JEJE WIRADINTA: “JIKA ADA WARGA GIIZI BURUK, SEGERA LAPORKAN KE BUPATI. “

PANGANDARAN-Kabupaten Pangandaran merupakan DOB (Daerah Otonomi Baru) saat ini tetap masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, ghal tersebut mengakibatkan dioangkasnya beberapa anggaran yang dianggap kurang penting.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinta dalam sambutannya pada acara Rapat kerja APDESI tahun 2017 bertempat di hotel Rahayu Pangandaran.(17/5)

“Diharapkan pembangunan infrastruktur yang ada di desa-desa bisa tuntas pada tahun 2018. ”kata Jeje.

Ditambahkan Jeje, apabila di desa masih ada masarakat yang  bergizi buruk dan tinggal di rumah tidak layak huni, kepala desa diwajibkan segra melaporkan langsung pada Pemerintah Daerah. Maksudnya, lanjut Jeje, agar bupati bisa memonitor dan menanganinya secara langsung .

“Silahkan kepala desa melaporkan langsung pada saya jika ada hal itu di desanya. “ungkap Jeje. (Anton AS).

PEMBUATAN TAMBAK UDANG DI KERTAMUKTI DIHENTIKAN SATPOL PP

CIMERAK - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pangandaran menghentikan pembuatan tambak udang di harim laut di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.

Kepala Satpol PP Kabupaten Pangandaran Irwansyah, S.Sos mengatakan, penutupan dilakukan karena pembuatan tambak udang tersebut sudah menyalahi aturan, dibangun di wilayah terlarang.

“Setelah meninjau ke lokasi, kami pun menyampaikan Surat Peringatan I kepada pihak pengusaha.” kata Irwansyah.(19/5)

Irwansyah menambahkan, pembukaan lahan tambak udang di harim laut jelas-jelas menyalahi aturan, oleh karena itu ktivitas pembuatan lokasi tambak pun langsung dihentikan sebelum  usahanya berjalan.

“Kami persilahkan jika hendak membangun tambak udang, tapi jangan di harim laut,” tambahnya.

Irwansyah menegaskan, jika SP I diabaikan, maka dalam jangka satu pekan akan diterbitkan SP II. Dan apabila masih tidak digubris, maka Pemda melalui Satpol PP Kabupaten Pangandaran pun akan menyampaikan SP III.

“Dan selanjutnya kami akan menghentikan secara paksa. “tegas Irwansah. (AGE)

BAPPEDA BENTUK TIM VERIFIKASI DATA WARGA MISKIN KABUPATEN PANGANDARAN

PARIGI-Setelah melewati beberapa proses penjaringan, kahirnya Bapeda menetapkan 80 orang verifikator yang akan bertugas di 93 desa se-Kabupaten Pangandaran yang nantinya akan bertugas untuk verifikasi data kemiskinan di Pangandaran.

Menurut Kabid pemberdayaan Bappeda Pangandaran, Maman, pihaknya segera akan menyelenggarakan pembekalan dan pengarahan kepada seluruh calon verifikator terpilih yang bertempat di aulan Setda Kabupaten Pangandaran.

Dari data yang sudah ada, Kabupaten Pangandaran memiliki warga miskin sekitar 43.432 Kepala Keluarga (KK).

“Petugas verifikator seluruhnya ada 80 orang yang akan bertugas selama 45 hari dengan rincian, 1 orang petugas verifikasi akan memverifikasi sekitarh 500 KK.”terang Maman. (19/5)

verifikasi sendiri, masih kata maman, bertujuan agar up date data mendekati kenyataan jumlah di lapangan, karna data yang ada sekarang merupakan hasil survey tahun 2015.

Pendataan ini juga bertujuan untuk perencanaan pembangunan di Pangandaran dan sasaran nya data KK yang ada di Kabupaten Pangandaran harus sama dengan data berasal dari Pemvrop Jabar.

“kami meminta kepada kepala desa agar segra mensosialisasikan hal inidalam rapat mingguan karena data ini akan dipakai juga seluruh SKPD. “kata Maman.

Maman menegaskan, iaberharap para petugas verifikator untuk betul-betul melaksanakan tugasnya, jangan sampai petugas verifikasi dilempar lagi ke orang lain karena hasil pendataan ini juga akan menjadi acuan Pemkab Pangandaran. (Toni  T)

SUKSES TENGGELAMKAN KAPAL ILEGAL FHISING, MENTERI SUSI PUJIASTUTI BERENCANA HANCURKAN RUMPON ASING.

PANGANDARAN - Setelah sukses menenggelamkan sejumlah kapal-kapal pencuri ikan (ilegal fishing), Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti saat ini berencana menghancurkan juga rumpon-rumpon ikan milik asing yang ditanam di laut Indonesia.

Dikatakan Susi, rumpon-rumpon besar tersebut akan dihabiskan, pasalnya, rumpon itu membuat ikan tuna besar tidak mau ke pinggir," kata Susi dalam sambutan pada kegiatan Puncak Bulan Bakti Karantina Ikan dan Mutu di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.(18/5).

“Sekarang 68 persen ikan tuna dunia dihasilkan dari Belanda. “terang Susi.

Menurut Susi, keberadaan rumpon-rumpon milik asing yang dipasang di tengah laut menjadi ancaman. Induknya harus pulang dan tuna berukuran 200-200 kg tidak boleh diambil semuanya di tengah laut.

Susi juga menegaskan, rencananya memberangus rumpon tersebut mendapat dukungan dunia, hal itu terbukti saat kunjungannya ke beberapa Negara di Eropah kemarin, kata Susi, mereka siap mendukung program yang digulirkannya.

“Mereka sepakat, keutuhan laut Indonesia juga ternyata menjadi kepentingan negara lainnya di dunia," tegasnya.

Ditambahkan Susi, di beberapa negara di asia juga seperti China, Vietnam dan Thailand saat ini sudah mulai melakukan penghentian penangkapan ikan secara ilegal.

 "Ribuan kapal-kapal di negeri China mulai 1 mei kemarin banyak yang dikandangkan, begitu juga Thailand,"ungkapnya lagi.

Menteri asal Pangandaran ini juga mengakui, sebenarnya ia bukan ahli perikanan, namun apa yang dilakukanj sekarang ini, menurutnya, berdasarkan pengalaman selama 30 tahun terjun langsung di dunia perikanan dan kelautan.

"Kita semua menyadari, konservasi ini untuk keberlanjutan dan kesejahteraan bangsa kita. Artinya, bukan melarang untuk diambil, tapi peraturan ini dibuat untuk melindungi ikan agar tetap ada dan saat ditangkap hasilnya juga banyak," terangnya.

di hadapan ratusan nelayan Pangandaran, Susi juga menyampaikan, sejak ditunjuk Presiden Jokowi menjadi Menteri KKP, dirinya pun langsung mencanangkan tiga pilar untuk membangun perikanan kelautan Indonesia, kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan .

Saat itu, lanjut Susi, Presiden menginginkan laut menjadi masa depan bangsa, karena populasi Indonesia berada di lima besar dunia. Jadi jika tidak ingin kekayaan laut punah, maka harus bersama-sama menjaga sumber daya perikanannya karena sumber daya alam perikanan merupakan sumber daya yang renewable (terbarukan).

 "Jika kita menjaganya tidak benar, maka seandainya ikan habis, kita mau makan protein darimana karena seperti kita ketahui, pakan untuk ternak saja berasal dari tepung ikan," ungkapnya.(hiek)

KADIN SIAP BANTU PELAKU UMKM KABUPATEN PANGANDARAN

PARIGI - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) merupakan badan atau organisasi yang anggotanya merupakan para pengusaha atau gabungan usaha nasional dari berbagai sektor, baik itu badan usaha milik swasta, koperasi maupun badan usaha milik pemerintah. KADIN juga dibentuk berdasarkan Anggaran Dasarnya (AD) merupakan organisasi para pengusaha/gabungan usaha nasional, baik ditingkat nasional maupun daerah yang bertujuan untuk mempersatukan dan mengerahkan kemampuan dan usahanya dalam rangka meningkatkan prestasinya dalam mengisi pembangunan.

Demikian dikatakan Ketua KADIN Kabupaten Pangandaran, H. Tedi Sonjaya di kantornya.

“Disini kami ingin merangkul, membantu juga membina semua para pengusaha di Kabupaten Pangandaran, terutama para pengusaha kecil yang saat ini belum bisa mengembangkan dalam memasarkan produk yang mereka hasilkan", katanya. (17/05)

Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas, menurut Tedi, merupakan kegiatan usaha kecil yang perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Masih kata Tedi,KADIN  bersama BDC (Business Developmen Centre) Pangandaran dua kali dalam seminggu mengadakan pelatihan juga pembinaan yang dilaksanakan di kantor KADIN (depan BRI Parigi-red) agar paling tidak para pelaku UMKM bisa mendapatkan wawasan dan pencerahan.

“Ini sangat openting bagi para pelaku usaha kecil dan menengah dalam menjalankan usaha nya", tambahnya.

Disoal masalah pendanaan, Tedi menjelaskan, saat ini KADIN Kabupaten Pangandaran untuk biaya dalam menjalankan semua kegiatan, masih hasil dari swadaya anggota dan belum ada anggaran yang dikucurkan pemerintah, baik dari pusat maupun daerah,

“tapi walau pun demikian kegiatan kami tetap berjalan", tegasnya.

Semua biaya untuk para pelaku usaha kecil dan menengah dalam mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh KADIN, lanjut Tedi,  semuanya gratis alias tidak dipungut biaya sepeserpun.

“Tinggal semangat dan kemauan saja dari para pelaku usaha tersebut", kata Tedi. (AGE)

2017 PEMKAB PANGANDARAN TIDAK ADA PENGERJAAN JALAN LAPEN

PARIGI - Banyaknya pembangunan infrastruktur jalan lapen (lapisan penetrasi) di Kabupaten Pangandaran tahun 2016 lalu dikeluhkan masyarakat, pasalnya tidak sedikit jalan lapen tersebut tidak bisa bertahan lama dan cepat rusak. Bahkan ada yang baru beberapa bulan setelah pengerjaaan selesai hancur lagi.

Kadis Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pangandaran,  Jaja Nurulhuda, ST, M.Dev.Plg membenarkan hal itu, menurutnya, setelah diteliti lebih lanjut pengerjaan jalan lapen cenderung cepat terjadi kerusakan karena dalam pengerjaaannya dilaksanakan sebelum bangunan kelengkapan jalan itu tersedia.

“Seperti belum adanyan TPT (tembok penahan tebing-red), plat beton dan saluran air di area jalan yang dibangun", katanya. (18/5).

Jaja yang ditemui PNews di ruang kerjanya lebih lanjut mengatakan, dengan belum tersedianya bangunan kelengkapan tersebut, saat hujan turun air akan menggerus kontruksi lapisan jalan ditambah lagi banyaknya kendaraan bertonase tinggi melintas, akibatnya jalan pun cepat rusak dan hancur.

Menurut Jaja, agar tidak terulang lagi, tahun 2017 ini  pengerjaan jalan akan memakai kontruksi  hotmiks dan rigit/beton. Alasan memakai kontruksi jalan rigit/beton, karena kontruksi ini bisa dibangun walaupun bangunan pelengkap jalan belum ada.

“Jadi di saat hujan turun pun jalan tersebut akan semakin bagus kualitasnya saat terkena air", imbuh Jaja.

Ditambahkan Jaja, untuk pengerjaan kontruksi jalan hotmiks diharapakan lapisan pondasi bawah (LPB) dalam proses pemadatannya harus lebih padat,  agar kualitas hotmiks tersebut bisa bertahan lama.

“Saya berharap para kontraktor bisa memaksimalkan hasil kerjanya, terutama dalam pengerjaan infrastruktur jalan agar masyarakat pun bisa lebih lama menikmati jalan bagus. “pungkasnya. ( AGE)

SUBHANALLOH, SEORANG BAYI LAHIR TANPA OTOT PERUT.

CIMERAK - Kadang manusia hanya bisa berencana dan berharap tapi Tuhan lah yang menentukan semua taqdir mahluknya,  seperti halnya yang dialami oleh pasangan suami istri (pasutri) Satim dan Kayah warga Dusun Sirnagalih RT 07/05 Desa Limusgede Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran yang melahirkan anak ke tiga lahir tanpa otot perut.

"Kami hanya bisa pasrah pada yang maha kuasa, tapi kami pun akan berusaha sekuat tenaga agar bayi ini bisa normal seperti bayi pada umumnya, semoga lewat medis bisa memberikan harapan untuk anak kami", jelas Satim.

Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kecamatan Cimerak, Aang Andi mengatakan, bayi yang bernama Aldi Herdiansyah tersebut baru lahir satu minggu lalu di RSUD Kota Banjar.

"Kondisi kesehatan bayi normal, namun secara fisik sangat menghawatirkan karena isi organ tubuh yang ada di dalam perut tidak menetap atau labil,"terang Aang.

Dengan kondisi tersebut usus bayi yang tanpa otot, lanjut Aang, posisi ususnya pun seperti tumpah, terkadang ada disebelah kanan atau sebelah kiri.

"Secara ekonomi kondisi pasutri ini kurang mampu dan kami telah melakukan upaya untuk penanganan secara medis," tambahnya.

Aang menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) untuk memproses BPJS.

Sementara menurut Koordinator PKH Kabupaten Pangandaran, Ade Ajat Sudrajat, berkas untuk persyaratan pembuatan BPJS telah diserahkan ke Dinsos PMD. Dan rencananya setelah BPJS bayi tersebut keluar akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke RSUD Kota Banjar.

"Semoga saja ada penanganan khusus setelah nanti team medis melakukan pemeriksaan secara intensif", tandas Ade.  (AGE)

MASIH BANYAK JALAN DI KABUPATEN PANGANDARAN PERLU PERBAIKAN

PARIGI - Sepanjang 98,9 km berstatus jalan kabupaten di Pangandaran Jawa Barat, dalam kondisi rusak berat. Berdasarkan data Bidang Binamarga, panjang jalan kabupaten tercatat sepanjang 500,24 km.

Menurut Kepala Bidang Binamarga Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran, Asep Sanjaya, panjang jalan aset kabupaten tahun 2017 mengalami kenaikan.

"Tahun 2016 panjang jalan kabupaten sepanjang 332,2 km, dan pada tahun 2017 ada kenaikan status jalan desa menjadi jalan kabupaten sepanjang 168,04 kilometer," terang Asep, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(17/5)

Asep menambahkan, sedangkan untuk jalan nasional tercatat sepanjang 76,056 km dan  provinsi 8,89 km.

"Lebar jalan nasional di Pangandaran rata-rata 8 meter, sementara jalan provinsi rata-rata 5-6 meter sedangkan jalan kabupaten rata-rata 3 meter-4,5 meter."terangnya lagi.

Asep menjelaskan, dari total panjang jalan 500,24 km, sepanjang 82,79 km kondisinya dalam keadaan sedang, dan 150,5 km kondisinya dalam keadaan baik.

Sementara menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pangandaran, Jaja Nurul Huda, data jalan kabupaten yang disajikan belum tuntas, karena di tahun 2017 dimungkinkan ada perubahan status dari jalan desa menjadi jalan kabupaten.

"Untuk tahun 2017 kami telah merencanakan target pembangunan jalan kabupaten sepanjang 98,276 kilometer," kata Jaja.

Total anggaran yang telah disediakan untuk perbaikan jalan tersebut, menurut Jaja, sekitar Rp 216 milyar yang dibagi menjadi 65 paket pekerjaan lelang.

"Tahun ini kami membagi menjadi dua jenis pekerjaan di antaranya rigid sepanjang 76,295 kilometer dan hotmix sepanjang 21,981 kilometer", imbuh Jaja.  (AGE)

BUPATI BUKA KAWASAN EKONOMI GRAND PANGANDARAN, JEJE WIRADINATA : PEMDA “GELAR KARPET MERAH” UNTUK PARA INVESTOR…

PANGANDARAN-Untuk mewujudkan kawasan penunjang pariwisata Pangandaran, PT Pancajaya Makmur Bersama (PMB) membangun sentra ekonomi, Grand Pangandaran yang berlokasi tidak jauh dari kawasan wisata Pantai barat, tepatnya di jalan tol Pangandaran.

Sekitar 50 ruko (rumah toko) berukuran 75 m2 berdiri megah di lahan seluas 200 m2, nantinya akan menjadi pusat ekonomi penunjang dunia pariwisata Pangandaran.
Dalam sambutannya, menejer PT PMB, Alif, menyampaikan terimakasihnya atas partisipasi sehingga Grand Pangandaran bisa terwujud.
“Marilah kita bangun prduktipitas antara Pemerintah Daerah, pengguna ruko dan PT PMB. ”ungkapnya.(17/5).

Dikatakan Alif, bukan hal mudah untuk bisa mewujudkan Grand Pangandaran karena melalui berbagai rintangan, akhirnya bisa terwujud juga.

“Mari kita bersama-sama bahu membahu, agar perusahaan kami bisa berdiri tegak untuk ikut menyongsong  Pangandaran menjadi wisata yang mendunia. “kata Alif.

Hal senada dikatakan Kasubdit Kawasan Wisata Terpadu Kemeterian Pariwisata RI, Antariksa, menurutnya, saat ini sektor pariwisata terus bertransfomasi menjadi salah satu sektor ekonomi tercepat dibanding sektor lainnya.

“Sektor Pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar di atas  migas. “terangnya.

Sementara Bupati Pangandaran dalam sambutannya, atas nama Pemerintahan Kabupaten Pangandaran  menyampaikan terimakasih PT PMB sudah bisa merealisasikan salah satu penunjang wisata Pangandaran.
Menurut Jeje, kini saatnya dunia pariwisata tidak hanya mengandalkan kebijakan tangan pemerintah saja sebagi pengelola, salah satunya dibutuhkan investor untuk pengembangannya. Dan pemerintah sendiri harus siap dengan konsep-konsep kepariwisataannya.

“Kami menggelar karpet merah untuk investor yang datang ke Pangandaran. ”kata Jeje.
Dikatakan Jeje, ia akan mengintruksikan ke SKPD teknis, agar memberikan kemudahan-kemudahan kepada siapa saja yang akan berinvestasi di Pangandaran.

“Perijinannya jangan dipersulit. “tegas Jeje.

Jeje juga mengatakan, setelah dibukanya Grand Pangandaran, dengan sendirinya akan merubah imej wajah wisata Pangandaran.

“Mari kita songsong mimpi kita menjadikan wisata mendunia yang sudah di depan mata. “imbuh Jeje. (hiek)

BUPATI PANGANDARAN TERBITKAN SK HET ELPIJI 3 KG, TEDI GARNIDA: “HARGA DI PENGECER MAKSIMAL Rp 20 RIBU”

PARIGI – Melalaui rapat kordinasi yang digelar antara Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan pengusaha gas yang ada di Pangandaran sepakat, untuk Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji ukuran 3 kg sebesar Rp 16900 di kecamatan yang berjarak kurang dari 60 km dari Statsion Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) dan Rp 17400 untuk kecamatan  berjarak lebih dari 60 KM.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Koperasi UMKM Dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran Drs. Tedi Garnida, MM kepada awak media usai mengikuti rapat kordinasi di aula seta Pangandaran.(16/5).

Dikatakan Tedi, untuk Kecamatan Mangunjaya, Padaherang dan Kecamatan Kalipucang HETnya Rp 16900 sedangkan Kecamatan Pangandaran, Sidamulih, Parigi, Langkaplancar, Cijulang dan Kecamatan Cimerak Rp 17400.

“SPBE terdekat yang memasok gas ke Kabupaten Pangandaran dari Banjar," ungkap Tedi.

HET gas elpiji ukuran 3 kg, menurut Tedi, nantinya akan dituangkan ke dalam Surat Keputusan (SK) Bupati. dan setelah ada SK yang akan mengatur harga gas elpiji 3 kg di masyarakat,  diharapkan bagi para agen, pangkalan serta pengecer ada batasan harga jual.

Ditambahkan Tedi, dengan adanya pagu HET ini konsumen pun mempunyai kejelasan harga serta tidak akan ada lagi perbedaan harga di tiap-tiap kecamatan.

"Kami juga akan perintahkan ke setiap pangkalan, mereka wajib memasang papan pemilik pangkalan dan  alamat jelas serta mencantumkan HET," ujarnya.

Setelah diterbitkan SK Bupati, lanjut Tedi, Pemkab, agen dan  pangkalan harus bertanggung jawab untuk mengimflementasikannya karena ke depan akan dilakukan pembinaan berjenjang dan pemerintah pun akan terus memantau. Para agen harus bertanggungjawab pada harga di pangkalan dan pangkalan harus bertanggung jawab berapa harga di tingkat pengecer.

“Ini harus sistematis agar nantinya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas. “imbuh Tedi.

Lebih jauh Tedi mengatakan, HET ini berlaku hingga di tingkat pangkalan saja, karena  untuk harga di tingkat pengecer, tentunya bisa berbeda tergantung dekat atau tidaknya dengan pangkalan. Tapi pihaknya meminta kepada para pengecer agar menjual gas elpiji 3kg dengan harga maksimal Rp 20 ribu.

Dengan diberlakukannya HET tersebut, nantinya masyarakat tidak akan beralih membeli ke pangkalan. Sebab, agen dan pangkalan sudah memiliki sistem tersendiri. Kalau pun masyarakat  mau beli langsung ke pangkalan, jika jaraknya jauh, maka harus mengeluarkan ongkos sendiri.

“Dalam satu desa kan hanya ada satu pangkalan saja,"ujarnya.

Sementara menurut Kordinator Hiswana, Agus, dengan dikeluarkan SK Bupati yang akan mengatur HET gas elpiji ukuran 3 kg, diharapkan Pemkab Pangandaran dan seluruh agen bisa bersama-sama mengawasi harga sampai di tingkat pengecer.

"Di Kabupaten Pangandaran ada 9 agen, 93 pangkalan, tapi keberadaanya tidak merata sebab ada beberapa desa yang memiliki pangkalan lebih dari dua pangkalan,"terang Agus. (hiek)