Untuk Tingkatkan PAD Retribusi Parkir Pemkot Banjar Akan Berlakukan Setor Non Tunai

pangandarannews.com/banjarnews - Penerintah Kota Banjar terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya dari restibusi parkir yang diduga selama ini adanya kebocoran. Dan untuk mengantisipasi kebocoran tersebut Pemkot Banjar, melalui Dinas Perhubungan akan memberlakukan sistem pembayaran melalui setoran non tunai yang rencananya akan diberlakukan kepada seluruh petugas parkir yang ada di 110 titik.

Demikian disampaikan Wakil Wali Kota H. Nana Suryana, S. Pd, M.H, saat menutup kegiatan  sosialisasi tentang rencana pegelolaan setoran non tunai kepada 50 juru parkir, yang disaksiknlan langsung oleh Kadishub Asep Sutarno dan Inspektur Kota Banjar H. Agus Muslih, bertempat di aula Cakra Buana kantor Dishub Kota Banjar.(16/01)

Kepada sejumlah awak media Nana menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini untuk mengoptimalkan petugas parkir terkait bagaimana mengelola parkir dengan baik dan benar.

Menurutnya, dalam sosialisasi ini juga disampaikan terkait regulasi, seperti Peraturan Walikota (Perwal) dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pengelolaan retribusi parkir.

"Saya juga sampaikan, yang berhak mendapatkan pendapatan dari retribusi parkir ini selain pemerintah juga para pengelola parkir, " ujarnya.

Nana menambahkan, retribusi parkir ini menjadi salah satu penyumbang PAD, sehingga perlu dibantu untuk  bisa mensejahterakan petugasnya. Dan dengan rencana adanya cara pembayaran non tunai ini, tentu ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah untuk memberikan sebuah solusi bagi para pengelola parkir.

Nana menjelaskan, PAD dari sektor perkir ini cukup berpotensi, sekitar Rp 1.5 milyar. jika dikelola dengan benar. Namun fakta di lapangan lain dari yang diharapkan, karena para juru parkir masih terlihat belum sejahtera dan PAD pun masih jauh dari harapan.

"Saya berharap para juru parkir ini harus sejahtera dan PAD bisa maksimal  dengan tanpa membebani siapa pun, "ucapnya.

Maka langkah yang harus di lakukan penerintah melalui Dinas perhubungan, menurut Nana, harus membuat sebuah kesepakatan bersama, diataranya dalam kesepakatan bersama uni  70% untuk juru parkir dan 30% untuk di setorkan ke kas daerah.

"Dan sistim penyetoran ini kedepannya akan dilakukan dengan sistem non tunai sehingga diharapkan ini bisa mengurangi kebocoran, "tegas Nana.

Ditemui secara terpisah, Kadishub Kota Banjar, Asep Sutarno mengatakan, apa yang disampaikan Wakil Wali kota itu memang benar adanya, dalam hal ini Dishub pun akan memberlakukan terobosan dari manual tunai ke non tunai.

Namun, Asep menyebut, Perwak dan Perda sebagai dasar hukumnya harus direvisi dulu, yang sebelumnya setor dari juru parkir ke pihak Dishub adalah melalui non tunai.

"Jadi nanti kami akan bekerjasama dengan pihak bank untuk menarik setoran secara mobile ke petugas parkir yang ada di titik-titik yang telah ditentukan tersebut, " jelas Asep.

Menurut Asep diperkirakan restribusi parkir non tunai ini akan diterapkan di awal triwulan kedua setelah revisi perwal selesai dan setelah dilakuka uji petik yang menentukan target berapa yang harus disetorkan para juru parkir ke pemerintah.

Terkait tercapai atau tidaknya target PAD dari retribusi parkir ini, tentu harus dilakukan langkah-langkah penyempurnaan.

"Selama ini target capaian PAD dari parkir memang baru 30 persen, masih sangat kecil sekali, "pungkasnya. (tito)

Wakil Wali Kota Banjar: "Pungli Bisa Bebankan Masyarakat dan Menurunkan Kepercayaan Rakyat Pada Pemerintah"

pangandarannews.com/banjarnews - Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Banjar terus bersinergi dengan elemen lain dalam upaya pemberantasan pungli,  sehingga Kota Banjar bebas pungli pun bisa segera terwujud. 

Demikian disampaikan Wakil Wali Kota Banjar H. Nana Suryana Spd MH, sat menghadiri acara pembukaan Rapat Rakor  Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Saber Pungli Kota Banjar, bertempat di wahana Situmustika Kelurahan Purwaharja Kecamatan Purwaharja Kota Banjar.(27/12)

Turut hadir pada kesempatan tersebut,  Sekretaris Daerah (Sekda) sejumlah kepala OPD, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan organisasi pemuda.

Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Banjar, Nana Suryana menegaskan, keberhasilan satgas anti pungli ini bukan keberhasilan perorangan atau satu kelompok kerja saja, melainkan keberhasilan bersama.

Praktik pungli, imbuh Nana, harus dihapuskan Karena pungli dapat membenani masyarakat serta menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah yang sedang berjalan saat ini. 

“Kondisi tersebut tentu dapat merusak sendi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, serta perlu penanganan serius, "tegasnya lagi.

Sementara menurut Waka Polres Kota Banjar, Kompol Toni Arief Amd SH yang sekaligus ketua UPP Saber Pungli Kota Banjar saat di kompermasi awak media, pihaknya berharapkan rakor ini dapat mendorong dan memberi semangat kepada tim anti pungli agar dapat bekerja sungguh-sungguh. 

"Ini tersebut bertujuan untuk masa depan bangsa yang bebas dari pungutan liar,” ujarnya. 

Toni menjelaskan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 tahun 2016 mengenai Satgas Saber Pungli, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

“Perpres tersebut diharapkan dapat memberantas pungli secara tepat, efektif, efisien serta mampu menimbulkan efek jera,”ucapnya.

Dalam rakor ini, imbuhnya, untuk mengkoordinasikan dengan masing-masing Pokja tim saber pungli dalam menjalankan tugasnya, sehingga diharapkan dapat membangun sinergitas sistem kerja saber pungli antar pokja.

"Dalam kegiatan ini juiga diisi kegiatan focus group discussion bertema,

Sunergisitas membangun Kota Banjar bersih dari Pungli, "pungkasnya. (tito)

POHON TUMBANG DI TEMBUNGKERTA TIMPA DUA RUMAH WARGA

BANJAR NEWS - Jalan utama Banjar - Pangandaran hari senin (27/1) kemarin sempat mengalami kemacetan selama beberapa saat, penyebabnya karena pohon tumbang di Dusun Tembung Kerta Rt 02/08 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman Kota Banjar.

Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Banjar, Dedi Suardi membenarkan, pohon tumbang tersebut terjadi se kitar pukul 12.00 Wib.

" Saat itu hujan deras desertai angin kencang"jelasnya.

Diduga katena tidak kuat menahan angin, kata Dedi, pohon tumbang itu juga menimpa dua rumah dan warung serta melintang ke jalan sehingga menyebabkan kemacetan beberapa saat.

" Babinsa, Babinmas, BPBD dibantu masyarakat pun segera memotong pohon dan membersihkan jalan agar cepat terkondisikan danlalu-lintas pun bisa kembali lancar, ”paparnya.

Sepeti diketahui akibat kejadian tersebut, dua rumah milik Euis dan Ratningsih yang tertimpa runtuhan tersebut walau tidak rusak berat tapi bagian samping keduanya berantakan. (TITO).

UNTUK ANTISIPASI KEBAKARAN, KALAK BPBD BANJAR HIMBAU SEMUA KANTOR MEMPUNYAI APAR

Kalak BPBD Kota Banjar, Dedi Suardi

BANJAR NEWS-Pasca terbakarnya mobil Tangki milik Pertamina di SPBU Batulawang, Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjar, Dedi Suardi, menuturkan, penyebab terjadinya kebakaran itu banyak sekali penyebabnya, tapi yang terpenting bagaimana cara antisipasi agar musibah tersebut tidak terjadi sehingga bisa selamat dari kejadian kebakaran.

Dikatakan Dedi, pihaknya akan secepatnya berkordinasi dengan Dinas perhubungan dan kepolisian untuk menghimbau sekaligus menekankan pentingnya penggunaan  Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang harus selalu ada, baik di kendaraan umum atau pribadi bahkan di kantor-kantor pemerintah maupun swasta yang ada Kota Banjar.

“Sehingga bila terjadi kebakaran minimal sudah ada penanggulangan awal dengan menggunakan APAR, “jelas Dedi, saat ditemui PNews di ruang kerjanya. (23/1)

Selama ini, kata Dedi, keberadaan APAR biasanya kurang diperhatikan para pemilik kendaraan atau pun para pengusaha, padahal alat itu penting sekali untuk pertolongan pertama mengantisipasi saat kobaran api masih kecil.

Ketua Karang Taruna kota Banjar, Agus Sumitra, membenarkan pentingnya di kendaraan maupun di gedung kantor pemerintah dan swasta untuk menyimpan APAR, karena menurutnya, APAR paling tidak bisa mencegah sebelum api membesar.

Sementara menurut warga lainnya, Ara Sutara Hamara, pemkot sebaiknya membuat kebijakan penggunaan APAR ini dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda), sehingga menganggarkannya pun dimasukan pada APBD. (TITO)