Akibat Hujan Deras, Sejumlah Ruas Jalan Di Kota Tasik Terendam Banjir

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Hujan yang mengguyur Kota Tasikmalaya selama sekitar 1,5 jam sore tadi mengakibatkan jalan BKR Unsil - HZ Mustofa pun terendam, hingga mengakibatkan sejumlah kendaraan roda dua pun terjebak genangan air.

Dari pantauan Pangandaran News di lapangan, sejak pukul 17.30 WIB terkihat sejumlah kendaraan roda dua terpaksa putar arah untuk menghindari kemacetan jalan yang terendam air.

Menurut salah seorang warga, Andri (30), kawasan tersebut memang sering jadi langganan banjir saat musim hujan, hal tersebut tentu membuat arus e
kendaraan pun jadi tersendat dan memilih untuk putar balik.

"Tadi juga ada motor yang terendam tidak bisa jalan," ungkapnya.(13/03/25)

Andri menduga genangan air di Jalan BKR sekitar Perumaha Asifa ini terjadi akibat drainase di kawasan itu sempit, sehingga air dari air hujan yang deras pun tidak mengalir.

Warga sekitar beberapa kali harus mengingatkan agar pengendara putar balik karena dikhawatirkan tidak bisa melintas, malah mogok terjebak genangan banjir.

"Hingga kumandang adzan maghrib tanpak air pun belum surut," ucapnya.(anwarwaluyo)

Distan Pangandaran Pastikan, Tahun Ini Tidak Ada Penambahan Kuota Pupuk Bersubsidi

poto ilustrasi

PANGANDARANNEWS.COM - Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran memastikan tahun 2025 tidak ada tambahan kuota pupuk bersubsidi, untuk kuota pupuk bersubsidi tahun ini masih sesuai dengan ajuan tahun kemarin.

Seperti disampaikan Kepala Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Pangandaran Yadi Gunawan, jika di tahu 2024 lalu memang ada tambahan kuota dari yang telah ditetapkan sehingga tahun kemarin tidak terjadi kelangkaan.

"Kuota pupuk subsidi jenis urea tahun 2025 mencapai 7.321 ton, NPK 5.906 ton dan pupuk organik 4.204 ton," terang Yadi.(13/03/25)

Yadi mengatakan, pada tahun 2024 lalu Kabupaten Pangandaran mendapat kuota pupuk urea sebanyak 4.449 ton dan NPK sebanyak 2.774 ton. 

Selain kuota tersebut, kata Yadi, di tahun 2024 lalu Pangandaran juga mendapat alokasi tambahan untuk pupuk urea bersubsidi adalah 7.597 ton dan NPK sebanyak 5.938. Pesentasi usilan kebutuhan pupuk urea jadi 90 persen dan NPK jadi 62 persen.

Yadi menyebut, untuk para petani penerima pupuk bersubsidi ini harus masuk ke dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK), kemudian Distan pun melakukan pendataan lagi terutama bagi para petani yang belum masuk.

"Saat ini petani tidak harus membawa kartu tani untuk menebus pupuk bersubsidi tapi cukup hanya membawa KTP dan tentu petani tersebut harus sudah terdata di e-RDKK," kata Yadi.

Jika ada penambahan luasan sawah dalam pendataan ulang petani, Yadi mengatakan ada realokasi untuk tambahan pupuk, dan ini bukan tambahan tapi realokasi.

Yadi juga mengatakan masalah kecurangan dalam penyaluran pupuk bersubsidi saat ini sudah diminimalisir, pasalnya saat mengambil pupuk petani harus membawa KTP dan di foto.

"Kalau yang datang orangnya beda dengan yang ada di data pasti tidak akan dikasih," ucapnya. (hiek)

Isi Bulan Ramadhan, Polres Pangandaran Sibuk Bagi-Bagi Takjil dan Kegiatan Bakti Sosial Polri Presisi

PANGANDARANNEWS.COM – Jelang waktu adzan maghrib puluhan Polisi Polres Pangandaran Jawa Barat kerap turun ke jalan raya nasional, mereka menghentikan sejumlah pengendara sepeda motor maupun pengemudi mobil untuk memberikan makanan pembuka puasa ramadhan atau lebih dikenal.makanan takjil.

Bertempat di depan kantor Sat Lantas Polres Pangandaran sore tadi puluhan polisi didampingi Bhayangkara dri beberapa satuan di Polres Pangandaran berada di samping jalan raya sibuk membagi-bagikan takjil untuk para pengendara baik roda dua, empat atau pun lebih.

Tidak hanya bagi-bagi takjil, mereka pun  memberikan sejumlah bingkisan sembako kepada beberapa orang tua jompo dan elemen masyarakat lainnya.

Usai kegiatan, kepada sejumlah awak media Kapolres Pangandaran, AKBP Mujianto mengatakan, hari ini anggota Polres Pangandaran secara serentak mengikuti kegiatan dari Polda Jawa Barat.

Kegiatan dari Mapolda Jabar ini, kata Kapolres, diantaranya bakti sosial Polri Presisi di bulan suci ramadhan ini, pembagian takjil dan sembako. 

“Semoga apa yang diberikan bisa bermanfaat untuk masyarakat,” ungkap Kapolres.

Kapolres.menjelaskan, jumlah untuk paket sembako yang diberikan hari ini sebanyak 300 paket ditambah pendistribusian takjil untuk berbuka puasa.

Untuk sembako sendiri, menurutnya, ini diberikan kepada masyarakat kaum duafa, yatim-piatu, tukang ojek, Bentor, dan beberapa warga yang suka membantu tugas kepolisian.

Selain kegiatan bakti sosial ini, Kapolres mengatakan, pihaknya pun akan melaksanakan kegiatan keagamaan khusus di bulan ramadhan.

“Seperti tarawih keliling dan buka puasa bersama santri di pondok pesantren dan yatim piatu yang ada di wilayah hukum Polres Pangandaran,” imbuhnya. [hiek]

Disdagkop UMKM Pangandaran Pastikan Isi Kemasan Minyak Kita Sudah Sesuai

PANGANDARANNEWS.COM - Adanya kejadian di sejumlah kota besar terkait kurangnya isi kemasan minyak goreng merk Minyak Kita beberapa waktu lalu, membuat masyarakat menjadi cemas. Pasalnya, bisa saja minyak goreng "Minyak Kita" yang dibeli di warung sebelah juga mengalami kekurangan volume di setiap kemasannya.

Seperti disampaikan salah seorang ibu rumah tangga warga Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Hesti (nama samaran), ia mengaku merasa jangan-jangan minyak yang dibelinya juga isinya kurang.

"Setiap beli minyak goreng saya kan tidak mengukur ulang isinya, jadi tidak tahu," ungkapnya.(11/03/25)

Menanggapi hal tersebut, Pemkab Pangandaran melalui Dinas Perdagangan UMKM dan Koperasi, langsun terjun ke lapangan untuk mengecek apakah kejadian pengurangan isi minyak kemasan Minyak Kita yang beredar di Pangandaran mengalami hal serupa.

Menurut salah seorang petugas Disdagkop UMKM Pangandaran, Ari Ridwan Mas, Minyak Kita ini terdiri dari beberapa produsen termasuk yang beredar di Kabupaten Pangandaran.

Karena sekarang pemerintah memerapkan ketentuan kepada seluruh produsen minyak agar sebelum melakukan eksport, maka wajib memenuhi kebutuhan domestik dulu atau Domestic Market Obligation (DMO).

Ari mengatakan hari pertama cek ke lapangan tidak ditemukan isi kemasan Minyak Kita yang kurang, dan batas toleransinya sendiri 15 mili liter pada setiap kemasan ukuran 1 liter.

"Tadi di lapangan saya hanya mememukan kekuran 8-10 mili liter dari kemasan isi 1 liter, artinya masih di bawah toleransi," jelas Ari.

Ari membenarkan bahwa minyak goreng "Minyak Kita" yang beredar di setiap daerah dari berberapa produsen, termasuk yang di Pangandaran.

"Yang tadi saya cek itu Minyak Kita produksi Wilmar, dan besok untuk produksi CV Marta Permata Gemilang  Sragen Jawa Tengah," jelasnya.(hiek)

Lurah Banjar Minta Oknum UPZ Kembalikan Potongan Bantuan Baznas

PANGANDATANNEWS.COM/BANJARNEWS  - Sebanyak 94 penerima manfaat bantuan modal usaha mikro dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjar Jawa Barat mengalami pemotongan dana sebesar Rp100 ribu per orang oleh oknum dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) setempat, pemotongan ini dilakukan dengan alasan untuk infak meski ternyata tidak sesuai dengan kebijakan resmi Baznas.

Para penerima manfaat yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp 1 juta per orang pun, mengaku keberatan dengan pemotongan tersebut.

Saat dikonfirmasi, Lurah Banjar Sukmana membenarkan adanya pemotongan tersebut dan telah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini dan pihak kelurahan telah memanggil oknum yang terlibat dan meminta agar uang yang telah dipungut segera dikembalikan kepada penerima manfaat.

Sukmana mengatakan, pihaknya sudah koordinasikan dengan pihak Baznas dan oknum yang melakukan pemotongan pun sudah dipanggil.

"Kami meminta uang yang dipungut itu segera dikembalikan kepada yang berhak," ujar Sukmana. (10/03/25).

Kasus ini pun tentunmenjadi perhatian, karena bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaku usaha mikro dalam meningkatkan ekonomi mereka. Dan dengan pemotongan di luar kebijakan resmi ini tentunya dapat merugikan penerima manfaat, yang sangat bergantung pada dana tersebut.

Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai sanksi yang akan diberikan kepada oknum yang terliba, namun pihak Baznas Kota Banjar telah memastikan bahwa kebijakan resmi mereka tidak membenarkan adanya pemotongan dana bantuan dalam bentuk apa pun.

Warga dah penerima manfaat pun berharap, semoga kasus ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan tidak terulang di masa mendatang.(tito)

Tolak Penundaan Pengangkatan P3K, Massa Lakukan Demo di Kota Banjar

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Sejumlah tenaga honorer di Kota Banjar turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), aksi ini dipicu oleh surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang menunda proses pengangkatan P3K.

Massa aksi menilai kebijakan ini melanggar Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2023 pasal tentang Apara tur Sipil Negara (ASN), khususnya Pasal 26 yang menyebutkan bahwa tenaga honorer berhak diangkat sebagai ASN.

Menurut kordinator aksi, Sarif Mubarok, penundaan ini tidak sesuai dengan amanat undang-undang Pasal 26 yanh jelas-jelas menyebutkan bahwa tenaga honorer harus diangkat. 

"Kami menuntut pemerintah segera merealisasikan janji pengangkatan P3K tanpa ada penundaan," tegas Sarif.(10/03/25)

Dalam aksi yang berlangsung damai ini para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka, mereka juga mendesak pemerintah untuk segera mencabut kebijakan penundaan dan memberikan kejelasan mengenai nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Selain itu, massa juga menyoroti ketidakpastian yang mereka alami akibat kebijakan ini. Banyak tenaga honorer yang sudah lolos seleksi P3K, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai status mereka.

Mereka juga berharap pemerintah tidak mengabaikan perjuangan tenaga honorer, karena banyak dari mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mengabdi untuk negara. 

"Penundaan ini hanya menambah ketidakpastian bagi kami," imbuh salah seorang peserta aksi.

Aksi demonstrasi ini mendapat perhatian dari masyarakat sekitar, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan para tenaga honorer tersebut, dan massa aksi pun berencana akan terus menyuarakan tuntutan mereka hingga ada kejelasan mengenai pengangkatan P3K.(tito)

Hujan Deras Tak Surutkan Jajaran Polresta Banjar Bagikan Takjil Gratis Untuk Warga

PANGANDARSNNEWS.COM/BANJARNEWS – Di tengah hujan yang mengguyur Kota Banjar jajaran Kepolisian Resor (Polres) Banjar tetap semangat menggelar aksi berbagi takjil gratis kepada masyarakat dalam rangka bulan suci Ramadan 1446 H, Kegiatan sosial ini berlangsung di Simpang 3 Tugu Pahlawan, Kota Banjar. (09/03/25)

Kapolres Banjar, AKBP Tyas Puji Rahadi, S.I.K., memimpin langsung pembagian takjil bersama pejabat utama, para perwira, serta personel Polres Banjar. Mereka turun ke jalan untuk membagikan puluhan paket takjil kepada pengguna jalan, pengendara motor, pejalan kaki, hingga warga sekitar yang melintas.

Kepada sejumlah awak media Kapolres Banjar AKBP Tyas Puji Rahadi mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat terutama mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa.

"Semoga takjil yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau belum sempat menyiapkan makanan berbuka," ujar Tyas.

Aksi sosial ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan warga pun sangat mengapresiasi kepedulian Polres Banjar, terutama karena dilakukan di tengah hujan. 

Warga mengaku merasa terbantu dengan adanya pembagian takjil gratis, terutama bagi yang masih dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.

Selain berbagi takjil, jajaran Polresta Banjar juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama bulan Ramadan.

"Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif selama Ramadan ini," imbuh Tyas.

Kegiatan ini, kata Tyas, rencananya akan terus berlangsung selama bulan Ramadan di berbagai lokasi di wilayah hukum Polres Banjar. 

"Dengan adanya aksi sosial ini diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat serta bisa meningkatkan rasa kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat," ucapnya. (tito)

Dugaan Pungli di Kemenag Kota Banjar Masih Belum Ada Titik Terang

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar hingga kini masih belum menemui kejelasan, laporan yang diajukan oleh Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar melalui surat audiensi pada 5 Februari 2025 belum mendapatkan jawaban pasti dari pihak terkait.

Ketua POSNU Kota Banjar, Muhlison menyayangkan lambannya respons dari Kemenag Kota Banjar dalam menindaklanjuti dugaan tersebut hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang memastikan apakah benar terjadi praktik pungli atau tidak.

"Kami sudah melayangkan surat audiensi sejak 5 Februari lalu tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan, kami berharap pihak Kemenag Kota Banjar segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat," ujarnya. (07/03/25)

Dugaan pungli di Kemenag Kota Banjar ini, kata Muhlison, telah memicu perhatian publik sehingga sejumlah pihak pun mendesak agar investigasi dilakukan secara transparan dan cepat untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Muhlison menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan akan terus mendesak agar dugaan ini segera ditelusuri dan diungkap secara transparan.

"Jika memang ada praktik pungli, maka harus ada tindakan tegas," imbuhnya.

Muhlison juga mengatakan, saat ini publik berharap Kemenag Kota Banjar segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah konkret agar isu ini tidak berlarut-larut. Kejelasan dari pihak terkait sangat penting untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, dan masyarakat pun masih menunggu langkah tegas dari pihak berwenang untuk memastikan kebenaran laporan yang telah diajukan.

Dan seperti diketahui, hingga berita ini diterbitkan, Kemenag Kota Banjar belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan penyelidikan dugaan pungli tersebut. (tito)

Tanggapi Adanya Isyu Pungli, Ini tanggapan Kamenag Kota Banjar

Kamena Kota Banjar  Vikri

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Menanggapi isu adanya pungutan liar (pungli) yang mencuat baru-baru ini, Kepala  Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar H.Vikri menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik pungli maupun gratifikasi.

Ia mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada pejabat di lingkungan Kemenag Kota Banjar yang terbukti melakukan pungli.

Sudah ada aturan yang jelas, yaitu Keputusan Kepala Kemenag Kota Banjar Nomor 001 Tahun 2025 yang mengatur pencegahan pungutan liar dan gratifikasi," terang Vikri dalam pernyataannya releasenya.(08/03/25)

Sebagai langkah awal menurutnya pihaknya akan melakukan investigasi internal melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas mengumpulkan bukti dan memeriksa pihak yang diduga terlibat, dan jika memang terbukti tentu sanksi tegas pun akan diberikan.

Ia menjelaskan, hukumannya jelas yaitu sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021. Jika pelanggaran tersebut masuk kategori korupsi, maka pelaku harus berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, selain penindakan upaya pencegahan juga menjadi fokus utama, oleh karena itu Kemenag Kota Banjar berencana menggencarkan sosialisasi terkait layanan gratis di Kantor Urusan Agama (KUA), madrasah, lembaga diniyah, pesantren, serta kantor Kemenag sendiri.

Selain itu, imbuhnya, sistem pelaporan akan diperkuat melalui berbagai jalur, seperti UPG, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman.

Pihaknya juga mengajak agar masyarakat berani melaporkan jika menemukan pungli, jangan takut karena Kemenag pastikan akan menindaklanjuti setiap laporan dan Vikri juga menekankan bahwa membangun budaya kerja yang bersih dan melayani adalah prioritas utama. 

“Jika kita ingin keberkahan dalam bekerja, jangan tergoda dengan hal-hal yang melanggar aturan dan kami ingin Kemenag Kota Banjar tetap dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya. (tito)

Kepala Kemenag Sebut Akan Tindak Tegas Terkait Dugaan Pungli di Kemenag Kota Banjar

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan izin operasional Madrasah Diniyah di lingkup Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar mencuat ke publik, padahal Kepala Kemenag Kota Banjar Ahmad Fikri telah menegaskan bahwa proses perizinan tersebut seharusnya diberikan secara gratis tanpa pungutan sepeser pun.

Ahmad Fikro menambahkan, pengurusan izin operasional madrasah diniyah itu tidak dipungut biaya alias gratis.

"Jika ada pihak yang meminta uang dalam proses ini, maka itu melanggar aturan," kata Ahmad Fikri saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu. (06/03/25).

Menurutnya jika dugaan pungli ini terbukti, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"Kami akan tindak tegas sesuai dengan sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah," ujarnya.

Ahmad Fikri juga meminta masyarakat terutama pengelola Madrasah Diniyah untuk segera melaporkan jika menemukan atau mengalami praktik pungli dalam pengurusan izin operasional, dan ia juga mempersilakan untuk melaporkan kepadanya jika ada oknum yang meminta uang. 

"Kami akan melakukan investigasi dan memastikan tindakan tegas pada pelaku," tegasnya.

Sejauh ini, kata Ahmad Fikri, dugaan pungli di lingkungan Kemenag Kota Banjar masih dalam tahap pengumpulan bukti dan pihaknya memastikan serta berkomitmen untuk menegakkan aturan dan menjaga integritas layanan publik di lingkup Kemenag.

Ia mengaku kasus ini menjadi perhatian publik pasalnya Madrasah Diniyah memiliki peran penting dalam pendidikan keagamaan, dan dengan adanya dugaan pungli ini tentu kepercayaan masyarakat terhadap Kemenag bisa terganggu. 

Oleh karena itu, ucapnya, transparansi dan penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat diharapkan dapat menjadi solusi untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai aturan.

"Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap praktik pungli dan tidak segan melaporkannya agar sistem perizinan tetap berjalan dengan transparan dan sesuai prosedur," katanya. (Tito)