Didukung Sejumlah Institusi, IDA Camp #5 Segera Digelar Di Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM - Kemah Indonesia Disaster Adaptive (IDA) Camp #5 siap digelar di Kabupaten Pangandaran, hal ini ditandai dengan dilaksanakannya rapat konsolidasi tahap akhir relawan dan stakeholders se-Kabupaten Pangandaran yang dilaksanakan hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 lalu yang dihadiri para ketua Relawan Bencana seperti IDA, MMM, SAR MTA, IPNU, SAR Barakuda, LPBINU, ORARI, PMI, Balawista, serta dihadiri juga oleh Kanit Basarnas dan Perwakilan Kodim 0625/Pangandaran ini, berlangsung hangat dan kekeluargaan.

Seperti disampaikan salah satu koordinator kegiatan IDA Camp #5, Ahmad, IDA Camp #5 digelar dengan dukungan dari berbagai macam pihak, baik di level Nasional, Provinsi maupun di tingkat kabupaten.

Inisiatif IDA Camp #5 Pangandaran ini, kata Ahmad, muncul ketika ia baru saja selesai melaksanakan giat Ida Camp #4 Sumedang.

Saat itu, Ahmad mengaku ditelpon oleh Aster Kasdam III/Slw untuk menghadap ke Makodam, lalu di Makodam ia pun diberikan arahan untuk meramaikan kegiatan Panglima Tinggi TNI di Pangandaran dengan mengumpulkan dan melatih Marbot Masjid se-Jawa Barat, dan saat itu munculah perintah untuk melaksanakan IDA Camp #5 Pangandaran ini.

"Selain itu, Rais Am JATMAN, Habib Muhammad Luthfiy Ali bin Yahya, melalui Sekjen JATMAN Pusat, Dr. K.H. Mashudi, M.Ag., juga turut memberikan perintah pelaksanaan kegiatan ini." Tutur Ahmad.(30/03)

Ahmad menjelaskan, IDA merupakan relawan yang selama ini menjadi mitra TNI dalam upaya-upaya memperkuat ketahananan nasional, termasuk dalam peningkatan kapasitas adaptasi bencana masyarakat Indonesia.

Selain itu, dawuh dari Habib Luthfiy Ali bin Yahya, juga memerintahkan agar IDA senantiasa bersinergi dengan TNI dan Polri demi keutuhan NKRI.

"Kami jika yang meminta itu TNI atau Kiyai, ya jawaban kami cuma 2, 'siap' dan 'siap salah'." Seloroh Ahmad saat menjelaskan awal mula tercetusnya giat IDA.

Ia menambahkan, selain TNI dan BNPB, beberapa Kementrian serta Lemhanas RI juga mendukung penyelenggaraan IDA Camp #5 Pangandaran.

Tak hanya itu, Ahmad menyebut, sejumlah organisasi seperti MUI, BKPRMI, Persis, Muhammadiyah, PBNU, FUN, FUN Terapis_Herbalis, RUBIKON, MMM, KOSAN, REMPUG, serta JATMAN juga telah mengeluarkan rekomendasi dan dukungan untuk kegiatan ini.

"Kami juga telah melaksanakan audiensi dengan Kapusdiklat BNPB di Sentul dan Deputi Bidang Pencegahan BNPB dan jajarannya di Kantor BNPB di Jakarta," imbuhnya.

Pada dasarnya, menurut Ahmad, BNPB juga mensupport sekali dilaksanakannya kegiatan Adaptasi seperti IDA Camp ini serta siap menghadirkan beberapa pemateri serta merekomendasikan kepada BPBD Jawa Barat untuk mendukung kegiatan ini.

"Kami juga ditawari untuk menggunakan fasilitas di Pusdiklat BNPB untuk penyelenggaraan IDA Camp level nasional," aku Ahmad.

Ahmad juga mengatakan, Menko Perekonomian RI, Menparekraf RI, Menkes RI serta Gubernur Lemhanas RI juga diketahui turut mendukung pelaksanaan IDA Camp #5 Pangandaran, bahkan Menparekraf mengutus Staff Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis untuk memberikan materi tentang _safety & tourism_, yang akan menegaskan pentingnya rambu-rambu kesiapsiagaan bencana dan upaya adaptasi.

"Dan ini juga tentu akan dapat meningkatkan kunjungan di sektor wisata Pangandaran," ucap Ahmad.(yusupsidik)

.

Fraksi PAN DPRD Kabupaten Pangandaran Menerima LKPJ Bupati Tahun 2023 untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

penulis: hiek

Nia Sumiasari

PANGANDARANNEWS.COM – Usai mendengarkan paparan Bupati Pangandaran saat menyampaikan penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pun sepakat menerima LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2023 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Seperti disampaikan anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional  Nia Sumiasari saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) pada acara penyampaian pandangan umum tentang penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Pangandaran. (06/03)

Nia menegaskan, Fraksi Partai Amanat Nasional sangat memahami betul bahwa LKPJ tentu telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan, mekanisme dan tahapan pembahasan ini akan bermuara pada Rapat Paripurna Penetapan laporan keterangan pertanggu ngjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pangandaran tahun 2023 dalam bentuk LKPJ.

Nia menambahkan, LKPJ yang terangkum dalam pokok-pokok urgensi berdasarkan analisa dan kajian yang tersirat maupun tersurat adalah sebagai berikut, secara umum LKPJ tahu 2023 telah dapat terealisasikan sesuai dengan perecanaan sehingga Fraksi Partai Amanat Nasional mengafresiasi terhadap kinerja pimpinan daerah kabupaten pangandaran, walaupun pada tahun 2023 terdapat resesi ekonomi yang berdampak pada meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pangandaran.

Namun Nia menyebut, Fraksi Partai Amanat Nasonal juga mengapresiasi kinerja pemerintah di tengah isu resesi ekonomi walau terdapat juga pencapaian keberhasilan positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat kabupaten pangandaran.

“Sebagai produk hukum, DPRD tentu memiliki kedudukan tertinggi di daerah, dalam hal ini Perda APBD harus benar-benar menjadi acuan pokok dalam melaksanakan,” tegas Nia.

Nia juga mengatalan, gerak dan langkah proses pembangunan di kabupaten pangandaran, sebab sebagai anggita legislatif tentu pihaknya pun mengemban amanah yang harus dilaksanakan.

“Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrohmannirrohim, Fraksi Partai Amanat Nasional dapat menerima laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati tahun 2023 ini sepakat untuk dibahas lebih teliti dan detil serta komperhensif pada forum pembahasan tingkat selanjutnya,"katanya.

Evaluasi Pada Sejumlah Asfek, Fraksi Persatuan Menerima LKPJ Bupati Pangandaran Tahun 2023 untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya

penulis: hiek

H. ASIKIN, SA,g

PANGANDARANNEWS.COM – Setelah mencermati, mempelajari dan mengamati pemaparan dari Bupati Pangandaran tentang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati tahun 2023, maka Fraksi Persatuaan menerima LKPJ Bupati ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya, 

Hal ini disampaikan H Asikin saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Persatuan pada acara penyampaian pandangan umum tentang LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2023, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Pangandaran. (06/03)

Namun, kata Asikin, Fraksi Persatuan melihat LKPJ ini dari beberapa aspek berikut ini, pertama, evaluasi kinerja keuangan daerah yang meliputi pencapaian kinerja perolehan pendapatan daerah kabupaten pangandaran, pencapaian kinerja, pengalokasian belanja, dan kinerja pembiayaan tahun 2023.

Kedua, evaluasi aspek politik, lebih ditujukan kepada peningkatan pengelolaan kepemerintahan yang baik, seperti indikator indikator partisipasi, transparansi, akuntabilitas, penegakan hukum dan lain-lainnya.

“Dan ketiga, evaluasi pelayanan publik, melihat sejauh mana penyelenggaraan program dan kegiatan secara efektif mampu memenuhi sasaran dan tujuan yang telah digariskan dalam perencanaan stratejik daerah yang bersifat tahunan," ucapnya.

Menurut Asikin, itu semua semata-mata sebagai tugas dan wewenang yang melekat pada badan Legislatif dalam hal ini DPRD Kabupaten Pangandaran sesuai regulasi yang beralaku dalam tatakelola pemerintahan daerah untuk melakukan penilaian kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagai upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban.

Namun secara umum Asikin mengaku, Fraksi Persatuan juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada bupati pangandaran atas capaian prestasi kerja pemerintah kabupaten pangandaran pada tahun 2023, yang dibuktikan dengan banyaknya program yang tercapai bahkan melampaui target.

Selanjutnya, Fraksi Persatuan berpandangan pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan politik anggaran sudah menggambarakan keberpihakan pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat kabupaten pangandaran, dengan indikator salah satunya yaitu aspek akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya program perencanaan serta pelaksan dengan hasil yang cukup optimal dengan biaya yang efektif dan efisien.

Dan Fraksi Peratuan berpandangan pemerintah daerah sangat perlu untuk melakukan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya pemerintah dan pihak terkait perlu melakukan kajian serius tentang potensi-potensi ekonomi yang perlu dikembangkan mengingat Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten wisata sehingga perlu didorong oleh sektor ekonomi terutama sektor ekonomi kreatif untuk meningkatakan tarap hidup masyarakat yang diimbangi dengan sektor ekonomi real lainnya.

“Demikian pandangan umum fraksi persatuan atas LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2023, dan dengan nawaitu yang tulus semata-mata untuk kemaslahatan warga pangandaran serta berdasarkan pemikiran yang matang, komperhensif dan menyeluruh maka fraksi persatuan menyetujui LKPJ bupati pangandaran tahun 2023 ini dan layak untuk dibahas pada tahap selanjutnya,” pungkasnya.

Fraksi Golkar DPRD Pangandaran menerima LKPJ Bupati Tahun 2023 untuk Dibahas Pada Tahapan Selanjutnya.

penulis: hiek

Yusep Rahmanudin, S.Ag

PANGANDARANNEWS.COM – Pada rapat paripurna yang digelar di ruang paripurna gedung DPRD Kabuopaten Pangandaran pada tanggal 6 Maret 2024 lalu, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) menerima LKPJ Bupati Pangandaran tahun 2023 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Seperti disampaikan Yusep Rahmanudin saat menyampaikan pandangan umum Fraksi GolonganbKarya (Golkar) pada acara penyampaian pandangan umum tentang penjelasan Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023, pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Pangandaran, berdasarkan penjelasan bupati pangandaran, fraksinya  memberikan apresiasi terhadap kepala daerah yang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023 di depan pimpinan dan seluruyb anggota DPRD.. 

Menurut Yusep, sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (1) dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 13 tahun 2019 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah bahwa kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan satukali dalam satu tahun paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Yusep menambahkan, berdasarkan hasil dari kajian fraksi Golkar, dengan mengucapkan bismillahirahmanirrahim Fraksianya dalam pandangan umum kali ini menerima LKPJ tersebut untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

“Demikian pandangan umum Fraksi Partai Golongan Karya DPRD kabupaten pangandaran terhadap LKPJ bupati pangandaran tahun 2023, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat dan hadirin atas kepercayaan kepada kami untuk memberikan kesempatan dalam rapat Paripurna ini,"ucapnya.

Bupati Panagandaran Sampaikan LKPJ Tahun 2023, Ini Pandangan Fraksi PKB DPRD Pangandaran

penulis:hiek

ENCEP NAJMUDIN, SH.

PANGANDARANNEWS.COM – Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Pangandaran yang digelar di ruang paripurna gedung DPRD, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban  (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023 dan sepakat untuk di bahas pada tahapan selanjutnya.

Mewakili Fraksi PKB, Encep Najmudin SH, menyampaikan pandangan umum fraksinya pada acara penyampaian pandangan umum tentang penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023.

Encep mengatakan, pandangan ini  disampaikan setelah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menerima laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pangandaran tahun 2023 yang di sampaikan langsung oleh saudara Bupati Pangandaran.

"Dengan ucapan Bismilahirrohmanirrohim, kami Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa setuju LKPJ ini untuk di bahas pada tahapan selanjutnya," tegasnya.(06/03)

Fraksi Kerja DPRD Sepakat LKPJ tahun 2023 Bupati Pangandaran Dibahas pada Tahapan Selanjutnya

Penulis : hiek

Dyah REtu Badraeni, S.Sn

PANGANDARANNEWS.COM Untuk kelancaran pembangunan di Kabupaten Pangandaran, Fraksi Kerja DPRD Kabupaten Pangandaran menyepakati bahwa Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 ini untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Demikian dikatakan Dyah REtu Badraeni, S.Sn yang mewakili Fraksi Kerja saat menyampaikan pandangan umum pada acara penyampaian pandangan umum tentang penjelasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran tahun 2023, bertempat di Gedung Paripurna DPRD Pangandaran. (06/03)

Setelah menyimak penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Pangandaran serta membaca sekilas LKPJ bupati tahun 2023, menurut Diah, Fraksi Kerja (keadilan indonesia raya) DPRD Kabupaten Pangandaran juga memberikan beberapa pandangan singkat, antar lain pertama memberikan apresiasi atas adanya penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran yang tercatat dari tahun 2022–2023. Meskipun terjadi penurunan tetapi angkanya belum terlalu signifikan. oleh sebab itu, inovasi dan optimalisasi program yang menjadi prioritas daearah harus dikedepankan. 

Kedua bisa meningkatkan kontribusi selain dari potensi ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan. Hal tersebut dapat dimulai dari membangun pola kerjasama dan pola komunikasi yang efektif dengan mitra-mitra terkait, bahkan melibatkan masyarakat potensial untuk berkolaborasi aktif dalam pembangunan daerah.

Dan yang ketiga, Pemkjab Pangandaran bisa meningkatkan pendapatan asli daerah, minimal targetnya bisa tercapai. Lalu ketepatan antara perencanaan atau prediksi dengan pelaksanaan harus betul-betul diperhitungkan, sehingga pada saat perencanaan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya depisit anggaran.

“Demikianlah pandangan umum fraksi kerja DPRD atas penjelasan Bupati Pangandaran terhadap LKPJ bupati tahun 2023, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada para pemimpin dan warga Pangandaran, serta kedepanya Pemkab Pangandaran mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan visi dan misi," ucap Dyah. 

Masyarakat Wajib Tahu, Ijin Bangunan Di Atas LSD Harus Dari Kementerian

poto; ilustrasi

PANGANDARANNEWS.COM - Tidak semua lahan sawah bisa dijadikan tempat untuk didirikan bangunan, pasalnya sawah tersebut masuk pada zona Lahan Sawah Dikhususkan (LSD).

Seperti yang terjadi pada seorang warga Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, Yan Hendrayana (60) yang berniat akan menjual sebidang sawah miliknya di Desa Babakan seluas sekitar 250 bata pada seorang pengembang yang rencananya akan dijadikan perumahan.

Namun saat akan dilakukan kesepakatan harga, si pengembang tersebut membatalkan niatembeli lahan sawah tersebut dengan alasan sawah yang akan dijadikan perumahan ini masuk pada zona LSD.

Menurut pengembang, hal tersebut diketahui saat pihaknya akan mengurus perijinan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disputarkim) Kabupaten Pangandaran melalui Bidang Tata Ruang dan Pemikiman.

Masih kata pengembang, keterangan dari pihak Disputarkim, di atas lahan sawah yang masuk pada zona LSD ini tidak boleh ada bangunn rencananya akan dibangun perumahan ini.

Padahal pemilik lahan mengaku, sawah tersebut sudah dua tahun ini tidak ditanami padi karena jika musim kemarau sangat sulit mendapat aliran air.

"Dan memang sawah tersebut tadah hujan atau hanya mengandalkan curah hujan saja," terangnya.(26/03)

Saat dikonfirmasi ke Kepala Bagian Tata Ruang Disputarkim Pangandaran, Darda KM membenarkan, ada beberapa lahan sawah di Kabupaten Pangandaran memang masuk pada LSD.

LSD ini sendiri, kata Darda, keputusanya dari pemerintah pusat atau kemwnterian, melalui metode poto citra satelit.

"Jadi yang menentukan bahwa lahan sawah tersebut itu masuk LSD, bukan kewenangan kami," kata Darda, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(27/03)

Darda mengatakan, jika ingin merupab status lahan tersebut bukan LSD, ini bisa dilakukan denganemgusulkan langsung ke kementerian.

"Silahkan usulkan langsung oleh pemilik lahan," ungkapnya.(hiek)

Geliat Pembangunan Desa Karyamandala, DD Tahun Ini Prioritaskan Pembangunan Infrastruktur Jalan

PANGANDARANNEWS.COM/TASIKNEWS - Berkat Dana Desa (DD) jalan sepanjang 1258 di

Desa Cikembang 2 Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten.Tasikmalaya kini lecir dengan sarana jalan semi Hot Mix.

Menurut Sekretaris Desa Karyamandala Yana Herdiana, pengerjaannya hanya tinggal beberapa ratus meter lagi akan segera akan beres.

"Allamdulilah tahun ini jalan Cilembang 2 sudah mulai di perbaiki dengan pengaspalan sami Hotmix," jelasnya.(22/03)

Anggaran untuk pembangunan jalan tersebut, kata Yana, diambil dari Dana Desa (DD) tahun 2024 tahap 1 dan akan dilanjutkan lagi pembangunan dari DD tahap 2.

"Jadi panjang keseluruhan yang di bangun menjadi  2.744 meter," terang Yana.

Masih kata Yana, DD tahun ini akan digunakan untuk pembangunan infrastuktur jalan dan pertanian, sehingga dengan adanya jalan bagus warga pun diharapkan dapat meningkatkan laju perekonomian menjadi lebih baik.

"Artinya kegiatan pembangunan   dari DD ini benar-benar manfaatnya bisa sepenuhnya dirasakan warga," ucapnya.

Masyarakat Desa Karyamandala pun menyambut baik serta sangat senang karena sekarang mempunyai jalan bagus berhotmiks.

"Saya ucapkan terimakasih kepada pemerintah desa yang sudah membangun fasilitas sarana jalan, mudah-mudahan kegiatan ekonomi warga pun bisa lebih lancar," tutur salah seorang warga. (anwarwaluyo)

PDI Perjuangan Siapkan Kader Terbaik Untuk Pilkada Pangandaran, Ini Kata Jeje

                      Jeje Wiradinata

PANGANDARANNEWS.COM - Mungkin karena masih sekitar 8 bulan lagi, nuansa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Pangandaran masih belum terasa. Padahal dari peta politik yang ada, paling tidak jumlah perolehan kursi di DPRD masing-masing partai politik (parpol) saat ini sudah bisa diprediksi.

Walau masih bersipat sementara karena KPU belum mengumumkan secara resmi, estimasi perolehan kursi DPRD Kabupaten Pangandaran diperkirakan masih dipimpin PDI Perjuangan dengan peroleh 16 kursi, disusul Partai Gerindra 5 kursi, Partai Golkar 5 kursi, PKB 5 kursi, PAN 3 kursi, PKS 3 kursi dan PPP 2 kursi.

Tampaknya untuk mengajukan Bakal Calon (Balon) Bupati-Wakil Bupati Pangandaran PDI Perjuangan bisa melenggang sendiri karena sudah bisa dipastikan salah satu syarat pencalonan bupati-wakil bupati sudah terpenuhi, yakni 20% hasil perolehan kursi DPRD atau 25 % hasil keseluruhan perolehan suara.

Dan seperti diketahui, PDI Perjuangan mendapat 40 % dari jumlah 40 kursi DPRD Kabupaten Pangandaran.

Sementara untuk parpol lainnya jika ingin mengusung balon bupati-wakil bupati tentu harus dibangun koalisi dengan partai lainnya, karena selain PDI Perjuangan perolehan masing-masing parpol tersebut dibawah 20 % dari 40 jumlah kursi di DPRD Kabupaten Pangandaran.

Namun sejauh ini PDI Perjuangan yang dipastikan sudah mempunyai "tiket" salah satu persyaratan untuk mengajukan balon pun tampaknya masih hitung-hitung siapakah kader terbaik yang akan diusungnya, sehingga masyarakat pun hingga saat ini masih menduga-duga siapakah calon dari PDI Perjuangan untuk memimpin Pangandaran periode 2024-2029 mendatang.

Beredar beberapa isu di masyarakat menyebut calon yang akan diusung PDI Perjuangan ini dari sejumlah profesi, diantaranya dari politisi, birokrat, pengusaha bahkan ada juga yang mengatakan dari keluarga Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata.

Saat diminta tanggapannya Bupati Pangandaran sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan, Jeje Wiradinata mengatakan, pencapaian perolehan kursi DPRD saat ini merupakan cerminan bahwa kepercayaan masyarakat Pangandaran pada PDI Perjuangan masih sangat tinggi.

Dengan perolehan 40 % kursi di DPRD tentu menjadi modal awal   PDI Perjuangan untuk meraih kepercayaan masyarakat, sehingga Jeje menyebut ia pun akan segera mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk maju di Pilkada.

Kata Jeje, capaian kursi DPRD pada pemilihan legislatif (pileg) yang lalu tentu menjadi salah satu isarat bahwa kepercayaan masyarakat Pangandaran pada PDI Perjuangan untuk berkontribusi pada pemerintah masih dibutuhkan. Sehingga ia pun harus mempersiapkan kader-kader terbaik yang akan diusung pada pilkada nanti.

"Walau tidak menutup kemungkinan bisa saja dari luar PDI Perjuangan," ungkap Jeje kepada sejumlah wartawan, bertempat di pendopo Parigi.(21/03)

Disoal Ida Nurlela (isteri bupati) yang digadang-gadang akan ikut maju pada pilkada, Jeje memastikan bahwa istrinya saat ini akan tetap menjadi anggota DPR RI.

"Alhamdulillah istri saya dalam perolehan pileg kemarin insaalloh berhasil lolos ke senayan," ucapnya.

Ia juga mengatakan, saat ini masih ada waktu sekitar 8 bulan ke depan waktu penyelenggaraan pilkada, tentu akan menjadi tahapan kader dalam perjalanan dan proses menjadi balon bupati-wakil bupati.

"Jadi tunggu saja, karena untuk menentukan siapa yang akan maju di Pilkada nanti tentu harus melalui proses yang sudah digariskan partai," imbuhnya.(hiek)

Pinjaman Daerah Rp350 Milyar Masih Tunggu Persetujuan Dua Kementerian, Ini Kata Sekda Pangandaran

Sekda Pangandaran, Kusdiana

PANGANDARANNEWS.COM - Rencana Pemda Kabupaten Pangandaran terkait pinjaman daerah sebesar Rp 350 miliar saat ini masih menunggu persetujuan dari dua kementrian, Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Seperti disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran DR H Kusdiana, MM, sementara untuk saat ini baru Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang telah menyetujui rencana pinjaman tersebut.

"Baru Bappenas yang telah setuju dengan portofolio pinjaman ini," jelas Kusdiana, saat ditemui PNews, usai mengikuti rakor di aula setda. (19/3).

Disoal kapan pinjaman daerah tersebut bisa direalisasikan  menurut Kusdiana, saat ini ia bersama Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pangandaran akan membahas hal tersebut dengan gubernur pada hari Rabu tanggal 20 Maret.

"Kalau estimasi kapan persetujuan dari dua kementrian lagi tentu dengan sendirinya hal ini tergantung dari dua kementerian tersebut," jelasnya.

Setelah semua kementrian menyetujui Portofolio pinjaman itu, Kusdiana menyebut, maka Pemkab Pangandaran bisa meminjam ke lembaga keuangan mana pun, seperti  BJB atau dengan yang lainya.

Namun jika seandainya ada kementrian yang tidak menyetujui, tentu portofolio itu bisa saja dihilangkan nanti di APBD perubahan mendatang.

Sementara untuk APBD tahun 2024 yang saat ini sudah berpayung peraturan daerah (Perda), kata Kusdiana, tetap berjalan walau asumsinya tanpa anggaran dari pinjaman portopolio sebesar Rp350 milyar.

"Dan penyesuaian mata anggarannya nanti dirubah pada APBD Perubahan mendatang," terangnya.(hiek)

Sekda Pangandaran Sebut, Tidak ada Penghapusan Tenaga Honorer

Sekda Pangandaran, Kusdiana

PANGANDARANNEWS.COM - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran, DR H Kusdiana, MM  membantah jika tenaga honorer akan dihapus.

"Memang ada perubahan posisi tenaga honorer tersebut, namun tidak dihapus," ungkap Kusdiana, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(19/03)

Ia menjelaskan, dari sekitar tiga ribu jumlah tenaga honorer di Kabupaten Pangandaran yang terdata di Badan Ketenagakerjaan Nasional (BKN), nantinya sebagian akan diseleksi untuk masuk menjadi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sementara sebagian lagi akan menjadi tenaga paruh waktu," jelasnya.

Namun untuk katagori tenaga paruh waktu itu seperti apa, ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum mendapat penjelasan dari pemerintah pusat.

Namun Kusdiana memastikan, tidak akan ada penghapusan tenaga honorer termasuk di Kabupaten Pangandaran.

"Tapi sebagian diseleksi menjadi P3K dan sebagian lagi menjadi tenaga paruh waktu," tegasnya. (hiek)

.

3 Nelayan Pencari Keong Laut Tenggelam, Satu Selamat Dua Korban Dalam Pencarian SAR Pangandaran

PANGANDARANNEWS.COM - Dua warga Kabupaten Pangandaran hilang tenggelam saat mencari keong laut di kawasan Pantai Batu Hiu, Tim SAR gabungan yang terdiri Satpolair, TNI Angkatan Laut, Basarnas, relawan, nelayan pun melakukan pencarian kedua dengan melakukan penyisiran di sekitar lokasi tenggelamnya nelayan tersebut.(10/03)

Seperti disampaikan Kepala Satpolair Polres Pangandaran AKP Sugianto mengatakan, Tim SAR Gabungan sejak pagi tadi kangsung melakukan penyisiran di sekitar lokasi tenggelamnya kedua warga yang sedang mencari keong laut atau ogong.

"Kami masih melakukan pencarian korban dengan penyisiran dengan radius sekitar lokasi kejadian," jelas Sugianto, saat berada di tempat kejadian perkara (tkp)

Sugianto mengatakan kondisi cuaca di lokasi angin bertiup sangat kencang, sehingga apabila kedua korban masih belum ditemukan tim pun akan melakukan pencarian melalui jalur laut. 

"Mudah-mudahan cuacanya memungkinkan," ucapnya.

Sugianto menjelaskan, awalnya kejadian ada laporan tiga warga tenggelam saat mencari keong laut di Pantai Batu Hiu Kecamatan Parigi, tepatnya di kawasan jalur pantai pada hari Minggu, 10 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB dini hari. 

"Namun naas, dua dari tiga korban hingga kini dinyatakan hilang dan dalam pencarian oleh Tim SAR Gabungan," terangnya.

Kedua korban hilang bernama Supin (65) nelayan asal Dusun Buniayu RT 1 RW 2 Desa Karangjaladri Kecamatan Parigi dan Dede Yulianto (52) warga Dusun Sucen RT 1 RW 21 Desa Cibenda Kecamatan Parigi.

"Sedangkan korban selamat bernama Nandang umur 52 tahun warga Dusun Karangpetir RT 1 RW 1 Desa Cintakarya, Kecamatan Parigi," jelas Sugianto.(hiek)

Desa Jalatrang Ciamis Jadi Pusat Pruduksi Cemilan Berbahan Dasar Ubi Ungu

PANGANDARANNEWS.COM/CIAMISNEWS - Pemerintah desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis kembangka UMK masyrakat melalui oprogram inovasi desa, masyarakat umum dan kelompok mitra khususnya.

Salah satunya dalam pengembangan budidaya ubi jalar ungu organik, pasalnya saat ini dirasa masih minim masyarakat yang mengebagkan  inovasi berbagai makanan ubi jalar ungu menjadi berbagai produk khas, kemasan hingga dalam urusan branding.

Demikian disampikan Kepala Desa Jalatrang Dadi Haryadi, saat ditemui PNews di ruang kerjanya.(07/03)

"Permasalahan ini merupakan masalah yang bisa diselesaikan dengan solusi dari penerapan Inovasi wira usaha masyarakat desa di Desa jalatrang," ungkapnya.

Kegiatan inovasi wira desa di Desa Jalatrang, kata Dadi, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mitra UMKM desa melalui penyuluhan, diskusi, pelatihan, demontrasi dan pendampingan tentang pengembangan hasil budidaya ubi jalar ungu organik berbasis produk inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menambahkan, warga Desa jalatrang memanfaatkan kegiatan ini berdasarkan tahapan pelaksanaan kegiatan Inovasi Wira Desa ini dapat bersifat langsung (direct effect) maupun tidak langsung (indirect effect).

Manfaat yang bersifat langsung, jelas Dedi, adalah hasil yang langsung dirasakan masyarakat khususnya mitra UMKM membuat bertambahnya pendapatan keluarga. Sementara secara tidak langsung, dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya.

"Dan manfaat umumnya tentu dapat memberikan dampak terhadap perekonomian rumah tangga maupun wilayah sekitarnya," ucapnya.

Dadi mengaku hasil kegiatan Inovasi Wira Desa di Desa jalatrang dalam pengembangan hasil budidaya ubi jalar ungu organik berbasis inovasi produk dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan perekonomian masyarakat pelaku UMKM khususnya dan masyarakat Desa jalatrang.

"Aneka cemilan dari ubi ungu ini mulai diproduksi tahun 2022 dan saat ini menjadi oleh-oleh khas Kampung Biru Desa Jalatrang," jelasnya.

Dadi juga mengatakan,, cemilan ubi ungu ini terdiri dari dua pilihan, basah dan kering. Untuk jenis basah ada brownis, onde, getuk, puding, kue putu dan bugis. Sedangkan untuk yang kering ada keripik ubi ungu, rangining, sistik, kremes, dan akar kalapa.

Menurut Dadi, awalnya oleh-oleh ini diproduksi untuk mendukung Wisata Kampung Bungur sebagai Kawasan Ketahanan Pangan beberapa tahun lalu. Di lokasi tersebut ditanam ubi ungu yang menjadi ciri khasnya, namun ketika itu para petani enggan menanam ubi ungu karena tidak laku dijual.

Lalu Dadi pun mencoba menanam dan mengolahnya menjadi cemilan seperti keripik untuk oleh-oleh, dan ternyata setelah diolah menjadi cemilan saat ini harga ubi ungu harganya mengalami kenaikan sehingga m masyarakat pun sangat antusias menanam kembali.

"Dengan adanya olahan dari hasil produksi pertanian ini diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengembangkan produksi pertanian yang ada di desa kami," pungkasnya.(anwarwaluyo)

Kodim 0625/Pangandaran Membersihkan Sungai Citonjong Di Desa Cikalong

PANGANDARANNEWS.COM - Kodim 0625/Pangandaran, bersama dengan kerjasama masyarakat setempat, siang tadi melaksanakan Karya Bakti bertajuk "Sambut Bulan Puasa Bersih Hatiku Bersih Sungaiku", yang berlokasi di Sungai Citonjong yang terletak di Dusun Cimanggu Rt 02/Rw 01, Desa Cikalong, Kecamatan Sidamulih.(07/03)

Kegiatan membersihkan aliran sungai ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai, khususnya dalam persiapan menyambut bulan Ramadan yang akan datang.

Komandan Kodim (Dandim) 0625/Pangandaran, Letkol Inf Indra Mardianto Subroto,M.IP, menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat yang telah sejalan dengan komitmen TNI untuk berkolaborasi dengan dalam upaya pelestarian lingkungan. 

"Betapa pentingnya kerjasama seperti ini dalam membentuk rasa tanggung jawab bersama terhadap negara dan sumber daya alamnya," tegasnya.

Seperti diketahui, kegiatan pembersihan sungai Citonjong ini melibatkan partisipasi sukarelawan dari berbagai kalangan usia yang bekerja tanpa lelah untuk menghilangkan sampah dan limbah dari tepi sungai. Sehingga sebagian besar sungai berhasil dibersihkan dari polutan, dan ini tentu sangat berkontribusi pada kebersihan dan kesehatan lingkungan secara keseluruhan.

"Kami akan terus menunjukkan dedikasi dalam pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan pengelolaan lingkungan yang menggambarkan semangat TNI AD Bersama dengan rakyat bersatu dengan alam untuk NKRI," ucap Dandim.

Sementara sejumlah warga di Dusun Cikangkung Desa Cikembulan menyayangkan, gerakan kebrsiahan Sungai Citonjong yang diprakarsai Kodim 0625 Pangandaran tidak menyasar seluruh aliran sungai Citonjong.

Padahal menurut warga, aliran sungai Citonjong yang melintas di Dusun Cikangkung juga kotor dan penuh sampah.

"Mudah-mudahan ke depannya pihak Kodim melakukan gerakan kebersiahan sungai Citonjonh di dusun kami," ungkapnya.(hiek)