Warga Desa Kujang Berharap Pemkab Tasik Perbaiki Jalan Pasir Kujang

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Kerusakan jalan  Pasir Kujang di Desa Kujang Kecamatan Karangnungal Kabupaten Tasikmalaya banyak menuai keluhan masyarakat, karena infrastruktur jalan ini bagi masyarakat merupakan sarana vital untuk kegiatan sehari-hari.

Berbagai kerusakan jalan, seperti banyak batu kerikil besar dan tidak diaspal menimbulkan tersendatnya mobilitas warga karena kendaraan harus melambatkan laju dengan kecepatan antara 5 – 20 km/jam.

Tak jaran di waktu jam sibuk menimbulkan antrian kendaraan panjang karena harus melambatkan laju kendaraan, ditambah dengan kendaraan dengan tonase berat membuat pengendara lain jengkel sehingga sering terjadi “rebutan” jalur.

Sekitar 7 kilo meter kondisi jakan rusak berat berdampak antrian hampir 1 km, terutama saat para siswa pulang dari sekolah.

Salah seorang warga Andri (60) mengatakan, ia.mengaku jadi terganggu dengan kondisi seperti ini saat biasa melakukan perjalanan Tasik Selatan menuju Desa Cidadap dengan menggunakan kendaraan pribadi.

"Dari Tasik Selatan menuju desa Cidadap  bisa memakan waktu hingga 6 jam, karena ketersendatan jalan akibat jalan rusak perjalanan," ungkapnya.(21/01/25)

.
Selain menghambat kegiatan menjadi lebih lama karena waktu menempuh, kata Andri, kerusakan jalan juga menimbulkan kerugian karena kendaraan menjadi rusak.

Andri juga menuturkan seringkali ditemui kendaran berat mengalami patah as roda karena melindas lubang, begitu pula kendaraan sepeda motor.

Ia juga mempertanyakan, sejauh mana perhatian Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada kondisi jalan ini.

"Tolong Pa bupati jangan tutup mata, kami minta peehatiannya," imbuhnya.(anwarwaluyo)

Penanaman Jagung serentak 1 Juta Hektar di Kota Banjar Berjalan Sukses

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS – Program penanaman jagung serentak yang melibatkan Polri, Kementerian Pertanian (Kementan), Perhutani, Inhutani dan petani swadaya berhasil dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Banjar.

Kegiatan ini mencakup area total seluas 1 juta hektar dengan 40 ribu hektar, diantaranya berada di Jawa Barat. 

Khusus di Kota Banjar, penanaman dilakukan di RW 02 dan RW 09, Dusun Tembung Kerta, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, dengan luas sekitar 1 hektar.

Selain dihadiri langsung Kapolres Banjar, AKBP Tyas Puji Rahadi, kegiatan yang digelar pada selasa tanggal 21 januari 2025 ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Sudarsono dan Supriatna dan Asisten Daerah (Asda) 3 yang mewakili Penjabat (PJ) Wali Kota Banjar.

Dalam sambutannya Kapolres Kota Banjar menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

"Kegiatan ini merupakan wujud nyata kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan ketersediaan pangan, khususnya tanaman jagung," kata Kapolres.

Masih di tempat yang sama, Wali Kota terpilih, Sudarsono menyampaikan apresiasinya kepada para petani yang berpartisipasi secara swadaya, dan ia juga berharap program ini menjadi momentum untuk meningkatkan kemandirian pertanian di Kota Banjar. 

"Jagung adalah komoditas penting, dan pogram ini tidak hanya berfokus pada hasil tetapi juga pemberdayaan petani,” ujarnya.

Program ini disambut antusias masyarakat, terlihat dari tingginya partisipasi petani.

Menurut salah seorang petani, Eot (60), ia mengaku merasa bersyukur atas program ini dan merasa sangat terbantu dengan program ini. 

"Semoga hasil panen nanti membawa kesejahteraan bagi semua,” ungkapnya.

Program penanaman jagung serentak ini menjadi langkah awal untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan nasional, dan dengan kolaborasi yang solid program ini diharapkan mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat.(Tito)

Timbulkan Bau Tak Sedap, Warga Keluhkan Genangan Air Di Simpang Empat Jarum Kota Banjar

PANGANDARANNEWS.COM/BANJARNEWS - Genangan air yang selalu muncul saat musim hujan di simpang empat Jarum Kota Banjar, telah menjadi masalah serius bagi warga sekitar pasalnya selain lama surut juga menimbulkan bau menyengat yang mengganggu aktivitas warga.

Warga sekitar pun sering mengeluh, karena bau tidak sedap dari genangan air ini tentu mengganggu kenyamanan mereka. 

Tak hanya itu, menurur seorang warga yang tinggal di sekitar lokasi, Jeni, air yang menggenang dalam waktu lama memicu kekhawatiran akan munculnya penyakit seperti demam berdarah atau infeksi kulit akibat nyamuk dan bakteri.

"Setiap kali hujan air pasti menggenang di sini dan bau busuknya dari genangan itu membuat kami merasa tidak nyaman, harusnya ini menjadi perhatian dan segera mencari solusi," ujar Jeni.(20/01/25)

Jeni menyebut, genangan air ini diduga terjadi akibat buruknya sistem drainase di wilayah tersebut akibat saluran air yang tersumbat sampah atau sedimen sehingga menjadi penyebab utama lambatnya air surut. 

"Kami berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk mengatasi masalah ini sebelum dampaknya semakin meluas," kata Jeni.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) saat di hubungi melalui WhatsAppnya hingga berita ini diturunkan masih belum terhubung, malah saat di hubungi Wartaotonomi Hand phonenya sempat aktiv sementara di hubungi ke Dua kali Hand phonenya malah tidak aktif lagi. 

Padahal, warga meminta adanya tindakan yang lebih konkret dan cepat. Mereka mengharapkan pemerintah daerah tidak hanya membersihkan saluran air, tetapi juga memperbaiki infrastruktur drainase secara menyeluruh agar genangan tidak lagi menjadi masalah berulang.

Permasalahan ini menjadi pengingat pentingnya pengelolaan saluran air yang efektif, khususnya di daerah dengan intensitas hujan tinggi. Langkah preventif seperti edukasi tentang kebersihan lingkungan dan perawatan rutin drainase juga perlu digalakkan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Dengan adanya kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, warga berharap Perempatan Jarum dapat terbebas dari genangan air yang mengganggu keseharian masyarakat.(tito)

Tahun 2025 Jadi Rp 2.221.724, UMK Kabupaten Pangndaran Naik 6,5%

PANGANDARANNEWS.COM - Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pangandaran di tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 6,5 persen, pada tahun tahun sebelumnya Rp 2.086.126 menjadi Rp.2.221.724 di tahun 2025.

Seperti disampaikan Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Wawan Irawan, besaran UMK ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.798-Kesra/2024 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025.

Pada awalnya kata Wawan Pemkab Pangandaran mengsulkan kenaikan UMK ini hingga 10 persen, namun berdasarkan kesepakatan dengan tripartid (buruh, pengusaha dan pemerintah) mereaisasikan sebesar 6,5 persen.

"Kenaikan UMK 6,5 persen juga sudah dianggap cukup oleh organisasi buruh seperti Apindo dan SPSI, dan mereka pun tidak protes, dengan keputusan ini," ungkap Wawan.(20/01/25)

Wawan mengatakan sejauh ini belum ada informasi ada perusahaan di Kabupaten Pangandaran yang mengajukan penangguhan atas perubahan UMK di Pangandaran, namun pihaknya mengakui saat ini masih ada perusahaan di Pangandaran yang membayar upah pegawainya masih dibawah UMK.

Namun saat ditanya berapa jumlah perusahaan yang masih menerapkan upah di bawah UMK, iamengaku belum mendata secara detail.

Ia menambahkan, saat ini kebanyakan perusahaan di Pangandaran adalah hotel dan restoran yang  mendapat keuntungan dari kunjungan wisata dan terjadi hanya pada waktu tertentu.

"Pendapatan perusahaan hotel dan restoran ini fluktuatif, terkadang naik dan menurun karena terantung kunjungan wisatawan yang datang ke Pangandaran," terangnya.

Kondisi pendapatan seperti itu, menurutnya, tentu secara lanhsunh akan berdampak pada pembayaran upah karyawan sehingga perusahaan menyesuaikan upah kepada karyawan.

"Pemkab Pangandaran melalui Dinas Ketenagakerjaan tidak bisa melakukan penindakan terhadap perusahaan, pasalnya pengawasan dan penanganan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi," imbuhnya.(hiek)

PAD Retribusi Parkir Hanya Capai 42,33%, Ini Penjelasan Kepala Dinas Perhubungan Pangandaran

Irwansyah

PANGANDARANNEWS.COM Perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang melarang penarikan retribusi disatukan antara SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) satu dengan SKPD lainnya, membuat beberapa target PAD khusunya dari sektor retribusi (non pajak) di Kabupaten Pangandaran menurun sangat signifikan.

Sebut saja retribusi kebersihan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK), dari target 2024 sebesar Rp3,794 Milyar hanya tercapai Rp1.681 Milyar atau 44,32%.

Hal serupa terjadi pada perolehan PAD dari sektor retribusi parkir di Dinas Perhungan, dari target tahun 2024 lalu sebesar Rp2,794 Milyar hanya tercapai Rp977,176 juta atau 42,33% saja.

Saat diminta tanggapannya Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, Irwansyah menjelaskan, paling tidak ada 2 faktor penyebab tidak tercapainya realisasi retribusi parkir, antara laifaktor internal dan eksternal.

Menurut Irwansah, faktor internal diantaranya, karena ada Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang mulai berlaku dan terimplementasi mula tangyal O1 Januan 2024.

Menurut Perda tersebut, imbuhnya, retribusi parkir yang biasa disatukan retribusi wisata dan kebersihan di toll gate kini tidak bisa dilaksanakan lagi.

"Artinya, retribusi parkir pun jelas jadi berkurang," terangnya kepada PNews di ruang kerjanya.(17/01/25)

Ia menambahkan, faktor lainnya yang menyebabkan tidak optimalnya penarikan retnbusi parkir di objek wisata yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan karena keterbatasn Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga direncanakan penarikan retribusi parkir di objek wisata dilaksanakan oleh pihak ketiya (vendor).

"Kami hanya mempunyai Keterbatasan 60 orang Non ASN, 27 petugas lalu lintas, 33 petugas administrasi kantor dan 14 orang ASN dengan potensi obyek parkir di 8 obyek wiata," terangnya.

Sementara untuk masa transisi pengelolaan parkir dengan mekanisme pengelolaan parkir dengan pihak ketiga ini, kata dia, memerlukan waktu sekitar 4-5 bulan.

"Mulai dari pemasangan sistem barier gate dengan sistem penarikan retribusi yang belum terimplementasi," imbuhnya.

Sementara faktor eksternal lainnya yang menyebabkann menurunnya PAD parkir ini, antara lain, isu megathrust dan potensi tsunami di Wilayah selatan pantai Jawa Barat, Isu Puting beliung dan kondisi perekonomian yang menurun akibat terjadinya deflasi dan Inflasi Tahun 2024.

Ada pun langkah-langkah strategis yang telah dilakukan Dinas Peehubungan Pangandaran, Irwansyah mengaku pihaknya telah elakukan sosialisasi secara masif di dalam obyek wisata, melakukan inventarisasi potensi masalah sebagai kendala lost (kehilangan/ kebocoran PAD), melakukan himbauan secara tertulis pihak vendor untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas layanan parkir dan diberlakukannya penarikan retribusi parkir dengan menggunakan sistem non tunai di pintu masuk objek wisata.

"Semoga ke depannya parkir di Pangandaran lebih tertata lagi sehingga PAD pun semakin meningkat," ucapnya.(hiek)

Tahun Ini Perumda BPR BKPD Pangandaran Akan Berubah menjadi PT

PANGANDARANNEWS.COM - Tahun ini Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKPD milik Pemda Kabupaten Pangandaran akan menjadi Perseroan Terbatas (PT), hal ini berdasarkan Undang-undang nomer 4 tahun 2023.

Demikian disampaikan Direktur Utama (dirut) BPR BKPD Pangandaran, Yana Maulana, saat wawancara dengan PNews di ruang kerjanya.(15/01/25)

Disoal kenapa baru sekarang padahal UU tersebut lahir tahun 2023, Yana menjelaskan, karena untuk merubah payung hukum perusahaan ini harus ada Peraturan Daerah (perda) dulu yang akan mengaturnya.

Dan di undang-undang tersebut, inbuh Yana, perubahan bentuk perusahaan ini bisa dilakukan pada rentang waktu 3 tahun sejak diundangkannya undang-undang nomer 4 ini.

Dan nantinya, kata Yana, termasuk merubah nomen klatur yang tadinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bpr menjadi Bank Perekonomian Rakyat.

"Saat ini perdanya sudah masuk program pembentukan perda di DPRD," ucap Yana.

Yana menjelaskan, setelah menjadi PT nantinya pihak ketiga bisa ikut investasi atau menanam saham dengan ketentuan yang ditetapkan pemegang saham pengendali, Pemda Kabupaten Pangandaran.

Sebagai terobosan dalam bisnis perbankan ini, Yana menyebut saat BPR BKPD Pangandaran sudah mengeluarkan produk perbankan, diantaranya mobile banking dan e-money Pangandaran Pay.

"Silahkan tinggal download di flay store nanti akan muncul," jelasnya.

Yana mengatakan, dengan meningkatnya struktur permodalan tentu hal ini bisa pengembangan produk perbankan serta peningkatan layanan kepada masyarakat.

Disoal kondisi kesehatan BPR BKPD Pangandaran, menurutnya, saat ini tingkat kesehatan BKPD sehat. Dan hal ini seiring dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) antara lain tabungan dan deposito naik 18 % dari tahun 2023 hingga 2024, artinyan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah tetap meningkat.

Ia menambahkan, dan BPR BKPD pun bisa menyumbang Penghasilan Asli Daerah (PAD) dari laba tahun 2024 setelah terlebih dulu dilakukan akuntan publik. 

"Atas nama direksi, saya tidak lupa menyampaikan terima kasih kepada Pemda sebagai pemilik dan DPRD Kabupaten Pangandaran yang selama ini telah merespon dengan baik kami," pungkasnya. (hiek)

Digelar Tanggal 14-15 Januari, Pemdes Cimanuk Peringati Hari Desa Nasional

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Pada momen Hari Jadi Desa Nasional yang pertama diperingati, Pemerintah Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya mengucapkan Selamat Hari Jad Desa yang digelar oada hari tangal 14-15 Januari 2025 lalu.

Pada peringatan Hari Desa Nasional yang tahun ini mengambil tema, Hari Desa Nasional Membangun Ekonomi Masyarakat Desa membangun ketahanan pangan  agar masyarakat desa lebih sejahtera.

Kepala Desa Cimanuk, Anhar menyebut, momen bersejarah ini diharapkan menjadi pemicu dalam memperkuat peran desa pada pembangunan nasional. 

Pada Hari Desa Nasional 2025 ini, kata Riki, pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap segala aspek agar ajang ini berjalan lancar.

"Semoga ini memotivasi bagaimana kita menumbuhkembangkan spirit bahwa pembangunan nasional itu awalnya dari pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa," kata Anhar.(15/01/25)

Pada Hari Desa Nasional 2025, Anhar berharap tak hanya menjadi seremoni tahunan tetapi juga dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa-desa.

Ia menambahkan, tema besar yang diangkat pada acara yang merupakan sinergi lintas kementerian ini, ketahanan pangan tentu ini relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara Camat Cikalong, Acep mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan Hari Desa Nasional menjadi ajang menunjukkan berbagai inovasi yang telah berhasil memajukan Desa cimanuk

"Dengan begitu saya berharap desa-desa yang tampil dapat menjadi inspirasi untuk desa lainnya khususnya wilayah Kecamatan Cikalong," ungkapnya.

Seperti diketahui, Hari Desa Nasional diperingati berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2024. Keppres tersebut menetapkan tanggal 15 Januari.(anwarwaluyo)

 

Ini Menjadi Yang Pertama, SD 1 Babakan Pangandaran Punya Lab Komputer

PANGANDARANNEWS.COM - Bupati Kabupaten Pangandaran H Jeje Wiradinata memastikan, SDN 1 Babakan menjadi satu-satunya sekolah dasar yang memiliki labolatorium komputer.

Kata bupati, SDN 1 Babakan merupakan sekolah yang disiapkan untuk percontohan sehingga tentu dilengkapi berbagai fasilitas walau dipastikan labolatorium ini lebih banyak digunakan untuk kelas V dan  VI.

"Tapi kita ingin dari kelas I bisa sudah berjalan, sehingga digitalisasi di Pangandaran bisa berjalan dengan baik," ucapnya, pada sejumlah awak media usai peresmian SDN 1 Babakan yang berlokasi di Desa Babakan Kecamatan Pangandaran. (15/01/2025)

Digitalisasi sejak sekolah dasar ini, menurutnya, sangat penting sehingga nantinya generasi muda di Pangandaran ke depannya tidak gagap teknologi (gaptek).

"Biasanya labolatorium komputer ini hanya di SMP dan SMA, tapi sekarag di SD Babakan sudah memilikinya," ungkapnya.

Masih di tempat yang sama, Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, Darso mengatakan, SD Babakan 1 ini memang awalnya sudah disiapkan jadi sekolah ungguan sejak dua tahun lalu.

"Namun ternyata di kementrian memang ada program untuk sekolah unggulan ini," katanya.

Kata Darso, kedepanya guru-guru di sekolah ini akan jauh lebih berkompetensi.

"Pendidikan di SDN 1 Babakan ini pun jadi sekolah dasar yang berbasis teknologi," jelasnya.(hiek)

Retribusi Sampah Tahun 2024 Hanya Capai 42,33%, Ini Kata Kadis LHK Pangandaran

poto ilustrasi

PANGANDARANNEWS.COM-Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi sampah tahun 2024 lalu mengalami penurunan drastis, dari target Rp3.794.086.000 hanya tercapai Rp1.681.412 (42,33%).

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Pangandaran, Dedi Surachman menjelaskan, penyebab tidak tercapainya target tahun 2024 tersebut ini dampak dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi yang melarang penarikan retribusi disatukan antara SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada perda tersebut, kata Dedi, penarikan retribusi sampah tidak boleh disatukan dengan penarikan retribusi pariwisata yang biasa dipungut di toll gate wisata.

Padahal, imbuhnya, retribusi sampah yang biasa disatukan dengan retribusi pariwisata ini pendapatannya bisa mencapai Rp2 milyar.

"Jadi jelas penghasilan retribusi sampah ini berkurang Rp 2 milyar," terang Dedi. (15/01/25)

Dan hal ini pun, menurutnya, sudah disampaikan dalam rapat kordinasi (rakor) bersama bupati, Bapenda dan DPRD.

"Pa bupati dan peserta rakor lainnya pun sudah memahami, kenapa target retribusi sampah di DLHK ini tidak tercapai," imbuhnya.(hiek)

Kades Wonoharjo Pertanyakan Rencana Pemkab Pangandaran Beli Mobdin Baru Bupati, Bagaimana Bankeusus?

kantor Setda Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM  - Untuk saat pengadaan Mobil Dinas (Mobdin) baru untuk bupati dan wakil bupati terpilih dirasa belum urgen, karena mobil yang ada sekarang pun masih laik jalan dan bisa digunakan.

Demikian disampaikan Kepala Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran, Dede Suprapto, saat diminta komentarnya terkait rencana Pemkab Pangandaran yang akan membeli mobil dinas baru untuk bupati dan wakil.bupati.

Menurut Dede, saat ini masih banyak yang harus diprioritaskan, terutama Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) yang belum dibayarkan lagi kepada desa-desa dari tahun 2024.

"Kan saat ini banyak yang harus dibayar, ke desa, tenaga honorer dan lainnya, yang sebaiknya jangan dulu beli mobil baru dulu," katanya.(15/01/25)

Kata Dede, Pemkab Pangandaran mungkin lebib mementingkan untuk membeli mobdin baru ketimbang membayar dulu Bankeusus dan lain-lain, padahal itu sepertinya lebih penting.

"Tapi kalau saya baca berita di media, Ibu Citra (bupati baru,red) juga gak terlalu pengen mobil baru," terangnya.

Dede menyebut, pengadaan mobdin baru saat ini tidaklah urgen, pasalnya mobdin bupati dan wakil bupati saat ini masih layak untuk digunakan dan tidak harus ganti bupati ganti mobil.

Ia menambahkan, Bantuan Keuangan Khusus (Bankeusus) yang dulunya bernama TPAPD justru yang harus diutamakan karena untuk tahun 2024 saja baru dibayar dua kali.

"Jadi Bankeusus ini jangan dianggap sebagai sesuatu yang besifat sunat," ucapnya.

Dede juga mengakui bahwa dalam perbup terkait Bankeusus ini ada klausul yang menyebutkan pembayaran Bankeusus ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, dan ini mungkin saat itu perbup baru ini dibuat sebagai antisipasi jika Portofolio pinjaman daerah jangka panjang tidak cair.(hiek)