KUNJUNGAN PEMPROV JOGJAKARTA KE UMKM BINAAN BDC PANGANDARAN

PANGANDARAN-Beberapa hari lalu (12/4), Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta melakukankunjungan ke beberapa UMKM binaan Business Development Center (BDC) Kabupaten Pangandaran.

Menurut kepala Dinas Perikanan Provisi Yogyakarta, Wahid, kunjungan yang diikuti 57 orang peserta Diklatpim IV angkatan II Badan Diklat Pendidikan dan Pelatihan tahun 2017 Pemerintah Derah Yogyakarta DIY,Kota Jogjakarta, Sleman, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Pati, Kebumen dab KPU Lampung, dengan melakukan kunjungan ini diharapkan ada out come positif untuk DI Yogyakarta.

“Kami melakukan lokus benchmarking di Kabupaten Pangandaran dari beberapa sumber dan referensi yang kami terima tentunya, juga dari di media serta Pemda Pangandaran ‘’ungkap Wahid.

Dikatakan Wahid, pihaknya merasa kagum, Daerah ototnomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran dengan usianya yang masih belia sudah bisa menunjukan diri sebagai DOB yang memang sangat berpotensi. Dengan merubah pola pikir birokrasi yang modern dan terbuka bisa menunjukan eksistensi serta mampu mensejajarkan diri dengan daerah lain, dan hasilnya pun bisa dirasakan langsung masyarakat Pangandaran.

“Dibawah pimpinan Bupati H. Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati H. Adang Hadari serta keterlibatan KADIN telah mampu mendorong kemajuan di sektor pariwisata dan ekonomi. “ kata Wahid.

Dengan pertimbangan semua itu, lanjut Wahid, pihaknya tidak salah jika Kabupaten Pangandaran dijadikan lokus benchmarking yang salah satu tujuannya mencari best Practise Usaha kreatif dari para enterprener muda yang inopatif di Pangandaran.

Selain itu, lanjut Wahid, jika hasil kajiannya tentang program mengangkat produk daerah menjadi produk unggulan dengan kemasan dan desain menarik memeberikan kesan modern namun tetap higienis, maka KADIN dan BDC Pangandaran baik untuk di kunjungi.

Namun menurut Wahid, sayang sosialisasinya kurang gencar serta penempatan quality control produk, manajemen dan showromnya belum tertata baik.

“Seharusnya tempatnya terpisah, dan di Desa Wonoharjo ini kurang strategis karena jauh dari keramaian. Imbuh Wahid.

Sementara Ketua KADIN Pangandaran, H. Teddy Sonjaya mengatakan, walau pun Pangandaran  sebenarnya belum pantas dijadikan tujuan lokus benchmarking, tapi pihaknya berharap bisa memberikan manfaat dan saling bertukar pengalaman.

“Jujur saja, awalnya saya kaget dan tidak percaya saat mendapat surat kunjungan datang dari pemprov Yogyakarta yang sudah terkenal dengan seabreg prestasinya. “tutur Teddy.

Menurut Teddy, di sisi kopentensi pihaknya merasa belum mumpuni apa lagi untuk dijadikan tempat lokus benchmarking  best practice. Karena yang bisa masuk katagori tersebut, masih kata Teddy, harus mencapai prestasi program yang sangat luar biasa. Dan jika dibandingkan dengan tehnik, metode, proses di Kabupaten Kota dan Propinsi lain, maka pangandaran masih terbilang jauh dari katagori unngul apa lagi di anggap baik dalam pengelolaan program.

“Tapi mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari kunjungan teman-teman kabupaten-kota ini serta menjadikan dasar kita untuk lebih maju dan berkembang’’Ujar Teddy Sonajaya di damping Sultan abdul rosyid dan An an Ramdani dari Komite BDC Pangandaran.

Teddy yang juga Ketua BDC Pangandaran mengatakan, dilihat dari sisi aspek values, exeleces, perbaikan keterampilan dan pengembangan produk unggulan UMKM Pangandaran belum begitu terlihat, dan kalau saja benar BDC Pangandaran di jadikan indikator kegiatan perubahan sehingga keberhasilan pada kegiatan program pemberdayaan, itu semua berkat dukungan Pemda Pangandaran.

Menurut Teddy, selama ini pihaknya hanya memcoba berfartisipasi dan berafiliasi membantu proses sebisanya seperti, pemberian pemahaman budaya, perbaikan kerja usaha kecil, peningkatan SDM sederhana, memberikan pemahaman tentang kwalitas mutu produk dalam persaingan, bagai mana memilih mitra, sekaligus melakukan analisis pasar supaya dapat dengan mudah mengimplementasikannya di lapangan. Dan pada dasarnya mengadopsi sekaligus beradaptasi terhadap market best practice sudah sering di lakukan dinas terkait, justru menurut Teddy, ia banyak belajar dari mereka.

“Akan tetapi kami atas nama KADIN dan BDC Pangandaran mengucapkan terima kasih atas kepercayaanya yang di berikan ini, mudah-mudahan ke depan selalu banyak perbaikan tentu bermanfaat untuk masyarakat Pangandaran. “pungkas Teddy. ***

SURYO, MANTAN BRIMOB UNGGUL PADA PILKADES PARANKANMANGGU

PARIGI-Suryo, mantan anggota Brimob Polri ahirnya terpilih dengan raihan suara terbanyak pada pilkades serentak tahun 2017 Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan tanggal 2 april lalu.

Ditemui di rumahnya, kepada PNews, Suryo mengatakan, setelah pensiun dari kepolisian enam bulan lalu, ia pun pulang ke kampung halamannya agar bisa terus mengabdi pada masyarakat walau pun bukan lagi sebagai anggota polisi.

“Setelah tinggal di kampung halaman, saya langsung bergabung di ormas Manggala Garuda Putih serta aktip mengikuti beberapa kegiatan kemasarakatan. “ungkap Suryo.(3/4).

Salah seorang putrinya, Rini, menuruturkan, pasca pensiun dari kepolisian, bapaknya langsung berbaur dengan warga desa dan banyak mengikuti kegiatan yang sering dilaksanakan warga desa lainnya.

“Mungkin karena itulah, bapak suka bermasyarakat sehingga bisa terpilih menjadi kepala desa dalam pilkades kemarin. “ujar Rini. (Anton As).

INI AKSI TERPUJI PERANGKAT DESA LIMUSGEUDE

CIMERAK-Sebuah rumah tidak layak huni berukuran 2 x 3 meter yang ditempati suami-isteri, Herman dan Tati warga Desa Limusgeude Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran mendapat bantuan dari hasil urunan perangkat desa.

“Karena uang hasil urunan kami tidak terlalu banyak, maka kami hanya bisa membangun rumah alakadarnya yang berukuran 4 x 6 meter saja. “terang Kepala Dusun.(5/4).

Menurutnya, bantuan rumah untuk warganya tersebut nantinya berlantai keramik, dapur dan tempat tidur terpisah dengan penerangan listrik sendiri yang akan dipasang baru serta untuk kamar mandi dan WC akan di bangun di luar rumah.

“Yang penting, yang tadinya tempat tinggal dengan kandang hewan hampir dalam satu ruangan kini terpiusah. “ungkapnya lagi.

Sementara menurut Kepala Desa Limusgeude, Koswara, keluarga Herman dan Tati yang menempati rumah sempit berukuran 2 x 3 meter menjadi perhatian pihak desa.

“Saya tidak mau melihat, masa tempat tinggal manusia untuk keperluan memasak dan tidur berdampingan dengan ayam…”kata Koswara.

Dikatakan Koswara, melihat kondisi rumah salah satu warganya, akhirnya seluruh perangkat pemerintahan desa sepakat mengumpulkan uang untuk membantu memperbaiki rumah tersebut.

Saat ditemui di sela-sela kesibukan pembangunan rumahnya, Herman mengatakan, ia merasa bersyukur dan terimakasih pada Kepala Desa Limusgeude dan jajarannya serta warga yang telah berbaik hati membantu memperbaiki tempat tinggalnya.

“Saya yakin Alloh akan mencatat amal baik mereka karena sudah mau membantu orang miskin seperti kami. “tutur Herman. (Anton AS).

PEMDA TUNDA EKSEKUSI PENERTIBAN BANGUNAN LIAR

PANGANDARAN-Proses eksekusi bangunan yang dijadikan tempat usaha dan tempat tinggal di lahan milik OCBC-NISP oleh Pemda Pangandaran untuk sementara dihentikan.(11/4).

Demikian disampaikan Kepala Satuan Pol PP Kabupaten Pangandaran, Irwansyah, S.Sos. usai rapat evaluasi bersama Kapolsek, Camat, Danramil dan Ormas Jaga lembur di kantor Kecamatan Pangandaran.

Setelah melihat dan mengevaluasi kondisi di lapangan, menurut Irwansah, tim yang terdiri dari Sat Pol PP, anggota Polsek Pangandaran, Koramil dan ormas Jaga Lembur, sepakat proses penertiban bangunan liar tersebut sebaiknya ditunda dulu.

Dikatakan Irwansyah, hari besok (12/4), pihaknya dan seluruh institusi terkait akan menghadiri undangan rapat evaluasi di kantor Polres Ciamis.

“Besok kita rapat di Polres  untuk merencanakan kegiatan penertiban lagi hari selasa atau rabu pada minggu depan . “jelasnya.

Irwansyah menegaskan, ini bukan persoalan sengketa tanah, tapi yang ditertibkan hanya bangunan yang sebagian besar dipakai untuk  tempat tinggal dan tempat usaha.

“Sebaiknya masyarakat jangan memelintir masalah, yang kami tertibkan bukan masalah garapan pertanian tapi bangunannya dan ini dalam rangka penataan kawasan. “ungkap Irwansyah.

Hal senada dikatakan Camat Pangandaran, Drs. Yadi Setiadi, melihat situasi di lapangan yang kurang kondusif seperti dilakukan ibu-ibu pemilik bangunan yang dibongkar dengan tidak mempedulikan keselamatan nekad manaiki alat berat, ini jelas akan sangat membahayakan keselamatan jiwa.

"Saya khawatir akan terjadi kecelakaan. "kata Yadi.

Kapolsek Pangandaran, Kompol Suyadi, SH, MM. membenarkan, pihaknya bersama tim akan rapat dulu untuk membahas hal ini dengan Kapolres di Ciamis.

“Melihat situasi tadi di lapangan, akhirnya kami, tim sepakat untuk menghentikan dulu dan segera melakukan evaluasi. “ujarnya singkat. (hiek)

PANGANDARAN SIAP PASOK GULA SEMUT ORGANIK DALAM KEMASAN UNTUK HOTEL & RESTORAN

Ketua KADIN-BDC Kabupaten Pangandaran, H. Teddy Sampurna

PARIGI-Pernah mendengar gula semut ? salah satu varian gula yang bahan dasarnya sama dengan gula merah hanya bedanya pembuatannya harus melalui proses untuk menjadi gula semut (Gula Cristal).

Gula semut yang kini tengah dikembangkan Business Development Center (BDC) Kabupatan Pangandaran melalui pelatihan-pelatihan produksi dan managemen usaha pada masayarakat dengan tidak menggunakan zat kimia yang bisa menggangu kesehatan konsumen.

“Untuk filot project pelatihan ini kami laksanakan di tiga desa di Kecamatan Pangandaran. “kata Ketua DBC Pangandaran, H. Teddy Sampurna.(7/4).

Menurut Teddy yang juga Ketua KADIN Pangandaran, proses pengambilan nira kelapa yang biasa diambil 1 kali dalam sehari, sebaiknya itu dilakukan 2-3 kali. Karena jika kondisi pohon kelapa tersebut baik dan sehat, maka proses penyadapatannya bisa dilakukan hingga 3 kali dalam sehari.

dikatakan Teddy, dalam10 bulan terakhir ini, pihaknya melakukan  kerja sama dengan seluruh penggiat parawisata, pelaku UKM serta generasi muda yang senang dan peduli pada UMKM.

Menurut Teddy, gula semut mempunyai rasa yang khas, rasa manisnya sama dengan gula merah tapi dengan  taste caramel yang lembut serta kadar airnya pun lebih rendah karena tidak boleh lebih dari 2 – 5 % yang menjadikan gula semut bisa bertahan lama.

Dan agar bisa diminati pasar, produk gula semut harus menggunakan kemasan yang menarik  agar bisa diminati konsumen di pasaran.

“Karena pengemasan yang baik menjadi salah satu paktor prasyarat untuk meningkatkan pemasaran. “ungkap Teddy.

Lebih jauh Teddy mengatakan, Seiring meluasnya pasar dan juga meningkatnya keuntungan yang didapat para pengrajin, ini memberikan dampak positif dengan semakin berkembang dan bertambahnya jumlah pengrajin gula yang bergabung dalam produksi gula semut.

Sehingga yang tadinya berawal 54 orang saja, kini meningkat menjadi 840 pengrajin yang berada di Kecamatan Pangandaran, dan ini tentunya berdampak juga pada meningkatnya jumlah produksi hingga mencapai 8-10 ton per bulan dan siap memasok gula semut organik ke seluruh indonesia dan dalam kemasan stick pack untuk customer hotel dan restouran.

Saat ini dari kapasitas produksi rata-rata 3 ton, di antaranya untuk ekspor ke Jepang dan Eropa, meski proses penjualannya masih melalui perantara eksportir pihak ke dua.

“kami sebagai fasilitator masyarakat dalam mengembangan produk gula semut ini, sekarang  sedang berupaya untuk mendapatkan berbagai sertifikasi agar produk yang dihasilkan ini lebih berkualitas dan memiliki nilai jual tinggi.”Ujar Teddy.

Mulai bulan depan, lanjut Taddy lagi, pihaknya akan kosentrasi pada pengembangan produk turunan sekaligus mencari disain kemasan, karena salah satu kendala yang dihadapi UMKM dalam memasarkan produknya, salah satunya disebabkan kemasan yang kurang menarik, dan ini biasanya kurang disadari dan dipahami oleh sebagian besar pelaku UMKM di Pangandaran.

Akibatnya, lanjutnya, sejumlah produk yang sebenarnya memiliki potensi bernilai jual tinggi dan berkwalitas pun menjadi kurang diminati di pasaran.

Dan kendala lainnya, masih kata Teddy, pelaku UMKM biasanya tidak tahu harus kemana jika ingin membuat kemasan karena tidak adanya unit usaha yang melayani pembelian kemasan dalam partai kecil.

“Kami kesulitan saat meyakinkan pada pelaku UMKM bahwa kemasan yang menarik dan kreatif bisa meningkatkan daya jual dan memberi keuntungan yang lumayan. “papar Teddy.

Fungsi KADIN sangat tepat sebagai wahana komunikasi untuk berbagi  informasi, representasi, konsultasi dan sebagai fasilitator untuk memberikan dorongan pada tumbuh kembangnya enterpriner (kewirausahaan) baru serta pengembangan bisnis yang akan memberikan kontribusi pada pemerintah di sektor ekonomi.

“Kami, KADIN dan Pemeritah Daerah menyediakan ruang dan waktu untuk konsultasi bagi para pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM pada hari rabu dan Kamis bersama Tenaga Ahli yang sudah kami siapkan. “terang Teddy.

Sementara manager BDC Pangandaran, An An Ramdani, menjelaskan, tinggkat keasaman nira itu hanya bisa bertahan 4-5 jam saja, dan jika lebih lama didiamkan, keasamannya akan menguat hingga nira pun tidak bisa diproduksi

“Mudah-mudahan ke depan, Pemda Pangandaran bisa membantu dengan membuat regulasi yang akan mengatur produksi gula semut. “pungkas Ramdani. (hiek)

PILKADES DESA PANGKALAN, UKAR HERYADI RAIH SUARA TERTINGGI

LANGKAPLANCAR -  Ukar Heryadi (62), salah satu kandidat calon Kepala Desa Pangkalan  Kecamatan Langkaplancar  Kabupaten Pangandaran berhasil meraih suara terbanyak pada pilkades serentak 2017 yang dilaksanakan tanggal 2 april lalu dengan mengungguli 4 calon lainnya.

Saat ditemui dirumahnya, Ukar mengatakan, siapapun yang terpilih harus mendapat dukungan bersama untuk membangun desa 5 – 6 tahun kedepan.

Dari awal sebelum pilkades dilaksanakan, menurut Ukar, dirinya sebagai salah satu calon punya prinsip, siapapun yang nantinya akan terpilih harus mendapat dukungan seluruh warga desa.

“Saya bersyukur dalam pilkades Desa Pangkalan yang dilaksanakan dengan aman, tertib dan lancar bisa unggul dalam peraihan suara, dan saya pun siap mengemban tugas serta amanah dari seluruh masyarakat. “katanya.(6/7).

Lebih jauh Ukar mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya nanti di desa, menurutnya, ia akan melanjutkan program-program kepala desa sebelumnya serta memperioritaskan perbaikan infrastruktur jalan desa yang masih perlu perbaikan.

"Menurut saya ini sangat urgen, karena untuk kelancaran perekonomian warga desa kami," ucapnya.

Ukar juga mengucapkan terima kasih pada pengurus DPD partai GOLKAR Kabupaten Pangandaran dan Pengurus Kecamatan (PK) Langkaplancar yang telah banyak membantu hingga ia bisa terpilih sebagai pemenang dalam pilkades serentak 2017.

"Tidak lupa untuk tokoh masyarakat, ulama, pemuda, panitia penyelenggara hingga bisa terlaksananya pilkades di desa kami dan khususnya lagi seluruh warga Desa Pangkalan yang sudah melaksanakan hajat demokrasi desa sampai dengan selesai dan lancar. “imbuh Ukar.

Di akhir pembicaraannya, kepada warga masyarakat, Ukar menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan padanya untuk memimpin Desa Pangkalan.

“Mari kita eratkan tangan untuk bersama sama membangun Desa Pangkalan menuju keberhasilan, baik dibidang sosial,  ekonomi dan agama, karena desa tidak akan maju tanpa dukungan dari seluruh warganya.", pungkas Ukar.(AGE)

AWAS!!! WABAH DBD MULAI MENYERANG WILAYAH PESISIR.

CIJULANG - Wabah penyakit demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Pangandaran khususnya di desa Batukaras  Kecamatan Cijulang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak. Pasalnya, berdasarkan informasi salah satu warga pesisir pantai Batukaras,  Neneng (44), sudah ada 7 penderita pada satu bulan terakhir ini hingga dua minggu lalu sudah dilakukan fogging ( pengasapan)  diwilayah nya walau itu baru dilakukan di dua RT saja
.
"Bulan lalu anak saya terserang DBD, dengan diawali demam tinggi dan saya pun langsung membawanya ke dokter. “ungkap Neneng.(7/4).

Setelah dicek  di labolatorium, ternyata, lanjut Neneg,  anaknya positif terjangkit DBD hingga harus dirawat inap di klinik selama 4 hari.

Dikatakan Neneng, ternyata penyakit DBD tersebut tidak hanya menimpa anaknya. Menurut Neneng, beberapa anak tetangganya pun warga pesisir terjangkit penyakit yang disebabkan nyamuk tersebut.

“Ada sekitar 5 orang, hingga saya pun melapor ke salah satu mantri kesehatan di puskesmas, dan  Alhamdulillah, seminggu kemudian ada petugas melakukann fogging. “kata Neneng.

Neneng berharap, Pemkab Pangandaran melalui Dinas Kesehatan bisa melakukan tindakan cepat untuk mengatasi wabah demam berdarah ini sebelum lebih banyak lagi warga yang terserang .

"Semoga pemda cepat tanggap dalam mengatasi wabah DBD ini agar tidak meluas ke wilayah lain", pungkasnya.  (AGE)

ANGIN KENCANG LANDA BEBERAPA DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN

PARIGI-Dampak cuaca ekstrim, angin kencang disertai hujan lebat yang melanda Kabupaten Pangandaran yang terjadi sekitar pukul 10.00 malam beberapa hari lalu (3/4) mengakibatkan kerusakan beberapa rumah warga hingga belasan rumah rusak parah terjadi di dua Desa, Desa Cintakarya dan  Cibenda Kecamatan Parigi.
Dari pantauan di lapangan, di Desa Cibenda 9 rumah dan Cintakarya 6 rumah yang terdampak angin kencang tersebut.

Pemkab Pangandaran melalui Dinas Sosial PMD pun langsung mendata sejumlah rumah yang terdampak langsung.

“Untuk sementara kami kirim bantuan sembako dan alas tidur. “kata Kepala Dinas Sosial PMD, H. Dani Hamdani, S.Sos, MM. (4/4).

Menurut data yang diperoleh korban-korban tersebut diantaranya, Aceng Kusmawan, Rt 01 Rw 16 Dusun Budi Asih Desa Cibenda, Ratem, dusun Sinargalih Rt 2 Rw 9 Desa Cibenda.

Maya sriyana, Dusun Sinargalih Rt 1 Rw 6, Uji Rt 6 Rw 8 Dusun Cintasari Desa Cintaratu dan Sati, Rt 04 Rw 5 Dusun Sukamanah

“Ada sekitar 9 kk yang menjadi korban bencana angin kencang semuanya di kecamatan parigi. “terang Dani.

Menurut salah seorang korban, Sukiadi warga Desa Cintaratu, akibat bencana angin kencang yang disertai hujan lebat tersebut, ia mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah termasuk 2 ekor sapi  senilai kurang lebih Rp 15 jt juga ikut menjadi korban. (Toni T)

SOBIRIN BANTAH, MUTASI BIDAN DESA PAKAI UANG

CIJULANG-Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (kesmas) Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Sobirin, membantah adanya aliran uang untuk urusan mutasi bidan desa, dan Ia pun mempersilahkan untuk membuktikan jika hal itu ada.

Menurutnya, sebenarnya tentang mutasi bidan tersebut ini baru maping (pemetaaan) saja, karena ini erat hubungannya dengan program bupati tentang pelayanan bidan desa dan dalam rangka menurunkan kematian ibu dan bayi.

“Dan yang dimaping itu bidan desa yang ada di puskesmas-puskesmas. “terang Sobirin.(4/3).

Umpamanya, lanjut Sobirin, di puseksmas Cikembulan terdapat bidan desa sedangkan di puskesmas tidak boleh ada bidan desanya. Atau ada satu desa yang terdapat dua bidan sementara desa lainnya kosong atau mungkin karena bidan desanya jarang masuk kerja, maka itu dimapingkan.

“Jadi kalau ada informasi pakai uang, saya jelas tersinggung karena sudah mencemarkan nama baik saya, dan ini kan baru maping saja. ”tegas Sobirin.

Maping ini, lanjut Sobirin, baru berupa usulan dari dinas yang akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan karena kaitannya erat dengan program yang digulirkan bupati tentang AKI (angka kematian ibu) dan giji buruk.

“Sekarang keberadaan bidan ini belum merata, dari jumlah 93 desa baru tersedia 77 bidan. “imbuhnya. (hiek-age)

INI NAMA 9 KADES TERPILIH HASIL PILKADES SERENTAK DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2017

Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat mengunjungi pilkades Babakan Kecamatan Pangandaran

PANGANDARAN-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2017 di Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan secara serentak hari Minggu (2/4) secra umumnya berjalan dengan aman dan lancar.
Berdasarkan data dari hasil perhitungan, pilkades yang digelar di 9 desa yang tersebar di 7 kecamatan dengan seluruh jumlah calon 27 orang untuk memperebutkan jabatan kepala desa, dengan hasil antara lain,

1. Desa Ciparakan Kecamatan Kalipucang, Rasmin, (1345 suara)

2. Desa Sukajaya Cimerak, Ruspendi  (1232 suara)

3. Desa Ciparanti, kecamatan Cimerak, Mastur (802 suara)

4. Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi, Suryo,(1252 suara)

5. Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran, Undang Herdi, (2774 suara)

6.Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjaya, Salikin Dedi Prayitno (1483 suara)

7. Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya, Purkonudin  (2222 suara)

8. Desa Bojongsari Kecamatan Padaherang, Dato (1109 suara)

9. Desa Pangkalan Kecamatan Langkaplancar, Ukar Heryadi, (1098 suara)

(hiek)

TOWONGAN, TRADISI JELANG PILKADES ERATKAN SILATURAHMI CALON DENGAN WARGA

CIMERAK - Acara pesta demokrasi di sebelasn desa yang tersebar di 7 kecamatan wilayah Kabupaten Pangandaran tingggal beberapa jam lagi jelang pelaksanaannya.

Ada kebiasaan, saat esok hari pelaksanaan pemungutan suara, para calon kepala desa seperti biasanya melakukan kegiatan malam towong d irumah nya masing-masing, hal ini sebagai ajang silaturahmi para warga dengan kandidat calon sebelum acara pilihan dimulai.

Seperti halnya dilakukan di Desa Ciparanti  Kecamatan Cimerak, dengan dua calon yang berasal dari tiga dusun yang ada di desa tersebut.

Dadang Suherman, salah seorang calon Kepala Desa Ciparanti yang menyelenggarakan malam towong kepada Pnews menuturkan, tujuan dari acara malam towong tersebut untuk menjalin silaturahmi dengan seluruh masyarakat agar bisa terjalin kebersamaan jelang pilkades esok hari, Minggu,  02/04/2017.

Menurut Dadang, ini salah satu kebiasaan jelang acara pesta demokrasi di desa, bertujuan untuk lebih menjalin kedekatan dengan warga sebelum pelaksanaan pilkades.

“Jadi bukan bermaksud untuk hura-hura atau semacamnya, yang jelas moment ini bisa saya gunakan untuk  mempererat silaturahmi dengan masyarakat khususnya warga Desa Ciparanti. “ungkapnya.(01/4).

Dalam kegiatan tersebut, Dadang juga tidak lupa untuk meminta do'a kepada semua warga desa Ciparanti agar acara pilkades besok bisa aman dan lancar.

"Saya sebagai salah satu calon, dengan kerendahan hati meminta kepada semua warga untuk mendo'a kan agar acara pilkades besok bisa berjalan tertib, aman dan lancar", imbuhnya.

Ditempat terpisah, salah seorang tokoh di Kecamatan Cimerak,  Sadili (73), mengatakan, boleh saja melakukan malam towong, namun acara tersebut hendaknya bisa dipakai silaturahmi calon dengan masyarakat dan jangan sampai acara tersebut dipakai untuk hal negatif. Seperti bagi- bagi amplop ( money politic)  atau menjelek jelekan kandidat yang lain.

“Saya yakin di kecamatan Cimerak masyarakatnya akan lebih mengutamakan kondusifitas dalam rangka pelaksanaan pilkades besok." kata Sadili.

Tidak lupa Sadili pun mengucapkan selamat bertanding kepada seluruh calon yang kan melaksanakan pilihannya besok hari di Kecamatan Cimerak.

"Saya ucapkan selamat bertanding kepada semua calon kades di dua desa yang berada di wilayah kecamatan Cimerak,  semoga bisa bertanding secara sportif pada waktunya, dan untuk para pemilih silakan pilih sesuai kehendak hati nurani saudara,  karena pilihan saudara akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa setidaknya 5-6 tahun kedepannya", pungkasnya.  (AGE)

IWAN M RIDWAN: “ANGGARAN PEMBANGUNAN RSUD TAHUN 2016 TIDAK TERSERAP..”

PARIGI-Sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomer 3 tahun 2007, setiap berakhir tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan pemerintah selama satu tahun anggaran khususnya kepada DPRD.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwa, S.Pd, M.Pd usai rapat paripurna penyampaian Laporan Keteangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2016 di ruang Rapat Paripurna DPRD Pangandaran.

“ Dan Alhamdulillah sudah disampkan LKPJ oleh bupati sesuia amanat PP nomer 3 tahuan 20017, paling lambat 3 bulan kepala dareah menyampaikan laporannya kepada DPRD, dan DPRD juga dibatasi, pembahasannya paling lambat 1 bulan setelah penyampaian ini. “kata Iwan. (27/3).

Dan ini baru penyampaian pemerintah yang selanjutnya disusul agenda pandangan fraksi atas penyampaian LKOPJ bupati tersebut. Lalu setelah itu dilanjutkan jawaban buppati atas pandangan seluruh fraksi yang ada di DPRD.

“Dan bamus nanti akan membahas kembali selama 25 hari, karena lembaran LKPJ itu sangat tebal yang mencakup pertanggungjawaban pemerintah selama 1 tahun anggaran, 2016. “kata Iwan lagi.

Di LKPJ tersebut, lanjut Iwan, pembahasannya secara umum baik tentang perencanaan umum, desentralisasi, pengelolaan keuangan daerah, kerjasama antar daerah, dan kegiatan2 lainnya.

“Dan Insaaaloh, nanti kita akan bahas hasilnya, bagaimana sesuai tidak ? Nanti di DPRD ini tidak hanya membahas apa yang dilaporkan bupati dalam LKPJ saja, tapi juga akan disoundingkan dengan KUPPAS, RKPD 2016, APBD dan pengelolaan keuangan daerah. “imbuhnya.

Dikatan Iwan, LKPJ ini bukan hanya terkait masalah keuangan saja, secara keseluruhan terkait pemerintahan daerah secara umum. Dan untuk masalah keuangan ada lagi perda tentang pertanggungjawaban masalah APBD tahun 2016.

Tapi di LKPJ ini, masih kata Iwan, masalah pengelolaan keuangan juga ada tapi tidak spesifik dan hanya per program atau kegiatan saja. seperti, program ini direncanakan sekian, realisasinya berapa. Kegiatannya apa saja dalam satu tahun berapa capaiannya.

Sepeti disampaikan bupati, pendapatan tahun 2016 tidak mencapai 100 %, penyerapan anggaran pun sekitar 81 %, kendalanya apa sih ? Nah selanjutnya dengan alat kelengkapan DPRD bertugas membahas itu.

“Nanti akan terbuka, PAD tidak tercapai kenapa ? belanja daerah tidak terserap kenapa ? secara eksplisit tadi bupati mengatakan, tidak tercapainya target penyerapan anggaran diantaran yang paling besar untuk pembangunan RSUD sekitar Rp 35 milyar tidak sempat dilaksanakan karena DEDnya terlambat. “imbuh Iwan.

Jadi tahapannya, lanjutnya, setelah LKPJ lalu LHP BPK RI semuanya melalui paripurna, dan setelah dibahas maka pemerintah daerah akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD th 2016.

Jadi kalau di LKPJ hanya program dan kegiatan saja, tapi biasanya dalam pandangan fraksi tentang LKPJ suka menyoroti masalah keuangan juga padahal untuk itu nanti bisa lebih detil di pembahasan pertanggungjawaban APBD.

“Tahapannya ada3, setelah LKPJ dan LHP BPKRI,  bagaiman hasil audit oleh BPKRI lalu pertanggungjawaban APBD 2016. “ pungkasnya. (hiek)

PARIPURNA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN, SELURUH FRAKSI TERIMA LKPJ BUPATI TAHUN 2016 UNTUK DIBAHAS

PARIGI-Dalam Penyampaian Laporan Keteangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2016 pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran (27/3), Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinta menyampaikan, pada hakekatnya rapat paripurna LKPJ ini merupakan progress report dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pada laporan keuangannya, Jeje menyampaikan, realisasi penyerapan anggaran tahun 2015 sebesar 84,02 %.

Dan pada tahunh 2016 ini, lanjut jeje, ia melakukan monitoring dan pembinaan ke SKPD agar dalam pengelolaan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan, tapi dalam pelaksanaannya ternyata menemui beberapa kendala sehingga capaian target penyerapan anggaran pun hanya 81,29 %.

“Salah satu contoh, di Dinas Kesehatan, pembangunan RSUD sebesar Rp 35 milyar tidak terealisasi karena penyusunan DEDnya baru selesasi  pada ahir tahun. “ungkap Jeje.

Pada laporan Indek Pembangunan Manusia (IPM), Jeje memaparkan, pencapaian IPM pada tahun 2016 tercatat 65,90 %, naik 0,28 % dari tahun 2015. Ini karena semakin baiknya indek pendidikan yang merupakan pendorong pada peningkatan IPM. Sedangkan untuk indek pendidikan sendiri tahun 2016 57,56 naik 0,68 %, dari tahun 2015, 56,84 %.

Kenaikan tersebut, menurut Jeje, dipengaruhi dua indikator, Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) di tahun 2016 meningkat mnenjadi 12,20 tahun  (0,21 %) dari sebelumnya 2015, 11,99 tahun. Indakor kedua, angka rata-rata Lama sekolah (RLS) sedikit ada kenaikan (0,03%) dari tahun 2105, 7,06 tahun menjadi 7,09 tahun.

“Rendahnya indek RLS disebabkan penghitungan RLS meliputi jumlah penduduikan keseluruhan, dimana usia tidak sekolah dan usia tidak produktip tidak dapat diinterfensi dengan program-program pendidikan, dan angka tersebut lebih besar jika dibanding angka usia wajib belajar. “kata Jeje lagi.

Untuk indeks kesehatan mengalami kenaikan 77,34 %  (0,05%) dari tahaun 2015, 77,29 %. Angka Harapan Hidup (AHH) dan kematian bayi memberika kobntribusi pada kenaikan ini. AHH tahun 2016 diproyeksikan menjadi 70,27 poin dari sebelumnya 2015, 70,24 % (naik 0,03%).

“Dan indikator AHH ini merupakan gambaran dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara makro. Demikian juga angka kematian bayi di tahun 2016, 54 per seribu kelahiran. Ad a penurunan 10 % dari 2015, 60 per seribu kelahiran. “imbuh Jeje. 

Sementara mengenai pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah, masih kata Jeje, seperti yang tertuang dalam Perda nomer 16 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021 dan Perbup nomer 31 tahun 2015 serta kegiatan selama tahun anggaran 2016, realisasi pendapatan daerah setelah APBD perubahan 2016 mencapai Rp. 927.98 milyar dari target pendapatan Rp.1,08 trilyun (85,42%) yang terdiri dari PAD 7,15 %, Dana perimbangan 75,5 % dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar 17,60 %, dengan rincian masing-masing pos menerimaan, PAD sebesar Rp. 66,32 milyar dari target Rp.75,92 milyar (87,36 %).

“Rinciannya, pajak daerah Rp 29,21 milya dari target 32,85 milyar atau mencapai 88,92 %, retribusi daerah sebesar Rp 10,01 milyar dari target Rp16.96 milyar atau 59,04 % dan pos lain-lain sebesar Rp. 27,10 milyar dari target 26,11milyar atau 103,80 %. “terangnya.

Untuk dana perimbangan pada APBD 2016 setelah perubahan sebesar Rp 698.28 milyar, hanya 86,54 % dari target yang ditetapkan Rp806,85 milyar.

Dari bagi hasil pajak/bukan pajak capaiannya 94,39 % atau Rp.54,64milyar dari target Rp 55.18 milyar. Dari Dana Alokasi Umum (DAU), mencapai 100% sebesar Rp 546.73 milyar. Dan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), 47,29 % atau Rp 96,90 milyar dari target Rp 204,94 milyar.

Penerimaan lain-lain, dari target Rp 203,61 milyar, tercapai Rp 163,36 milyar (80,24 %), dana bagi hasil pajak dari propinsi sebesar Rp 36,81 milyar dari target yang dutetapkan Rp 37,98  milyar (96,92%). Bantuan keuangan dari propinsi sebesar Rp 64,87 milyar dari target Rp 103,94 milyar (62,41%). Dan alokasi Dana Desa ADD tercapai 100 %, Rp 61.677 milyar.

Sementara untuk belanja daerah dari Rp 1,20 trilyun yang dianggarkan pada APBD 2016 setelah perubahan, terealisasi Rp  979,95 milyar  atau 81,34 %, yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 563,39 milyar dan belanja langsung Rp 538,23 milyar. Dengan perincian, untuk belanja pegawai Rp 400,27 milyar, belanja subsidi Rp 8,09 milyar, hibah Rp 12,08 milyar, bantuan sosial Rp 1,3 milyar, belanja bagi hasil pajak daerah ke desa Rp 5,65 milyar, bagi hasil retribusi ke desa Rp 1,27 milyar, belanja bantuan keuangan ke desa Rp 134,44 milyar, bantuan ke partai politik Rp 251,35 juta dan belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar Rp 1 milyar, tahun 2016 dana tersebut tidak direalisasikan.

“Jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 51,96 milyar bersumber dari sisa lebih perhitungan APBD (silpa) tahun 2015. “terangnya lagi.

Atas laporan LKPJ Bupati tahun 2016, semua fraksi yang ada di DPRD Pangandaran menerima laporan pertanggungjawaban bupati tersebut dengan beberapa catatan dari masing-masing fraksi, antara lain, Fraksi PKB yang dibacakan Ngisom, S.Pd.I yang menyoroti lambatnya kinerja SKPD sehingga berdampak pada terlambatnya btransfer bantuan dari pusat dan propinsi, adanya perubahan DPA anggaran di sebgian SKPD, gagalnya beberpa program pembangunan akibat terlambatnya perencanaan, minimnya data  khususnya data PAD.

“Dan kami juga melihat adanya openempatan pejabat yang tidak didasari keahlian yang dimilki. “kata Ngisom.
PAN Plus Muhrodin Susilawan

Perlu adanya evaluasi dan kajian terkait pelayanan kesehatan gratis yang berdampak menurunnya pembayaran premi BPJS padahal bitu sangat dibutuhkan saat masyarakat berobat lanjut.

Demikian dikatan Muhrodin Susilawan dalam penyampaian pandangan dari fraksi PAN Plus.

“Perlu adanya pemutakhiran data statistik jumlah masyarakat tidak mampu, karena hasil survey kami di lapangan tidak sesuai. “kata Muhrodin.

Pandangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dibacakan H. Endang Ahmad Hidayat, mempertanyakan kendala apa yang menjadi menurunnya target pendapatan daerah,  pemerintah hendaknya membuat sistem baru yang handal dalam pengelolaan PAD.

Sementara pandangan fraksi PDIP menalui Asep Noordin HMM, menyampaikan, dalam pencapaian program perioritas  pemerintah, pendidikan gratis, pangandaran hebat, pendidikan berkarakter, pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas, penataan dan pembangunan kawasan pariwisata serta pembagiabn raskin gratis, dalam regulasinya harus dipertajam lagi sehingga tujuan yang hendak dicapai kebijakan khusus bupati lebih tepat sasaran, perlu dioptimalkan  pendapatan daerah. Seperti masih rendahnya kesadaran wajib pajak sehingga pemerintah perlu  sosialisasi lagi.

“Mengenai penyerapan anggaran, pemda harus melakukan pembinaan ke tiap-tiap SKPD agar dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan yang diharapkan serta perlu ditingkatkan lagi pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. “tegas Asep.

Pengukuran kinerja, salah satu pandangan dari frkasi PPP Plus yang dibacakan Asikin, S,Ag, menueurtnya, perlu dilakukan secara berkala yang dipimpin Sekretaris Daerah dan pemerintah harus menyampaikan hasil evaluasi capaian kenierja berupa besaran target urusan yang tercapai tahun 2016 sesuai pasal 32 PP/6/2008.
Evaluasi ini, menurut Asikin, penting, karena secara otomatis akan menggambarkan capaian indikator kinerja SKPD sehingga dapat menggambarkan ranking SKPD berdasarkan prestasi dalam pencapaian kinerja urusan.

“Apakah target kinerja program pada setiap bidang sudah tercapai sesuai plafon anggaran yang ditetapkan, apakah output dari setiao program bisa dicapai secara efesien ? “ungkapnya.

Pandangan fraksi Golkar yang dibacakan /H. Toto s  Heryana, S.Pd M.Pd lebih menyoroti pada potensi wisata sebagai visi Kabuoaten Pangandaran, menuju Wisata yang mendunia.

Menurut frkasi Golkar, ternyata potensi wisata belum bisa mendongkrak perekonomian masyarakat juga pengawasan dan pelaksanaan pengelolaan PADnya pun harus lebih dioptimalkan. (hiek)

KELUARGA ALM. SRI SUSILAWATI SIAP KEMBALIKAN DANA KOMITE SMPN 2 CIMERAK

CIJULANG–Berita tentang terkumpulnya Rp. 64 juta dana untuk pembuatan mushola di SMPN 2 Cimerak Kabupaten Pangandaran yang sampai hari ini tidak terwujud, menuai kekecewaan  dari beberapa orang tua siswa karena pembangunannya belum terealisasikan. Keterlambatan itu, menurut kepala sekolah dan ketua komite, karena uang sebagian hasil gotong royong tersebut  dipinjam salah seorang pegawai sukwan yang menjadi bendahara SMPN 2 Cimerak saat itu, Sri Susilawati yang sekarang sudah meninggal.

Berbekal keterangan tersebut, P-News pun mencoba menelusuri kebenarannya dengan mengunjungi orang tua alm. Sri Susilawati di rumahnya di Desa Cijulang Kecamatan Cijulang.

Ibu kandung alm. Sri Susilawati, Ocoh (66) saat dikomfirmasi membenarkan, anaknya  meminjam uang sekolah saat itu untuk keperluan berobat.

“Jumlahnya sekitar Rp.40 jutaan lebih, ”ungkap Ocoh.(31/3).

Masih kata Ocoh, namun taqdir berkata lain, setelah beberapa kali melakukan pengobatan,  pada bulan maret 2016 lalu anaknya dipanggil yang Maha Kuasa.

“Seminggu sebelum meninggal, anak saya pernah mengatakan pada saya dan keluarga agar bisa melunasi hutang piutangnya pada SMPN 2 Cimerak tempatnya bekerja", terang Ocoh.

Dan menurutnya, pihak keluarga pun siap untuk membayar hutang anaknya tapi dengan cara dicicil mulai bulan april 2017.

“Sesuai kemampuan, kami hanya bisa mencicil 1 sampai 2 juta per tahun. “sambung Ocoh.

Kepada PNews, atas nama keluarga, Ocoh pun meminta maaf yang sebesar besarnya pada seluruh orang tua siswa SMPN 2 Cimerak, karena anaknya sudah menghambat pembangunan mushola sekolah.

"Kami pihak keluarga meminta maaf yang sebesar-besarnya pada semua orang tua wali murid, komite juga kepada pihak sekolah,  mungkin keterlambatan pembangunan mushola sekolah tersebut akibat dari kelalaian anak saya". Pungkasnya.  (AGE)