secara parsial atau masih oleh dinas-dinas terkait, seperti retribusi parkir di Dinas Perhubungan, retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan seterusnya.

Dan saat ini pendapatan pajak dari hotel dan penerangan jalan masih merupakan yang paling besar, dengan rincian pajak hotel sebesar Rp 18,4 miliar dan  penerangan jalan Rp 15,6 Miliar.

Agus mengakui, hingga saat ini pendapatan dari PBB di Kabupaten Pangandaran masih belum maksimal, baru 67,58 persen atau Rp14 milyar dari target Rp 21 miliar.

Banyak faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya PBB ini, diantaranya masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau paktor lainnya," ungkapnya.(hiek)

Kepala BLK Tasikmalaya Berikan Klarifikasi Terkait Berita Ia Terkesan Sulit Ditemui Media

Kepala BLK Tasik, Dede Gunawan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Terkait adanya pemberitaan Kepala Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat yang terkesan sulit ditemui media di sejumlah media online, ternyata hal itu disebabkan adanya miskomunikasi.

Seperti disampaikan Kepada Kepala Bidang (Kabid) Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Tasik Raya Robi Darwis, Kepala BLK Tasikmalaya Dede Gunawan sudah menyampaikan permohonan maaf dan mengatakan bahwa hal ini terjadi karena miskomunikasi saja. 

"Intinya pemberitaan di beberapa media on line tersebut disebabkan hanya miskomunikasi saja," ungkap Dede Gunawan, kepada Kabid OKK SWI Tasik Raya. (04/12)

Usai munculnya berita tersebut, Dede mengatakan, beberapa hari lalu ia masih dalam suasana berkabung karena  anak saudaranya yang meninggal sehingga ada urusan tak biasa yang harus diurus di luar tugasnya sebagai kepala BLK.

"Itu juga mungkin yang menyebabkan terkesan saya susah ditemui, namun mudah-mudahan hal ini menjadi hikmah positif bagi kita semua," ucapnya.

Tak hanya berkabung, Dede mengaku kondisi kesehatannya pun saat ini memang sedang kurang sehat sehingga ia pun harus rutin cek up ke dokter.

"Intinya mungkin kita harus bisa saling memahami dan mengerti, mudah-mudahan ke depannya hal ini tidak terjadi lagi," ungkapnya.(anwarwaluyo-SWI)

 

 

49 POKDARWIS Resmi Dikukuhkan, Ini Pesan Bupati Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM - bertempat di Tourism Information Center (TIC), Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengukuhkan 49 Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kabupaten Pangandaran

terdiri dari Ketua Pokdarwis dari 48 Desa dan 1 Destinasi Wisata Green Canyon, pengukuhan ini berdasarkan Keputusan Bupati Nomor SE.03.02/Kpts. 138 – Huk/2023 Tentang Pengukuhan Kelompok Sadar Wisata. (04/12)

Dalam acara ini turut dihadiri Kepala Dinas  Pariwisata dan Kebudayaan Pangandaran Tonton Guntari, SH beserta jajaran, Kepala Bagian Prokopim Setda Pangandaran Raden Detty Marieta S. Sos MM, Para Camat Kabupaten Pangandaran, dan para Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pangandaran

Usai pengukuhan bupati pun mengucapkan selamat pada rekan-rekan Pokdarwis yang sudah dikukuhkan, dan mudah-mudahan kebersamaan dan sinergitas akan berjalan baik sehingga akan mampu mengembangkan wisata dengan baik.

Bupati mengatakan, salah satu fungsi Pokdarwis ini harus mampu menyatukan presisi masyarakat untuk menjaga wisata sehingga pariwisata ini bisa berjalan dengan baik. 

"Tidak hanya mengandalkan pemda, tapi bagaimana kita semua punya tingkat kesadaran yang baik karena kita punya forum, jadi besok kalau ada komplain apapun kita kumpul putuskan secara musyawarah," ucap bupati. 

Bupati mengatakan, pengukuhan untuk memajukan sektor pariwisata yang ada di daerah masing-masing Pokdarwis dengan didorong oleh Sumber Daya Manusia yang ada, sehingga diharapkan dengan bisa meningkatkan pengembangan pariwisata dan menyukseskan pembangunan pariwisata di daerah.

Pokdarwis sendiri menurut bupati, sebuah wadah untuk meningkatkan roda perekonomian masyarakat khususnya melalui sektor pariwisata dalam rangka menumbuhkan dan menciptakan pengembangan destinasi wisata melalui potensi daya tarik wisata yang ada.

"Saya ucapkan, selamat bekerja dan mudah-mudah dengan hadirnya Pokdarwis ini wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran terus berkembang," ucapnya.***

Anggota DPRD Jawa Barat Tetep Abdulatip Sosialisasikan Perda Desa Wisata Di Kabupaten Tasik

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Bertempat Gedung PGRI Kecamatan Cikatomas anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS, Drs KH Tetep Abdulatip, menggelar pertemuan dengan masyarakat untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang  potensi wisata yang yang ada Kabupaten Tasikmalaya, terutama Perda yang berkaitan dengan desa wisata mengingat juga banyak desa yang memiliki potensi wisata.

Menurut Tetep, Perda nomor 2 tahun 2022 tentang Desa Wisata ini dalam rangka memberikan fasilitas kepada desa-desa yang memang memiliki potensi wisata agar desa tersebut mampu berkembang maju,  karena jika satu tempat ada wisata maka potensi pertumbuhan ekonomi masyarakat pun akan terlibat langsung di dalamnya.

Kata Tetep ini bukan masalah politik, namun ini tentang pemerintah saat memberikan payung hukum misalnya pada  seni budaya, hasil-hasil kerajinan, kuliner dan termasuk penjual jasa pariwisata.

"Banyak desa yang tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan daerahnya walaupun daerah itu berpotensi  dari aspek wisata, dan tentu Perda ini menjadi payung hukum dalam rangka memfasilitasi untuk pengembangannya," ucap Tetep.(04/12)

Harapan ke depannya, ujar Tetep, kemandirian dan kemampuan daya beli masyarakat pun akan meningkat, artinya kalau ada sebuah daerah wisata nantinya produk-produk lokal akan bisa yang dipromosikan.

"Siapa tahu ketika ada produk-produk lokal yang dipromosikan kemudian ada orang luar membutuhkan  sehingga permintaan dari luar pada produk-produk lokal ini akan bisa menjadi potensi ekonomi masyarakat," imbuhnya.

Tetep menyebut, walau saat ini memang desa masih memiliki keterbatasan dalam aspek penyiapan fasilitasnya, namun pemerintah provinsi bisa memberikan pendanaan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, walau pun ini bukan kewenangan wajib pemprov.

Tetep mengaku, ia bisa memberikan dukungan politik agar desa-desa yang mempunyai potensi wisata di Kabupaten Tasikmalaya bisa lebih dikembangkan.

Bukan karena saat ini tahun politik, namun menurut Tetep karena ini merupakan program pemerintah, maka DPRD harus ikut mendorong dan mengawal kebijakan pemerintah terkait desa wisata ini.

"Kita harus bisa memisahkan  antara kepentingan politik dengan kepentingan masyarakat, jadi walau pun memang momennya  momentum politik lima tahunan tetap saja yang namanya kebutuhan masyarakat ini harus menjadi prioritas jadi tidak boleh terganggu dengan ajakan politik lima tahunan," tegasnya.

Dan untuk itu, kata Tetep, kehadirannya di tengah masyarakat ini kepentingannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, karena kebutuhan masyarakat harus tetap mendapatkan porsi perhatian yang lebih baik.

Ia menambahkan, dari data desa wisata di Pemprov Jabar ternyata Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi wisata yang layak untuk dikembangkan, sehingga harus paham betul Perda nomer 2 tahun 2022 ini.

"Sehingga kalau desanya makmur otomatis ekonomi masyarakat pun akan lebih sejahtera," pungkasnya. (anwarwaluyo)

Masuki Hari Keempat Kampanye Di Kota Banjar masih sepi, Ini Kata Ajat Caleg Dari Partai Golkar

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS  - Jadwal kampanye sudah memasuki hari keempat, namun aktivitas kampanye para calon legislatif (caleg) masih terasa sepi di Kota Banjar Jawa Barat. Bisa jadi mungkin karena masa kampanye waktunya masih lama, biasanya memakan waktu  5 sampai 6 bulan hingga para caleg ini memiliki waktu yang cukup leluasa, sementara waktu kampanye saat ini cukup relatip pendek terhitung mulai 28 November 2023 sampai 10 Pebruari 2024.

Diduga para calon terbiasa menggunakan waktu kampanye dengan waktu lama, maka memasuki hari keempat pun masa waktu kampanye di Kota Banjar dari Tiga Dapil masih terasa sepi.

Seperti dikatakan salah satu warga di Daerah Pilihan (Dapil) 1 Desa Balokang Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menurutnya waktu kampanye seperti ini sudah terlihat geliat para caleg dengan membawa flatformnya masing masing, namun saat ini masih belum terlihat. 

Sementara menurut salah seorang caleg yang sudah satu periode menjadi angota DPRD di Banjar dari Partai Golkar  AJAT SUDRAJAT. A. Ma dengan Nomor Pilihan 2, saat dihubungi melalui telepon celulernya mengatakan, ia mengaku direpotkan dengan waktu kampanye yang relatip singkat, jelas ini ada sisi baik dan tidak baiknya bagi para calon. 

"Kampanye itu kan penyampaian Platform kepada masyarakat, kita optimalkan saja dengan waktu  yang sudah di tentukan," ucapnya.(01/12)

Ia juga berharap masyarakat memahami sehingga masyarakat bisa mengambil keputusan siapa yang akan di pilihnya dengan masa waktu kampanye yang sangat relatip pendek ini dan ia pun tidak menggunakan cara lama dalam kampanye tapi pakai cara baru.

Disoal cara apa yang dipakai di masa kampanye saat ini dengan singkat ia menjawab, ada aja.

Ia mengatakn selama satu periode menjadi anggota DPRD Ajat mengaku masih banyak menyimpan Pekerjaan Rumah (PR) yang mesti di tuntaskan, pencalonan kali ini mudah mudahan masyarakat memahami apa yang di maksudnya.

"Bagi saya kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, tentunya melalui Partai Golkar," ungkapnya. (titosantiko) 

 

.

KAmisama Ajak Warga Banjar Olah Sampah Jadi Cuan

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS -Kawasan Minimasi Sampah Mandiri (KAmisama)  merupakan indikator penggerak pengolahan sampah yang di resmikan Wakil Wali Kota H Nana Suryana di lingkungan Katapang Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.

KAmisama membangun dan meluncurkan program dengan tidak menggunakan APBD, namun dengan investor Hejotekno  yang peduli pada lingkungan hidup khususnya dalam pengolahan sampah.

Dalam acara yang dibuka Wakil Walikota beberapa hari lalu, turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat DR. Ir.Prima Mayaningtyas, Ketua Umum Gerakan Hejo Indonesi H Eka Santosa, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjar, Kepala Dinas Perhubungan, Ketua DPRD H Dadang Kalyubi, ketua DPD Geraka Hejo Kota Banjar Aep Sutisna (Eky) dan para undangan dari elemen masyarakat.

Aep turut berperan aktip bersama KAmisama sebagai bentuk  kepedulian terhadap pengelolaan KAMISAMA, pada masalah lingkungan hidup yang sering melakukan kegiatan sosial seperti bedah rumah  dan Gerakan Hejo lainnya.

Hejotekhno turun langsung ke tengah masyarakat dan tidak ragu untuk terus melakukan kordinasi  dengan masyakat, karena dasarnya Hejotekno ini sama sekali tidak menggunakan dana dari APBD Banjar tapi menggunakan Dana pribadi, seperti yang digunakan untuk membeli alat yang cukup mahal membangun tempat pengelolaan sampah dan menggerakan laju operasional pengelolaan sampah.

Di acara tersebut dalam sambutannya Wakil Walikota Banjar Nana Suryana mengatakan, dengan adanya Kawasan Minimasi Sampah Mandiri maka pengelolaan sampah pun diharapkan bisa dmlebih efektif dan bermanfaat.

Saat ini, kata Nana dari data penduduk Kota Banjar tercatat ada 207.000 jiwa, artinya tumpukan sampah seiring dengan terus bertambahnya penduduk terus bertambah hingga saat ini tercatat sampah di Kota Banjar mencapai 50 ton per hari.

"Sampah ini menjadi masalah klasik, namun mudah-mudahan dengan pola pengelolaan sampah ini bisa  mengantisipasi agar tidak ada  penumpukan sampah di TPA Cibeureum," kata Nana.(29/11)

Dengan pola KAmisama, terang Nana, ada beberapa mekanisme alur sampah yang di pangkas, seperti sampah diambil dari sumber sampah yaitu dari rumah ke TPS lalu dikelola di TPS KAmisama.

Sementara Ketua umum Gerakan Hejo Indonesia sekaligus tokoh Banjar yang  menginpirasi lahirnya kerjasama pengelolaan sampah dengan Pemerintah kota Banjar,
H. Eka Santosa, menurutnya dengan munculnya angka produksi 10 ton sampah per satu sift selama 12 jam, ini berada pada lima Kabupaten/kota di Jawa Barat termasuk Karawang, Bandung, Garut dan Kota Banjar.

Namun dengan adanya KAmisama Eka yakin akan menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, karena KAmisama dengan berbasis pada marketing produktif seperti halnya UMKM yang mampu mwngolah sampah menjadi produk yang bisa menjadi penghasil bagi masyarakat, sehingga akan terwujud lingkungan menjadi bersih dan masyarakat pun sejahtera.

"Saya menekankan disini pentingnya partisipasi baik pemerintah atau pun masyarakat untuk aktif dalam memproses pengelolaan sampah ini," tegasnya.

Di tempat terpisah dirut KAmisama Berta Kurniawan mengatakan, KAmisama adalah kita, kita adalah sama yang mempunyai peran yang sama untuk menciptakan lingkungan bersih tanpa sampah.

"Dan kami adalah marketing sampah yang akan menciptakan sampah menjadi Uang," ungkapnya. (titosantiko)

Terkendala Anggaran, Sejumlah PJU Di Kota Tasik Rusak

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) merupakan sarana penerangan di malam hari yang ada baik di pinggir jalan, ruang publik, tempat olahraga dan tempat umum lainnya.

Namun sayang keberadaan PJU di area joging track Dadaha Kota Tasikmalaya sudah lama padam sehingga di area ini pun selain tidak nyaman dipakai tempat berolahraga, juga rawan aksi kejahatan.

PJU yang merupakan alat elektronik ini memang perlu perawatan serta rentan kerusakan, atau memiliki umur pakai yang pendek sehingga kegiatan perbaikan harus secara kontinyu. Perbaikan baik itu jaringan mau pun lampu yang padam atau rusak perlu diganti secara berkala.

Menurut salah seorang warga Tasik yang enggan ditulis namanya, sejak tahun 2000 sampai sekarang PJU di lokasi tersebut belum dilakukan perbaikan.

Menurutnya, seharusnya pergantian lampu jalan yang sudah padam atau rusak segera diperbaiki agar kondisi jalan tidak gelap gulita.

"Saya berharap Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya agar melakukan perbaikan," ungkapnya.(30/11)

Untuk diketahui, selain di area jogging track di kawasan Dadaha, PJU yang padam ini terjadi di sejumlah titik, seperti di  jalan arah Kawalu-Urug dan Gunung putri.

Masih kata warga, saat ini Dinas perhubungan kota Tasikmalaya terkesan tutup mata  tutup telinga dengan padam atau rusaknya PJU di sejumlah lokasi ini. 

"Sudah bertahun -tahun Dinas Perhubungan seolah tidak tanggap untuk memperbaikinya padahal di lokasi tersebut padat kendaraan lewat," ungkapnya.

Ia juga mempertanyakan siapa yang bertanggungjawab jika di jalan tersebut terjadi kecelakaan atau terjadi tindakan kejahatan, apakah ini menjadi kewenangan Pemkot atau Pemprov Jawa Barat.

Sayang saat hal ini dikonfirmasi ke Disub Kota Tasik, Kepala Dinas Perhubbungan Kota Tasik sedang tidak ada di tempat 

Di peroleh informasi dari Kepala Bidang (Kabid) Lalin Gumilar, ternya kendalanya ada pada masalah anggaran yang terbatas.

"Anggaran untuk perbaikan PJU ini hanya Rp 800 juta per tahun," terangnya pasa PNews, saat ditemui di ruang kerjanya.

Jika anngarannya memang ada dan optimlal, kata Gumilar, tentu pihaknya pun bisa berkali-kali melakukan perbaikan pada PJU yang padam.

"Dan khusus PJU yang ada di jalur Urug dan Gunungputri, kewenangannya ada di pemerintah provinsi Jawa Barat," ucapnya.(anwarwaluyo)