Dampak Pemerintah Pusat Kurangi Dana Tranfer ke Daerah, Bagaimana Masyarakat Mampu Mewujudkan Aspirasinya Jika Fiskalnya Terbatas

Freddy 

Otonomi Daerah Jangan Sampai Kehilangan Makna: Aspirasi Rakyat Besar, tetapi Kemampuan Anggaran Daerah Terbatas.

PANGANDARANNEWS.COM - Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta pemerataan pembangunan hingga ke pelosok desa.

Namun, muncul sebuah persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama: bagaimana pemerintah daerah dapat mewujudkan seluruh aspirasi dan harapan masyarakat apabila kemampuan fiskal daerah semakin terbatas akibat kebijakan pengurangan atau penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat?

demikian disampaikan seorang pengamat kebijakan publik asal Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, Fredy.

Pertanyaan ini bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan keuangan daerah, melainkan, kata Fredy, menyangkut masa depan otonomi daerah dan kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat.

Saat ini, lanjutnya, masyarakat tidak pernah berhenti berharap. Mereka menginginkan jalan yang baik, pelayanan kesehatan yang berkualitas, pendidikan yang terjangkau, lapangan pekerjaan, bantuan bagi masyarakat miskin, pengembangan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta pembangunan infrastruktur yang merata. Sementara di sisi lain pemerintah daerah harus menghadapi keterbatasan anggaran, Ketika pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu menjadi sumber pembiayaan utama dan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih tinggi.

"Penyesuaian TKD berpotensi mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai program pembangunan," ungkapnya. (10/11/2026)

Kondisi tersebut, menurutnya, akan menimbulkan dilema kebijakan. Pemerintah daerah dituntut memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi pada saat bersamaan harus melakukan efisiensi, menjaga belanja wajib, membayar kewajiban pemerintahan, dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

"Dengan demikian persoalannya bukan hanya bagaimana mengurangi belanja, tetapi bagaimana menentukan prioritas pembangunan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat," imbuhnya.

Ia mengatakan, semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dimaknai sebagai pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Sementara itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, termasuk mekanisme Transfer ke Daerah.

Artinya, ujar Freddy, desentralisasi pemerintahan harus berjalan beriringan dengan desentralisasi fiskal. Jangan sampai pemerintah daerah diberikan tanggung jawab pelayanan publik yang besar, tetapi tidak memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk menjalankan tanggung jawab tersebut.

Kebijakan fiskal nasional, terang Freddy, tentu memerlukan efisiensi dan pengendalian anggaran. Namun, pelaksanaannya juga perlu memperhatikan perbedaan karakteristik, potensi ekonomi, kebutuhan pelayanan publik, serta tingkat kemandirian fiskal masing-masing daerah.

"Lalu, apa solusinya?" tanya Freddy.

Ada beberapa skala prioritas yang harus dilaksanakan Pemda, antara lain,
1. Menetapkan skala prioritas pembangunan. Program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi perhatian utama, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan ekonomi masyarakat.

2. Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menggali potensi pajak dan retribusi daerah secara legal, transparan, dan tidak membebani masyarakat kecil maupun dunia usaha.

3. Melakukan evaluasi belanja daerah. Mengurangi kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, serta belanja yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Mengembangkan investasi dan kerja sama pembangunan, juga Pemerintah daerah perlu membuka ruang kolaborasi dengan dunia usaha, BUMD, perguruan tinggi, masyarakat, dan pihak swasta melalui skema yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. Memperjuangkan pemerataan alokasi TKD. Pemerintah daerah bersama DPRD, pemerintah provinsi, serta wakil rakyat di tingkat pusat perlu menyampaikan kondisi riil kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah kepada pemerintah pusat.

6. Memperkuat perencanaan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun melalui Musrenbang harus disusun berdasarkan skala prioritas, kemampuan anggaran, serta manfaat nyata bagi masyarakat.

7. Melakukan Evaluasi dan Penyesuaian Terhadap RPJMD, yang di sesuaikan kondisi dan situasi terkini, berdasarkan prioritas kebutuhan dasar masyarakat, yang di sesuaikan dengan kemampuan fiskal di daerah

8 Melakukan RoadMap/Mitigasi belanja daerah dalam rangka untuk upaya dan usaha penyehatan fiskal di daerah

Pemerintah Pusat Juga Harus Mendengar Suara Daerah.

"Kebijakan pengelolaan keuangan negara memang menjadi kewenangan pemerintah pusat, akan tetapi kebijakan tersebut hendaknya tetap mempertimbangkan kondisi objektif daerah," tegasnya.
(@nton AS).