Banyak warga dan pengguna jalan mengeluhkan adanya pungutan liar dengan karcis buatan sendiri yang diberikan oleh pihak tidak bertanggung jawab, sementara penegakan Peraturan Daerah (Perda) tentang parkir tampaknya hanya sebatas aturan di kertas.
Masyarakat sudah cukup terganggu dengan parkir liar ini, apalagi ada yang datang saja lalu memberikan karcis sendiri dan lalu memungut uang secara sewenang-wenang.
Salah seorang pedang yang biasa berjualan di sekitar lapang Dadaha mengatakan, seharusnya pihak yang berwenang bisa menertibkan hal ini.
'Tapi kenapa seolah-olah tutup mata ya ?, " ucapnya.(19/02/26).
Dari pengamatan Pangandaran News di lapangan, tampak area parkir liar tersebut banyak digunakan oleh pengendara yang berhenti sementara untuk berbelanja atau mengikuti aktivitas lainnya. Tanpa pengelolaan yang jelas dan penertiban yang konsisten, kondisi ini semakin meresahkan.
Dan beberapa orang yang mengaku sebagai "pengelola parkir", mereka bahkan berani menggunakan karcis buatan tangan tanpa ada tanda resmi dari pemerintah kota atau badan pengelola parkir yang sah.
Menurut salah seorang pengguna jalan, Siti, menambahkan para "petugas parkir" tersebut tidak bisa menjawab dengan jelas siapa yang menyuruh. Dan mungkin uang yang mereka dapatkan juga tidak masuk ke kas negara, hanya untuk keuntungan pribadi saja.
"Kita berharap pihak penegak hukum atau dinas terkait segera turun tangan dan tidak lagi mengabaikan masalah ini," ungkapnya.
Selain merugikan negara, imbuh Siti, parkir liar yang tidak teratur juga menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah dan mengganggu akses kendaraan serta pejalan kaki.
Sebenarnya, imbuh Siti, ia tidak keberatan membayar parkir jika prosesnya resmi dan uang yang dikumpulkan digunakan untuk memperbaiki fasilitas umum. Namun, pungutan liar seperti ini jelas tidak dapat diterima.
"Pungutan liar seperti ini harus segera dihentikan, kita butuh penertiban yang sungguh-sungguh bukan hanya sekedar omongan kosong," ujarnya.(anwarwaluyo)
