PENGADAAN BARANG DAN JASA DI UKPBJ PEMKAB PANGANDARAN MASUKI PROSES TENDER

Didin Solehudin

PARIGI-Sebanyak 93 paket kontruksi, 7 paket barang dan 5 paket konsultan di Kabupaten Pangandaran, saat ini masuk pada proses tender oleh Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pangandaran.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,  Didin Solehudin kepada PNews di ruang kerjanya.(10/07)

Dikatakan Didin, semua pengusaha boleh ikut tender langsung melalui aplikasi SPSE jabar persi 423., karena semua jenis paket  bisa terlihat serta bisa memilih paket mana yang belum dan paket mana yang sudah ada pemenangnya.

Semua paket, kata Didin,  oleh UKPBJ akan didisposisikan ke Pokja untuk ditenderkan. Kemudian Pokja pun akan melaksanakan persiapan untuk menseleksi kelengkapan administrasi company profile peserta tender.

“Tujuannya, untuk disesuaikan dengan keharusan paket yang diinginkan oleh pihak pengusaha, seperti profile company mana yang memenuhi syarat, baik dan pantas untuk dimenangkan untuk paket dimaksud, “jelas Didin.

Jika Pokja sudah melaksanakan proses seleksi dan disitu sudah ditentukan pemenangnya, lanjut Didin, maka pokja melaporkannya kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) untuk  selanjutnya dilaksanakan pembuktian oleh tenaga ahli sebelum ditandatangani PPK.

Didin menambahkan, sebelum PPK melakukan penandatanganan kontrak, biasanya PPK mengundang dulu tenaga ahli pihak perusahaan, agar diketahui apakah betul atau tidak tenaga ahlinya ada, sudah sesuai atau tidak dengan SKT yang ada pada data perusahaan.

Apabila ternyata tenaga ahlinya bodong, masih kata Didin, pihak PPK akan mengembalikan kepada pihak Pokja lalu Pokja pun akan segera memilih peserta tender kedua untuk diajukan lagi pada PPK.  Begitu juga bila peserta tender kedua bodong dan seterusnya, setelah itu barulah PPK meminta kepada pokja agar paket dimaksud  untuk dilakukan terder ulang.

“Semua paket yang ditenderkan oleh Pokja UKPBJ terbuka untuk umum, transparan dan normatif. “Pungkasnya. (ANTON AS)

WISATA BUBUJUNG BUTUH PERHATIAN, PEMKAB TASIK MASIH FOKUS MENATA WISATA KARANGTAWULAN DAN GALUNGGUNG

TASIK NEWS-Potensi wisata pantai Bubujung di Desa Ciheras Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya tidak kalah menarik pantai tujuan wisata lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Obyek wisata yang berada di perbatasan wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan Garut ini menyimpan daya tarik wisatawan, karena selain pantainya yang indah, ada juga wisata sejarah Batu Payakup, ada tebing untuk minat khusus, air terjun serta wisatawan pun bisa menikmati pemnadangan laut dari puncak bukit dengan jajaran pohon yang rindang.

Menurut Kepala Desa Ciheras, Badru Salam, sebenarnya sejak tujuh tahun lalu sudah ada rencana pengembangan pantai untuk dijadikan kawasan wisata Tasik selatan, tapi entah bagaimana karena hingga saat ini belum ada realisasinya.

Badru juga menyesalkan, karena menurut informasi yang  ia dapat, rencanya akan dibangun tahun 2010 lalu 2013 lalu katanya lagi nanti tahun 2015.

“Lokasinya yang berada di perbatasan Tasik-Garut, sebenarnya cukup strategis karena bisa menjadi tempat rekreasi warga di kedua kabupaten dan juga bisa jadi sumber PAD. “kata Badru.(8/7)

Hal senada dikatakan Sekretaris Desa Ciheras, Yati, sebenarnya beberapa waktu lalu pernah datang konsultan serta dibuatkan masterplan pengembangan obyek wisata pantai Bubujung, seperti pembangunan waterboom, SPBU, sarana panjat tebing, dan lain-lain dan hal ini pernah mencuat pada tahun 2018, tapi entah kenapa hingga saat ini tidak kunjung ada realisasinya.

“Alasannya karena pantai Bubujung belum didaftarkan ke Dinas Pariwisata provinsi, itu kata mereka,”ungkap Yati.

Yati menyebutkan, untuk membangun serta pengembangan obyek wisata Bubujung diperkirakan butuh anggaran ratusan milyar, sehingga dibutuhkan perencanaan pembangunan yang matang dari seluruh stakeholder, sehingga nantinya Bbujung bisa dindalkan menjadi destinasi wisata unggulan.

“Sekarang  Bubujung hanya dijadikan obyek wisata warga sekitar dengan fasilitas di dalamnya seadanya, terutama saat liburan lebaran, “terang Yati.

Sementara saat diminta tanggapannya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Asep, menjelaskan, untuk saat ini semua pengelolaan obyek wisata yang ada di daerah, pemkab menyerahkan kepada pemerintahan desa masing-masing.

Menurut Asep yang ditemui di ruang kerjanya, saat ini pemkab Tasikmalaya masih fokus menata obyek wisata Pantai Karangtawulan dan Galunggung.

“Jika semuanya ingin dikelola bersamaan, mungkin saat ini masih bisa tertangani, makanya silahkan bagi desa yang mempunyai potensi wisata dikembangkan sendiri, “ungkapnya. (ANWAR W-UDI R)

WARGA KAWALU KELUHKAN KONDISI PJU YANG GELAP DI MALAM HARI

TASIK NEWS-Rencana perbaikan Penerangan Jalan Umum (PJU) di lokasi Gunungputri Kawalu Kota Tasikmalaya, ternyata hanya tingga rencana, karena hingga saat ini dilokasi sepanjang jalan itu masih gelap gulita saat malam hari.

Menurut beberapa pengguna jalan yang melintas disana, ini seharusnya menjadi perhatian pemkot karena seharusnya fasilitas umum benar-benar sangat dibutuhkan warga, terutama para pengendaran yang melewati jalur itu.

Ia menambahkan, kondisi PJU yang kini ada nampak sudah lapuk dan keropos dimakan usia, sehingga sebaiknya diganti.

“Atau mungkin anggarannya hanya untuk pemsangan saja, sementara untuk pemeliharaannya tidak ada, “tanyanya.(8/7)

Ia pun mempertanyakan, apakah keadaan ini diketahui pemkot atau tidak, karena keadaan penerangan jalan yang gelap ini sudah lama sekali.

“Saya berharap pemkot melalui dinas terkait bisa segera turun ke lapangan untuk memperbaikanya. “ungkapnya lagi. (ANWAR WALUYO-UDI RUSTANDI)

DESA JANGRAGA ALOKASI DD UNTUK PROGRAM BEDAH RUMAH RUTILAHU

MANGUNJAYA-Pemerintahan Desa Jangraga, Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, tahun ini mengalokasikan Dana desa (DD) untuk program bedah sejumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik warga miskin.

Septerti dituturkan Kepala Desa Jangraga, Agus, bedah rumah ini sudah sesuai dengan aturan peruntukan DD,  sebagian dana tersebut untuk pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur. Dan program bedah rumah ini dapat dianggarkan dari DD melalui program fasilitasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.

Di Desa Jangraga ini terdapat 4 dusun, menurut Agus, satu dusun mempunyai kuota dua kepala keluarga (KK) yang dipilih menurut skala prioritas atau kondisi rumah warga yang benar-benar memerlukan perbaikan.

“Masing-masing KK mendapat anggaran Rp. 10 juta untuk satu unit rumah dan ditambah juga daru swadaya masyarakat, “terang Agus.(7/7)

Lebih lanjut Agus mengatakan, pihaknya bersukur budaya gotong-royong warganya masih kental sehingga antusias untuk membantu meringankan warga lain yang membutuhkan pertolongan pun masih sangat tinggi, terbukti salah satu rumah yang mendapat bantuan rutilahu atas nama  Narmi (65) di Dusun Kamaandilan RT. 11/03 proses bedah rumahnya dibantu sekitar 30 orang secara sukarela.

"Tidak hanya perbaikan rumah saja tapi pemukimannya pun jadi obyek perbaikan kami, “imbuhnya.

Agus menambahkan, kegiatan ini juga akan dilakukan di tahun-tahun berikutnya, bantuan pemdes dalam program rutilahu ini lebih banyak dalam bentuk material bahan bangunan, sedangkan untuk tenaga perbaikan rumah dilaksanakan dengan swadaya masyarakat.

Diakui Agus, bantuan yang disalurkan pada masyarakat sebesar Rp. 10 juta tentunya tidak bisa membangun rumah dalam kondisi bagus, sehingga untuk memenuhi kekurangannya diperlukan swadaya masyarakat.


“Anggaran dari pusat ini merupakan dana stimulan sehingga diharapkan selanjutnya masyarakat bisa memperbaiki rumahnya dengan biaya sendiri. “jelas Agus. (Tn)

UNTUK PERBAIKAN DAN PEMBENAHAN MANAJEMEN, KOPERASI GAPEBTA GELAR RAT

TASIK NEWS-Salah penilaian sehat atau tidak sebuah koperasi, masih bisanya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), karena RAT dapat dijadikan koreksi dan evaluasi dari masalah-masalah yang dialami koperasi dalam kurun waktu tertentu.

Demikian dikatakan salah seorang petugas dari Dinas Perdagangan, UMKM dan Koperasi Kota Tasikmalaya, Wawan, saat menghadiri RAT yang dilaksanakan koperasi Gapebta yang berlokasi di jalan Kawalu komplek Ruko Regency Kota Tasik.(29/7)

Menurut Wawan, setiap koperasi wajib melaksanakan RAT minimal satu tahun sekali, tetapi bisa juga dilakukan lebih dari satu kali jika sewaktu-waktu terdapat masalah di koperasi itu, karena RAT juga dapat menjadi bahan koreksi dan evaluasi.

“Karena persoalan yang ada di internal hanya bisa diselesaikan melalui RAT juga untuk alat perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan koperasi “papar Wawan.

Sementara menurut Ketua Koperasi Gapebta, H. Asep Ridwan, koperasi yang ia kelola dengan pengurus lainnya merupakan gabungan dari para pengusaha bordir Tasikmalaya.

Asep mengatakan, dalam RAT, selain untuk perbaikan dan pembenahan manajemen pengelolaan koperasi serta perbaikan dan pembenahan manajemen juga bisa dijadikan ajang silaturahmi antar anggota.

“Jadi RAT ini bukan untuk mencari kekurangan jajaran pengurus tapi melainkan untuk tujuan dasar koperasi, yaitu untuk memajukan dan mensejahterakan seluruh anggotanya, “jelas Asep.

Asep menambahkan, satu ciri koperasi selalu eksis dan bisa bertahan, ia yang mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya. (ANWAR WALUYO)

PARAJI MA EMAH, HABISKAN SISA USIANYA UNTUK MENOLONG SESAMA

CIMERAK-Bagi masyarakat warga blok Ciwaluran Dusun Citelu Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran nama Ema Emah sudah tak asing lagi. Jam terbangnya sebagai Dukun bayi (paraji; sunda -red) sekaligus tukang pijat sudah malang melintang, tapi belakngan ini Ma Emah lebih terkenal sebagai tukang pijit. Pijitannya yang keras serta tepat sasaran urat-urat menjadikan setiap yang menggunakan jasanya sangat puas.

Wanita kelahiran tahun 1950 dari lima saudara dari suami istri Abah Abtari dan Ambu Sayi ini
perawakannya kurus karena sudah usia lanjut, tapi badan dan pikirannya masih sempurna dan sehat.

“Ema mulai belajar jadi dukun paraji sejak tahun 1968 dan mulai buka praktek sendiri sejak tahun 1995, “paparnya.

Kini di usianya yang sudah 69 tahun Ma Emah yang punya nama lengkap Karnamah ini masih tetap semangat menolong sesama, karena menurutnya, ia telah berniat menghabiskan sisa hidupnya untuk membantu orang selagi masih kuat dan sehat.

Kehidupannya yang sarat pengalaman hidup dimulai jaman orde lama, orde baru hingga jaman modern sekarang ini tetap ia jalani dengan kesederhanaa dan kesahajannya.

Ilmu Paraji dan ilmu pijit, kata Ma Emah, bukan turunan dari kedua orangtuanya tapi didapat dari seorang paraji bernama Ambu Sarni yang tekun membimbingnya sehingga Ma Emah benar-benar mahir dalam dua profesi ini.

Ma Emah sebenarnya kelahiran Sindang Girang Cipaku Ciamis, tapi karena sudah puluhan tahun tinggal di Citelu, tepatnya di Rt.02 Rw.02 Desa Mekarsari Kecamatan Cimerak, ia pun sudah seperti warga kelahiran Cimerak. Dari hasil perkawinannya dengan Abah Kodin yang sekarang setia menemaninya menempati rumah panggung sederhana, Ma Emah dikatunia seorang anak.

Sebenarnya jumlah dukun arajiyang ada di Desa Mekarsari ada 5 orang termasuk Ma Emah, tapi mungkin karena pelayanannya nama Ma Emah lebih terkenal dibandingkan yang lain.

“Saya kadang-kadang diajak bidan desa untuk mengikuti kegiatan di kantor kecamatan, “ungkapnya.
(RASIMUN)

DD NANGELASARI TAHAP 1 TAHUN 2019 ALOKASIKAN PEMBANGUNAN GEDUNG BUMDES

TASIK NEWS-Dengan anggaran sebesar Rp. 162.960 juta, pembangunan gedung BadanUsaha Milik Desa (bumdes) Nangelasari Kecamatan Cipatujah Kabuapten Tasikmalaya, untuk tahap satu akhirnya bisa dilaksanakan dengan lancar.

Menurut Kepala Desa Nangelasari, Sarnudin, anggaran pembangunan gedung berukuran 10 x 8 diambil dari Dana Desa (DD) tahap 1 tahun 2019.

“Dengan waktu pelaksanaan kerja 60 hari kalender kerja, Alhamdulillah sekarang bangunan tersebut sudah siap untuk diergunakan, “jelas Sarnudin.(4/7)

Saripudin menambahkan, tujuan pembangunan gedung Bumdes ini ke depannya bisa menjadi tempat masyarakat untuk keperluan simpan-pinjam warga desa, sehingga masyarakat yang selama ini menggunakanjasa rentenir saat membutuhkan modal, sekarang bisa ditanggulangi bumdes.

“Saya merasa miris selama ini banyak warga yang terjerat pinjaman rentenir, “ungkap Sarnudin. (ANWAR WALUYO)

KADES KARANGMEKAR JALIN SINERGITAS DAN KERJASAMA DALAM MEMBANGUN DESA

TASIK NEWS-Terjalinnya sinergitas seluruh elemen dalam membangun desa merupakan sarat mutlak demi kelancaran roda pemerintahan dan program pembangunan. Karena dari soliditas antara warga dan pemerintahan desa akan melahirkan pembangunan yang mengutamakan azas manfaat, kepatutan, keadilan dan kepatuhan, sehingga seluruh program pembangunan di desa dapat dipertanggungjawabkan dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga.

Seperti diungkapkan Kepala Desa Karangmekar Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, Tita Bahtiar, tahun ini pembangunan yang ada di desanya dimulai dengan menginvetarisir setiap usulan untuk diseleksi titik mana yang harus mendapat skala perioritas.

“Dan tentunya ini harus diselaraskan juga dengan rencana pembangunan Pemeritah kabupaten, “paparnya.(28/6)

Ibarat mendirikan sebuah bangunan, kata Tata, kepala desa bersama seluruh perangkat harus terlebih dahulu membangun pondasi dan landasan kuat, sehingga program yang akan dilaksanakan pun bisa berjalan lancar.

Dalam penyusunan rencana program kerja pembangunan desa agar program pembangunan yang diusulkan masyarakat tidak tumpang tindih dengan program kabupaten, kecamatan, lanjut Tata, perencanaan pembangunan desa pun harus dibuat secara matang serta setiap kebijakan ini hars mendapat dukungan sepenuhnya dari warga, terutama dalam program-program yang berat.

“Ibarat mendirikan sebuah bangunan, penjabat kepala desa bersama perangkat desa harus terlebih dahulu membangun pondasi  yang kuat, sehingga bangunan tersebut bisa berdiri tegak dan kokoh,” ujarnya lagi.

Begitu juga dengan peran serta Badan Permusyawaratan Desa ( BPD) serta lembaga lainnya dalam menjalankan jalanya roda pemerintahan harus seirama dengan mendahulukan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya.

Perlu diingat, menurut Tata, kerja sama menjadi hal utama bagi pemerintahan desa, BPD dan lembaga desa lainya, dan ini menjadi penting untuk meningkatkan kemampuan pemerintahan desa itu sendiri.

“Intinya, dengan menjalin sinergitas seluruh stakeholder desa bersama warga ini harus tetap terjalin harmonis. “pungkasnya. (ANWAR WALUYO)

PEMBERIAN SANTUNAN PADA ANAK YATIM WARNAI KEGIATAN KEAGAMAAN DESA CIGANJENG

PADAHERANG-Tidak kurang 30 anak yatim di Desa Ciganjeng Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran mendapat santunan dari pemerintahan desa yang berasal dari alokasi Dana Desa (DD).

Selain penyerahan santunan, dalam kegiatan ini pun diisi siraman rohani dengan menggelar tabligh akbar yang dihadiri seluruh majlis taklim se-desa Ciganjeng.

"Pemberian santunan dan pengajian rutin bulanan ini sudah kami lakukan sejak satu tahun yang lalu, dan alhamdulillah masyarakat sendiri sangat antusias," jelas PJS kepala desa Ciganjeng, Rukiyem, S. IP. (4/6)

Dana santunan dan kegiatan keagamaan ini, kata Rukiyem, disalurankan sesuai hasil musyawarah di pemerintahan desa.

Ketua MUI Desa Ciganjeng, Aceng Yeyen, mengatakan, acara rutin keagamaan ini memang idealnya digelar sebulan sekali, sementara pemberian santunan pada anak yatim bisa dilaksanakan minimal setahun sekali.

"Acara pengajian ini kali ini bisa dibilang tabligh akbar karena melibatkan satu desa serta mengundang mubaligh dari luar kecamatan,"terangnya. (HARIS F)

GELIAT PRODUK UMKM PANGANDARAN TEMBUS KE MANCANEGARA

PARIGI-Kegiatan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Kabupaten Pangandaran kini semakin menggeliat seiring bermunculan produk-produk unggulan khas daerah yang dihasilkan dari kegiatan usaha rumahan (home industry).

Seperti dikatakan Kepala Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan Kabupaten Pangandaran, Drs. Tedi Garnida, MM, hingga saat ini ada 10882  pelaku UMKM yang terdata di dinas, dengan penyerapan 16 ribu tenaga kerja.

“Tentunya ini hal yang menggembirakan, karena selain perbaikan di sektor ekonomi ternyata mampu juga menjadi penyedia lapangan kerja, “ungkap Tedi. (04/7)

Dikatakan Tedi, dari mulai produk olahan makanan, seperti, jus honje, beberapa varian keriping pisang, ikan asin, sambal khas Pangandaran, jambal roti dan produk kuliner lainnya hingga barang-barang hasil kerajinan tangan (handycraft) berbahan dasar kayu, mendong, batok kelapa dan kerang laut, kain batik, kini bisa ikut meramaikan kegiatan perekonomian masyarakat.

Tedi yang ditemui saat menggelar pertemuan rutin dengan beberapa pelaku usaha rumahan ini, juga mengatakan, pangsa pasarnya pun terbilang bagus. Rata-rata produksi hasil olahan yang dominan digeluti kaum ibu, khususnya jenis kuliner bisa sejajar dengan produk makanan dari daerah lain.
Tidak kurang ada 160 produk makanan ini diual secara on line, menurut Tedi, artinya produk kuliner Pangandaran sudah mampu bersaing di pasar bebas.

“Tidak kalah dengan produksi makanan olahan, produk kerajinan tangan kita pun sudah mampu tembus ke mancanegara, salah-satunya kerajinan berbahan mendong yang dikerjakan warga Citumang Desa Bojong ini sudah mendapat pesanan dari Vietnam. “terang Tedi.

Tedi menambahkan, untuk membantu pemasaran produk yang dihasilkan dari para pelaku UMKM ini, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalaui Dinas Koperasi UMKM Dan Perdagangan, setiap ada kesempatan pameran (expo) atau even lainnya, tentunya berusaha memfasilitasi agar produk-produk yang dihasilkan UMKM Pangandaran bisa lebih dikenal ke luar daerah.

“Kami juga terus mendorong agar potensi-potensi UMKM yang ada di setiap kecamatan bisa terus bermunculan, salah satunya dengan mengadakan pelatihan dan mengikutsertakan produk mereka di setiap pameran dan even lainnya. “imbuh Tedi.

Sementara dikatakan salah seorang pelaku UMKM, ia berharap para pejabat di lingkup pemerintah Pemda Pangandaran bisa menggunakan produk olahan yang dihasilkan dari para pengrajin lokal, paling tidak hasil produksi UMKM ini bisa dijadikan cinderamata untuk oleh-oleh pejabat yang datang ke Pangandaran.

“Selain membantu penjualan bisa juga menjadi promosi untuk dibawa ke daerahnya masing-masing. “ungkapnya. (PNews)

PD BPR BKPD PANGANDARAN DAN CIJULANG TAK LAMA LAGI JADI BUMD PEMKAB PANGANDARAN

PANGANDARAN-Walau pun berita acara penyerahan aset Perusahaan Derah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) BKPD Pangandaran dan PD BPR BKPD Cijulang, belum ditandatangi oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, tapi paling tidak ada progres dari proses panjang terkait pemindahan asset Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) tersebut semakin optimis untuk segera beralih kepemilikannya ke Pemkab Pangandaran.

Dalam kesempatan pertemuan kedua pemerintah yang diselenggarakan di pendopo Kabupaten Ciamis hari rabu (3/7), serta disaksikan beberapa pejabat pemkab Ciamis dan Pangandaran pun dibacakan draft berita acara serah terima tersebut.

Dalam draft tersebut antara lain menjelaskan secara umum landasan hukum dan mekanisme penyerahan kedua PD BPR yang berkedudukan di Kecamatan Pangandaran dan Cijulang ini dan  tertuang jelas dalam pasal demi pasal.

Saat diminta tanggapannya, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, kepada awak media, menyampaikan, pada Undang-undang nomer  21 tahun 2012, pasal 14 ayat 7, dan diperkuat permen nomer 42, utang pitutang yang kegunaannya oleh BKPD yang dilikuwidasi menjadi utang piutang Kabupaten Pangandaran.

“Tapi ini masih masih debatebel, “ungkap Jeje.(4/7)

 Jeje n ditemui usai pertemuan dengan PT Pegadaian (persero) di Hotel Horison Palma Pangandaran, menambahkan, ia pun akan menandatangi draft berita acara penyerahan aset PD BPR tersebut hari kamis-jumat minggu depan setelah pulang dari Jakarta.

Disoal aset lainnya seperti PDAM dan lahan eks asar seni, Jeje mengatakan, sekarang ini ia sedang konsentrasi dulu bagaimana secepatnya kedua BPR yang ada di Cijulang dan Pangandaran ini kepemilikannya bisa secepat diproses.

“Saya pikir aset lainnya tidak terlalu mendesak, sekarang saya akan mendahulukan BPR karena secara politis Ciamis sudah tidak semangat lagi untuk mengelolanya sementara kita sendiri belum bisa masuk, “jelas Jeje.

Dengan kondisi seperti ini, lanjut Jeje, kedua BPR tersebut tidak menguntungkan, sedangkan seperti diketahui kedua BPR ini punya fungsi strategis dalam rangka permodalan bagi dunia usaha  menengah, kecil dan mikro.

“Malah sekarang NPL (Non Performing Loan-red)nya tinggi, kondisi kedua BPR seperti itulah yang harus segera kita selamatkan. “imbuh Jeje. (PNews)

PT PEGADAIAN (PERSERO) GAET PEMKAB PANGANDARAN BANGUN BANK SAMPAH

PANGANDARAN-Masalah sampah jika tidak ditangani secara serius akan menjadi permasalahan besar dikemudian hari, karena jumlah sampah yang diproduksi baik dari rumahtangga atau pun lainnya akan terus bertambah setiap harinya.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, usai mengikuti pertemuan dengan PT. Pegadaian (persero) area Tasikmalaya, di Hotel Horison Palma Pangandaran.(4/7)

“Dan pertemuan hari ini saya dengan PT pegadaian pun dalam rangka itu, “kata bupati.

Menurut bupati, pembentukan bank sampah menjadi emas yang digagas perusahaan pt pegadaian ini bagus, karena nantinya di bank sampah itu, seluruh sampah yang masuk ke TPST bisa dipilah, antara sampah organik dan non organik yang selanjutnya jika sampah organik bisa didaur ulang menjadi pupuk kompos, tenaga listrik atau lainnya, sementara yang non organik bisa di menjadi penghasilan tambahan yang disimpan di tabungan emas pegadaian.

Tujuan dari bank sampah itu sendiri selain lingkungan menjadi bersih, kata bupati, semakin banyak sampah yang disetor ke bank sampah maka semakin banyak pula tabungannya yang sewaktu-waktu bisa diambil.

 “Dan secara tidak langsung ini juga menjadi pola pembiasaan masyarakat untuk membersihkan lingkungannya dari sampah, “imbuh bupati.

Hal senada dikatakan Deputi Bisnis Area Tasikmalaya PT Pegadaian (persero), Wartono, kerjasama ini bagus karena nantinya sampah yang dikirim ke TPST bisa dipilih-pilih, mana sampah organik dan non organik.

Kata Wartono, tujuan utama dari program ini lingkungan menjadi bersih, karena lama-lama warga satu dengan lainnya akan saling memberitahu, berapa per hari ia mendapat in come dan ini sangat tergantung seberapa banyak sampah plastik yang dijual, dengan sendirinya masyarakat pun akan lebih giat memunguti sampah.

“Sekarang komunitas bank sampah ini sudah ada di Desa Cikembulan, Kabupaten Pangandaran sendiri, se-Indonesia merupakan daerah yang ke 59 “terang Wartono.

Program bank sampah ini, menurut Wartono, hasil kerjasama dari Corporate Social Responsibility (CSR) BMUN Pegadaian (persero) dengan gubernur-gubenur dan Pemkab/pemkot di Indonesia, dan tujuannya dari program Pegadaian bersih-bersih ini bisa menciptakan bersih lingkungan dan di sisi lain masyarakat semakin sadar untuk membersihkan sampah, minimal di lingkungannya sendiri.

“Jika kalau selama ini sampah dibuang begitu saja, maka sekarang bisa menjadi uang. Oleh karena itu kami berharap masyarakat selain sadar kebersihan juga mendapat income yang ditabung menjadi emas, “jelas Wartono.

Wartono juga mengatakan, pihaknya sangat puas dengan respon yang diberikan pemkab Pangandaran sehingga bisa terjalin sinergitas positif antara PT Pegadaian pemkab, sehingga program bank sampah berjalan baik dan lancar.

“Di bank sampah, sampah plastik yang dikumpulkan kami beli yang langsung dumasukan ke tabungan mas, salah satu produk tabungan kami. “pungkasnya. (PNews)

KURANGNYA PARTISIPASI PENGUSAHA, PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI PANGANDARAN MASIH RENDAH

PARIGI-Pendapatan Asli Daerah (PAD) dar sektor hotel dan restoran di Kabupaten Pangandaran ternyata masih sangat rendah, dari target pendapatan tahun 2019 hingga bulan juni ini baru tercapai 27 % untuk pajak hotel dan 40 % lebih pajak restoran.

Seperti disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, kepada wartawan usai mengikuti rapat evalusi PAD di kantor setda (2/7), selain kunjungan wisata di bulan pebruari, maret dan april memang terjadi penurunan, hal ini disebabkan juga karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan para pengusaha hotel dan restoran dala pengelolaan pajak tersebut.

“Padahl itu merupakan pajak titipan bukan pajak langsung yang bersangkutan, “ungkap bupati.

Bupati mengatakan, ke depan ia akan melakukan langkah-langkah prepentif, terukur dan tepat agar pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan restoran bisa meningkat.

Disoal sanksi pada para pengusaha yang masih belum respon, bupati mengataan, ia tidak akan segan-segan untuk menutup perusahaan hotel dan restoran tersebut jika memang terbukti membandel.

“Kalau perlu kita bawa ke ranah hukum, karena ini merupakan penggelapan pajak negara, “tegasnya. (ANTON AS)

IDI DAN PEMKAB SEPAKAT, DOKTER RSUD DIISI YANG SUDAH LAMA MENGABDI PANGANDARAN

PANGANDARAN-Untuk pelayanan kesehatan masyarakat, sampai saat ini Kabupaten Pangandaran sudah mempunyai 16 dokter PNS ditambah dokter yang baru CPNS, 20 orang. Dan jumlah tersebut tentunya belum seimbang dengan jumlah Puat Kesehatan Masyarakat (puskesmas).

Demikian dikatakan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata, pada awak media usai menghadiri acara Halal Bil Halal yang diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pangandaran, di Rumah Makan Baralak Cikembulan Kecamatan Sidamulih.(01/7)

“Bulan oktober nanti kit akan minta tambahan dokter ke pusat, “ungkap bupati.

Dikatakan bupati, jika hanya 2 dokter di puskesmas, tentunya tidak ada dokter yang bisa jaga malam, padahal ini penting untuk force majeure, seperti kecelakaan, penyakit jantung atau lainnya.
Disoal kesiapan untuk dokter yang akan mengisi Rumas Sakit Umum (RSU) Pangandaran, selain sudah kordinasi dengan IDI, menurut bupati , ia juga sudah komunikasi dengan Unpad Bandung, untuk melengapi dokter mayor, seperti penyakit jantung, bedah, anak dan dokter spesialis lainnya.

“Dengan bangunan mewah yang menelan anggaran Rp 261 milyar kita membangun rumah sakit khusus, sehingga dengan anggaran sebesar itu masyarakat Pangandaran akan merasa nyaman dalam pelayanan kesehatannya, “kata bupati.

Selain anggaran yang besar, lanjut bupati, rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) pun harus maksimal. Karena disamping untuk peningkatan pelayanan di bidang kesehatan masyarakat, RSU ini juga akan menjadi fasilitas wisata jabar selatan.

 “Dan kami sudah menganggar untuk oprasional pertama RSU ini di tahun 2020 sebesar Rp 20 milyar. “imbuhnya.

Masih di tempat yang sama, Ketua  IDI Pangandaran, Dr Aris, membenarkan, jumlah dokter yang ada di Pangandaran ada sekitar 40 orang.

Terkait pengisian RSU, menurut Aris, secara tidal langsung pihanya kebetlan dimintai membantu oleh direktur RSU dan bupati untuk mempersiapkan dokter yang akan mengisi RSU.

“Seperti diketahui, RSU Pangandaran merupakan RSU tipe C, untuk pengisian dokternya minimal harus 9 orang, “jelas Aris.

Aris menambahkan, pihaknya pun sudah mempersiapkan hal tersebut, tapi nantinya bupati akan memperioritaskan dokter-dokter PNS, CPNS dan magang yang sudah lama mengabdi di Pangandaran.

Jika ternyata nantinya ada 20 dokter yang minat, maka, kata Aris, pihak RSUD, Dinas Kesehatan dan bupati pun akan melakukan seleksi.

Kenapa harus dokter yang sudah lama mengabdi, menurut Aris, ini merupakan sebuah penghargaan dari Pemkab Pangandaran pada jasa dokter yang selama ini mengabdikan profesinya untuk masyarakat Pangandaran.

“Kecuali nanti ada salah satu dokter yang tidak berminat, maka kita akan lakukan rekrutmen baru, “kata Aris lagi. (ANTON AS)