Dukung Swasembada Pangan, FORWAPI Dorong Pemerintah Audit BUMDes dan Program Ketahanan Pangan Desa

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta program ketahanan pangan yang dijalankan di setiap desa, langkah ini dinilai penting untuk memastikan efektivitas pengelolaan dana desa dan mendukung terwujudnya swasembada pangan di Indonesia yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Hal ini disampaikan Ketua FORWAPI Halim Saepudin saat mengomentari terkait program ketahanan pangan yang ada di desa-desa di Kabupaten Tasikmalaya, dalam press rilisnya.

Menurutnya, audit diperlukan untuk mengevaluasi penggunaan anggaran serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pengembangan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi pedesaan, karena sejatinya BUMDes memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. 

"Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya harus menjadi prioritas,” ujarnya. (02/12/24)

Halim mengatakan, FORWAPI juga mengajak pemerintah melalui institusi terkait seperti DPMD Kabupaten Tasikmalaya dan juga Inspektorat serta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memperkuat pengawasan serta pendampingan bagi petani lokal untuk memberikan akses yang seluas-luasnya pada teknologi pertanian. Dan dengan langkah ini diharapkan desa-desa dapat menjadi pusat produksi pangan yang mandiri dan berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan pangan.

Ia menambahkan, peningkatan kapasitas BUMDes dan program ketahanan pangan ini tentu diharapkan akan mampu mempercepat target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Namun sayang kata Halim, selama ini FORWAPI menilai BUMDes dan program ketahanan pangan di desa diduga hanya menjadi lahan bisnis bagi oknum kepala desa yang tidak bertanggungjawab.

Padahal, imbuhnya, BUMDes dan program ketahanan pangan desa ini selalu mendapatkan dana segar saat dana desa cair setiap tahunnya.

"Sehingga kami tekankan hal ini harus dievaluasi dan di audit secara menyeluruh," tegasnya.(anwarwaluyo)

Hari Ini KPU Pangandaran Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilkada Pangandaran 2024

PANGANDARANNEWS.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran Jawa Barat hari ini melaksanakan rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara, bertempat di ballroo, hotel Pantai Indah Timur Pangandaran.(02/12/24)

Di sela-sela kesibukannya, Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin kepada sejumlah wartawan mengatakan, rapat pleno terbuka ini dihadiri para pihak diantaranya Bawaslu, saksi masing-masing pasangan calon dan PPK dari setiap Kecamatan.

Muhtadin menyebut, KPU Pangandaran melakukan rekap per Kecamatan dan kemudian nanti direkap se-Kabupaten dalam model D hasil Kabupaten Kota KWK sebagai formulir untuk isian hasil rekap tingkat Kabupaten.

Dalam proses pleno rekapitulasi ini, ucapnya, tentu tidak ada perlakuan khusus untuk setiap Kecamatan di wilayah kerja KPU Kabupaten Pangandaran, semua menyampaikan soal informasi data pemilih, hak pilih, perolehan hasil dan hal-hal lainnya.

“Jadi, kita lakukan perekapan sampai selesai," ungkapnya.

Ia juga berharap rapat pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Pangandaran ini bisa selesai satu hari.

"Dan untuk target kita sesuai dinamikanya, mudah mudahan rapat pleno rekapitulasi perhitungan bisa tuntas hari ini," imbuh Muhtadin. (hiek)

 

Ketua KPU Pangandaran Pastikan Tidak Ada PSU, Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2024 capai 78,42 %

Muhtadin

PANGANDARANNEWS.COM – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran, Muhtadin mengklaim partisipasi masyarakat di Pilkada serentak 2024 sudah sesuai target.

Menurutnya, dari hasil sementara rekapitulasi suara di KPU Kabupaten Pangandaran tingkat partisipasi masyarakat dalam Ppemilihan Kepla Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 mencapai 78,42 persen.

Muhtadin yang dihubungi lewat pesan WhatsApp mengatakan, partisipasi masyarakat pada gelaran Pilbup atau Pilkada Pangandaran 2020 masih jauh Pilkada 2024.

"Alhamdulilah dala penyelenggaraan Pilkada tahun ini sesuai target," kata Muhtadin beberapa waktu lalu.(29/11/24)

KPU Pangandaran, kata Muhtadin, dalam pilkada serentak tahun ini menargetkan partisipasi masyarakat ada di angka 77,5, tetapi hasilnya ternyata bisa mencapai 78,42 artinya melebihi target.

Ia juga bersyukur proses pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Gubernur dan Wakil Gubernur di Lingkup KPU Pangandaran hingga berjalan lancar dan kondusif, tinggal nanti pada tahap penghitungan rekapitulasi suara.

Muhtadin juga memastikan, tidak ada yang berpotensi hingga melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

"Saat ini sedang berjalan rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kecamatan," terangnya.(hiek) 

Terus lakukan Edukasi Pada Masyarakat, UPTD Puskesmas Cikoneng Peringati Hari AIDS Sedunia

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - UPTD Puskesmas Cikoneng Kabupaten Ciamis peringati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada Minggu 1 Desember 2024, peringatan ini bertujuan untuk mengedukasi kesadaran serta kewaspadaan masyarakat tentang penyakit HIV/AIDS.

Pada peringatan Hari AIDS Sedunia yang pertama dengan tema Satukan langkah Cegah HIV Semua Setara Akhiri AIDS, kepada PNews Kepala UPTD Puskesmas Cikoneng, Tuti widiayastuti menyampaikan, peringatan ini untuk menumbuhkan kesadaran yang lebih besar tentang dampak AIDS terhadap keluarga dan bukan hanya kelompok-kelompok yang selama distigmatisasi.

Tuti mengatakan, dalam peringatan Hari AIDS tahun ini pihaknya melaksanakan rangkaian kegiatan yang dimulai sejak tanggal 1 Desember 2024, diantaranya dengan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, dan seluruh staf pegawai puskesmas dan anak remaja.

"Kami pun menyarankan agar setia pada satu pasangan dan tidak gonta-ganti pasangan serta mencegah terjadinya penularan   AIDS," terang Tuti.(02/12/24)

Tuti juga mengajak pada masyrakat untuk bisa mencegah terjadinya penularan AIDS, diantaranya dengan cara stop gonta-ganti pasangan dan harus setiap pada pasangannya dan gunakan alat kontrasepsi.

Ia mengaku saat ini terus melakukan edukasi kepada masyarakat, anak remaja dan siswa tentang bahaya AIDS, karena hal ini merupakan tanggung jawab bersama.

"Mari sama-sama cegah penularan AIDS," ucap Tuti.(anwarwaluyo)

FORWAPI Soroti Program Ketahanan Pangan Desa yang Tak Dirasakan Manfaatnya oleh Warga

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Forum Wartawan Priangan (FORWAPI) menyoroti program ketahanan pangan yang diterapkan di sejumlah desa, namun belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Seperti disampaikanKetua FORWAPI Halim Saepudin dalam pernyataannya, program yang digagas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian pangan di desa justru menuai kritik dari warga yang merasa tidak mendapatkan dampak positif dari program tersebut dan program ini belum berjalan efektif. 

"Seharusnya program ini memberikan manfaat langsung kepada warga tetapi yang terjadi sebaliknya, banyak warga yang mengaku tidak tahu-menahu mengenai pelaksanaan dan tujuan dari program tersebut," ungkap Halim.

Saat tim dari FORWAPI melakukan investigasi dilapangan, bantuan dan pelatihan yang dijanjikan dalam program ini ternyata tidak terealisasi dengan baik. Warga hanya mendengar soal program ini di awal, tetapi sampai sekarang tidak ada perubahan yang mereka rasakan. 

"Hasil panen tetap rendah, dan mereka masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari," jelasnya.

Dalam hali ini, FORWAPI mendesak pihak terkait baik pemerintah daerah, pusat, provinsi maupun dinas terkait, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program ketahanan pangan di desa.

Selain itu Halim.menegaskan, FORWAPi meminta agar transparansi dan partisipasi warga dalam pelaksanaan program lebih ditingkatkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat karena untuk mendukung program pemerintah dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.

"jadi jangan sampai program ketahanan pangan ini hanya menjadikan kamuflase untuk menguntungkan para oknum yang tidak bertanggung jawab," katanya.

Sementara Sekjen FORWAPI Ade Global menambahkan, pihak pemerintah saat ini harus mengecek dan berani bertindak langsung dimana program ketahanan pangan dengan adanya ternak hewan seperti kambing, sapi ataupun budidaya ikan dan pertanian. Apakah memang benar berkembang ataukah tidak, jangan sampai uang negara yang melalui dana desa tersebut dampaknya tidak dirasakan masyarakat.

Ade berharap pihak berwenang untuk segera melakukan audit menyeluruh ke sejumlah desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya ini terkait program ketahanan pangan, jangan sampai program ketahanan pangan ini hanya dijadikan indikasi money laundry bagi oknum tertentu untuk meraup ketuntungan semata.

"Sehingga ke depan ada langkah konkret untuk memperbaiki pelaksanaan program ini agar tujuan awalnya, yakni memperkuat ketahanan pangan desa, dapat tercapai," tegasnya.(anwarwaluyo)

Masuki Masa Tenang, Ketua KPU Pangandaran Ingatkan Semua Paslon Harus Patuhi Aturan

PANGANDARANNEWS.COM - Memasuki masa tenang jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang akan dilaksanakan tanggal 27 Nopember mendatang, mulai hari

Minggu 24.Nopember 2024 sudah memasuki tahapan masa tenang.

Dalam masa tenang ini semua pasangan calon (paslon) dilarang melakukan segala bentuk aktivitas kampanye, dan ini untuk memberikan ruang pada masyarakat untuk menentukan pilihan tanpa pengaruh atau tekanan.

Seperti disampaikan Ketua KPU Kabupaten Pangandaran, Muhtadin, S.H.I., M.IP., pihaknya mengingatkan kepada seluruh pasangan calon, partai politik, tim sukses dan masyarakat umum untuk mematuhi aturan ini.

Ia menegaskan, larangan kampanye berlaku untuk semua jenis pemilihan, baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati.

“Masa kampanye telah berakhir sejak hari sabtu tanggal 23 Nopember, kami mengimbau semua pihak untuk menghormati masa tenang ini dengan tidak melakukan aktivitas kampanye baik secara langsung maupun melalui media,” kata Muhtadin.(hiek)

Usai Tinjau Langsung Ke Lapangan, Anggota Komisi II DPRD Pangandaran Ajak Wamentan Siap Atasi Kekeringan Di Mangunjaya

PANGANDARANNEWS.COM – Usai kunjungannya ke lapangan anggota DPRD Pangandaran Komisi II fraksi Gerindra Holik mmengaku siap mendorong untuk mengatasi kekeringan areal persawahan di Kecamatan Mangunjaya.  

Hal ini kata Holik, dalam rangka menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait areal pesawahan terdampak kekeringan. Dan ia dengan rekan kerjanya di komisi II beserta Dinas terkait pun telah melakukan kordinasi membahas persoalan tersebut. 

Menurutnya komisi II telah sepakat dalam waktu dekat ini pihaknya akan menemui Balai Kecil Wilayah Sungai (BKWS) Tasik untuk melakukan kordinasi. 

“Semoga ada tindak lanjut yang lebih bagus untuk yang terdampak kekeringan," kata Holik.(25/10/24)

Sebelumnya Holik juga mengaku telah berkordinasi dengan tenaga ahli dari Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) RI, bahkan petugas dari Wamentan itu sudah turun ke Mangunjaya untuk mengecek langsung ke beberapa titik. 

Ia juga mengaku bersyukur karena respon Wakil Menteri Pertanian sangat baik dan mengatakan siap mendorong supaya wilayah Mangunjaya ke depan bisa terbebas dari kekeringan.

Untuk langkah-langkahnya selanjutnya, Holik menyebut saat ini sedang dalam prosesWamentan yang kemudian hasilnya akan dikabari dalam kurun waktu dekat ini.

" Wakil Menteri Pertanian berjanji sekitar beberapa Minggu atau beberapa bulan ada tembusan kedepannya bagaimana," ungkapnya.

Holik berharap masalah kekerinagan di Mangunjaya bisa segera terselesaikan mengingat para petani di wilayah tersebut sudah 10 tahun lebih terdampak kekeringan, dan semoga masalah kekeringan di inicepat terselesaikan.

“Dan hal ini bisa menjadi berkah untuk seluruh masyarakat, terutama para petani yang ada di Kecamatan Mangunjaya" ucapnya.

Ketua DPRD Pangandaran Pertanyakan Terkait Kunjungan Wisata Hanya 30 Persen

PANGANDARANNEWS.COM – Saat menerima informasi  perwakilan dari Bank Indonesia (BI) saat rapat paripurna Milangkala ke-12 di Gedung DPRD Kabupaten Pangandaran yang memaparkan terkait anjloknya kunjungan wisatawan, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Asep Noordin mengaku kaget dengan karena tahun ini kunjungan wisatawan hanya mencapai 30 %.

“Data ini resmi hasil dari kajian BI Tasikmalaya dan tentu saya merasa heran dengan kondisi ini,” ucapnya.(25/10/24)

Ia meminta pihak terkait menelusuri permasalahan dan kendalanya, bahkan ia juga menyinggung soal sistem pengelolaan retribusinya.

Asep mengatakan turunnya cukup drastis, di Tahun 2022 kunjungan wisata ada di angka 3 juta lebih, tahun 2023 pun masih di angka 2 juta lebih. Tapi tahun sekarang hasil kajian BI, itu hanya di angka 1 juta lebih.

Namun Asep mengaku memang kunjungan wisata ini tergantung faktor situasi alam, kebencanaan, geopolitik dan juga kondisi ekonomi sehingga banyak faktor yang memengaruhi tingkat kunjungan.

Namun kata Asep, faktor lain harus dipertanyakan ke pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran selaku pihak pengelola.

"Saya pertanyakan di pintu masuk itu seperti apa dalam pengelolaan retribusinya, sistemnya seperti apa? Saya kira karena penurunan kunjungan wisata terlalu drastis, dan ini perlu evaluasi," tegasnya.

Menurutnya, jika sistem penarikan tiket yang dulu dilakukan per unit kendaraan dan sekarang per orang hal itu menurutnya jutru haru menjadikan pendapatan retribusi yang jauh lebih besar. 

"Ataupun perbedaannya tidak terlalu signifikan, hal ini tentui harus kita telusuri dan evaluasi agar kedepan kita bisa lebih maksimal," kata Asep.(hiek)

Milangkala Ke-12, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran Ajak Masyarakat Tidak Lupa Sejarah

PANGANDARANNWS.COM – Saat memimpin sidang paripurna Milangkala Kabupaten Pangandaran ke 12, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangandaran Asep Noordin dalam sambutannya menyampaikan, hari ini tanggal 24 Oktober 2024 Kabupaten Pangandaran telah genap berusia 12 tahun.

Di momen ini, Asep mengajak masyarakat agar bersama-sama untuk tidak melupakan dengan sejarah bagaimana lahirnya Kabupatren Pangandaran. 

"Atas nama pimpinan dan anggota DPRD, saya mengucapkan syukur alhamdulilah kini usia Kabupaten Pangandaran sudah menginjak 12 tahun,” kata Asep.(25/10/2024) 

Menurutnya, dengan perjuangan bersama masyarakat dan seluruh elemen lainnya bahu membahu hingga Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran pun lahir dan terpisah dari Kabupaten Induknya, Ciamis.

Asep mengaku bersyukur karena berkat dorongan semua elemen masyarakat bersama wadah Presidium Pemekaran Kabupaten Pangandaran bisa lahir Kabupaten Pangandaran pada tahun 2012 lalu.

"Dan hari ini tepat tanggal 25 Oktober 2024 Kabupaten Pangandaran sudah berusia 12 tahun," imbuhnya. 

Asep menyebut, dalam kurun waktu 12 tahun ini tentu banyak dinamika yang sudah terlewati mulai dari pembentukan kemudian Pejabat Bupati hingga terlahir Bupati dan Wakil Bupati definitif yang sudah dua periode. Periode pertama, Jeje Wiradinata dan Adang Hadari, disusul periode kedua Jeje Wiradinata dengan Ujang Endin Indrawan.

"Kami berharap agar kita sama-sama tidak melupakan sejarah saat atau momentum hari jadi ini," ungkapnaya.(hiek)

Kembali Jadi Ktua, Asep Noordin dan 2 Pimpinan DPRD Pangandaran Resmi Dilantik

PANGANDARANNEWS.COM – Bertempat di ruang rapat paripurna, tiga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran resmi dilantik.(14/10/24)

Pelantikan dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri (PN) Ciamis serta dihadiri sejumlah pejabat daerah, termasuk Pjs Bupati Pangandaran Benny Bachtiar, unsur Muspida, BUMD dan anggota DPRD Pangandaran.

Acara pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 171.2/Kep.561-Pemotda/2024 oleh Sekretaris DPRD Heri Gustari, yang menetapkan peresmian dan pengangkatan pimpinan DPRD untuk masa jabatan tahun 2024-2029.

Ketiga pimpinan yang dilantik adalah Asep Noordin HMM dari PDIP sebagai Ketua DPRD, Mohammad Taufik dari Partai Golkar, dan Dede Sutiswa Nataatmadja dari Partai Gerindra sebagai Wakil Ketua.

Usai dilantik kepada sejumlah  wartawan Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Pangandaran dan pihak-pihak terkait yang telah mempercayainya kembali menjadi Ketua DPRD.

“Terima kasih kepada masyarakat dan partai yang telah merekomendasikan saya sebagai Ketua DPRD, ini adalah amanah dan tanggung jawab besar bagi saya untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara terutama bagi Kabupaten Pangandaran,” ujarnya.

Asep juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun Pangandaran ke arah yang lebih baik.

Aep menyebut pihaknya pun akan bersinergi dengan pemerintah daerah, karena sinergitas ini diperlukan demi pembangunan Kabupaten Pangandaran yang lebih baik ke depannya.

Disoal keterlambatan pelantikan ini akan terpengaruh pada APBD tahun ini, Asep memastikan tidak berdampak signifikan kareba APBD tahun 2024 tetap digunakan sesuai peraturan perundang-undangan. 

“Pemerintah daerah dapat melakukan perubahan penjabaran anggaran dengan pemberitahuan kepada DPRD,” jelasnya.

Ia juga menekankan kepada pemerintah daerah, termasuk Bupati, Sekda, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), telah siap mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga efisiensi anggaran dan dipastikan terkait hal-hal yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan sebaiknya tidak dilakukan mengingat kondisi keuangan daerah saat ini.

“Saya meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar dapat menjalankan tugas dengan baik, kemudian dapat membangun Pangandaran menjadi lebih maju.” Pungkasnya.(hiek)