Pastikan Target Tahunan Tercapai, Bapenda Pangandaran Evaluasi Kinerja Bidang PBB-P2 Tahun 2026

PANGANDARANNEWS.COM - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran saat ini tengah menggencarkan berbagai strategi untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), fokus utama mencakup digitalisasi sistem, pemutakhiran data objek pajak, serta pengetatan pengawasan di lapangan. 

Seperti disampaikan Kepala Bapenda Pangandaran, Sarlan, langkah-langkah strategis yang dijalankan oleh Bapenda Pangandaran, salah satunya Digitalisasi Pajak Daerah. 

Menurut Sarlan, Bapenda mendorong penggunaan aplikasi Sipadaran untuk mempermudah wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran secara digital. Implementasi sistem digital ini juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak daerah.

Sementara untuk evaluasi Kinerja PBB-P2, jelas Sarlan, pihaknya melakukan evaluasi berkala terhadap capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk memastikan target tahunan tercapai tepat waktu.

Saat memimpin rapat evaluasi yang diikuti jajaran pegawai serta petugas terkait, Sarlan juga mengatakan, evaluasi ini digelar sebagai langkah strategis untuk mengukur capaian target pendapatan daerah dari sektor PBB-P2 dan sekaligus mencari solusi atas berbagai kendala yang masih terjadi di lapangan.

Ia juga menegaskan terkait pentingnya peningkatan kinerja seluruh jajaran, agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat tercapai secara maksimal.

"Sektor PBB-P2 menjadi salah satu tulang punggung pemasukan daerah yang harus terus dioptimalkan, terutama dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Pangandaran," tegasnya.(06/05/2026)

Evaluasi ini penting, karena menurutnya, untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dicapai yang sekaligus menjadi bahan perbaikan agar kedepan lebih maksimal. 

"Kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik!dan target PAD pun dapat tercapai,” ucapnya.

Kepada jajarannya, ia juga menekankan perlunya sinergi antara petugas lapangan, pemerintah desa dan masyarakat sebagai wajib pajak, sehingga proses penagihan dan pembayaran pajak dapat berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

“Langkah ini menjadi sebuah bentuk komitmen Pemkab Pangandaran dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan yang berorientasi pada pelayanan publik,” imbhnya.

Selain membahas capaian realisasi pajak, dalam forum evaluasi kinerja bidang PBB-P2 ini juga menyoroti berbagai persoalan. Seperti tunggakan pajak, validasi data objek pajak, hingga upaya digitalisasi sistem pelayanan perpajakan yang lebih efektif dan transparan.

Dan dengan adanya evaluasi rutin ini, Sarlan berharap seluruh potensi pajak daerah dapat tergali secara optimal. 

"Sehingga yang pada ujungnya akan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan mempercepat pembangunan di berbagai sektor,” ujar Sarlan.(hiek)