Untuk Evaluasi Kinerja Perangkat, Pemdes Cimanuk Rutin Gelar Rakor Mingguan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Pemerintah Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmlaya siang tadi mengadakan Rapat koordinasi (rakor) mingguan, tanggal bertempat di Balai Desa cimanuk. (23/10/24)

Rapat koordinasi ini langsung dipimpin Kepala Desa Cimanuk, Anhar, serta dihadiri seluruh Perangkat Desa.

Dalam rakor tersebut Kades Cimanuk, Anhar, mengajak seluruh oerangkatnya untuk menggiatkan kembali rakor rutin tiap minggunya agar semua terkoordinir. 

Selain hal tersebut, Anhar juga menyampaikan informasi dan laporan dari masing-masing Kepala Seksi (Kasi) dan Kepala Urusan (Kaur) .

Anhar juga menghimbau kepada seluruh warga untuk lebih siaga di musim penghujan ini serta memperhatikan kebersihan terutama dalam pengelolaan sampah dan limbah, pasalnya ia seiring menerima laporan permasalahan pembuangan sampah' sembarangan.

"Alhamdulillah sinergitas pemerintah desa selalu kompak dalam gotong royong bersama BPD, LPM dan tokoh masyarakat," ujar Anhar.

Di depan peserta rakor Kasi Pemerintahan Riki menyampaikan informasi mengenai pelayanan Adminduk dan kaporan kependudukan untuk digiatkan oleh para punduh dan wajib menjadi laporan rutin tiap bulannya.

"Mengenai pengantar RT, RW dan punduh sudah disepakati bersama bagaimana kelanjutannya," kata Riki.

Sementara Kasi Pelayanan  menyampaikan perihal pelayanan dan himbauan kepada para punduh untuk menggiatkan warganya mengikuti kegiatan Jumat Bersih ataupun minggu bersih.

Masih di tempat yang sama, Kaur Tata Usaha dan Umum mengharap kepada punduh untuk menyampaikan informasi kepada warganya agar dapat menggunakan fasilitas desa untuk digunakan menjadi tempat kegiatan dan segera dibuatkan jadwal pelaksanaan oleh perangkat desa.

"Dan kepada perangkat desa yang belum menandatangani SPJ segera melengkapi administrasinya," ucapnya.(anwarwaluyo)

Konsultasikan Pembentukan AKD, Ketua DPRD Tasikmalaya Kunjungi Biro Hukum DPRD Provinsi Jawa Barat

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS -  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Budi Ahdiat bersama anggota DPRD dari fraksi partai Gerinda H. Eres, Adit PDIP, Aang PAN dan 2 orang pendamping dari ASN, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat DPRD Kasminto Harjo dan Rini menyertai rombongan, menuju Kota Bandung.

Dalam wawancara singkat bersama sejumlah awak media, Budi Ahdiat mengatakan, kunjungannya ini untuk berkonsultasi dengan biro hukum DPRD Provunsi Jawa Barat, terkait tentang tata - tertib (tatib).

Seperti diketahui, ketua, wakil ketua dan para anggota DPRD saat ini disibukan dengan pembentukan Alat Kelengkapan DPRD (AKD).

Keberadaan AKD diatur melalui Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3. AKD ini bertujuan untuk membantu DPRD dalam menajalankan tugasnya. .

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan peraturan yang ditetapkan oleh DPRD dan berlaku di lingkungan internal DPRD.

"Pembahasan tata tertib DPRD ini merupakan agenda dalam penetapan AKD DPRD," ucapnya.(anwarwaluyo)

Ciptakan Wisata NZE, Green Canyon Pangandaran Terapkan Eco Green Tourism

PANGANDARANNEWS.COM - Obyek wisata Green Canyon yang ada di Kabupaten Pangandaran merupakan destinasi wisata sungai favorit yang selalu diserbu para wisatawan, baik domestik atau wisatawan manca negara (wisman) 

Green Canyon yang tepatnya berada di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang dengan waktu tempuh sekitar 50 menit dari obyek wisata pantai Pangandaran yang juga biasa disebut Cukang Taneuh ini memiliki magnet kunjungan teruama saat hari libur dan akhir pekan.

Keindahan Green Canyon ini antara lain di beberapa titik sungai tampak ada mulut gua dengan hiasan alam suara gemericik tetesan mata air yang tak pernah surut. Terlebih di saat musim kemarau, Green Canyon akan membuat wisatawan terpesona karena selain airnya yang hijau jernih juga membawa suasana tenang dan sejuk.

Untuk tetap menjaga keindahan alam ini Pemda Kabupaten Pangandaran pun menggandeng PLN m agar Green Canyon menjadi pariwisata Net Zero Emission (NZE), sehingga oerahu wisata yang tadinya menggunakan bahan bakar minyak (BBM) Pertalite kini cukup menggunakan baterai listrik sehingga nantinya objek wisata Green Canyon bisa menjadi obyek wisata Eco Green Tourism.

Seperti disampaikan General Manager PLN UID Jawa Barat, Susiana Mutia, pihaknya sangat bangga bisa menginisiasi program Eco Green Tourism Green Canyon.

ECO Green Tourism Green Canyon ini, kata Susiana, tak hanya mendukung pengembangan pariwisata di wilayah Pangandaran namun PLN juga mendorong  terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

"Dan program ini merupakan bagian dari transformasi besar PLN untuk mewujudkan NZE pada 2060," ungkapnya, saat ditemui di Green Canyon.(18/10/24)

Ia juga mendorong masyarakat untuk mengadopsi lifestyle yang lebih ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan konversi ke mesin listrik. 

Dan dalam program ini, menurutnya, PLN melakukan berbagai inisiatif penting seperti konversi mesin perahu konvensional ke mesin Listrik, pemasangan SPLU dan SPBKLU. Kemudian, pemasangan PLTS Atap, pemanfaatan FABA untuk infrastruktur di Dermaga 1 dan 2 serta memberikan kompor induksi dan edukasi tentang electrifying lifestyle kepada para pelaku UMKM di sekitar kawasan Green Canyon. 

Tentu semua ini bertujuan untuk menciptakan kawasan wisata yang tidak hanya indah dan nyaman tapi juga ramah lingkungan namun sekaligus juga mendukung efisiensi operasional para pelaku wisata dan meningkatkan kenyamanan bagi para wisatawan.

Ia juga berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mewujudkan program ini mulai dari Pemda Kabupaten Pangandaran, para pelaku UMKM, Pokdarwis serta dukungan dari PLN Grup, karena tanpa adanya kolaborasi yang baik program Eco Green Tourism ini tentu tidak akan berjalan dengan sukses.

"Kami berharap program Eco Green Tourism di Pangandaran ini dapat menjadi contoh yang inspiratif bagi kawasan wisata lainnya di Indonesia," ungkap Susiana. 

Masih di tempat yang sama, PJs Bupati Pangandaran Benny Bachtiar mengatakan, paling tidak ada dua dampak positif dengan adanya konferensi dari bahan bakar minyak mesin perahu ke listrik tersebut.

Pertama ekosistem di Green Canyon akan tetap terjaga, dan yang kedua dari sisi operasional akan lebih murah. 

"Tentun para pelaku usaha wisata pengusaha perahu di Green Canyon pun akan dapat keuntungan lebih baik lagi," kata Beni.(hiek)

Gempa M 5.0 Guncang Pangandaran, Warga Diminta Tetap Tenang

PANGANDARANNEWS.COM - Gempa berkekuatan magnitudo (M) 5.0 yang mengguncang Pangandaran pada Selasa tanggal 22 Oktober 2924 sekitar pukul 19.43 WIB. Kepala Pelaksana BPBD Pangandaran, Untung Saeful Rokhman, cukup dirasakan oleh warga setempat.

Sejumlah warga mengaku merasakan gempa tersebut saat berada di rumah, walau tidak menjadi panik atau berlarian keluar rumah.

Demikian disampaikan Kepala BPBD Kabupaten Pangandaran saat dihubungi PNews lewat telepon celullernya, sebelum gempa terjadi hujan sempat turun di beberapa wilayah Pangandaran. 

"Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan akibat gempa tersebut, namun kami masih memantau kondisi ini, " ucapnya.(22/10/24)

Pihaknya juga mengimbau kepada warga agar tetap tenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum diverifikasi, serta tidak boleh panik dan dapat menyaring informasi dari sumber terpercaya.

"Seperti dirilis dari laman BMKG, gempa ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami," imbuhnya.

Hal senada disampaikan Ketua Taruna Siaga Bencana (Tagana) Pangandaran, Nana Suryana, hasil pantauan pasca gempa situasi di pesisir Pangandaran setelah gempa terpantau kondusif.

Nana mengatakan aktivitas masyarakat pun tampak berjalan normal, namun hingga malam tadi anggota Tagana masih stanby untuk memantau kondisi lapangan. 

"Mudah-mudahan tidak ada dampak yang tidak diinginkan," ujarnya, lewat pesan whatsappnya.

Sementara menurut Staff Observasi BMKG Bandung, Sandi mengatakan, gempa yang dirasakan warga Pangandaran merupakan gempa darat. 

"Gempa darat, hanya kedalamannya masuk kategori gempa menengah, di atas 60 km, " jelasnya.(hiek)

Hari Ini Pemkab Tasikmalaya Peringati Hari Santri Tahun 2024

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Upacara peringatan Hari Santri  tingkat Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan di lapangan parkir gedung bupati di komplek perkantoran sekretariat daerah, bojongkoneng Singaparna.(22/10)

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah (Sekda) Dr. Muhamad Zen yang bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas memyampaikan, upacara ini bertujuan untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Sejarah telah mencatat, kaum santri merupakan salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah salah satu bukti perlawanan santri terhadap para penjajah adalah peristiwa “Resolusi Jihad” pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang dimaklumatkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asyari.   

Hari Santri yang yang selalu peringati setiap tanggal 22 Oktober adalah momentum bagi semua untuk mengenang dan meneladani para santri yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, karena sejarah pun telah mencatat bahwa kaum santri adalah salah satu kelompok yang paling aktif menggelorakan perlawanan terhadap para penjajah. 

Sejak Resolusi Jihad dimaklumatkan, para santri dan masyarakat umum terbakar semangatnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan terus melakukan perlawanan pada penjajah tanpa rasa takut, sehingga akhirnya pecah puncak perlawanan masyarakat Indonesia pada tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan.  

Peristiwa Resolusi Jihad tanggal 22 Oktober 1945 tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa 10 November 1945. Tanpa adanya peristiwa Resolusi Jihad, belum tentu terjadi peristiwa 10 November 1945.

Sekda juga menyampaikan bahwa pada peringatan Hari Santri Tahun 2024 ini Kementerian Agama mengusung tema, Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan, dan ini mengingatkan pada salah satu bait dalam kitab Alfiyyah Ibnu Malik yang artinya, seorang santri mempunyai tugas untuk melanjutkan perjuangan kiai, ketika sang kiai wafat.

Tema ini juga merupakan sebuah penegasan bahwa santri masa kini memiliki tugas untuk meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan dan keutuhan bangsa, artinya menyambung juang ini bukan hanya berarti mengenang tetapi juga beraksi dengan semangat yang sama dalam menghadapi tantangan zaman modern. 

Jika para pendahulu berjuang melawan penjajah dengan angkat senjata, maka santri saat ini berjuang melawan kebodohan dan kemunduran dengan angkat pena. 

Jika para pendahulu telah mewariskan nilai-nilai luhur untuk bangsa, maka santri masa kini bertanggung jawab untuk tidak sekadar menjaganya, melainkan juga berkontribusi dalam membangun masa depan masyarakat yang lebih baik.  

Santri harus percaya diri dan bisa menjadi apa saja, menjadi presiden dan Indonesia pernah punya presiden yang berlatar belakang santri  yaitu KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Wakil.Presiden KH. Ma’ruf Amin.  

Tak hanya presiden dan wakil presiden, para menteri, oengusaha, birokrat dan profesi lainnya berlatar belakang santri. 

Sekda juga berpesan agar para santri untuk mampu menggapai masa depan dengan semangat dan ketekunan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

"Teruslah berinovasi dan berkontribusi untuk meraih kegemilangan masa depan Indonesia," tegas Sekda.***

 

Ujang Endin, Dilantiknya Prabowo Menjadi Presiden RI Bawa Harapan Baru Untuk Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM -Pasca pelatikan Presiden RI yang ke 8 Prabowo Subianto dari partai Gerindra, ini menjadi harapan baru bagi kabupaten pangandaran.

Demikian disampaikan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Pangandaran H. Ujang Endin Indrawan yang sekarang sedang ikut berkontestasi pada Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Pangandaran 2024, saat mengikuti rapat kampanye tatap muka bersama tim relawan HUDANG  ( H Ujang Endin dan H  Dadang ) di Desa Karangpawitan Kecamatan Padaherang.(20/10/24)

Ujang Endin Indrawan atau yang akrab dipanggil UE menyampaikan, masyarakat bisa cerdas dan selektif dalam memilih pasangan calon (paslon) saat akan menentukan pilihan politiknya pada pilkada nanti.

"Kenali dan pahami paslon dengan melihat pengalamannya, akhlaknya dan juga kemampuannya," kata UE.

UE menyebut agar masyarakat tidak memilih karena hanya dikasih uang, dan jangan memilih dengan coba-coba karena pilihan ini akan menentukan nasib Kabupaten Pangandaran paling tidak untuk 5 tahun ke depan.

Di depan masyarakat UE berkesempatan menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Presiden RI yang ke 8 Prabowo Subianto, dan tentu ini menjadi sebuah kebanggan khususnya untuk kader, simpatisan dan seluruh jajaran pengurus DPC Gerindra Kabupaten Pangandaran.

"Dan secara pribadi saya mengucapkan selamat atas telah dilantiknya Bapa Prabowo sebagai Presiden RI dan juga Bapa Gibran sebagai wakil Presiden RI,".ucapnya.

Dengan dilantiknya Prabowo menjadi presiden, kata UE, tentu ini bisa menjadi harapan baru bagi seluruh masyarakat Indonesia terlebih sebagai kader Gerindra yang ada di daerah.

UE juga berharap pembangunan yang ada di Kabupaten Pangandaran nantinya mendapat perhatian dari pemerintah pusat, apalagi jika ia sebagai kader Gerindra terpilih menjadi kepala daerah pada Pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024 mendatang.

Dan ia pun mengaku yakin jika terpilih nanti Pemkab Pangandaran akan lebih mudah untuk minta bantuan dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat, karena sama-sama dalam satu partai yang sama, partai Gerindra.

"Dan sebagai ungkapan rasa syukur, kami kader Gerindra Pangandaran akan memberikan makan gratis untuk 1200 siswa SD yang ada di Kecamatan Padaherang," ungkapnya.(Tn)

DPRD Pangandaran Tetapkan KUA PPAS Tahun 2025, Ini Rinciannya

Asep Noordin HMM

PANGANDARANNEWS.COM  – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengatakan,  telah menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan. 

Asep menyampaikan, DPRD sudah membahas dan menetapkan KUA PPAS APBD tahun anggaran 2025 yang pada proses tahapan sebanyak 4 Komisi di DPRD sudah menyampaikan pembahasan soal KUA PPAS tersebut sebelum rapat paripurna dilaksanakan, dan setelah proses tahapan tersebut langsung disampaikan ke Badan Anggaran dan selanjutnya dibahas dengan TAPD.

Ada beberapa hal menurut Asep,  yang dibahas seperti kondisi ekonomi makro Kabupaten Pangandaran, asumsi penyusunannya, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja, strategi pencapaian dan lain-lain.

“Dan ada sejumlah masukan saat paripurna, salah satunya Pemda Pangandaran harus membuat skala prioritas dan menyeesuaikan dengan kondisi sekarang,” kata Asep.(30/09/24)

Asep menyebut, KUA PPAS ini menjadi acuan penyusunan APBD 2025 sedangkan kerangka asumsi penyusunan APBD untuk pendapatan kurang lebih Rp. 941 miliar dan belanja daerah Rp. 937 miliar serta ada surplus Rp4 miliar lebih.

Semua kerangka tersebut, terang Asep, akan ditindaklanjuti dalam penyusunan APBD 2025 setelah ini DPRD juga akan menyusun RAPBD 2025. Sedangkan KUA PPAS ini masih menganut pola usulan Portofolio pinjaman Rp. 350 miliar, jika nanti tidak disetujui maka harus dilakukan penyesuaian dalam RAPBD.

Ia menambahkan, penyesuaian ini harus dilakukan dalam rangka penyehatan keuangan daerah dan harus dilakukan prioritas anggaran yang benar-benar produktif sehingga nanti bisa meningkatkan pendapatan meningkatkan perekonomian makro masyarakat Kabupaten Pangandaran.

“Untuk hal lain mau tidak mau kita harus efisiensi,” tegasnya. (hiek)

Pimpinan Dan AKD DPRD Belum Terbentuk, Tahun Ini Kabupaten Pangandaran Tanpa APBD Perubahan

PANGANDARANNEWS.COM – Kabupaten Pangandaran dipastikan tidak memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk tahun ini, pasalnya saat ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran belum terbentuk hingga saat ini.

Seperti disampaikan Sekretaris DPRD Kabupaten Pangandaran, Heri Gustari, rekomendasi calon pimpinan definitif DPRD sebenarnya sudah diterima oleh masing-masing partai seperti  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) hingga saat ini sedang diproses untuk diteruskan ke DPRD.

“Setelah rekomendasi tersebut diterima oleh DPRD, langkah selanjutnya adalah menggelar Rapat Pimpinan,” terang Heri.(30/09/24)

Untuk menetapkan jadwal pleno pengumuman calon ketua dan wakil ketua definitif DPRD Kabupaten Pangandaran, kata Heri, calon pimpinan tersebut akan diusulkan ke tingkat provinsi melalui Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Pangandaran untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dan selanjutnya proses ini pun harus dilalui agar pimpinan definitif DPRD Kabupaten Pangandaran untuk periode 2024-2029 dapat dilantik secara resmi.

Kata Heri, hingga saat ini posisi Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran sementara dijabat oleh Asep Noordin yang sebelumnya menjabat sebagai ketua definitif pada periode sebelumnya. Sementara posisi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran sementara diisi oleh M Taufiq, yang juga merupakan wakil ketua definitif pada periode sebelumnya.

Heri mengaku belum dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait siapa calon pimpinan DPRD yang telah mendapatkan rekomendasi tersebut karena selama AKD DPRD belum terbentuk APBD Perubahan tahun 2024 dipastikan tidak akan ada, artinya Kabupaten Pangandaran akan menggunakan APBD murni.

Hal senada disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Pangandaran, Hendar Suhendar, batas akhir penetapan APBD Perubahan adalah pada 30 September sehingga dengan waktu yang tersisa tidak mungkin proses penyusunan APBD Perubahan dapat diselesaikan tepat waktu.

“Tidak cukup waktu untuk mengejar proses tersebut mengingat belum terbentuknya AKD dan pimpinan DPRD definitif yang menjadi syarat utama pengajuan APBD Perubahan, jelas ini tidak akan terkejar,” ucap Hendar.(hiek)

Ketua DPRD Pangandaran Sebut HPL Harus Memberikan Manfaat Kepada Warga Sekitar

PANGANDARANNEWS.COM – Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin H.M.M angkat bicara terkait Masalah Hak Pengelolaan Lahan (HPL), terkkait kegiatan pembangunan di Pantai Cikembulan Pass, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih yang akhirnya dihentikan karena menuai protes warga,

Saat pertemuan antara Forum Peduli Sempadan Pantai Cikembulan (FPSPC) dengan pengusaha Toto Hutagalung yang difasilitasi Bupati Pangandaran H. Jeje Wiradinata, 

Asep mengatakan, HPL itu merupakan sesuatu yang baru sehingga perlu dikomunikasikan dengan baik dengan seluruh stakeholder seperti  pelaku usaha, masyarakat dan pecinta lingkungan.

“Karena HPL ini ada di kawasan pesisir, maka kewenangan ada di pemerintah Provinsi Jawa Barat, sehingga untuk permohonan HPL Ini, adanya di pihak provinsi melalui ATR/BPN,” ungkap Asep.  (13/09/2024)

Asep Noordin menjelaskan, Pengelolaan HPL Harus Sesuai dan hati-hati karena model HPL ini juga sudah sesuai untuk penataan ruang  juga inventarisir aset tanah dan lain-lain, dan apapun bentuk pengelolaan HPL nantinya harus memberikan manfaat kepada warga sekitar.

“Itu yang paling penting, sehingga dalam menjalankan kebijakannya pun harus sama-sama dengan masyarakat,” tutur Asep Noordin

Asep juga meminta agar pemerintah mau menerima saran dari masyarakat terkait HPL tersebut sehingga tidak menimbulkam kegaduhan dan kecurigaan, seperti  komunikasi dengan desa, masyarakat dan stakeholder  lainnya.

Pemanfaatan HPL juga kata Asep, harus memperhatikan mitigasi bencana dan jangan asal mengembangkan.

Asep bersukur, karena usai masalah ini digelar audiens di gedung DPRD yang dihadiri oleh pihak BPN dan stake holder terkait, akhirnya membuahkan hasil berupa Nota Kesepahaman antara FMCM dengan Ketua DPRD yang ditandatangani di atas materai.

“Dan salah satu isinya adalah Menolak HPL,” tandasnya. (hiek)

Dengan Waktu Mepet Hingga Akhir September, DPRD Pangandaran Segera Bentuk Pimpinan Definitif

Otang Tarlian

PANGANDARANNEWS.COM – Pasca dilantiknya anggota DPRD bulan Agustus lalu, pada minggu kedua bulan September anggota legislatif menggelar rapat pimpinan DPRD dengan TAPD untuk menyusun dan membahas kegiatan anggaran perubahan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran.

Namun rapat tersebut ditunda hingga Minggu depan,opasalnya masih harus menunggu rekomendasi dari 2 partai untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan DPRD yaitu Ketua DPRD dari Fraksi PDI – Perjuangan dan Wakil Pimpinan II dari Fraksi Gerindra.

Saat diminta komentarnya, anggota DPRD Pangandaran dari fraksi PKB Otang Tarlian menjelaskan, untuk sementara untuk Wakil Pimpinan I dari Fraksi Golkar sudah ada rekomendasi dari DPP Golkar kepada Muhammad Taufik.

otang mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, harus segera lakukan mengelar rapat kerja, dan Otang berharap bisa berjalan baik dan terkoordinasi.

“Dan kesiapan – kesiapan pembentukan fraksi, Alat Kelengkapan Dewan serta membahas tata tertib,” ujar Otang. (13/09/24)

Menurutnya jadwal ini mencakup berbagai kegiatan legislatif mulai dari sidang paripurna, rapat kerja komisi, kunjungan kerja, hingga masa reses.  Dengan adanya jadwal yang terstruktu ini diharapkan seluruh kegiatan DPRD dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, namun sebelumnya pimpinan sementara tidak hadir maka diganti Wakil Pimpinan dari Fraksi Golkar sehingga rapat ditunda 1 Minggu ke depan.

Otang juga mengatakan, peran penting rapat pimpinan dengan TAPD tentu memiliki strategis agar rencana kerja dan kegiatan legislatif lebih terukur dan terarah serta optimalisasi kinerja legislatif sebagai fungsi pengawasan anggaran dan melayani masyarakat harus selaras mulai dari pimpinan dengan anggota dewan lainnya.

“Dan selaku anggota DPRD kita dituntut harus profesional, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan serta aspirasi masyarakat,” ungkapnya.(hiek)