GEMPAR DAN DPRD PANGANDARAN GELAR AUDENS TERKAIT PENEBANGAN HUTAN OLEH PERHUTANI

PARIGI – sekolompok warga yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Parahiyangan  (GEMPAR ) melakukan audensi ke DPRD Kabupaten Pangandaran, terkait masalah semakin rusaknya lingkungan hidup yang disebabkan karena ulah Perhutani sebagai awal penyebabnya.

Sekitar 30 warga mewakili masyarakat peduli lingkungan dari Kabupaten Pangandaran, Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya yang didampingi sekjen GM FKPPI Kabupaten Ciamis, Roni, Nampak hadir untuk ikut mendukung audens yang diprakarsai  GEMPAR yang langsung diterima Ketua Komisi III DPRD Pangandaran, Wowo Kustiwa.

Nampak hadir juga dalam pertemuan tersebut, dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran serta perwakilan dari perhutani.

Dalam audens tersebut, Ketua Gempar, Kun kun Haryanto menyampaikan,, pihaknya merasa bertanggungjawab pada eksploitasi hutan yang selama ini dilakukan Perhutani. Pasalnya, ini sudah sangat menghkhawatirkan untuk kelangsungan kedepannya nasib hutan, dan tidak mustahil ini akan jadi bumerang bagi lingkungan disaat kawasan yang selama ini menjadi daerah resapan air semakin terkikis habis, padahal ini sangat urgent bagi kehidupan.

Menurut Kunkun, hutan dan lingkungannya ini diberikan Tuhan untuk manusia, bukan untuk  malaikat atau pun jin, maka sebagai manusia sudah seharusnya dapat menjaga dan melestarikannya agar bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia.

“Jika hutan dirusak, walaupun yang ditebang itu diklaim milik perhutani, maka masyarakat di sekitarlah yang akan terkena dampaknya bila terjadi bencana, lalu siapa yang akan bertanggung jawab bila itu terjadi?", kata Kunkun. (28/09)


Hal senada juga dikatan korlap GEMPAR, Anton, pihaknya menghimbau agar  perum perhutani bisa secepatnya menyadari pentingnya hutan yang berfungsi daserah resapan air.

Jangan main asal tebang walau itu ada di kawasan hutan produksi, karena itu induk primer bagi wilayah Cigugur dan Langkap lancar yang bila itu dirusak akan berdampak bencana untuk tiga kabupaten, Pangandaran, Ciamis dan Tasikmalaya.

"Saya sangat tidak setuju bila hutan yang ada diwilayah Cigugur dan Langkaplancar tepatnya di gunung Singkup dipakai area tebangan oleh perum perhutani, karena itu akan berdampak bencana di kemudian hari", ungkanya.

Anton menambahkan, pihaknya berjuang untuk kemaslahatan manusia demi sebuah kelestarian lingkungan. Gerakan ini benar-benar panggilan jiwa

“Jangan sampai kejadian bencana banjir bandang yang terjadi  di kabupaten Garut beberapa waktu lalu terulang  disini.

Jika sudah terjadi bencanan, lanjut Anton, berapa kerugian yang di derita yang secara langsung diakibatkan rusaknya hutan, dan kerusakanj lingkungan hutan ini harus dijadikan tanggungjawab semua untuk menjaga kelstariannya.

“Kami berharap jangan sampai kami dan keturunan kami semua diwarisi air mata, karena yang kami butuhkan mata air. “imbuhnya. (AGE)