Lurah Banjar Minta Oknum UPZ Kembalikan Potongan Bantuan Baznas

PANGANDATANNEWS.COM/BANJARNEWS  - Sebanyak 94 penerima manfaat bantuan modal usaha mikro dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjar Jawa Barat mengalami pemotongan dana sebesar Rp100 ribu per orang oleh oknum dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) setempat, pemotongan ini dilakukan dengan alasan untuk infak meski ternyata tidak sesuai dengan kebijakan resmi Baznas.

Para penerima manfaat yang seharusnya menerima bantuan sebesar Rp 1 juta per orang pun, mengaku keberatan dengan pemotongan tersebut.

Saat dikonfirmasi, Lurah Banjar Sukmana membenarkan adanya pemotongan tersebut dan telah mengambil langkah untuk menyelesaikan masalah ini dan pihak kelurahan telah memanggil oknum yang terlibat dan meminta agar uang yang telah dipungut segera dikembalikan kepada penerima manfaat.

Sukmana mengatakan, pihaknya sudah koordinasikan dengan pihak Baznas dan oknum yang melakukan pemotongan pun sudah dipanggil.

"Kami meminta uang yang dipungut itu segera dikembalikan kepada yang berhak," ujar Sukmana. (10/03/25).

Kasus ini pun tentunmenjadi perhatian, karena bantuan tersebut ditujukan untuk mendukung pelaku usaha mikro dalam meningkatkan ekonomi mereka. Dan dengan pemotongan di luar kebijakan resmi ini tentunya dapat merugikan penerima manfaat, yang sangat bergantung pada dana tersebut.

Hingga saat ini belum ada keterangan lebih lanjut mengenai sanksi yang akan diberikan kepada oknum yang terliba, namun pihak Baznas Kota Banjar telah memastikan bahwa kebijakan resmi mereka tidak membenarkan adanya pemotongan dana bantuan dalam bentuk apa pun.

Warga dah penerima manfaat pun berharap, semoga kasus ini dapat segera diselesaikan secara transparan dan tidak terulang di masa mendatang.(tito)

Tolak Penundaan Pengangkatan P3K, Massa Lakukan Demo di Kota Banjar

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS – Sejumlah tenaga honorer di Kota Banjar turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan penundaan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), aksi ini dipicu oleh surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) yang menunda proses pengangkatan P3K.

Massa aksi menilai kebijakan ini melanggar Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2023 pasal tentang Apara tur Sipil Negara (ASN), khususnya Pasal 26 yang menyebutkan bahwa tenaga honorer berhak diangkat sebagai ASN.

Menurut kordinator aksi, Sarif Mubarok, penundaan ini tidak sesuai dengan amanat undang-undang Pasal 26 yanh jelas-jelas menyebutkan bahwa tenaga honorer harus diangkat. 

"Kami menuntut pemerintah segera merealisasikan janji pengangkatan P3K tanpa ada penundaan," tegas Sarif.(10/03/25)

Dalam aksi yang berlangsung damai ini para demonstran membawa berbagai spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka, mereka juga mendesak pemerintah untuk segera mencabut kebijakan penundaan dan memberikan kejelasan mengenai nasib tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

Selain itu, massa juga menyoroti ketidakpastian yang mereka alami akibat kebijakan ini. Banyak tenaga honorer yang sudah lolos seleksi P3K, namun hingga kini belum mendapatkan kepastian mengenai status mereka.

Mereka juga berharap pemerintah tidak mengabaikan perjuangan tenaga honorer, karena banyak dari mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mengabdi untuk negara. 

"Penundaan ini hanya menambah ketidakpastian bagi kami," imbuh salah seorang peserta aksi.

Aksi demonstrasi ini mendapat perhatian dari masyarakat sekitar, hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan para tenaga honorer tersebut, dan massa aksi pun berencana akan terus menyuarakan tuntutan mereka hingga ada kejelasan mengenai pengangkatan P3K.(tito)

Hujan Deras Tak Surutkan Jajaran Polresta Banjar Bagikan Takjil Gratis Untuk Warga

PANGANDARSNNEWS.COM/BANJARNEWS – Di tengah hujan yang mengguyur Kota Banjar jajaran Kepolisian Resor (Polres) Banjar tetap semangat menggelar aksi berbagi takjil gratis kepada masyarakat dalam rangka bulan suci Ramadan 1446 H, Kegiatan sosial ini berlangsung di Simpang 3 Tugu Pahlawan, Kota Banjar. (09/03/25)

Kapolres Banjar, AKBP Tyas Puji Rahadi, S.I.K., memimpin langsung pembagian takjil bersama pejabat utama, para perwira, serta personel Polres Banjar. Mereka turun ke jalan untuk membagikan puluhan paket takjil kepada pengguna jalan, pengendara motor, pejalan kaki, hingga warga sekitar yang melintas.

Kepada sejumlah awak media Kapolres Banjar AKBP Tyas Puji Rahadi mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat terutama mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa.

"Semoga takjil yang kami bagikan bisa bermanfaat bagi mereka yang sedang dalam perjalanan atau belum sempat menyiapkan makanan berbuka," ujar Tyas.

Aksi sosial ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan warga pun sangat mengapresiasi kepedulian Polres Banjar, terutama karena dilakukan di tengah hujan. 

Warga mengaku merasa terbantu dengan adanya pembagian takjil gratis, terutama bagi yang masih dalam perjalanan menjelang waktu berbuka puasa.

Selain berbagi takjil, jajaran Polresta Banjar juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama bulan Ramadan.

"Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama menciptakan situasi yang kondusif selama Ramadan ini," imbuh Tyas.

Kegiatan ini, kata Tyas, rencananya akan terus berlangsung selama bulan Ramadan di berbagai lokasi di wilayah hukum Polres Banjar. 

"Dengan adanya aksi sosial ini diharapkan hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat serta bisa meningkatkan rasa kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat," ucapnya. (tito)

Dugaan Pungli di Kemenag Kota Banjar Masih Belum Ada Titik Terang

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar hingga kini masih belum menemui kejelasan, laporan yang diajukan oleh Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Kota Banjar melalui surat audiensi pada 5 Februari 2025 belum mendapatkan jawaban pasti dari pihak terkait.

Ketua POSNU Kota Banjar, Muhlison menyayangkan lambannya respons dari Kemenag Kota Banjar dalam menindaklanjuti dugaan tersebut hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang memastikan apakah benar terjadi praktik pungli atau tidak.

"Kami sudah melayangkan surat audiensi sejak 5 Februari lalu tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan, kami berharap pihak Kemenag Kota Banjar segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat," ujarnya. (07/03/25)

Dugaan pungli di Kemenag Kota Banjar ini, kata Muhlison, telah memicu perhatian publik sehingga sejumlah pihak pun mendesak agar investigasi dilakukan secara transparan dan cepat untuk menghindari ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Muhlison menegaskan, pihaknya akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan dan akan terus mendesak agar dugaan ini segera ditelusuri dan diungkap secara transparan.

"Jika memang ada praktik pungli, maka harus ada tindakan tegas," imbuhnya.

Muhlison juga mengatakan, saat ini publik berharap Kemenag Kota Banjar segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah konkret agar isu ini tidak berlarut-larut. Kejelasan dari pihak terkait sangat penting untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik, dan masyarakat pun masih menunggu langkah tegas dari pihak berwenang untuk memastikan kebenaran laporan yang telah diajukan.

Dan seperti diketahui, hingga berita ini diterbitkan, Kemenag Kota Banjar belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan penyelidikan dugaan pungli tersebut. (tito)

Tanggapi Adanya Isyu Pungli, Ini tanggapan Kamenag Kota Banjar

Kamena Kota Banjar  Vikri

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Menanggapi isu adanya pungutan liar (pungli) yang mencuat baru-baru ini, Kepala  Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar H.Vikri menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik pungli maupun gratifikasi.

Ia mengatakan, pihaknya tidak akan tinggal diam jika ada pejabat di lingkungan Kemenag Kota Banjar yang terbukti melakukan pungli.

Sudah ada aturan yang jelas, yaitu Keputusan Kepala Kemenag Kota Banjar Nomor 001 Tahun 2025 yang mengatur pencegahan pungutan liar dan gratifikasi," terang Vikri dalam pernyataannya releasenya.(08/03/25)

Sebagai langkah awal menurutnya pihaknya akan melakukan investigasi internal melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertugas mengumpulkan bukti dan memeriksa pihak yang diduga terlibat, dan jika memang terbukti tentu sanksi tegas pun akan diberikan.

Ia menjelaskan, hukumannya jelas yaitu sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021. Jika pelanggaran tersebut masuk kategori korupsi, maka pelaku harus berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun, selain penindakan upaya pencegahan juga menjadi fokus utama, oleh karena itu Kemenag Kota Banjar berencana menggencarkan sosialisasi terkait layanan gratis di Kantor Urusan Agama (KUA), madrasah, lembaga diniyah, pesantren, serta kantor Kemenag sendiri.

Selain itu, imbuhnya, sistem pelaporan akan diperkuat melalui berbagai jalur, seperti UPG, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman.

Pihaknya juga mengajak agar masyarakat berani melaporkan jika menemukan pungli, jangan takut karena Kemenag pastikan akan menindaklanjuti setiap laporan dan Vikri juga menekankan bahwa membangun budaya kerja yang bersih dan melayani adalah prioritas utama. 

“Jika kita ingin keberkahan dalam bekerja, jangan tergoda dengan hal-hal yang melanggar aturan dan kami ingin Kemenag Kota Banjar tetap dipercaya oleh masyarakat,” pungkasnya. (tito)

Kepala Kemenag Sebut Akan Tindak Tegas Terkait Dugaan Pungli di Kemenag Kota Banjar

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan izin operasional Madrasah Diniyah di lingkup Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Banjar mencuat ke publik, padahal Kepala Kemenag Kota Banjar Ahmad Fikri telah menegaskan bahwa proses perizinan tersebut seharusnya diberikan secara gratis tanpa pungutan sepeser pun.

Ahmad Fikro menambahkan, pengurusan izin operasional madrasah diniyah itu tidak dipungut biaya alias gratis.

"Jika ada pihak yang meminta uang dalam proses ini, maka itu melanggar aturan," kata Ahmad Fikri saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu. (06/03/25).

Menurutnya jika dugaan pungli ini terbukti, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. 

"Kami akan tindak tegas sesuai dengan sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah," ujarnya.

Ahmad Fikri juga meminta masyarakat terutama pengelola Madrasah Diniyah untuk segera melaporkan jika menemukan atau mengalami praktik pungli dalam pengurusan izin operasional, dan ia juga mempersilakan untuk melaporkan kepadanya jika ada oknum yang meminta uang. 

"Kami akan melakukan investigasi dan memastikan tindakan tegas pada pelaku," tegasnya.

Sejauh ini, kata Ahmad Fikri, dugaan pungli di lingkungan Kemenag Kota Banjar masih dalam tahap pengumpulan bukti dan pihaknya memastikan serta berkomitmen untuk menegakkan aturan dan menjaga integritas layanan publik di lingkup Kemenag.

Ia mengaku kasus ini menjadi perhatian publik pasalnya Madrasah Diniyah memiliki peran penting dalam pendidikan keagamaan, dan dengan adanya dugaan pungli ini tentu kepercayaan masyarakat terhadap Kemenag bisa terganggu. 

Oleh karena itu, ucapnya, transparansi dan penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat diharapkan dapat menjadi solusi untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai aturan.

"Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap praktik pungli dan tidak segan melaporkannya agar sistem perizinan tetap berjalan dengan transparan dan sesuai prosedur," katanya. (Tito)

Hari Ini Pemkab Pangandaran Gelar Sertijab Bupati dan Wakil Bupati

PANGANDARANNEWS.COM - Bertempat di gedung DPRD, siang tadi Jeje Wiradinata menyerahkan jabatan Bupati Pangandaran secara simbolis kepada Citra Pitriyami dalam Rapat Paripurna DPRD.(04/03/25)

Penyerahan memori jabatan Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya Bupati Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati Ujang Endin Indrawan kepada Bupati dan Wakil Bupati baru Citra Pitriyami dan Ino Darsono disaksikan oleh Asisten Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat Pemerintah Daerah dan Forkompinda Kabupaten Pangandaran.

Usai serah terima, kepada sejumlah awak media Bupati Pangandaran Citra Pitriyami mengatakan, untuk pertama menyampaikan sambutan dan pidato sebagai Bupati di acara Rapat Paripurna DPRD.

Ia mengaku ada perasaan grogi karena baru pertama kali berpidato sebagai bupati, karena kalau sebelum-sebelumnya ia sambutan sebagai anggota DPRD." 

Saat ini, kata Citra, saat ini sudah dilakukan serah terima jabatan, tentunya estafet amanah dan tanggung jawab sudah ada di pundaknya.

"Sekarang saatnya kita bekerja lebih baik dan maksimal lagi, kalau kemarin saya belum leluasa kesana kemari namun sekarang setelah sertijab saya lebih leluasa," katanya.

Apalagi imbuhnya, sekarang sedang menjalankan ibadah puasa, tentu yang pertama harus melakukan konsolidasi dengan para pejabat dan ASN. serta harus mengetahui tentang keuangan daerah saat ini.

Ia juga mengatakan, termasuk yang sedang ramai di media sosial terkait honorer dan lainnya akan menjadi pembahasannya dengan pejabat dan ASN di SKPD.

Menurutnya pihaknya juga akan mengecek ketersediaan dan harga-harga bahan pokok di pasar saat bulan puasa dan menjelang hari raya Idul Fitri, apakah stabil.

Ia menambahkan, ia akan segera mengadakan rapat pimpinan untuk mengetahui situasi dan kondisi saat ini terutama dalam melaksanakan 100 hari kerja dirinya setelah dilantik menjadi bupati.

"Nanti akan kita bahas juga bagaimana saat libur lebaran dan terkait kondisi pariwisata," ucapnya. 

Masih di tempat yang sama, Jeje Wiradinata menyampaikan selamat kepada Citra Pitriyami dan Ino Darsono sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran definitif dan semoga bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Jeje mengatakan, dalam sambutannya tadi bupati baru sudah komprehensif dan menyadari bahwa tidak mudah menjadi pemimpin karena seorang pemimpin harus bisa mengayomi dan sebagainya.

Bahkan kata Jeje, Bupati Citra juga sudah menyampaikan kondisi exiting yang menjadi bahan pertimbangan ketika merumuskan berbagai kebijakan.

"Saya yakin kalau itu dikerjakan sebaik-baiknya, walaupun anggaran saat ini masih belum stabil bisa berjalan baik apalagi saat nanti dalam penyusunan RPJMD," ujar Jeje.(hiek)

Akibat Telat Diangkut, Warga Di Jalan Sawaka Kawalu Kota Tasik Keluhkan Tumpukan Sampah

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Masyarakat Kota Tasikmalaya menyayangkan kurang sigapnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Tasikmalaya yang terkesan lambat dalam penanganan sampah yang ada di kawasan Jalan Sawaka Kawalu.

Tumpukan sampah di jalan Sawaka menuju arah kota sudah hampir 4 hari, tepatnya 2 hari jelang bula ramadhan sampah tersebut belum terangkut.

Seperti disampaikan salah seorang warga, Andi, tumpukan sampah rumah tangga ini selain mengganggu kebersihan juga kerap menimbulkan bau tak sedap.

"Saya khawatir tumpukan sampah ini juga menimbulkan bibit penyakit," kata Andi.(02/03/25)

Menurut Andi, biasanya ada mobil yang mengangkut sampah dari DLHK rutin membawa sampah-sampah yang disimpan warga untuk selanjutnya diangkut mobi sampah menuju Tempat Pembuangan Sampah (TPS), tapi entah kenapa tumpukan sampah di sekitar kantor PDAM sudah beberapa minggu ini tidak ada yang mengangkut sehingga semakin menumpuk.

Andi menyebut, bau yang ditimbulkan dari tumpukan sampah tersebut sangat menyengat sehingga terpaksa warga pun menutup hidung saat melintas di jalan itu.

Andi berharap DLHK Kota Tasik segera cepat tanggap untuk segera mengangkut sebelum tumpukan sampah ini semakin tinggi dan menimbulkan bibit penyakit akibat dari pembusukan sampah ini, hal ini tentu akan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.

"Dan kepada warga juga saya menghimbau agar tidak sembarangan membuang sampah, mari kita jaga lingkungan kita agar tetap bersih dan sehat," ungkap Andi.

Sayang saat Pangandaran News beberapa hari lalu (27/02) akan meminta tanggapan terkait hal ini ke DLHK Kota Tasik, Kepala Bidang Kebersihan tidak ada di tempat.(anwarwaluyo)

Awali Ramadhan 4446 H Di Kampung Halaman, Panglima TNI Resmikan Mesjid Ar-Rohman

PANGANDARANNEWS.COM - Siang tadi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si, didampingi isteri serta jajaran TNI, Forkominda Kabupaten Pangandaran meresmikan Mesjid Jami Ar-Rohman yang berlokasi di Dusun Haurseah Desa/Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran.(01/03/25)

Selain mengajak jajarannya, dalam peresmian mesjid yang berarsitektur baret hijau ini Agus Subianto juga mengajak Ustadz kondang Adi Hidayah dan sejumlah Syekh dari Timur Tengah.

Dalam sambutannya Agus Sibianto mengatakan, peletakan pembangunan mesjid ini dilaksanakan pada 3 Januari 2024 lalu, dan sekarang tanggal 1 Maret 2025 bertepatan tanggal 1 Ramadhan 1446 Hijriah masjid ini diresmikan.

"Mesjid ini bukan milik TNI, namun milik seluruh lapisan masyarakat, sehingga siapa pun  boleh menggunakannya sebagai tempat ibadah," kata Agus.

Agus mengatakan, para syekh hari ini yang menemaninya nanti ada dua orang syekh yang akan tinggal di Mesjid Ar-Rohman ini untuk mengajarkan ilmu agama Islam kepada siapa saja yang mau belajar.

Tak hanya dari Kabupaten Pangandaran saja, kata Agus, nantinya ustadz-ustadz dari mana saja bisa menimba ilmu agama Islam disini, sehingga setelah belajar di Mesjid Ar-Rohman ini ilmunya bisa disebarkan pada santri-santrinya dari mana ustadz tersebut berasal.

"Jadi siapa saja yang ingin belajar ilmu agama Islam silahkan datang ke Masjid Ar-Rohman, terbuka 24 jam," ucapnya.

Usai Panglima memberikan sambutan, acara pun dilanjutkan dengan tausiah dari Ustadz Adi Hidayah yang disambut antusias oleh masyarakat yang hadir pada peresmian Mesjid Ar-Rohman.(hiek)

Jelang Ramadhan, Sejumlah Lokasi Wisata Di Tasik Selatan Jadi Tempat Acara Munggahan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Sudah menjadi tradisi menjelang masuk bulan ramadhan masyarakat di Jawa Barat melaksanakan munggahan, biasanya dengan mengunjungi tempat rekreasi bersama keluarga atau makan bersama (botram).

Salah satu tujuan tempat munggahan di Kabupaten Tasikmalaya, antara lain pantai Cemara, Padabumi, Pantai Sindangkerta dan tempat lainnya yang ada di Kecamatan Cipatujah.

Saat jelang ramadhan, biasanya tempat-tempat tersebut selalu jadi lokasi untuk acara munggahan keluarga.

Selain menjadi tempat makan bersama (botram), di sejumlah lokasi wisata tersebut pengunjung bisa menikmati panorama pemandangan pantai.

Menurut salah seorang pengunjung asal Tasik, Ujang Surahman yang berkunjung ke Pantai Cemara yang ada di Desa Ciheras, ia mengaku munggahan sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan jelang memasuki bulan ramadhan.

"Biasanya kami botram bersama keluarga disini sambil menikmati pemandangan pantai," kata Ujang.(27/02/25)

Selain botram, kata Ujang, ia juga selalu berpoto ria di spot-spot pantai untuk di posting di media sosial.

"Pokonya setiap jelang ramadhan kami selalu mengadakan acara munggahan kesini," ucapnya.

Sementara menurut salah seorang pengurus Karangtaruna Cipatujah, Aan Hidayat, pihaknya bersama perkumpulan nelayan sebagai pengelola selalu ingin memberikan yang terbaik untuk pengunjung.

Dengan dukungan penuh dari Pemdes Ciheras terus menata lokasi wisata, salah satunya dengan dibuat Peraturan Desa (Perdes) sebagai payung hukum pengelolaan obyek wisata.

"Sekarang memasuki lokasi sudah dibuat gapura di pintu masuk," terangnya.

Aan berharap ke depannya ada Pemkab Tasikmlaya melalui Dinas Pariwisata bisa memberikan bantuan untuk pengelolaan dan penataan, sehingga pengunjung pun bisa lebih tertarik untuk berkunjung kesini.

"Tiket masuk kesini hanya Rp5 ribu, sehingga bisa terjangkau oleh semua kalangan," terangnya.(anwarwaluyo)

Opsen PKB dan BBNKB Tahun 2025 Tambah Ke PAD Kabupaten-Kota

Kepala Bapenda Pangandaran, Target Tahun Ini Rp 20 Milyar

PANGANDARANNEWS.COM - Berdasarkan Undang-undang Nomer 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), kini penerimaan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhitung mulai 1 Januari 2025 masuk Penghasilan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota.

Demikian disampaikan Kepala Badan Penerimaan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran, Sarlan, saat ditemui Pangandaran News di ruang kerjanya.(26/02/25)

Sarlan mengatakan, untuk opsen PKB, proyeksinya sebesar Rp 13,8 Miliar, sementara BBNKB sebesar Rp 6,2 Miliar.

"Jadi target penerimaan opsen PKB dan BBNKB kita tahun ini sekitar 20 milyar," kata Sarlan.

Sebelum diberlkukannya opsen per tanggal 1 Januari 2025, kata Sarlan opsen PKB dan BBNKB ini hanya mendapat 30 persen dari bagi hasil dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun sekarang terbalik Pemprov 30 % dan kabupaten-kota mendapat 70 %.

Sarlan menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Pangandaran yang saat ini masih mempunyai kendaraan berplat nomer luar Pangandaran agar segera melakukan balik nama, karena selain saat pengurusan pajak kendaraan lebih mudah dan dekat juga pajak yang dibayar pemilik kendaraan asal Pangandaran bisa lebih besar masuk ke kas daerah Kabupaten Pangandaran.

"Dan itu artinya penerimaan PAD kita dari pajak kendaraan pun bisa lebih meningkat untuk pembangunan Kabupaten Pangandaran," imbuh Sarlan.

Sarlan menambahkan, petugas Bapenda yang ada di desa-desa yang bertugas membantu kolektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di desa nantinya juga akan mensosialisasikan terkait PKB dan BBNKB.

Nantinya petugas tersebut, ujar Sarlan, sambil mengurus pembayaran PBB juga akan mengedukasi masyarakat tentang opsen kendaraan bermotor.

"Untuk pembayaran PKB dan BBNKB sendiri saat ini masih di kantor Samsat Pangandaran," terangnya.(hiek)

[

Kejari Banjar Terima Aspirasi LSM, Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Terus Berjalan

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar menerima aspirasi dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mendesak percepatan penuntasan kasus dugaan korupsi tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar,  Pertemuan ini berlangsung di kantor Kejari Kota Banjar dengan dihadiri perwakilan LSM Aksioma, Forum Reformasi Dinasti Banjar (FRDB), Lentera dan Jalapaksi.(27/02/25)

Dalam dialog tersebut pihak Kejaksaan diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Akhmad Fakhri, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Indra Sumarno, serta tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus). Pertemuan berlangsung tertib dengan pengamanan dari Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kasi Intel Kejari Kota Banjar, Akhmad Fakhri menegaskan, kasus dugaan korupsi ini masih dalam tahap penyidikan, saat ini pihaknya terus mendalami perhitungan kerugian negara bersama Inspektorat dan mengumpulkan alat bukti. 

"Intinya kami pastikan proses hukum tetap berjalan,” kata Akhmad.

Hal senada disampaikan Kasi Datun Indra Sumarno, yang menegaskan komitmen Kejaksaan dalam menangani kasus ini. “Kami pastikan proses hukum dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur. Dugaan korupsi tunjangan dewan periode 2017–2021 tetap menjadi fokus utama kami,” ujar Indra.

Sementara itu, Presiden Aksioma, Akhmad Dimyati, meminta Kejaksaan segera menetapkan tersangka jika bukti yang dikumpulkan sudah cukup. “Kami berharap Kejaksaan segera mengambil langkah konkret agar kasus ini tidak berlarut-larut,” tegasnya.

Ketua FRDB Kota Banjar, Soedrajat Argadireja, juga menyampaikan dukungan agar proses hukum berjalan transparan dan cepat. “Kami ingin melihat adanya langkah nyata dalam penanganan kasus ini agar kepercayaan publik terhadap hukum tetap terjaga,” ujarnya.

Pertemuan ini berjalan kondusif dengan pengawasan ketat dari aparat keamanan untuk memastikan kelancaran proses penyampaian aspirasi, dan Kejaksaan pun berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat demi penegakan hukum yang adil dan transparan. (tito)

Walau Ada Efisiensi Anggaran Dari Pemprov Jabar, Terminal Pangandaran Akan Dibangun Tahun Ini

PANGANDARANNEWS.COMTerminal Tipe B Kabupaten Pangandaran tahun ini rencananya akan segera dibangun awal tahun ini, tepatnya sekitar bulan Mei 2025 mendatang.

Demikian disampaikan Kepala Terminal Pangandaran Koni, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(26/02/25)

Namun Koni mengaku tidak tahu persis tanggal berapa mulai pelaksanannya, karena pihaknya sendiri di lapangan hanya sebagai penerima manfaat.

Ia juga menyebut belum mengetahu apakah  Detail Engineering Design (DED) ini sudah selesai atau belum, namun dipastikan tahun ini terminal tipe B Pangandaran ini akan dibangun.

"Menurut info, kantor terminal ini nantinya tidak dipinggir lagi, tapi posisinya ada di tengah-tengah dengan bangunan berantai dua," jelasnnya.

Selain perubahan letak kantor, jelas Koni, akses masuk dari depan akan tetap dibuka lalu dibagian belakang aka  ditutup dan tidak lagi ada akses untuk angkutan pedesaan.

Jadi angkutan pedesaan ini hanya Feeder saja, kemudian hanya ada pintu keberangkatan dan juga kedatangan saja.

"Namun dari pagu anggaran pembangunan terminal ini ternyata ada efisensi hingga 50 %," kata Koni tanpa menyebut jumlahnya.

Koni menambahkan, efiensi anggaran ini juga berpengaruh terhadap kios-kios yang ada di terminal padahal sebelumnya pembangunan terminal ini sekaligus dengan kios-kios tersebut.

 "Kami juga sudah berkomunikasi dengan para pengguna kios tersebut, semoga nanti ada jalan keluarnya," pungkasnya. (hiek)

HUT ke-22 Kota Banjar Berjalan Hambar, Warga Tak Rasakan Kemeriahan

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Kota Banjar pada tahun 2025 meninggalkan kesan hambar bagi masyarakat. Tanpa konsep yang matang, perayaan yang seharusnya menjadi pesta rakyat justru terasa sepi dan kurang meriah.

Beberapa warga mengungkapkan kekecewaannya karena tidak ada acara yang benar-benar mengundang partisipasi masyarakat luas.  Hiburan atau festival yang biasanya terkesan gebyar  tapi tahun ini terasa biasa saja. Tidak ada yang spesial,” kata Rina, salah seorang warga Banjar.

Hal senada juga disampaikan oleh Yudi, warga lainnya, yang mengaku tidak merasakan euforia ulang tahun kota seperti tahun-tahun sebelumnya. “Saya bahkan tidak tahu kalau ini perayaan HUT Kota Banjar , tidak ada pengumuman yang jelas soal acara HUT kota Banjar untuk masyarakat,” ujarnya.

Minimnya konsep yang matang diduga menjadi penyebab utama kurangnya antusiasme masyarakat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti kegiatan, bazar UMKM, dan pawai budaya, perayaan tahun ini terasa kurang terorganisir.

Salah satu pedagang di sekitar Alun-Alun Kota Banjar juga mengaku tidak melihat peningkatan pengunjung selama perayaan. “Biasanya kalau ada acara besar, dagangan saya ikut laris. Tapi sekarang, biasa saja. Seperti tidak ada perayaan,” kata Ujang, seorang penjual makanan kaki lima.

Hingga berita ini ditulis, pihak Pemerintah Kota Banjar belum memberikan penjelasan resmi terkait konsep perayaan tahun ini. Warga berharap ke depan, HUT Kota Banjar dapat dirayakan dengan lebih meriah dan melibatkan lebih banyak elemen masyarakat agar benar-benar menjadi pesta rakyat.(Tito)