UNTUK PEREKAMAN DATA, DISDUKCAPIL PANGANDARAN SIAPKAN PREDATOR

PANGANDARAN-Sulitnya memberikan pemahaman tentang pentingnya mempunyai data diri kependudukan pada masyarakat, menuntut Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) harus melakukan berbagai upaya untuk kembali menggalakkan sosialisasi dengan berbagai cara. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka menambah pemahaman dan menyebar pentingnya memiliki identitas kependudukan bagi seluruh masyarakat usia wajib mengantongi Kartu Tanda Penduduk Eloktronik (e-KTP). Karena jika tidak, ini akan merugikan masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi lainnya. Paling tidak masyarakat mengantongi surat keterangan (suket) melalui perekaman e-KTP.

Demikian disampaikan Kepala Disdukcapail Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Tantan Roesnandar saat ditemui PNews di ruang kerjanya.

“Kami sudah melakukan berbagai inovasi dan terobosan agar pemahaman tentang pentingnya mempunyai data adiministrasi kependudukan bisa sampai pada masyarakat. “kata Tantan.(14/11)

Dikatakan Tantan, baik  melalui JEMPLING (Jemput Bola keliling), Lahir Langsung Dapat Akta kelahiran (LANDAK) hingga jemput bola ke sekolah-sekolah untuk baik sekolah dasar untuk pelayanan akat kelahiran atau SMA/SMK untuk data rekam KTP pemula. Dan seluruh program  dilaksanakan rencananya akan menyasar seluruh wilayah kelurahan yang tersebar 10 kecamatan.

Menurut Tantan, administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat. Karena masalah kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas. Seperti, saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Dan apabila akan berdomisili di suatu wilayah pun, maka harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk itu, lanjutnya, kinerja disdukcapil sebagai pelayan masyarakat di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak, seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain, dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi sekarang masyarakat semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik.

“Nah dengan dasar itulah kami pun melakukan terobosan-terobosan dengan berbagai inovasi kegiatan untuk memenuhi tuntutan tersebut. ”jelas Tantan.

Tantan mengatakan, saat perpindahan data kependudukan dari kabupaten Ciamis ke pangandaran dulu, ternyata saat itu belum semua masyarakat yang ada di 10 kecamatan mempunyai KTP dan data kependudukan yang lain. Artinya, saat ini Disdukcapil Pangandaran pun harus mendata dari awal sebagian penduduk dari data mentah.

Dari sekitar 406.898 jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran ada 306.507 wajib KTP, dan hingga sekarang, dari jumlah tersebut baru sekitar 91.222 warga (30 %) sudah mempunyai KTP Pangandaran.

“Insaalloh untuk tahun 2018, kami akan perioritaskan perpindahan KTP Ciamis ke KTP Pangandaran. “tegasnya.

Tantan juga mengatakan, untuk sekarang blanko KTP sudah tersedia, namun untuk tahun ini  pihaknya akan memperioritaskan dulu data PRR (Print Ready Record) atau data yang sudah siap cetak. Sedangkan untuk data SFE (Sent For Enrolment), yaitu hasil perekaman data yang sudah dikirim ke pusat,  untuk proses pencetakannya harus menunggu validasi dulu dari kemendagri.

Tantan juga menyampaikan, untuk lebih mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat, Disdukcapil Pangandaran akan terus merangsek hingga ke pelosok-pelosok, diantaranya dengan program Petugas Rigistrasi dengan Kendaraan Bermotor (PREDATOR). Karena seperti diketahui, menurut Tantan, ada sebagain warga yang kurang respon dan menganggap tidak penting dengan data kependudukan.

“Ada sebagian warga mengatakan, ia tidak memerlukan KTP karena tidak pernah bepergian. “terangnya.

Dan diharapkan dengan PREDATOR, lanjut Tantan, nantinya petugas akan langsung mendatangi warga baik yang ada di kebun, sawah atau dalam kegiatan di luar rumah lainnya. Dan dengan 3 motor yang sekarang ada, petugas pendata akan berupaya langsung ke sasaran, sehingga tidak ada alasan lagi ada masyarakat yang enggan untuk melakukan perekaman data. (hiek)

PROYEK SALURAN DI DESA SINDANGJAYA DIDUGA TIDAK SESUAI SPESIFIKASI

MANGUNJAYA-Seluruh warga masyarakat Dusun Cikeludan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran menyambut baik pembangunan saluran pembuangan area pertanian Ranca Cikeludan. Karena, sawah dan tanaman palawija yang mereka garap di lahan tersebut bila musim hujan tiba sekarang tidak lagi tergenang air hingga berminggu minggu lamanya.

“Sejak proyek pembuangan saluran ini dibangun, sekarang air yang biasa menggenagi area perkebunan kami, tiga sampai empat hari sudah mulai surut. “ungkap salah seorang warga.(15/11)

Namun sayang, dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, menurut sebagian warga yang paham tentang pembangunan, mengkritisi antara kuwalitas dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah kurang sesui. Pasalnya, dengan kucuran anggaran bantuan dari propinsi (banprop) yang relatif besar ini terindikasi tidak menghasilkan kwalitasnya pembangunan yang diharapkan.

Menurut warga yang enggan distulis namanya, kepada PNews menyampaikan, ia sangat kecewa dengan hasil pelerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan besarnya anggaran.

“Batu yang di gunakan dalam proyek tersebut pun tidak memenuhi standar, juga kwalitas dan volumenya juga ada indikasi kurang dari RB (rencana biaya-red). “ungkapnya.

Dan, lanjutnya, ia pun berharap pemerintah daerah segera menindak para pemborong yang diduga nakal dalam pengerjaan proyek bendungan tersebut. (PNews)

PP PAUD DAN DIKMAS JABAR GELAR PENTALOKA UNTUK VALIDASI DATA ATS

PANGANDARAN-Untuk menghasilkan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS), Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) serta Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran, menggelar acara Pentaloka Penguatan Sistem Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) di hotel Horrison Palma kawasan pantai barat Pangandaran.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara, Uum Suminar, Pentaloka yang baru pertama kali dilaksanakan PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat ini nantinya diharapkan bisa memberikan validasi data ATS.

"Ini semua untuk menghasilkan data ATS yang valid, selalu update dan akurat,"ungkapnya. (12/11)

Data tersebut, lanjut Uum, nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam merencanakan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan formal maupun nonformal di tingkat desa. Dan apabila data akurat tersebut sudah didapat, sambung Uum, ini akan sangat membantu suksesnya pencapaian tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang tepat sasaran.

“Dan pelaksanaan Pentaloka ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran serta Tripides, Babinsa, Babinkamtibmas dan kepala desa. “terang Uum.

Sementara, Kepala Pusat PAUD dan Dikmas Jawa Barat Muhammad Hasby mengatakan, program tersebut adalah program yang pertama dilakukan di Indonesia.

"Agar pelaksanan pendataan ATS tepat waktu dan akurat maka perlu melibatkan komponen desa atau kecamatan hingga kabupaten sebagai dasar untuk pelaksanaan program pendidikan kesetaraan," katanya.

Kepala PP PAUD  dan DIKMAS Jawa Barat, Muhamad Hasby dalam sambutannya menyampaikan, program pentaloka ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di indonesia. Dan out put suksesnya program ini, diharapkan pendataan ATS harus tepat waktu, akurat dan up date.

“Untuk menghasilkan itu semua, dalam pelaksanaanya nanti perlu melibatkan komponen desa, kecamatan hingga kabupaten. “tegas Hasby.

Sementara Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, untuk antisipasi dalam persoalan ATS ini agak dilematis. Pasalnya, anjut Jeje, ada sekitar 12 ribu dari 45 ribu anak hanya 20% saja yang masuk sekolah.

Jadi, kalau warga miskin 8% dari seluruh jumlah penduduk Pangandaran, 400 ribu jiwa, itu hanya 32.000. Berarti kalau 12% maka hampir 40% yg tidak sekolah.

Tapi menurut Jeje, persoalannya tidak hanya warga miskin itu saja , logikanya kalau semua biaya sudah bisa tercover, berarti semua anak sudah harus masuk sekolah.

“Masalahnya di Pangandaran ini presentasenya sudah tinggi, jadi dengan adanya pendataan ini tentunya kami akan merasasangat terbantu karena ada data riil dan valid. “kata Jeje.

Jeje pun berharap, program Pangandaran Hebat dalam waktu dekat ini bisa mengantisipasi semua biaya pendidikan dari anak usia 6 hingga 21 tahun. ( Anton AS)

UNTUK MENJAGA KONDUSIFITAS, PENGGARAP EKS.PT CIKENCRENG BENTUK KELOMPOK TANI SAUYUNAN

CIMERAK - Puluhan warga penggarap dilahan eks PT Cikencreng Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran melakukan gerakan gotong royong dalam perbaikan jalan di wilayah perkebunan yang rusak parah.

Kegiatan tersebut sekaligus dengan acara pengukuhan kelompok tani "Sauyunan" yang anggotanya seluruh penggarap yang berdomisili di wilayah Desa Sukajaya dan Desa Sindangsari yang disaksikan Kepala Desa Sukajaya, Supendi.

Salah seorang penggagas kelompok tersebut, Jumena (57) mengatakan, KelompoinTani “Sauyunan” dibentuk  bertujuan untuk menghimpun seluruh penggarap serta menyamakan kehendak dalam menyatukan harapan selu ruh penggarapdemi tercapainya tujuan dan cita cita yang saat ini sedang diperjuangkan terkait lahan garapan yang selama ini jadi obyek sengketa.

"Mudah mudahan dengan dibentuknya kelompok ini di wilayah perkebunan eks.PT.Cikencreng menjadi awal terwujudnya semua impian yang sudah lama kami harapkan terkait tanah lahan garapan, juga bisa melaksanakan semua program pemerintah khususnya dibidang pertanian", ungkapnya.(12/11)

Selain sebagai wadah untuk bernaung para penggarap, menurut Jumena, kelompok ini pun, bertujuan untuk menjaga kondusipitas para penggarap diwilayah lahan eks.PT. Cikencreng yang sudah diketrahui bersama, HGU PT Cikencreng tersebut sudah habis sekitar tahun 80 an.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Sukajaya, Supendi mengapresiasi inisiatif warga penggarap yang sudah membentuk kelompok tani "Sauyunan" ini, karena diharapkan dengan terbentuknya kelompok penggarap ini bisa menjaga kondusipitas serta siap ikut melaksanakan program pemerintah khususnya dibidang pertanian.

"Atas nama pemerintahan desa, sayasa kegiatan yang digagas para kelompok penggarap ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi para penggarap dalam mewujudkan  keinginannya yang selama ini, juga bisa meningkatkan tarap hidup para penggarap dari sektor pertanian", katanya.

Supendi juga mengatakan, ia berharap agar semua penggarap di lahan eks. PT. Cikencreng bisa menjaga kondusipitas, jauhkan dari semua pertikaian, bisa menggalang persatuan untuk hal-hal positif serta lebih mengutamakan untuk menjalin persaudaraan antar sesama penggarap.

"Dengan terbentuknya kelompok tani ini, semoga bisa lebih mempererat tali persaudaraan antara sesama penggarap untuk mewujudkan semua harapan dan cita cita yang selama ini dinantikan. " tandasnya. (AGE)

SAMPAH POHON SUMBAT BENDUNGAN, SUNGAI CIKASO RENDAM RUMAH WARGA

MANGUNJAYA-Curah hujan sepanjng sore dan malam hari selasa kemarin (14/11) membuat bendungan sungai Cikaso di Desa Jangraga Kecamatan Mangunkaya Kabupaten Pangandaran  kembali diterjang luapan derasnya aliran sungai. Tingginya debet air ditambah tumpukan material pohon yang terbawa arus air dan menutupi bendungan yang pembangunannya baru tahap 70 % membuat luapan air masuk ke pemukiman beberapa warga Desa Jangraga.

Menurut salah seorang warga, Ratmiasih (60), luapan air terjadi sekitar jam 2 dini hari setelah hujan turun sejak sore hari hingga tengah malam.

“Saat itu, saya pun sempat mendengar suara kentongan yang memberitahukan agar warga berhati-hati karena ada luapan air sungai Cikaso. “ungkap Ratmiasih.(15/11)

Ratmiasih juga mengatakan, sejak bendungan sungai Cikaso dibangun, menurutnya, ia merasa tidak tenang.  Bahkan jika hujan turun, maka ia pun harus siap-siap tidak tidur karena takut air sungai meluap ke rumahnya.

“Ini sudah 3 kali terjadi sejak bendungan itu dibangun, karena luapan aliran sungai terhalangan pohon-pohon yang berserakan di area bendungan. “terangnya.

Sementara keesok harinya, warga pun berinisiatif untuk membersihkan sampah serta material pohon yang nyangkut dan menghalangi aliran sungai pada bendungan. 

Beberapa warga Desa Jangraga berharap, agar pemerintah cepat mengambil langkah-langkah antisipatif. Pasalnya, jika terus demikian, warga pun akan terus merasa resah dan takut jika air sungai kembali penuh, maka akan kembali meluap ke rumah-rumah warga yang tinggal di sekitar aliran sungai.

Mendengar kejadian tersebut, Camat Mangunjaya, Oos Koswara pun segera mengunjungi ke lokasi bendungan untuk melihat dan memastikan warganya yang terkena banjir luapan sungai.

Kepada warganya, Oos pun menghimbau agar selalu waspada karena sekarang sedang musim hujan, ditambah lagi pada bendungan yang belum selesai pembangunannya ini menjadi tempat tumpukan sampah sehingga menyumbat aliran air karena pintu bendungannya belum jadi.

“Saya terus menghimabu baik melalui pemerintahan desa atau pun langsung agar tetap menjaga kewaspadaan terutama jika hujan turun terus menerus. “kata Oos. (Toni Taufik)

SOSIALISASI TP4D, HATI-HATI PENGGUNAAN DANA DESA

PARIGI-Bertempat di aula setda, pemerintahan Kabupaten Pangandaran menggelar Apel Tiga Pilar, dalam rangka sosialisasi TP4D, MOU Kapolri tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa serta percepatan program inovasi desa.(14/11)
Hadir daklam acara tersebut, Bupati dan wakil bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari, Sekda kabupaten pangandaran, Mahmud, SH, MH, Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, Kapolres Ciamis, perwakilan Dandim 0613 Ciamis,  perwakilan BPKP Jabar, Kepala SKPD, Asisten Daerah, Danramil, Kapolsek, Camat dan 93 kepala desa se-Kabupaten Pangandaran.

Dalam laporan penyelenggara, Kepala Dinas SOSPMD, H. Dani Hamdani S.SoS.MM mengatakan, TP4D merupakan program nawacita yang dirancang Presiden Joko Widodo yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaran pemerintah dan pembangunan.

Menurut Dani, dengan nawacita diharapkan mampu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa serta memeberikan rasa aman pada seluruh warga.

“Dan dengan program nawacita ini, membangun Indonesia yang dimulai dari pinggiran. “ungkap Dani.

Tujuannya, lanjut Dani, agar bisa mewujudkan pembangunan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa serta terlaksananya penegakan hukum yang efektif.

Sementara dalam sambutannya, Kapolres Ciamis, AKBP Nugroho  Arianto, SIK menyampaikan, Binmas, Babinsa dan kepala desa  merupakan tiga pilar ujung tombak dalam mengawal pembangunan, keamanan dan ketertiban di masing-masingdaerah.

Dan Mou ini, lanjutnya, merupakan kerjasama dari pusat sampai ke tingkat paling bawah, pemerintahan desa dan masyarakat sebagai penguatan pengawasan dana desa diharapkan bisa berperan aktif dalam pengunaanya.

“Kalau ada temuan di lapangan, diharapkan ada usaha pencegahan dari masyarakat. “tegas Nugroho.

lebih lanjut Nugroho mengatakan, MOU ini merupakan kerjasama yang harus dilaksanakan bersama-sama. Artinya, bekerjasama disini yang berkaitan dengan pengawasan dalam pengelolaan regulasi anggaran desa dan aspek penegakan hukumnya. Tidak perlu khawatir dalam pelaksanaan pembangunan di desa, karena Polri hanya melaksanakan serta mengutamakan pengawasan koordinasi dengan kamtibmas.

“Karena lembaga yang mengaudit itu sepenuhnya kewenangan dari BPK, kami hanya melihat fisiknya, bagaimana prosedurnya, namun disini kita tetap mengupayakan dalam segi pencegahan. “imbuhnya.

Di tempat yang sama, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya mengatakan, lahirnya undang-undang nomer 6 tentang  desa mempunyai kewenanagn yang luas, dan dengan konsep nawacitanya pembangunan bisa dimulai pinggiran, dari desa.

“Tahun ini, Kabupaten Pangandaran menerima kucuran ADD sebesar 120 milyar, hampir tiap desa menerima sekitar Rp1.4 milyar. “terang Jeje.
Dan Pemkab Pangandaran pun, menurut Jeje, sudah mensosialisasikan regulasi yang berkaitan dengan ADD dan openggunaannya.

“Di sisi lain, memang adanya persoalan di beberapa desa itu dikarenakan kemampuan kapasitas aparat serta sistem administrasi yang masih terbatas. “kata Jeje.

Jeje juga mengatakan, ia tidak menginginkan adanya pelanggaran-pelenggaran terjadi dikabupaten pangandaran. Dan dengan akan dilaksanakan menjadi satu system,  diharapkan ke depannya tidak ingin ada lagi persoalan-persoalan yang mendasar.

“Dengan adanya TP4D ini, diharapkan akan mampu mengawal dan mengamankan proses pembaangunan di desa-desa” ujarnya. (editor:hiek)

WALAU ANGGARAN TERBATAS, MTQ PADAHERANG DIHARAPKAN BISA SUKSES

PADAHERANG-Menjelang pelaksanaan MTQ kecamatan dalam rangka penjaringan untuk perwakilan ke tingkat kabupaten, beberapa hari lalu (15/9), bertempat di Gedung Da’wah Padaherang, para pembina dewan juri diberi pembinaan yang disampaikan langsung Kepala KUA Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, Drs H Mamuri.

Menurut Mamuri dalam sambutannya, walau pun dengan anggaran terbatas, ia berharap agar para juri tersebut tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya juga sempat bingung karena untuk kegiatan MTQ ini memang tidak ada anggaran khusus yang tersedia. “ungkap Mamuri.

Mamuri menambahkan, walau demikian ia berpesan, para juri diharapkan bisa tetap semangat agar pelaksanaan MTQ di Kecamatan Padaherang bisa sukses dan kancar. (Nana Khoeruman)

KETUA KPUD PANGANDARAN LANTIK 279 PPS

CIJULANG-Menjelang  pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pangandaran, secara resmi melantik 279 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pangandaran bertempat di gedung Islamic Center Cijulang.

Dalam sambutannya, Ketua KPUD Pangandaran, Wiyono Budi Santosa menyampaikan, selepas dilantik, selanjutnya seluruh PPS ini harus segera melakukan koordinasi dengan kepala desa guna memusyawarahkan tiga personil sekretariat PPS.

“Pada pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang, Kabupaten Pangandaran membutuhkan sebanyak 279 orang PPS yang akan ditempatkan di 93 desa yang masing-masing desa mempunyai tiga personil.” jelas dia.(11/11)
.
Budi juga mengatakan, terkait honor yang diterima PPS walau pun nantinya mungkin tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab tapi walau pun demikian PPS dituntut untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas yang sudah diamanatkan.

“Jumlah yang akan diterima PPS, untuk sebesar Rp.720 ribu dan anggota Rp.680 ribu. “jelasnya lagi.

Budi menambahkan, tugas pokok pertama dari PPS, mensosialisasikan pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang serta pemuktahiran data pemilih.

 “Saya berharap seluruh PPS bisa berkerjasama dan berkoordinasi agar tugas yang diamanahkan bisa dilaksanakan dengan baik dan profesional,” kata nya. (Toni Taufik)

BAMBU BERCAGAk MILIK TURIKIN, BERTUAH ?

KALIPUCANG-Sebatang pohion bambu yang sudah dipotong sekitar 80 cm milik Turikin warga Rt 09 Rw 02 Dusun Cileweng Desa Cibuluh kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dikabarkan memiliki tuah.
Menurut cerita sang pemilik, Turikin, bambu tersebut ditemukan tahun 1980 saat ia sedang menebang beberapa pohon bambu untuk keperluan hajat kakaknya.

“Waktu saya menebang beberpa pohon, tiba-tiba sya melihat bambu itu, lalu saya pun membawanya pulang. “cerita Turikin.(10/11)

Turikin pun lalu mengisahkan kejadian-kejadian aneh setelah bambu tersebut dibawa ke rumahnya. Seperti saat bambu tersebut dititpkan di rumah mertuanya, tiba-tiba saja seluruh badan Turikin mengalami gatal-gatal.

“Setelah kejadian itu, saya pun membuang ke kolam karena saya beranggapan gatal pada badan saya disebabkan dari bambu itu. “terang Turikin.

Hingga di tahun 1981, lanjut Turikin, tiba-tiba ia teringat lagi pada bambu itu, lantas ia pun mengambilnya lagi. Padahal sebelumnya beberapa warga yang tahu tentang bambu dari cerita Turikin pernah mencarinya, tapi tidak berhasil menemukannya.

“Akhirnya mungkin melalui cerita mulut ke mulut, sekarang banyak orang yang datang berniat memiliki bambu ini, tapi tidak saya kasihkan. “imbuhnya.

Setelah bambu aneh tersebut ia rawat, menurut Turikin, banyak kejadian-kejadian aneh menimpa keluarganya. Seperti yang dialami isterinya, Partini, menurutnya, ia sering bermimpi kedatangan laki-laki bersorban dan berpakaian serba putih.

"Sekarang banyak masyarakat yang tahu saya memiliki bamboo aneh ini dan berniat membelinya, tapi saya sudah berniat tidak akan memberikan atau menjual bambu ini pada siapa pun. “kata Turikin.
(Nana Khoeruman)

DISDUKCAPAIL PANGANDARAN PACU JEMPLING JELANG PILKADA

MANGUNJAYA-Pilkada gubernur jawa barat yang akan d gelar 27 juni 2018 mendatang, menjadi persoalan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangandaran. Pasalnya, dinas yang bertugas membuat adiministrasi keopendudukan ini sekarang harus lebih sering melakukan jemput bola ke tiap-tiap desa untuk perekaman data kependudukan terutama bagi para pemula yang nanti pada tanggal pemilihan sudah genap berumur 17 tahun diharapkan  bisa menggunakan hak pilih nya.

Menurur Kasi Pendataan, Siti Sukaesih, target pencapaian perekaman yang harus diselesaikan  Disdukcapil ini ada sekitar 29 ribu jiwa menjelang pilkada tahun 2018 ini. Dan melalui program Jemput Bola Keliling (jempling), kata Siti, diharapkan bisa membantu masyarakat untuk segera melakukan perekaman data diri di tiap-tiap desa.

Ditambahkan Siti, pihaknya harus bekerja berpacu dengan waktu untuk segera bisa menuntaskan perekaman ini.

“Insaalloh pencapaian target bisa selesai sebelum daftar pemilih tetap di plenokan oleh kpu dan prioritas kami sekarang di perekaman e-KTP “ujarnya saat ditemui di sela-sela kesibukan kegiatan Jempling se-Kecamatan Mangunjaya di aula Desa Sindangjaya.(10/11)

Program jempling ini, lanjut Siti, memang erat kaitannya dengan pilkada mendatang, sehingga Disdukcapil harus betul-betul pokus di perekaman e-KTP tersebut. Sedangkan data-data kependudukan yang lainnya seperti akta lahir , masih tetap bisa dilayani juga.

Sementara menurut anggota Panwaslu Kecamatan Mangunjaya, Tatang Hernawan,  salah satu syarat untuk menggunakan hak pilih harus mempunyai data kependudukan atau KTP dan atau masyarakat harus sudah melakukan perekaman pembuatan e-KTP.

Dan tahapan pemutahiran data, lanjutnya, memang tahapan yang sangat krusial dalam tahapan pemilu, karena seringkali pokok permasalahan yang terjadi masyarakat yang sudah berumur 17 tahun tapi belum mempunyai KTP sehingga tidak terdaftar pada Daptar Pemilih tetap (DPT)

“Untuk membantu masyarakat, Insya Alloh siap mengawal pada setiap tahapan pemilu. “ katanya.
 (Toni Taufik)