Kepala Kemenag Sebut Akan Tindak Tegas Terkait Dugaan Pungli di Kemenag Kota Banjar
Ahmad Fikro menambahkan, pengurusan izin operasional madrasah diniyah itu tidak dipungut biaya alias gratis.
"Jika ada pihak yang meminta uang dalam proses ini, maka itu melanggar aturan," kata Ahmad Fikri saat dikonfirmasi, beberapa waktu lalu. (06/03/25).
Menurutnya jika dugaan pungli ini terbukti, pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan mengambil langkah tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Kami akan tindak tegas sesuai dengan sanksi yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah," ujarnya.
Ahmad Fikri juga meminta masyarakat terutama pengelola Madrasah Diniyah untuk segera melaporkan jika menemukan atau mengalami praktik pungli dalam pengurusan izin operasional, dan ia juga mempersilakan untuk melaporkan kepadanya jika ada oknum yang meminta uang.
"Kami akan melakukan investigasi dan memastikan tindakan tegas pada pelaku," tegasnya.
Sejauh ini, kata Ahmad Fikri, dugaan pungli di lingkungan Kemenag Kota Banjar masih dalam tahap pengumpulan bukti dan pihaknya memastikan serta berkomitmen untuk menegakkan aturan dan menjaga integritas layanan publik di lingkup Kemenag.
Ia mengaku kasus ini menjadi perhatian publik pasalnya Madrasah Diniyah memiliki peran penting dalam pendidikan keagamaan, dan dengan adanya dugaan pungli ini tentu kepercayaan masyarakat terhadap Kemenag bisa terganggu.
Oleh karena itu, ucapnya, transparansi dan penindakan tegas terhadap oknum yang terlibat diharapkan dapat menjadi solusi untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai aturan.
"Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap praktik pungli dan tidak segan melaporkannya agar sistem perizinan tetap berjalan dengan transparan dan sesuai prosedur," katanya. (Tito)
