Bak Jagoan, Seorang Kasi Ekbang Desa Mangkubumi Diduga Tak Kooperatif dan Arogansi Saat menghadapi Awak Media
Saat itu sejumlah awak media sedang melakukan kegiatan kontrol sosial dan konfirmasi lapangan terkait pelaksanaan proyek pembangunan rabat beton yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp 98.000.000, proyek tersebut diketahui berada di Desa Mangkubumi dan dikerjakan sebagai bagian dari program peningkatan infrastruktur desa.
Setelah melakukan peninjauan lapangan, tim media wakaketum DPP Forwapi mendatangi kantor desa untuk meminta konfirmasi kepada Kaur Ekonomi Pembangunan (Ekbang)/Kesra Desa Mangkubumi, Kamil Jamaludin, yang diketahui berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek tersebut.
Namun sayang saat proses wawancara berlangsung, situasi mendadak memanas. Berdasarkan keterangan tim DPP Forwapi di lokasi, oknum Ekbang tersebut bersikap arogan, tidak menerima pertanyaan media bahkan membentak serta menantang berkelahi sambil menunjuk-nunjuk wartawan yang sedang bertugas liputan.
Sikap tersebut tentu sangat disayangkan, mengingat seorang aparatur desa seharusnya dapat bersikap terbuka dan kooperatif terhadap upaya kontrol sosial dari media.
Perilaku demikian tidak mencerminkan etika dan profesionalisme sebagai pelayan publik, karena dapat mencoreng citra pemerintahan desa.
Tim media perwakilan DPP Forwapi menegaskan bahwa kegiatan konfirmasi yang dilakukan merupakan bagian dari fungsi jurnalis sebagai kontrol sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Media bekerja berdasarkan etika dan aturan hukum. Kami hanya menjalankan tugas jurnalistik untuk memastikan keterbukaan informasi publik,” ujar salah satu anggota tim media perwakilan DPP Forwapi di lokasi kejadian.(28/10/25)
Atas kejadian tersebut, tim media memiliki bukti rekaman dan video peristiwa yang akan diserahkan kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Tim juga akan terus mengusut permasalahan ini hingga tuntas, demi menjaga marwah jurnalistik dan transparansi publik.
Peristiwa ini diharapkan menjadi perhatian bagi pemerintah desa lainnya agar selalu menjunjung tinggi etika komunikasi, keterbukaan informasi dan pelayanan publik yang baik.
Seperti diketahui, saat itu tim media DPP Forwapi hanya mau konfirmasi terkait pembangunan yang ada desa tugas kami kontrol sosial monitoring memberikan informasi edukasi kepada masyarakat.(anwarwaluyo)
