PANGANDARANNEWS.COM - Musyawarah Provinsi (Musprov) XVIII Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Barat yang berlangsung hari ini tanggal 22 Oktober 2026, berpotensi berlangsung panas dan menjadi ajang persaingan kepemimpinan yang menyita perhatian.
Berdasarkan surat pemberitahuan dan undangan Pengurus PMI Provinsi Jawa Barat Nomor 241/02.03.00/ORG/X/2026 tertanggal 19 Oktober 2026, Musprov akan dilaksanakan di Markas PMI Provinsi Jawa Barat, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 426A, Kota Bandung 22 Oktober 2026
mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai.
Seperti disampaikan Ketua PMI Kota Bandung, H. Ade Koesjanto, saat dihubungi lewat telepon selulernya, dinamika menjelang forum tersebut diperkirakan semakin menghangat apabila petahana harus menghadapi kandidat penantang yang disebut memperoleh dukungan dari sejumlah ketua PMI kabupaten/kota di Jawa Barat.
Konfigurasi dukungan antardaerah pun, menurut Ade, menjadi salah satu faktor yang patut dicermati dalam proses pemilihan kepemimpinan organisasi kemanusiaan tersebut.
Musprov ini bukan sekadar agenda pergantian kepemimpinan, melainkan, kata Ade, merupakan forum strategis untuk menentukan arah kebijakan, penguatan organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan kemanusiaan PMI di Jawa Barat.
Apabila terdapat dua kekuatan yang bersaing dengan dukungan dari berbagai daerah, imbuhnya, dinamika musyawarah berpotensi berlangsung ketat bahkan panas.
"Setiap kandidat akan diuji melalui gagasan, rekam jejak pengabdian, kemampuan membangun konsolidasi organisasi, serta visi pengembangan PMI untuk periode mendatang," kata Ade. (21/10/2026)
Di sisi lain, masih kata Ade, dukungan dari ketua PMI kabupaten/kota perlu dilihat dalam kerangka mekanisme organisasi. Karena keputusan akhir tetap bergantung pada tata tertib Musprov, ketentuan AD/ART PMI, serta hak dan keabsahan peserta yang memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan.
Di tengah potensi memanasnya persaingan, Ade menyebut, seluruh pihak diharapkan tetap mengedepankan persaudaraan, musyawarah, dan penghormatan terhadap aturan organisasi.
"Karena perbedaan pilihan merupakan bagian dari proses demokrasi organisasi yang seharusnya tidak mengganggu pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat," imbuhnya.
Ia menambahkan, PMI memiliki mandat kemanusiaan yang melampaui kepentingan personal maupun kelompok. Sehingga siapa pun yang memperoleh amanah kepemimpinan diharapkan mampu memperkuat solidaritas antarpengurus, meningkatkan kapasitas relawan, serta memastikan pelayanan kepalangmerahan berjalan semakin profesional dan responsif.
Kata Ade, Musprov XVIII PMI Provinsi Jawa Barat kini menjadi momentum penting bagi seluruh peserta untuk menentukan arah organisasi ke depan.
Potensi panasnya persaingan, dinamika dukungan, dan pertarungan gagasan, menurutnya, ini akan menjadi bagian dari proses tersebut.
"Dengan hasil akhir ditentukan melalui mekanisme Musprov yang sah," ucapnya. (@nton AS).

