SALAH SATU HEWAN KURBAN DI SETDA PANGANDARAN TERINDIKASI CACING HATI

PARIGI – Salah satu sapi kurban yang disembelih di Setda Kabupaten Pangandaran mengandung cacing hati (fasciola hepatica) sehingga bagian hati hewan tersebut harus dikuburkan karena tidak layak dikonsumsi.

Seperti dijelaskan salah seorang dokter hewan yang bertugas di Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, drh.Idham, menurutnya, hewan yang terkena cacing hati harus dibuang organ hatinya.

Organ hati tersebut, lanjut Idham, harus dibuang atau dikuburkan karena bila dikonsumsi  manusia, cacing hati tersebut bisa bersarang pada organ hati manusia.

“Penyakit cacing hati pada binatang khususnya pada hewan peliharaan seperti sapi diakibatkan, hewan tersebut kurang perawatan baik dalam pemberian makan ataupun dalam pemberian vaksin yang biasa dilakukan 3 bulan sekali oleh petugas peternakan", ungkapnya.(1/9)

Dikatakan Idham, pihaknya yang bertugas mengawasi dan memeriksa kesehatan hewan kurban sapi di setda Pangandaran, menemukan dari salah satu hewan kurban yang disembelih, hatinya sudah parah dengan ciri-ciri, secara fisik hampir semua bagian hati itu mengalami perubahan, tidak normal.

Lebih jauh Idham menjelaskan, kalau hati yang normal itu berwarna merah hati, tapi kalau yang terkena penyakit terdapat bercak-bercak putih, keras, di dalamnya banyak pasir dan kalau dibelah akan berlendir.

“Dari lorong lorong hati itu jika dipijit akan keluar cacing, dan pada hewan ini kami temukan ada tiga cacing", jelasnya.

Tapi walau pun ditemukan cacing pada hati hewan kurban tersebut, menurut Idham, bagian organ dan daging sapi itu aman dikonsumsi dan bisa dibagikan kepada masyarakat. (Age)

JEJE WIRADINATA :”PENATAAN PARIWISATA BISA MENAMBAH KUNJUNGAN WISATAWAN. “

PANGANDARAN-Pengembangan pariwisata membutuhkan penataan ruang karena pariwisata membuat penataan ruang lebih menarik dalam satu kawasan. Tapi  terkadang sebagian orang menganggap penataan kawasan pariwisata. Padahal, ia bisa menjadi derap pemacu pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dan sektor pariwisata bisa membuktikan juga manfaatnya bagi pelestarian lingkungan maupun budaya.

Semua itu tentunya terjadi dalam seatu kawasan atau Daerah Tujuan Wisata (DTW), dari mulai perjalanan  "gerbang masuk" hingga lokasi obyek utama. Itu adalah contoh bagaimana penataan ruang diarahkan untuk mendukung tujuan pariwisata, dengan membuat wisatawan betah tinggal lebih lama serta kebutuhan yang tercermin dalam sapta pesona pariwisata.

Demikian disampaikan Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat disoal penataan pariwisata yang sekarang sedang gencar dilakukan salah satu kebijakannya.

“Kita harus bangga Tuhan telah memberikan anugrah dengan alam yang indah, karena tidak semua daerah dianugerahi pantai, laut, sungai  dan alam yang indah “ucapnya.(16/8)

Jeje menambahkan, potensi alam seperti gas, minyak atau batu bara, suatu saat pasti akan habis, tapi tidak dengan pariwisata. Sebab, lanjutnya, laut akan tetap ada, sungai akan tetap mengalir lembah ngarai akan tetap hijua dan menjadi daya tarik yang bisa menghasilkan devisa.

“Tinggal bagaimana kita menatanya, merawatnya untuk kelangsungan generasi selanjutnya. “kata Jeje lagi.

Berbagai potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Pangandaran adalah modal dasar untuk terus dikembangkan. Dan untuk itu, menurut Jeje, diperlukan langkah strategis untuk memasarkan dan merancang pola pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter daerah. Dan Pemda  pun harus mengetahui secara keseluruhan tentang kekuatan, potensi dan daya tarik wisata yang dimiliki di tiap-tiap destinasi yang ada di Pangandaran.

“Kita masih punya kearifan lokal yang sampai saat ini masih terjaga di masyarakat,”imbuhnya.

Dikatakan Jeje, dalam pengembangan dunia pariwisata, pentaan adalah keniscayaan. Karena wisatawan pun akan enggan berkunjung jika satu DTW mempunyai image kumuh, semerawut dan terkesan kotor.

Ada ribuan masyarakat, masih kata Jeje, yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Karena secara ekonomis, pariwisata pun bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomiu secara positif.

“Kita bisa menjadi pemandu, berdagang atau apa pun yang bisa mendatangkan uang, itu salah satu dampak pada sektor ekonomi rakyat. “kata Jeje lagi.

Di akhir obrolannya, Jeje pun berharap ide-ide kreatif itu datang dari masyarakat yang sebagai pelaku wisata. Karena semua yang ia lakukan, pada gilirannya untuk meningkatkan tarap kehidupan seluruh masyarakat. (hiek)

KABUPATEN PANGANDARAN TERUS MENATA DIRI JEJE WIRADINATA: “Kepercayaan Masyarakat Modal Utama Pembangunan Daerah”

PARIGI-Dalam membangun sebuah pemerintahan yang bersinergi dan maju, dibutuhkan beberapa hal yang harus saling mendukung. Mulai dari elit politik hingga masyarakatnya harus bersatu guna mewujudkannya. Merespon segala keluhan masyarakat, berani bertanggung jawab, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan sendirinya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun akan meningkat.
Demikian disampaikan Bupati Pangandaran,  H. Jeje Wiradinata saat bincang-bincang dengan PNews di ruang kerjanya.

 ”Dan kepercayaan masyarakat tersebut adalah modal awal dari semua pembangunan yang ada di Kabupaten Pangandaran. “ucapnya.(16/8)

Dikatakan Jeje, dengan anggaran yang ada, pemerintah berusaha memaksimalkan sepenuhnya untuk menjawab kehendak masyarakat. Meningkatkan pelayanan publik sesuai amanat ruh pemekaran, peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan di pelosok-pelosok, meningkatkan pendidikan dengan membangun pendidikan berkarakter dan meningkatkan angka siswa melanjutkan sekolah dengan menggratiskan semua biaya pendidikan. Di bidang kesehatan, perbaikan puskesmas-puskesmas secara bertahap, meningkatkan serta menambah tenaga kesehatan sebagai bentuk layanan purna pada masyarakat di bidang kesehatan.

Selain hal tersebut, masih kata  Jeje, penataan kawasan wisata pun merupakan program perioritas yang terus dipacu untuk menarik arus kunjungan wisatawan.

“Dan salah satu alasan kenapa sampai saat ini saya belum melakukan promosi keapariwisataan, karena sektor wisata kita harus benar-benar tertata indah dan asri agar mengundang minat sebanyak mungkin  wisatawan untuk datang ke Pangandaran. “jelas Jeje.

Menurut Jeje, masih banyak PR (pekerjaan rumah) untuk ke depan, dan itu hanya bisa dilakukan dengan kebersamaan, menyatukan visi antara pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, bahu menbahu dalam mengisi pembangunan yang pada gilirannya untuk lebih mensejahterakan masyarakat.

“Kita harus sepakat, kepentingan rakyat di atas kepentingan lainnya. “tegas Jeje.

Lebih jauh Jeje mengatakan, dalam masalah keamanan daerah pun Pemda Pangandaran tetap konsisten  untuk menciptakan rasa aman, nyaman dan kondusif di semua lini. Karena dengan rasa aman itu, lanjut Jeje, rakyat akan tenang dalam beraktifitas, bereksfresi. Nelayan yang akan mnelaut, petani di lading, pedagang di pasar dan para pegawai yang mengjakan tugasnya di kantor.

“Dan Alhamdulillah di bidang keamanan, kita mendapat penghargaan honorary police, sebuah penghargaan di bidang keamanan yang diberikan Polda Jabar. “terang Jeje.

Jeje juga mengatakan, sejak pelantikannya pada tanggal 18 April 2013 lalu, ia dengan Wakil Bupati, H. Adang Hadari bertekad akan mengabdikan diri sepenuhnya untuk daerah kelahirannya. “Ketertinggalan” pembangunan di pelosok-pelosok pedesaan menjadi salah satu obsesinya untuk  segera menata dan membangun infra struktur yang merupakan instrument vital baik dalam segi sosial atau pun ekonomi, karena desa sebagai fondasi pembangunan daerah merupakan keniscayaan dalam kerangka pembangunan daerah itu sendiri.

Disoal pembangunan Ruang Taman Hijau (RTH) yang mendapat kritikan dari sebagian masyarakat, Jeje mengatakan, dalam menentukan kebijakannya tentunya tidak akan bisa memuaskan seluruhnya, karena menurutnya, kebijakannya sendiri bukanlah “alat pemuas”.

Dan pembangunan RTH tersebut, menurut Jeje, karena lokasi tersebut merupakan “etalase” Pangandaran. Kata Jeje, ia ingin saat wisatawan atau siapa pun yang datang ke Pangandaran  akan mendapat kesan indah, asri dan nyaman. Dengan penataan hijau tersebut, lanjut Jeje, diharapkan Pangandaran yang selama ini dikesankan kumuh akan berubah image.

Bukan hanya RTH, lanjutnya, pembangunan gedung yang diperuntukan relokasi pedagang yang selama ini ada di pinggir-pinggir pantai, akan membawa dampak positif pada dunia pariwisata Pangandaran.
Sebuah kemajuan daerah tentunya bukan hanya bergantung kepada pemerintah dan rakyat saja, tapi dengan elitnya pun harus dijalin komunikasi dan sinergitas yang baik.

“Dan dengan sinergitas seluruh elemen ini tentunya akan menambah tingkat kepuasan rakyat. “pungkasnya. (hiek)

BUPATI CIAMIS, IING SYAM ARIFIN AFRESIASI PESANTREN MODERN DAMPASAN BANJARSARI

BANJARSARI-Kegiatan santri Pondok Pesantren Modern Dampasan yang diselenggarakan setahun sekali terasa sangat meriah. Pasalnya, kegiatan yang setiap tahun digelar ini, untuk tahun ini dihadiri orang nomer satu di Kabupaten Ciamis, Bupati H. Iing Syam Arifin.

Dalam sambutannya Iing Syam Arifin menyampaikan kekagumannya, ada sebuah pesantren besar di Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari yang dipenuhi santrinya yang kreatif menampilkan segala kelebihan di bidang baik ilmu agama atau ilmu opengetahuan umum.

“Saat saya melihat photo saya sedang di panggung tadi dengan latar belakang yang luar biasa, serasa saya sedang ada di luar negeri. “ungkap Iing.(28/8)

Dikatakan Iing, pondok pesntren modern Dampasan sangat tepat dengan mengadopsi kurikulum pondok pesantren Gontor jawa Timur karena sudah terbukti keberhasilannya. Dengan ratusan jumlah santri yang datang dari berbagi daerah, seperti dari kabupaten pangandaran, Tasikmalaya, Jakarta bahkan ada yang adatang dari Kalimantan membuktikan, Pesantren Dampasan di Desa Ratawangi Kecamatan Banjarsari ini sudah mampu mencetak santri dan santriwati yang berahlaq mulia, beretika dan berdedikasi tinggi.

“Saya sangat apresiatif dengan keberadaan Pondok Pesantren Dampasan ini, mudah-mudahan tidak sampai disini saja untuk terus mencetak insan-insan berprestasi yang akan berguna untuk agama, nusa dan bangsa. “imbuh Iing.

Di tempat yang sama, pemimpin Pondok Pesantren Dampasan, KH Maminudin mengatakan, kelebihan pendidikan pondok ini ada pada kedisiplinan dan kemandirian para santrinya.

“Kami pun mewajibkan seluruh santri menggunakan bahasa arab dan inggris untuk komunikasi sehari hari bahkan kalau ada yang melanggar aturan pondok harus siap digundul. “ujar Kiayi lulusan gontor ini. (Nana Hoeruman)

PEMERIKSAAN IVA DAN PELAYANAN KB WARNAI HUT IBI KE 66 KABUPATEN PANGANDARAN

PANGANDARAN-Keberhasilan dalam pelayanan publik di bidang kesehatan terletak pada kebersamaan dan kerjasama semua pihak, khususnya dalam pelayanan kesehatan Ibu dan anak hingga ke pelosok-pelosok pedesaan.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat menyampaikan sambutannnya dalam acara Hari Ulang Tahun Ikatan Bidan Indonesia (IBI) ke 66 di hotel Aquarium di kawasan wisata pantai barat Pangandaran.(29/8)

“Dan jangan lupa, kwalitas pelayanannya pun harus senantiasa ditingkatkan. “ungkapnya.

Selain dihadiri Bupati Pangandaran, acara tersebut juga turut dihadiri Ketua Pengurus Daerah (PD) IBI Provinsi Jawa Barat, Mien Ratminah AM.Keb. SKM, Ketua Pengurus Cabang (PC) IBI Pangandaran, Staf Ahli, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Diskes-KB), Pimpinan RS, Klinik, Puskesmas, dokter spesialis, dan fasilitas kesehatan (faskes) se-Kabupaten Pangandaran.

Ketua Panitia Pelaksana, Teti Hediati AM Keb yang diwakili Poniah Am Keb, menerangkan, peringatan hari jadi IBI ke-66 mengusung tema “Bidan Mengawal Kesehatan Perempuan dan Keluarga dengan Layanan Holistik dan Berkesinambungan”,

“Saat ini sebanyak 341bidan yang tersebar di beberapa faskes di Kabupaten Pangandaran baik di instansi pemerintahan, swasta maupun freelance. “kata Poniah.

Poniah juga mengatakan, rangkaian kegiatan HUT IBI ke-66 ini diantaranya dengan menggelar pemeriksaan IVA dan pelayanan KB yang bekerjasama dengan Diskes-KB serta Yayasan Kantor Indonesia yang dilakukan di Puskesmas yang ada d wilayah Kabupaten Pangandaran. (Toni T)

ADA WARGA TERIMA RASTA PENUH KUTU DAN BAU APEK

MANGUNJAYA-Beras Miskin (Raskin) yang sekarang sudah menjadi Beras Sejahtera (Rasta) merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumahtangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran dan program ini juga bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Namun sangat disayangkan pemerintah sedikit kurang memperhatikan kwalitas beras itu sendiri. Pasalnya, di salah satu desa Kecamatan Mangunjaya kedapatan beras rasta tersebut sudah dipenuhi kutu serta aromanya pun sudah tidak sedap.

Hasil penyelusuran PNews di lapangan, menurut salah seorang ketua RT, ia memang  mendapatkannya berasnya seperti itu.

“Berasnya memang begitu saat saya terima. “ungkapnya.(25/8)

Seperti diketahui, sebenarnya indikasi keberhasilan pogram raskin dapat diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T. seperti tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas dan tepat administrasi.

“Namun di lapangan kenyataannya kami menerima beras kwalitasnya seperti ini, “ kata salah seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya. (Toni Taufiq)

BELUM DIKETAHUI PENYEBABNYA, SEORANG IBU MUDA MATI GANTUNG DIRI

PADAHERANG-Karni (25), seorang ibu usia muda beranak satu warga masyarakat Dusun Cibuntu RT 25,RW 10 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang kabupaten Pangandaran ditemukan meninggal dunia menghabisi nyawanya dengan cara gantung diri.

Kejadiannya bermula saat sabtu malam tanggal 25 Agustus 2017 sekitar jam 9.30 warga dusun tersebut digegerkan suara Karli yang berteriak minta tolong bahwa anaknya bunuh diri.

Karli pun shok saat pertama mendapati anaknya sudah tidak bernyawa tergantung dengan seutas tali rapia hijau pada batang usuk di langit-langit ruangan dapurnya.

Korban yang saat meninggal berpakaian kaos oblong warna merah dan bercelana pendek hitam ini meninggalkan satu orang anak usia 2,5 tahun dan suami, Yogi yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan jasa paket di Pangandaran.

Menurut keterangan polisi, Aiptu Yoyot, ia membenarkan ada kejadian  bunuh diri atas nama korban Karni Binti Karli warga Dusun Cibuntu RT 25,RW 10 Desa Kedungwuluh Kecamatan Padaherang. Dan menurut Yoyot, korban diperkirakan meninggal sekitar pukul 9.00 malam.

Dikatakan Yoyot, saat mendengar kejadian ini, pihaknya beserta petugas kesehatan dari puskesmas Padaherang pun langsung menuju ke TKP.

 “Dari hasil pemeriksaan medis serta dengan tidak didapatinya luka-luka penganiyaan, kami pastikan korban meninggal karena bunuh diri dengan cara gantung diri. “ungkap Yoyot.(26/8)

Menurut kesaksian orang tua korban, sekitar jam 7.00 ia melihat korban pergi ke dapur, dan karena tidak ada hal-hal yang mencurigakan Karli pun pergi ke kamarnya untuk tidur.

Sekitar jam 9.30 Karli bangun karena isterinya meminta diantar ke kamar mandi. Saat pintu dapur yang menuju kamar mandi terbuka, betapa kagetnya ia dan Isterinya melihat anaknya sudah menggantung di salah satu kayu usuk dapur sudah tidak bernyawa. 

“Sepengetahuan saya, anak saya selama ini tidak ada masalah apa-apa. “jelas karli. (Isis Koswara)

INSFEKTORAT PROPINSI JAWA BARAT GELAR RAKORWASDA

PANGANDARAN-Dalam rangka sinergitas pkpt tahun 2017, Insfektorat Propinsi Jawa Barat menggelar Rakorwasda dalam rangka sinergitas PKPT tahun 2017 se-jawa Barat. (22-24/8) yang dibuka Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata di sebuah hotel di kawasan wisata Pangandaran.

Ketua penyelenggara, Ir. Toto Ismanto, M.Si dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini duimaksudkan sebagai wadah forum kordinasi pemprop dan pemkab/kota.

Sementara nara sumber dari insfektorat Jabar menyampaikan, keberhasilan program ini ditekankan ada pada titik pengawasan.

Masih dalam kesempatan yang sama, perwakikan dari Inspektur Jendral Dalam Negeri, Sugeng Haryono, M.Pd menyampaikan, forum ini diadakan untuk menjalin komunimasi dan mengkaji, sehingga mampu mencari jalan keluar dari segala permasalahan yang terjadi. (Toni Taufiq)

BUPATI PANGANDARAN HADIRI HARGANAS KE XXIV DI SIDAMULIH

SIDAMULIH-Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengikuti upacara Hari Keluarga Nasional ke XXIV sekaligus melantikan Pengurus Forum Anak Daerah tingkat Kecamatan bertempat di lapangan sepak bola Kecamatan Sidamulih (23/8) dengan mengambil tema Keluarga Berketahanan Pengandaran Hebat yang dimeriahkankan penampilan drama musik kolosal persembahan dari Forum Penggerak Tenaga Desa Kabupaten Pangandaran yang bercerita tentang keluarga peserta KB dan yang tidak berKB sehingga berdampak pada kesejahteraan keluarga itu sendiri.

Dalam acara tersebut, bupati juga berkesempatan memberikan penghargaan, salah satunya penghargaan itu diberikan kepada  motifator KB terbaik,  Pendi dari Kecamatan Langkaplancar.

Hadir dalam harganas tersebut  Ketua Tim Penggerak PKK, Ida N Wiradinata, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tavian Soekartono, SE, Kepala SKPD, para camat, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, bupati mengajak seluruh instansi untuk selalu koordinasi untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan program keluarga nasional khususnya di Kabupaten Pangandaran.

“Keluarga yang sejahtera dan bahagia serta anak yang terdidik merupakan hal fundamental dalam sebuah keluarga. “kata Jeje.(Toni Taufiq)

HATI-HATI, PENGELOLAAN DANA DESA HARUS TRANSPARAN

Masih banyaknya desa yang belum melaksanakan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  (Kemendesa PDTT)  nomer 22 tahun 2016 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 2017, setiapdesa agar mempublikasikan penggunaan Dana Desa (DD) kepada masyarakat dengan memangpangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di ruang yang bisa langsung diakses masyarakat.

Menteri Desa PDTT, Marwan Jafar yang ditulis pada sebuah media online meminta, pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta bebas korupsi, sesuai dengan UU/6 2014 tentang desa. dengan menempatkan kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.

Ditambahkan Marwan, dalam UU Desa juga telah menempatkan masyarakat desa sebagai sasaran dan sekaligus pelaku pembangunan desa, sedangkan pemerintahan desa berperan sebagai penggerak pembangunan dan pemberdayaan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dan tantangan saat ini, lanjutnya, bagaimana para kepala desa dan aparat desa dalam kesiapannya untuk menyusun perencanaan pembangunan dan penyusunan APBDesa secara tepat, terukur, dan transparan sesuai dengan potensi dan prioritas kebutuhan desa.

“Besarnya tanggung jawab pengelolaan keuangan desa memerlukan peningkatan kapasitas atau kemampuan para kepala desa,” ujar Marwan, di Jakarta, Senin (25/5).

Sementara saat dihubungi lewat telepon celullernya, Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masarakat dan Desa (Dinsospemdes) Kabupaten Pangandaran, Tjomi Suryadi, S.Sos mengatakan, transparansi penggunaan anggaran yang ada di desa, termasuk DD, sudah dimulai saat desa bersama BPD dan masyarakat memaparkan program-program yang ada di desa dalam musrenbangdes.

“Dalam penggunaan APBDes tersebut benar-benar diawasi langsung oleh masyarakat. “ujar Tjomi.(22/8)

Tjomi juga mengatakan, begitu juga dalam pelaksanaan program pembangunan, desa harus memasang papan proyek untuk mencantumkan nama pekerjaan, berapa anggaran yang digunakan, lama hari kerja dan sumber penganggarannya dari mana.

Disoal belum semua desa membuat banner untuk memangpangkan APBDesnya, Tjomi menuturkan, pihaknya sudah sering menghimbau agar setiap desa membuat itu untuk dipasang di tempat-tempat strategis agar mudah dibaca masyarakat.

Walau pun secara pasti, tidak tahu desa mana saja yang belum melaksankannya, tapi menurutnya, ia sudah sering menyampaikan hal tersebut ke setiap desa.

“Mungkin wartawan lebih tahu mana saja desa yang belum membuat  banner itu, karena sering datang ke 93 desa yang ada di Kabupaten Pangandaran. “imbuhnya.

Malah, lanjutnya, ia sering mengatakan ke desa-desa agar jangan memberi kesempatan pada masyarakat dan wartawan untuk bertanya-tanya. Artinya, jika semuanya sudah dibuka dan dipangpangkan, maka apa yang akan ditanyakan jawabannya pasti bisa terbaca  dan langsung terjawab. (hiek)

BUMDES JADI PANGKALAN GAS ELPIJI, KENAPA TIDAK…

PARIGI-Masih soal gas elpiji 3 kg, Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberi toleransi waktu hingga September 2017 mendatang. Jika masih terjadi kelangkaan dan melonjaknya Harga Eceran Tertinggi (HET), maka pemda akan menindak tegas pelaku-pelaku kecurangan baik di tingkat agen atau pangkalan.

Demikian ditegaskan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat ditemui awak media di ruang kerjanya.

“Minggu kemarin kami rapat dengan pertamina, dan saya meminta agar segera dibangun SPBE (stasiun pengisisan bahan bakar elpiji-red) di Pangandaran. “kata Jeje.(16/8) 

Dikatakan Jeje, sebenarnya dalam SK yang dibuatnya, HET elpiji untuk ukuran 3 kg itu hanya Rp 17 ribu, tapi entah kenapa harga tersebut sampai di tingkat pengecer mencapai Rp 25 ribu.

Menurut Jeje, ia meminta agar agen dan pangakalan dipegang warga Pangandaran dan segera dibangun SPBE di Pangandaran, karena selama ini ada jarak yang panjang dari SPBE tersebut ke pangkalan dan agen.

“Malah kalau bisa kita berdayakan bumdes untuk menjadi pangkala, karena selain bisa mendatangkan PADes juga alur pendistribusiannya nantinya mudah dikontrol. ”imbuh Jeje. (hiek)

KEMERIAHAN RADIO SIGMA FM PADAHERANG DAN FANS PERINGATI HUT RI KE 72

PADAHERANG-Dalam rangka memperingat dan ikut memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke 72 tahun 2017, keluarga besar Radio Sigma FM di Desa Paledah Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran  menggelar berbagai lomba dan hiburan untuk masyarakat di lingkungan sekitar studio.

“Ini dalam rangka menjalin tali silaturahmi antara fans dan radio Sigma. “ungkap ketua Pengelola Studio, Adang Permana.(19/8)

Kegiatan yang yang digelar di halaman studio yang dihadiri tripika Kecamatan Padaherang, tokoh masyarakat, perangkat desa dan ormas ini  sekaligus menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat yang sengaja datang untuk menyaksikan kemeriahan acara tersebut.

“Dalam usianya yang ke 5 ini, setiap tahun kami bisa ikut memeriahkan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. ”kata Adang.

Adang juga mengatakan, pihaknya bersyukur, karena masyarakat dan para fans yang terdiri dari berbagai usia sangat antutias menyambut acara ini. Adanbg pun tidak lupa mengucapakan terimakasih pada semua pihak yang telah mendukung baik Moril maupun Materil hingga acara ini terlaksana.

“Termasuk fans kami paling tua, Ma Ito di usianya yang ke 82 tahun dari Meglasari Desa Paledah mau menyempatkan diri untuk hadir kesini. “imbuh Adang. (Isis Koswara)

PEMKAB PANGANDARAN CABUT MORATORIUM IJIN PENDIRIAN TOKO MODERN

PARIGI-Kepala dinas PMPTSP Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran, Drs. Tedi Garnida, MM membantah, pembangunan toko modern yang ada di kawasan wisata Batukaras tidak memiliki ijin. Menurutnya, ijin toko tersebut keluar setelah Pemkab Pangandaran mengeluarkan Perbup nomer 24 tahun 2017 tentang Pengendalian Toko Modern Berjaringan Serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) yang ditetapkan per 31 mei 2017.

Dengan keluarnya perbup ini, katanya lagi, sekaligus mencabut  perbup nomer 27 tahun 2015 tentang pengendalian Toko Modern (Toko Swalayan) serta Perlindungan Usaha Kecil, Warung/Toko dan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) serta Perbup nomer 35 tahun 2016 tentang motatorium  atau Pemberhentian Sementara Izin Toko Modern (Toko Swalayan) di Kabupaten Pangandaran.

"Jadi ijin pendirian toko modern yang ada di Batukaras itu dasar hukumnya perbup nomer 24 tahun 2017. "jelas Tedi.(18/8)

Tedi yang ditemui di ruang kerjanya, lebih jauh mengatakan, hasil kajian akademisi (ITB), berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk merekomendasikan, di Kabupaten Pangandaran masih bisa dibangun 9 toko modern lagi. Tapi, lanjut Tedi, dalam perbup nomer 24 tersebut bupati hanya mengeluarkan satu ijin saja, yaitu yang sekarang ada di kawasan wisata Batukaras.

"Walau pun dalam perbup dulu kuota pendirian toko modern di Kecamatan Cijulang sudah habis, artinya, dengan keluarnya perbup baru tersebut ijin toko modern itu bisa keluar. "imbuhnya.

Ditambahkan Tedi, mungkin untuk ke depannya, jika hasil kajian bupati di lokasi tertentu layak didirikan toko modern lagi, bisa saja ijinnya keluar lagi.

"Jadi, mungkin saja untuk urusan ijin pendirian toko modern akan ada perbup baru lagi karena dalam perbup nomer 24 tahun 2017 itu hanya untuk satu ijin pendirian saja. "terangnya. (hiek)

LAKPESDAM NU PANGANDARAN BERHARAP PEMKAB PANGANDARAN KAJI ULANG AMS

PARIGI-Terkait kebijakan Pemkab Pangandaran masalah Ajengan Masuk Sekolah (AMS) yang sampai saat ini masih tarik ulur, menurut Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Nahdatul Ulama (Lakpesdam NU), Iwan Sofa, sebaiknya Pemkab Pangandaran mengkaji ulang rencana penerapan program AMS, karena dipandang tidak akan memberikan kontribusi berarti bagi karakteristik siswa.

“Sekarang kami sedang menggodog formulasi seperti apa pengganti AMS tersebut. “Kata Iwan.(15/8)

Iwan yang ditemui usai mengikuti auden dengan komisi I DPRD Pangandaran, mengatakan,  seperti yang ditulis dalam pernyataan sikap resmi Lakpesdam NU Pangandaran, hendaknya Pemerintah Daerah mendukung dan menguatkan model pendidikan karakter yang sudah berjalan di masyarakat dan mengkorelasikan dengan pendidikan formal.

Karena jauh sebelum pendidikan formal di Negeri ini berdiri, lanjut Iwan, para pendahulu kita  telah terlebih dahulu secara inhern (menyatu) bersama masyarakat menerapkan berbagai formula dalam menguatkan pondasi akhlaq, moral dan etika sebagai pondasi utama Bangsa Indonesia.

“Proses pendidikan yang inhern tersebut mengisyaratkan adanya integrasi antara pelaku pendidikan dengan kultur dan budaya masyarakat Indonesia yang beragam. “imbuhnya.

Sementara menurut ketua Komisi I DPRD Pangandaran, H. Jajang Ismail, AMS sampai saat ini belum diberlakukan di sekolah-sekolah.

“Yang saya tahu, AMS belum diberlakukan. “ungkapnya singkat. (hiek)