TOWONGAN, TRADISI JELANG PILKADES ERATKAN SILATURAHMI CALON DENGAN WARGA

CIMERAK - Acara pesta demokrasi di sebelasn desa yang tersebar di 7 kecamatan wilayah Kabupaten Pangandaran tingggal beberapa jam lagi jelang pelaksanaannya.

Ada kebiasaan, saat esok hari pelaksanaan pemungutan suara, para calon kepala desa seperti biasanya melakukan kegiatan malam towong d irumah nya masing-masing, hal ini sebagai ajang silaturahmi para warga dengan kandidat calon sebelum acara pilihan dimulai.

Seperti halnya dilakukan di Desa Ciparanti  Kecamatan Cimerak, dengan dua calon yang berasal dari tiga dusun yang ada di desa tersebut.

Dadang Suherman, salah seorang calon Kepala Desa Ciparanti yang menyelenggarakan malam towong kepada Pnews menuturkan, tujuan dari acara malam towong tersebut untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh masyarakat agar bisa terjalin kebersamaan jelang pilkades esok hari, Minggu,  02/04/2017.

Menurut Dadang, ini salah satu kebiasaan jelang acara pesta demokrasi di desa, bertujuan untuk lebih menjalin kedekatan dengan warga sebelum pelaksanaan pilkades.

“Jadi bukan bermaksud untuk hura-hura atau semacamnya, yang jelas moment ini bisa saya gunakan untuk  mempererat silaturahmi dengan masyarakat khususnya warga Desa Ciparanti. “ungkapnya.(01/4).

Dalam kegiatan tersebut, Dadang juga tidak lupa untuk meminta do'a kepada semua warga desa Ciparanti agar acara pilkades besok bisa aman dan lancar.

"Saya sebagai salah satu calon, dengan kerendahan hati meminta kepada semua warga untuk mendo'a kan agar acara pilkades besok bisa berjalan tertib, aman dan lancar", imbuhnya.

Ditempat terpisah, salah seorang tokoh di Kecamatan Cimerak,  Sadili (73), mengatakan, boleh saja melakukan malam towong, namun acara tersebut hendaknya bisa dipakai silaturahmi calon dengan masyarakat dan jangan sampai acara tersebut dipakai untuk hal negatif. Seperti bagi- bagi amplop ( money politic)  atau menjelek jelekan kandidat yang lain.

“Saya yakin di kecamatan Cimerak masyarakatnya akan lebih mengutamakan kondusifitas dalam rangka pelaksanaan pilkades besok." kata Sadili.

Tidak lupa Sadili pun mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh calon yang kan melaksanakan pilihannya besok hari di Kecamatan Cimerak.

"Saya ucapkan selamat bertanding kepada semua calon kades di dua desa yang berada di wilayah kecamatan Cimerak,  semoga bisa bertanding secara sportif pada waktunya, dan untuk para pemilih silakan pilih sesuai kehendak hati nurani saudara,  karena pilihan saudara akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa setidaknya 5-6 tahun kedepannya", pungkasnya.  (AGE)

IWAN M RIDWAN: “ANGGARAN PEMBANGUNAN RSUD TAHUN 2016 TIDAK TERSERAP..”

PARIGI-Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomer 3 tahun 2007, setiap berakhir tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan pemerintah selama satu tahun anggaran khususnya kepada DPRD.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwa, S.Pd, M.Pd usai rapat paripurna penyampaian Laporan Keteangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2016 di ruang Rapat Paripurna DPRD Pangandaran.

“ Dan Alhamdulillah sudah disampkan LKPJ oleh bupati sesuia amanat PP nomer 3 tahuan 20017, paling lambat 3 bulan kepala dareah menyampaikan laporannya kepada DPRD, dan DPRD juga dibatasi, pembahasannya paling lambat 1 bulan setelah penyampaian ini. “kata Iwan. (27/3).

Dan ini baru penyampaian pemerintah yang selanjutnya disusul agenda pandangan fraksi atas penyampaian LKOPJ bupati tersebut. Lalu setelah itu dilanjutkan jawaban buppati atas pandangan seluruh fraksi yang ada di DPRD.

“Dan bamus nanti akan membahas kembali selama 25 hari, karena lembaran LKPJ itu sangat tebal yang mencakup pertanggungjawaban pemerintah selama 1 tahun anggaran, 2016. “kata Iwan lagi.

Di LKPJ tersebut, lanjut Iwan, pembahasannya secara umum baik tentang perencanaan umum, desentralisasi, pengelolaan keuangan daerah, kerjasama antar daerah, dan kegiatan2 lainnya.

“Dan Insaaaloh, nanti kita akan bahas hasilnya, bagaimana sesuai tidak ? Nanti di DPRD ini tidak hanya membahas apa yang dilaporkan bupati dalam LKPJ saja, tapi juga akan disoundingkan dengan KUPPAS, RKPD 2016, APBD dan pengelolaan keuangan daerah. “imbuhnya.

Dikatan Iwan, LKPJ ini bukan hanya terkait masalah keuangan saja, secara keseluruhan terkait pemerintahan daerah secara umum. Dan untuk masalah keuangan ada lagi perda tentang pertanggungjawaban masalah APBD tahun 2016.

Tapi di LKPJ ini, masih kata Iwan, masalah pengelolaan keuangan juga ada tapi tidak spesifik dan hanya per program atau kegiatan saja. seperti, program ini direncanakan sekian, realisasinya berapa. Kegiatannya apa saja dalam satu tahun berapa capaiannya.

Sepeti disampaikan bupati, pendapatan tahun 2016 tidak mencapai 100 %, penyerapan anggaran pun sekitar 81 %, kendalanya apa sih ? Nah selanjutnya dengan alat kelengkapan DPRD bertugas membahas itu.

“Nanti akan terbuka, PAD tidak tercapai kenapa ? belanja daerah tidak terserap kenapa ? secara eksplisit tadi bupati mengatakan, tidak tercapainya target penyerapan anggaran diantaran yang paling besar untuk pembangunan RSUD sekitar Rp 35 milyar tidak sempat dilaksanakan karena DEDnya terlambat. “imbuh Iwan.

Jadi tahapannya, lanjutnya, setelah LKPJ lalu LHP BPK RI semuanya melalui paripurna, dan setelah dibahas maka pemerintah daerah akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD th 2016.

Jadi kalau di LKPJ hanya program dan kegiatan saja, tapi biasanya dalam pandangan fraksi tentang LKPJ suka menyoroti masalah keuangan juga padahal untuk itu nanti bisa lebih detil di pembahasan pertanggungjawaban APBD.

“Tahapannya ada3, setelah LKPJ dan LHP BPKRI,  bagaiman hasil audit oleh BPKRI lalu pertanggungjawaban APBD 2016. “ pungkasnya. (hiek)

PARIPURNA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN, SELURUH FRAKSI TERIMA LKPJ BUPATI TAHUN 2016 UNTUK DIBAHAS

PARIGI-Dalam Penyampaian Laporan Keteangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2016 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran (27/3), Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinta menyampaikan, pada hakekatnya rapat paripurna LKPJ ini merupakan progress report dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada laporan keuangannya, Jeje menyampaikan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 84,02 %.

Dan pada tahunh 2016 ini, lanjut jeje, ia melakukan monitoring dan pembinaan ke SKPD agar dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, tapi dalam pelaksanaannya ternyata menemui beberapa kendala sehingga capaian target penyerapan anggaran pun hanya 81,29 %.

“Salah satu contoh, di Dinas Kesehatan, pembangunan RSUD sebesar Rp 35 milyar tidak terealisasi karena penyusunan DEDnya baru selesasi  pada ahir tahun. “ungkap Jeje.

Pada laporan Indek Pembangunan Manusia (IPM), Jeje memaparkan, pencapaian IPM pada tahun 2016 tercatat 65,90 %, naik 0,28 % dari tahun 2015. Ini karena semakin baiknya indek pendidikan yang merupakan pendorong pada peningkatan IPM. Sedangkan untuk indek pendidikan sendiri tahun 2016 57,56 naik 0,68 %, dari tahun 2015, 56,84 %.

Kenaikan tersebut, menurut Jeje, dipengaruhi dua indikator, Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) di tahun 2016 meningkat mnenjadi 12,20 tahun  (0,21 %) dari sebelumnya 2015, 11,99 tahun. Indakor kedua, angka rata-rata Lama sekolah (RLS) sedikit ada kenaikan (0,03%) dari tahun 2105, 7,06 tahun menjadi 7,09 tahun.

“Rendahnya indek RLS disebabkan penghitungan RLS meliputi jumlah penduduikan keseluruhan, dimana usia tidak sekolah dan usia tidak produktip tidak dapat diinterfensi dengan program-program pendidikan, dan angka tersebut lebih besar jika dibanding angka usia wajib belajar. “kata Jeje lagi.

Untuk indeks kesehatan mengalami kenaikan 77,34 %  (0,05%) dari tahaun 2015, 77,29 %. Angka Harapan Hidup (AHH) dan kematian bayi memberika kobntribusi pada kenaikan ini. AHH tahun 2016 diproyeksikan menjadi 70,27 poin dari sebelumnya 2015, 70,24 % (naik 0,03%).

“Dan indikator AHH ini merupakan gambaran dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara makro. Demikian juga angka kematian bayi di tahun 2016, 54 per seribu kelahiran. Ad a penurunan 10 % dari 2015, 60 per seribu kelahiran. “imbuh Jeje. 

Sementara mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, masih kata Jeje, seperti yang tertuang dalam Perda nomer 16 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021 dan Perbup nomer 31 tahun 2015 serta kegiatan selama tahun anggaran 2016, realisasi pendapatan daerah setelah APBD perubahan 2016 mencapai Rp. 927.98 milyar dari target pendapatan Rp.1,08 trilyun (85,42%) yang terdiri dari PAD 7,15 %, Dana perimbangan 75,5 % dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 17,60 %, dengan rincian masing-masing pos menerimaan, PAD sebesar Rp. 66,32 milyar dari target Rp.75,92 milyar (87,36 %).

“Rinciannya, pajak daerah Rp 29,21 milya dari target 32,85 milyar atau mencapai 88,92 %, retribusi daerah sebesar Rp 10,01 milyar dari target Rp16.96 milyar atau 59,04 % dan pos lain-lain sebesar Rp. 27,10 milyar dari target 26,11milyar atau 103,80 %. “terangnya.

Untuk dana perimbangan pada APBD 2016 setelah perubahan sebesar Rp 698.28 milyar, hanya 86,54 % dari target yang ditetapkan Rp806,85 milyar.

Dari bagi hasil pajak/bukan pajak capaiannya 94,39 % atau Rp.54,64milyar dari target Rp 55.18 milyar. Dari Dana Alokasi Umum (DAU), mencapai 100% sebesar Rp 546.73 milyar. Dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), 47,29 % atau Rp 96,90 milyar dari target Rp 204,94 milyar.

Penerimaan lain-lain, dari target Rp 203,61 milyar, tercapai Rp 163,36 milyar (80,24 %), dana bagi hasil pajak dari propinsi sebesar Rp 36,81 milyar dari target yang dutetapkan Rp 37,98  milyar (96,92%). Bantuan keuangan dari propinsi sebesar Rp 64,87 milyar dari target Rp 103,94 milyar (62,41%). Dan alokasi Dana Desa ADD tercapai 100 %, Rp 61.677 milyar.

Sementara untuk belanja daerah dari Rp 1,20 trilyun yang dianggarkan pada APBD 2016 setelah perubahan, terealisasi Rp  979,95 milyar  atau 81,34 %, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 563,39 milyar dan belanja langsung Rp 538,23 milyar. Dengan perincian, untuk belanja pegawai Rp 400,27 milyar, belanja subsidi Rp 8,09 milyar, hibah Rp 12,08 milyar, bantuan sosial Rp 1,3 milyar, belanja bagi hasil pajak daerah ke desa Rp 5,65 milyar, bagi hasil retribusi ke desa Rp 1,27 milyar, belanja bantuan keuangan ke desa Rp 134,44 milyar, bantuan ke partai politik Rp 251,35 juta dan belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar Rp 1 milyar, tahun 2016 dana tersebut tidak direalisasikan.

“Jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 51,96 milyar bersumber dari sisa lebih perhitungan APBD (silpa) tahun 2015. “terangnya lagi.

Atas laporan LKPJ Bupati tahun 2016, semua fraksi yang ada di DPRD Pangandaran menerima laporan pertanggungjawaban bupati tersebut dengan beberapa catatan dari masing-masing fraksi, antara lain, Fraksi PKB yang dibacakan Ngisom, S.Pd.I yang menyoroti lambatnya kinerja SKPD sehingga berdampak pada terlambatnya btransfer bantuan dari pusat dan propinsi, adanya perubahan DPA anggaran di sebgian SKPD, gagalnya beberpa program pembangunan akibat terlambatnya perencanaan, minimnya data  khususnya data PAD.

“Dan kami juga melihat adanya openempatan pejabat yang tidak didasari keahlian yang dimilki. “kata Ngisom.
PAN Plus Muhrodin Susilawan

Perlu adanya evaluasi dan kajian terkait pelayanan kesehatan gratis yang berdampak menurunnya pembayaran premi BPJS padahal bitu sangat dibutuhkan saat masyarakat berobat lanjut.

Demikian dikatan Muhrodin Susilawan dalam penyampaian pandangan dari fraksi PAN Plus.

“Perlu adanya pemutakhiran data statistik jumlah masyarakat tidak mampu, karena hasil survey kami di lapangan tidak sesuai. “kata Muhrodin.

Pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan H. Endang Ahmad Hidayat, mempertanyakan kendala apa yang menjadi menurunnya target pendapatan daerah,  pemerintah hendaknya membuat sistem baru yang handal dalam pengelolaan PAD.

Sementara pandangan fraksi PDIP menalui Asep Noordin HMM, menyampaikan, dalam pencapaian program perioritas  pemerintah, pendidikan gratis, pangandaran hebat, pendidikan berkarakter, pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas, penataan dan pembangunan kawasan pariwisata serta pembagiabn raskin gratis, dalam regulasinya harus dipertajam lagi sehingga tujuan yang hendak dicapai kebijakan khusus bupati lebih tepat sasaran, perlu dioptimalkan  pendapatan daerah. Seperti masih rendahnya kesadaran wajib pajak sehingga pemerintah perlu  sosialisasi lagi.

“Mengenai penyerapan anggaran, pemda harus melakukan pembinaan ke tiap-tiap SKPD agar dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan yang diharapkan serta perlu ditingkatkan lagi pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. “tegas Asep.

Pengukuran kinerja, salah satu pandangan dari frkasi PPP Plus yang dibacakan Asikin, S,Ag, menueurtnya, perlu dilakukan secara berkala yang dipimpin Sekretaris Daerah dan pemerintah harus menyampaikan hasil evaluasi capaian kenierja berupa besaran target urusan yang tercapai tahun 2016 sesuai pasal 32 PP/6/2008.
Evaluasi ini, menurut Asikin, penting, karena secara otomatis akan menggambarkan capaian indikator kinerja SKPD sehingga dapat menggambarkan ranking SKPD berdasarkan prestasi dalam pencapaian kinerja urusan.

“Apakah target kinerja program pada setiap bidang sudah tercapai sesuai plafon anggaran yang ditetapkan, apakah output dari setiao program bisa dicapai secara efesien ? “ungkapnya.

Pandangan fraksi Golkar yang dibacakan /H. Toto s  Heryana, S.Pd M.Pd lebih menyoroti pada potensi wisata sebagai visi Kabuoaten Pangandaran, menuju Wisata yang mendunia.

Menurut frkasi Golkar, ternyata potensi wisata belum bisa mendongkrak perekonomian masyarakat juga pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan PADnya pun harus lebih dioptimalkan. (hiek)

KELUARGA ALM. SRI SUSILAWATI SIAP KEMBALIKAN DANA KOMITE SMPN 2 CIMERAK

CIJULANG–Berita tentang terkumpulnya Rp. 64 juta dana untuk pembuatan mushola di SMPN 2 Cimerak Kabupaten Pangandaran yang sampai hari ini tidak terwujud, menuai kekecewaan  dari beberapa orang tua siswa karena pembangunannya belum terealisasikan. Keterlambatan itu, menurut kepala sekolah dan ketua komite, karena uang sebagian hasil gotong royong tersebut  dipinjam salah seorang pegawai sukwan yang menjadi bendahara SMPN 2 Cimerak saat itu, Sri Susilawati yang sekarang sudah meninggal.

Berbekal keterangan tersebut, P-News pun mencoba menelusuri kebenarannya dengan mengunjungi orang tua alm. Sri Susilawati di rumahnya di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang.

Ibu kandung alm. Sri Susilawati, Ocoh (66) saat dikomfirmasi membenarkan, anaknya  meminjam uang sekolah saat itu untuk keperluan berobat.

“Jumlahnya sekitar Rp.40 jutaan lebih, ”ungkap Ocoh.(31/3).

Masih kata Ocoh, namun taqdir berkata lain, setelah beberapa kali melakukan pengobatan,  pada bulan maret 2016 lalu anaknya dipanggil yang Maha Kuasa.

“Seminggu sebelum meninggal, anak saya pernah mengatakan pada saya dan keluarga agar bisa melunasi hutang piutangnya pada SMPN 2 Cimerak tempatnya bekerja", terang Ocoh.

Dan menurutnya, pihak keluarga pun siap untuk membayar hutang anaknya tapi dengan cara dicicil mulai bulan april 2017.

“Sesuai kemampuan, kami hanya bisa mencicil 1 sampai 2 juta per tahun. “sambung Ocoh.

Kepada PNews, atas nama keluarga, Ocoh pun meminta maaf yang sebesar besarnya pada seluruh orang tua siswa SMPN 2 Cimerak, karena anaknya sudah menghambat pembangunan mushola sekolah.

"Kami pihak keluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya pada semua orang tua wali murid, komite juga kepada pihak sekolah,  mungkin keterlambatan pembangunan mushola sekolah tersebut akibat dari kelalaian anak saya". Pungkasnya.  (AGE)

17 TAHUN, IRMA TERGOLEK LEMAS AKIBAT LUMPUH TOTAL

PARIGI – Sungguh malang, seorang gadis warga Dusun Mekarsari Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, Irma Sukmawatii (17), sejak usia 7 bulan tergolek lemah tak berdaya karena mengalami kelumpuhan total. Konon hal ini diakibatkan sejak Irma diimunisasi di posyandu 16 tahun lalu.

Menurut Sumiati (46), ibunda Irma, waktu itu setelah Irma diimunisasi menderita kejang kejang dan suhu badannya dingin, selama dua hari Irma pun dirawat di RSU Banjar.

“Tapi waktu itu tidak ada perubahan sama sekali, hingga akhirnya anak saya seperti ini sampai sekarang", terangnya. (29/3).

Dengan keadaan seperti ini, Sumiati saat ini merasa berat dengan kebutuhannya yang semakin  berat, karena disamping harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia pun 2 minggu sekali harus membeli obat dan mengganti selang alat minum Irma.

“Untuk biaya pengobatan saja setiap kalinya saya harus menyediakan uang sekitar Rp 300 ribu. “kata Sumiati.

Sumiyati pun berharap adanya bantuan untuk biaya berobat anaknya, karena saat ini ekonomi keluarganya semakin terpuruk, dengan beban setiap kali membeli obat anaknya Rp.300 ribu per dua  minggu, jelas kelurganya harus banting tulang hingga tidak jarang ia pun haruas mencari pinjaman kesana-kemari.

Selama belasan tahun, lanjut Sumiyati, anaknya tidak dapat beraktivitas sebagai layaknya gadis lain, segala kebutuhannya selama ini hanya mengandalkan kasih sayangnya dan untuk memenuhi keperluannya ia pun hanya bisa mengandalkan dari  hasil bekerja serabutan.

"Kadang-kadang berjam-jam saya terpaksa hanya di rumah karena harus menyuapi makan Irma, saya ikhlas, karena dia merupakan amanah dari Alloh yang harus saya urus", imbuhnya.

Dengan membawa anaknya, hari kamis (30/3), berbekal surat dari Puskesmas Kecamatan Cigugur, Sumiyatai pun mendatangi Dinas Sosial PMD Kabupaten Pangandaran. Kedatangannya ke Dinas Sosial berharap bisa mendapat bantuan kursi roda serta solusi terbaik dengan kondisi yang dialaminya.

“Saya mohon bantuan kursi roda agar anak saya tidak tergolek terus. ” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran, melalui Kepala Dinas Sosial dan PMD, H. Dani Hamdani pun medatangi  rumah Sumiyati dan melihat langsung kondisi Irma dan keluarganya.

"Untuk kursi roda, kami Insyaalloh siap membantu", kata Dani.
Selepas kunjungan Kepala Dinas Sosial PMD, Sumiati pun mengucapkan terima kasih pada Pemda Pangandaran yang sudah peduli melalui Dinas Sosial karena sudah bisa meringankan bebannya.

"Saya sangat berterima kasih pada Pemda Pangandaran melalui Pa Dani yang sudah  memperhatikan anak saya dengan semua bantuan, diantaranya,  pempers, susu, uang untuk biaya berobat dan rencana pemberian kursi roda.", ungkapnya. (AGE)

DANA PEMBANGUNAN MUSHOLA SMP NEGERI 2 CIMERAK HILANG, KEPALA SEKOLAH DAN KOMITE PUN SALING LEMPAR TANGGUNGJAWAB

CIMERAK-Peran Komite Sekolah berdasarkan prinsip berfungsi sebagai desentralisasi pendidikan serta mendapat kewenangan untuk menyusun program yang akan diterapkan di sekolah.

Disamping itu, komite sekolah pun memperoleh kewenangan untuk mengelola segala sarana dan prasarana yang tersedia, melakukan perubahan-perubahan di sekolah terutama di dalam peningkatan pembelajaran, guru dan kesejahterannya, fasilitas sekolah yang lebih baik dan perbaikan di lingkungan sekolah. Komite sekolah juga mendukung perawatan dan pengembangan sekolah dengan dana bersumber dari orang tua siswa karena komite pun mempunyai fungsi mendorong masyarakat untuk membantu langsung dengan bahan dan tenaga, bahkan pengumpulan dana untuk suatu kegiatan. Sehingga komite dapat bekerja secara efektif bersama-sama dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan proses belajar mengajar.

Tapi sayang, tidak demikian halnya dengan peran komite dan Kepala Sekolah di SMPN 2 Cimerak Kabupaten Pangandaran, banyak hal yang tidak seharusnya dilakukan ketua komite dalam penggunaan dan pengelolaan dana sekitar Rp. 64 juta yang terkumpul dari para orang tua murid selama satu tahun (2015-2016) yang rencananya waktu itu akan dipergunakan untuk pembangunan mushola sebelum program Pangandaran Hebat digulirkan.

Menurut salah seorang tua siswa yang tidak mau disebutkan namanya, ia merasa prihatin, kenapa hingga sekarang mushala sekolah belum juga dibangun.

"Padahal uangnya untuk pembangunan mushala tersebut sudah lama disetor ke pihak sekolah", ungkapnya.

Berbekal keterangan beberapa orang tua siswa, P-News pun mencoba mengkonfirmasi hal tersebut pada pihak sekolah dan ketua komite. Menurut kepala Sekolah SMPN 2 Cimerak, H. Jojo, uang yang masuk untuk pembangunan mushala yang ada di sekolahnya bukan Rp. 64 juta melainkan hanya Rp 30 jutaan.

“Ini mungkin saja bisa terjadi, karena bendahara sekolah yang waktu itu mengelola uang tersebut sudah meninggal, dan uang tersebut juga banyak dipinjam olehnya", jelasnya.

Disoal kwitansi pinjaman, Jojo pun tidak bisa memperlihatkan tanda bukti pinjaman yang dilakukan bendahara  sekolahnya.

“Kwitansi tidak ada. “jawabnya singkat.

Sementara Ketua komite, Pendi (54), saat dikonfirmasi beberapa minggu lalu menjelaskan, uang yang terkumpul di komite seharusnya seluruhnya Rp.64 jutaan,  namun menurutnya, pihaknya sekarang hanya menerima sekitar Rp.20 juta dari pihak sekolah.

“Jadi, sisanya yang Rp.44 juta lagi tidak tahu dimana, “ jelasnya.

Anehnya, sampai saat ini ternyata antara pihak sekolah dan komite tidak ada kecocokan berapa  jumlah uang yang saat itu terkumpul dari sumbangan para wali murid, padahal uang tersebut amanah para orangtua siswa yang harus dipergunakan untuk pembangunan mushola sekolah untuk anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu di SMPN 2 Cimerak(AGE).

BBI PANGANDARAN DITUNTUT LEBIH BERPERAN DALAM BUDI DAYA IKAN AIR TAWAR

CIMERAK - Balai Benih Ikan (BBI) salah satu institusi yang berpeeran untuk melayani masyarakat dalam pengembangan biakan ikan di Kabupaten Pangandatan, BBI juga merupakan sebagai tempat pembinaan pembudidayaan ikan air tawar serta penyedia benih ikan untuk para petani, tentunya keberadaan balai ini dituntut perannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat petani pembudidaya. Untuk itu diperlukan optimalisasi program dengan didukung adanya sarana, prasarana yang memadai serta tenaga yang menguasai bidang perikanan untuk mendukung tercapainya tujuan kemajuan di sektor perikanan air tawar di Pangandaran.

Menurut Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, Tata,  Spd, Msi saat ditemui di kantor BBI mengatakan, BBI mempunyai tujuan pokok untuk melaksanakan penerapan teknik pembenihan dan pembudidayaan ikan air tawar serta pelestarian sumber daya induk, benih ikan dan lingkungan.

“Kami juga juga melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan manajemen kepada pembenih dan pembudidaya ikan serta membantu dalam pemasarannya. “ kata Tata.(29/03).

Saat ini, lanjut Tata, BBI Pangandaran mulai melakukan pembudidayaan dengan cara membeli beberapa ekor bibit calon indukan dan beberapa induk ikan yang siap untuk di budidayakan dari Balai benih Provinsi di Singaparna Tasikmalaya.

“Semua calon induk ikan tersebut sudah bersertifikat,  dan alhamdulillah saat ini mulai dilakukan penetasan benih ikan gurameh dan mujaer", tambahnya.

Ditambahkan Tata, pihaknya meminta kepada semua pembudidaya ikan di Kabupaten Pangandaran untuk bersabar, karena dalam proses pembudidayaan dibutuhkan adaptasi dulu terhadap indukan yang akan dikawin kan. Untuk sekarang petani harus menunggu hingga dua minggu, dan setelah penetasan benih pun masih harus menunggu selama tiga bulan lagi untuk siap dijual ke masyarakat.

“Ini tidak bisa instan, perlu proses panjang dalam pembenihan. “terang Tata.

Tata juga mengatakan, mudah-mudahan tahun 2017 BBI Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Pangandaran dengan menempati lahan sekitar 1 hektar di Desa Batumalang Kecamatan Cimerak mempunyai kelengkapan sarana agar pelayanan pada petani ikan tawar bisa lebih optimal. (AGE)

PANGANDARAN HEBAT UNTUK MASYARAKAT PANGANDARAN

Dede Koharudin

PANGANDARAN-Salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk dunia pendidikan, Pangandaran Hebat merupakan bantuan untuk seluruh siswa peserta didik dari mulai jenjang Sekolah Dasar (SD), SLTP hingga SLTA.

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat ditemui PNews di Puskesmas Kecamatan Pangandaran untuk kunjungan rutinnya beberapa hari lalu.

“Bantuan tersebut sipatnya ke personal, jadi peruntukannya pun hanya bagi peserta didik warga Pangandaran saja. “ungkap Jeje.

Dikatakan Jeje, selain warga pangandaran yang kebetulan sekolah di sekolah yang ada di Kabupaten Pangandaran, tidak dapat menerima bantuan tersebut. Karena program Pangandaran Hebat ini digulirkan Pemkab Pangandaran untuk membebaskan segala biaya yang selama ini ditanggung orang tua siswa.

“Dengan program Pangandaran Hebat ini kami ingin membebaskan masyarakat dari biaya pendidikan, sehingga tidak ada lagi alasan masyarakat untuk tidak menyekolahkan anak-anaknya. “tegas Jeje.

Sementara menurut Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kalipucang, Dede Koharudin, S,Pd. M.Pd, dari jumlah 740 siswanya, sekitar 264 siswa berasal dari Kabupaten Cilacap Jawa Tengah memang tidak mendapatkan bantuan pendidikan yang berasal dari program Pangandaran Hebat.

“Memang awalnya terkesan pilih kasih, tapi sesuai perbupnya program ini kan diperuntukan hanya untuk warga pangandaran saja. “kata Dede.(27/3).

Ditambahkan Dede, seluruh biaya kegiatan siswa yang ditanggung Pangandaran Hebat, seperti perpisahan, untuk photo dan lainnya, siswa asal Jateng tetap harus membayar.

“Jadi bendahara membuat SPJnya pun dua, dari Pangandaran Hebat dan Komite. “terang  lagi.

Sedangkan untuk biaya fisik/bangunan, menurut Dede, sekolah langsung menganggarkan pada Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS). Misalnya, untuk membangunan pagar sekolah atau pembelian komputer langsung akan muncul RABnya pada RKAS.

“Dan itu sudah pasti bisa dinikmati seluruh siswa baik yang berasal dari pangandaran atau pun  dari luar. “terangnya lagi.  (hiek)

INI CURAHAN HATI SEORANG GURU HONORER

CIJULANG - ".. engkau patriot pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa..."

Masih ingat lirik lagu “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” di atas? Lagu yang melambangkan betapa mulianya seorang guru (termasuk para guru honorer ?) hingga diibaratkan pehlawan bangsa walau tidak pernah menerima tanda jasa kepahlawanannya.

Banyak sudah cerita yang mengisahkan pengabdian seorang guru honorer di negeri ini patut diteladani walau sampai saat ini belum ada kepastian status profesi yang disandangnya. Tidak jarang mereka harus menempuh perjalanan jauh, kadang terseok-seok menyusuri jalan berliku dan berkerikil membuat badan letih hingga pikiran tak lagi jernih.

Disisi lain, terkadang terlintas pikiran pada usia yang sudah tidak muda lagi dan begitu rentan terhadap penyakit. Tidak jarang juga perasaan resah karena belum ada titik terang saerta kepastian sebagai guru honorer. Belum lagi jika bicara kebutuhan hidup yang terus menuntut karena penghasilan sebagai guru honorer  belum mencukupi, tapi tetap saja waktu berjalan tak pernah mengubah nasib.

Dede Deni Siswandi, salah seorang dari ratusan yang menyandang predikat guru honorer, sudah sepuluh tahun mengajar di salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran. Dalam kegundahannya mengungkapkan, ia berusaha sama dengan yang lain, guru-guru yang sudah PNS, pergi pagi meninggalkan rumah, anak dan istri untuk setia dan ikhlas mengabdi pada profesinya. Dalam hatinya bicara, barangkali suatu hari nanti bisa mewujudkan impiannya dan keluarganya menjadi PNS agar bisa merubah nasib menghidupi serta mensejahterakan keluarga.

“Saya yang hanya masih berstatus guru honorer dituntut dengan berbagai kebutuhan hidup sehari-hari yang terus melonjak naik, hingga tak jarang saya pun harus kerja sampingan untuk menambah penghasilkan."ungkapnya. (27/03).

Dede selalu berharap, pemkab Pangandaran bisa memberikan solusi terbaik buatnya dan rekan-rakan seluruh guru honorer yang senasib dengannya agar keadaan ekonomi yang selama ini menghimpitnya bisa sedikit lega. (AGE)

PEMDA UJI COBA E-TICKETING TOLL GATE WISATA PANGANDARAN

PANGANDARAN-Pemda Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Pariwisata, sejakbeberapa hari yang lalu,  hari minggu kemarin (26/3) mulai uji coba penerapan e-ticketing pada pintu masuk ke obyek wisata.

Hasil pemantauan PNews di lokasi toll gate, masih banyak masyarakat Pangandaran yang belum tahu pengalihan  jika ingin masuk ke kawasan wisata harus melalui pintu masuk Puskesmas. Akibatnya, banyak warga harus berputar arah karena tidak tahu saat masuk lewat pintu utama. Makah tidak sedikit warga menggerutu karena hal itu tidak diketahui sebelumnya.

“Harusnya pemerintah sosialisasi yang gencar dulu. “umpat pemotor yang harus balik kanan merubah arah motornya.

Kecilnya palang pintu atau mungkin  karena tidak adanya rambu forboden pada palang pintu tersebut mengakibatkan beberapa kendaraan yang tidak tahu sudah diberlakukan e-ticketing Atau karena minimnya petugas di depan toll gate yang mengatur serta memberi tahu, selain wisatawan kendaraan harus memutar arah ke toll gate Puskesmas, sehingga terjadi beberapa kali insiden kendaraan nerobos dan menabrak palang pintu.

“Lebih dari tiga kali palangnya tertabrak kendaraan yang langsung menerobos. “kata salah seorang petugas sambil menunjukan palang yang rusak.

Sepeti diketahui, ketentuan penggunaan pintu masuk dalam sosialisasi yang dilaksanakan Pemkab Pangandaran di gedung Islamic Center beberapa hari lalu, untuk jalur masuk wisatwan melalui toll gate utama, toll gate puskesmas, toll gate Cikembulan. Dan arah keluarnya melalui toll gate Puskesmas dan toll gate Cikembulan.
Sementara jalur untuk warga pribumi dan yang memiliki disoensasikhusus melalui toll gate Puskesmas. Sedangkan untuk keluarnya melalui toll gate utama, toll gate Puskesmas dan toll gate Cikembulan.

Sementara, dispensasi masuk tanpa harus membeli tiket masuk diberikan pada, pribumi yang bertempat tinggal di kawasan wisata, pekerja dalam kawasan, pemilik hotel, kemdaraan penyuplai barang, tamu khusus Pemda Pangandaran dsan tamu warga pribumi karena mempunyai kepentingan khusus non wisata. (hiek)