WARGA HAURSEAH SWEEPING DUMP TRUK UGAL-UGALAN

CIJULANG- Puluhan warga Dusun Haurseah Desa Cijulang Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, minggu malam (30/4) melakukan pemberhentian paksa setiap kendaraan dump truck yang mengangkut pasir melewati jalan nasional. Pasalnya warga suadah kesal akibat ulah para sopir truk yang melajukan kendaraannya secara ugal ugalan apalagi di malam hari  hingga sering menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Menurut salah seorang  warga,  Agung JP (38), warga sudah lama resah dan menyimpan kekesalan dengan kelakukan sopir-sopir tersebut,  bahkan, menurut warga, ulah para sopir dump truck itu cenderung tidak memperhatikan keselamatan dalam memacu kendaraan nya.

"Kami melakukan pemberhentikan ini bukan untuk maksud apa-apa, kami hanya menghimbau atau mengingatkan mereka agar dalam menjalankan kendaraannya harus bisa menjaga keselamatan masyarakat pengguna jalan lainnya. “ungkap Agung.

Agung menuturkan, akibat supir truk yang ugal-ugalan, kemarin malam terjadi kecelakaan di wilayah Dusun Nagrog Cimerak yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Kami berharapa mereka mau memberi jarak antara kendaraannya dengan kendaraan lainnya, jangan sampai ruas jalan ini menjadi sempit karena kompoy kendaraan truk hingga empat atau lima kendaraan.", ucapnya.

Dikatakanj Agung, warga melakukan sweeping ini karena lebih ke rasa kepedulian pada  keselamatan pemakai jalan yang lain, terutama pengendara motor.


"Kami berharap Pemkab Pangandaran melalui Dinas Perhubungan bisa lebih memperhatikan semua kendaraan,  terutama kendaraan truk-truk pengangkut pasir  serta mengatur pengoperasiannya, apalagi pada hari libur seperti sekarang ini sehingga bisa membuat nyaman  masyarakat dalam berkendara. “imbuhnya. (AGE)

PTSL, PROGRAM SERTIPIKAT GRATIS UNTUK WARGA DESA

PANGANDARAN - Program Presiden Joko widodo yang menargetkan lima juta sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional ( BPN) atau Penyertifikatan Tanah secara masal sebagai program pemerintahan yang di luncurkan melalui BPN pusat sangat patut di apresiasi. Pasalnya, program tersebut benar benar sangat dibutuhkan masyarakat saat ini untuk memiliki  bukti kepemilikan yang sah atas tanah.

Antusiasme warga Pangandaran sangat terlihat waktu program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini digulirkan ditahun 2017 ini, dan untuk Jawa Barat sendiri ditargetkan mencapai 384.500 Bidang Tanah.

Saat lounching program ini, Kepala Kanwil BPN Jabar, Sri Mujitono mengatakan, tugas tersebut memang tidak ringan namun dengan dukungan semua pihak akan mampu capain target tersebut bisa maksimal.

Menurut salah petugas pejabat BPN Kabupaten Ciamis yang bertugas di BPN Kabupaten Pangandaran , Syam Ahmad, PTSL sejatinya bisa membantu warga masyarakat kelas menengah kebawah terkait sertifikasi tanah bisa lebih cepat.

Salah seorang warga desa Cijulang, Andi ( 36) mengaku dengan adanya program PTSL ia sangat terbantu, batapa tidak yang semula biaya penyertifikatan tanah sangat mahal tapi kini dengan adanya program tersebut warga masyarakat hanya diwajibkan untuk menyediakan dua buah patok dan lima lembar materai saja.

"saya sangat gembira dengan adanya program ini,  karena saya bisa membuat sertifikat tanah secara gratis", jelas Andi. 29/04

Saat di konfirmasi P-News di ruang kerjanya,Kepala Desa Cijulang, Tarhim Sidik mengatakan, program ini benar-benar sangat membantu masyarakat dalam memiliki Sertifikat sebagai bukti Hak Milik tanah.

“Ini benar-benar sangat membantu warga karena biayanya sangat murah hanya dengan membeli dua buah patok dan enam lembar materai saja masayarakat sudah bisa memilki sertipikat tanah. “kata Tarhim

Ditambahkan Tharhim,  dalam program PTSL, Desa Cijulang mendapatkan kuota 7000 bidang Tanah.

Hal senada dikatakan Kepala Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih, Kostaman menjelaskan,  program PTSL yang diluncurkan Pemerintah pusat sangat membantu masyarakat dalam penyertifikatan tanah hak milik.

"Alhamdulillah, dengan adanya program PTSL ini masyarakat kami bisa lebih terbantu dalam proses pembuatan sertifikat tanah dengan mudah dan cepat tanpa harus menguras kocek. “jelas Kostaman.

Kostaman juga mengatakan, desanya dalam program tahun ini mendapat kuota sebanyak 4000 sertipikat. (AGE)

Masih Rendahnya Kesadaran Masyarakat, SAMPAH MENUMPUK DI SUNGAI MENUJU OW BATUKARAS

CIJULANG - Apapun alasanya, membuang sampah  ke sungai merupakan sebuah tindakan tidak terpuji dan dapat merugikan diri sendiri atau pun orang banyak. Seperti yang terlihat disalah satu sudut sungai di sekitar toll gate menuju Obyek Wisata (OW) Batukaras  Kecamatan Cijulang  Kabupaten Pangandaran.

Menurut salah seorang tokoh masyarakat juga sebagai anggota DPRD Pangandaran dari fraksi PDIP,  Ucup Supriatna, ia sangat menyayangkan tindakan masyarakat yang tidak terpuji dan ia pun sangat mengkritisi hal itu.

"Dampak yang akan terjadi akibat ulah membuang sampah sembarangan, akan terjadi banjir karena sungai tidak dapat berfungsi dengan baik. “ungkap Ucup.(29/4).

Dikatakan Ucup, selain sunbgai mengalami pendangkalan, karena banyaknya sampah yang dibuang ke sungai juga akan mengakibatkan kematian biota air seperti ikan, udang dan lainnya.

“Iniu bisa ,mneyebabkan kepunahan beberapa spesies yang hidup di sungai karena jenis sampah tertentu membawa bahan kimia berbahaya yang dapat merusak ekosistem", katanya.

Ditambahkan Ucup, akibat sampah juga akan mengakibatkan kualitas air menjadi rusak, hamparan sungai yang sebelumnya terlihat hijau bersih menyegarkan bisa berubah menjadi hitam pekat atau warna lainya dengan bau busuk dan mendatangkan penyakit, dan akibatnya tidak hanya dirasakan oleh orang yang membuangnya saja namun harus ditanggung masyarakat umum akibat ekosistem air dan keseimbangan alam menjadi terganggu.

“Saya berharap semoga kita dapat menjaga lingkungan sekitar sungai agar kita bisa mewariskan keindahan pada anak cucu kita kelak dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. “imbuh Ucup.  (AGE)

GERMAS, TERAPKAN POLA HIDUP SEHAT KELUARGA

PANGANDARAN - Pemkab Pangandaran gelar kegiatan kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang digagas Kementerian Kesehatan di gedung Islamic Center Pangandaran ( 28/04). Kegiatan ini dihadiri Bupati Pangandaran,  H.Jeje Wiradinata beserta ibu Ida Nurlela Wiradinata, sekda Mahmud, SH, MH, Kepala Dinas Kesehatan, drg. Yani, tokoh presidium Pemekearan Pangandaran, H. Yos rosbi dan sejumlah pejabat serta para kepala puskesmas se Kabupaten Pangamdaran.

Dalam sambutannya, Ketua Penggerak PKK Kabupaten Pangandaran, Ida Nurlela Wiradinata berharap upaya ini dapat meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif.

"Gerakan ini dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitu peningkatan aktifitas fisik, konsumsi sayur dan buah serta deteksi dini penyakit tidak menular," katanya.

Dengan kegiatan ini, menurut Ida, diharapkan terjadi perubahan perilaku keluarga dan masyarakat, khususnya dalam mengenali risiko penyakit, agar bisa mendapatkan kebahagiaan bersama keluarga dengan tubuh yang kuat dan sehat.

Ditambahkanya lagi, pendekatan keluarga yang dimaksud mencakup juga pendekatan pelayanan integrasi antara upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM).

“Untuk itu, kami akan memberlakukan akreditasi kepada Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran sebagai bagian dari peningkatan mutu dan pelayanan terhadap masyarakat", ucapnya.

Sementara Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam berkenan membuka ini menyampaikan arti pentingnya kesehatan bagi masyarakat, terlebih para kaum muda yang masih produktif dalam menjalankan profesinya.

Jeje pun berharap, masyarakat bisa mendeteksi dini akan kesehatannya, agar bila ada satu penyakit bisa langsung melakukan pengobatan.

“Jadi jangan sampai ditunggu sampai parah baru melakukan pengobatan,  juga kita harus bisa menjaga kebiasaan hidup sehat dengan tidak meroko atau minum minuman keras juga jauh dari narkoba  terutama para remaja yang masih produktif", katanya.

Dikatakan lebih lanjut,  Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau yang disingkat dengan GERMAS, merupakan tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara sama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.
“Jadi, ayo mulai sekarang kita biasakan dengan pola hidup sehat", tandasnya.  (AGE)

IWAN M RIDWAN: “RPJMD HARUS MENGACU PADA MISI PANGANDARAN WISATA MENDUNIA…”

PARIGI-Usai memimpin rapat paripurna Laporan Pansus II pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati pangandaran akhir tahun anggaran 2016, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd mengatakan, dalam pembahasan LKPJ, pertama DPRD tidak boleh atas keinginan sendiri.

“Kita sudah punya perda RPJMD sesuai masa bakti bupati dan wakil bupati sekarang. ”ungkap Iwan. (27/4).

Dikatan Iwan, arah pembangunan lima tahun ke depan sudah jelas ada di RPJMD, dan DPRD setiap tahun hanya mengingatkan tentang penjabaran RPJMD tersebut, sambil menampung usulan dari tingkat bawah yang seterusnya akan dituangkan dalam rencana kerja yang sudah disesuaikan sengan RPMJD itu sendiri.

“Jadi harapan dari RPJMD sendiri harus sesuai dengan tujuan serta visi dan  misi kita. “imbuh Iwan.

Disoal laporan keuangan daerah, Iwan menyampaikan, pendapatan dan pembiayaan tersebut semuanya sudah tertuang dalam RPJMD dan itu sesuai dengan rel yang sudah ditetapkan, kecuali ada perubahan indikator makro dari IPM, laju pertumbuhan pendudukan,
tingkat pendidikan, ekonomi dan PDRB.

“kami berharap apa yang dijanjikan bupati dan wakil bupati dalam kampanye dulu harus diwujudkan apalagi yang menyangkut fasilitas umum. “jelas Iwan.

Harmonisasi musrenbang daerah, menurut Iwan, jangan terlalu banyak fokus, tapi yang diprioritaskan saja. Visi Kabupaten Pangandaran menjadikan wisata yang mendunia, dan itu  bagaimana agar semuanya bisa mengacu kesana.

“Dan selama ini bupati masih on the track. “imbuhnya lagi.

Iwan juga mengatakan, DPRD merupakan wadah untuk menyampaikan persoalan, maka DPRD harus konsisten dan konsekwen bersama-sama dengan pemerintah daerah melaksanakan RPJMD. DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan, lembaga perwakilan rakyat, representasi  masyarakt Kabupaten Pangandaran, sehingga yang disampaikan DPRD merupakan aspirasi, usulan dan keinginan masyarakat.

“DPRD memiliki 3 fungsi yaitu legislasi, bugeting dan fungsi kontrol. “terangnya lagi.

Dan sekarang, lanjut Iwan, tinggal bagaimana melaksanakan fungsi tersebut untuk meningkatkan sinergitas dan kinerja seluruh pimpinan dan anggota.

“Alhamdulillah, pada setiap rapat-rapat, hampir 95 % seluruh anggota selalu hadir. “imbuh Iwan. (hiek)

CITONJONG TERCEMAR, PULUHAN WARGA DATANGI PT PECU

SIDAMULIH-Tidak terima air sungai Citonjong dipenuhi limbah pabrik, sejumlah warga pun berbondong-bondong mendatangi PT Pecu pabrik yang memproduksi santan di Dusun Ciokong Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.(27/4).

Menurut warga, sudah lama warga mengeluh pencemaran yang terjadi di sungai yang disinyalir dari limnbah yang dihasil Pecu.

Salah seorang warga, Aep Saepudin, pihaknya menuntut agar pabrik mengembalikan kondisi air sungai Citonjong menjadi normal kembali sehingga akan banyak ikan dan udang yang biasa mereka tangkap.

“Pencemaran sungai ini jelas0jelas disebabkan pembuangan limbah dari sisa produksi pabrik, sehingga air dan tanah di sungai Citonjong hitam dan berbau." ungkap Aep.

Ditambahkan Aep, selain ait sungai, sejumlah sumur warga pun kini mulai banyak yang tercemar, sehingga banyak warga merasa khawatir untuk menggunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.

Setelah beberapa saat berdemo, akhirnya sebanyak enam perwakilan warga diterima PT Pecu untuk melakukan audens. Sementara warga lainnya pun di luar menunggu hasil kesepakatan kedua belah pihak. (hiek)

MASTUR, SIAP AMANAH PIMPIN DESA CIPARANTI

CIMERAK –Salah seorang Kepala Desa hasil pilkades serentak tahun 2017 di Kabupaten Pangandaran, Mastur (46) berhasil meraih suara terbanyak dan terpilih menjadi Kades Ciparanti Kecamatan Cimerak, usai acara pelantikannya oleh Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata kepada PNews mengatakan, siap untuk meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat secara maksimal juga melanjutkan program program rencana kerja kepala desa sebelumnya ( Dadang Suherman -red) seperti yang disampaikan  bupati dalam sambutannya.

"Saya siap untuk meningkatkan kinerja serta memberikan yang terbaik untuk warga desa Ciparanti, “tegas Mastur.(25/4).

Dikatakan Mastur,  tapi itupun harus ada dukungan dan kerjasama dari para tokoh ulama, masyarakat, BPD, pemuda, perangkat desa dan seluruh masyarakat Ciparanti.

“Karena mustahil semua harapan itu bisa tercapai bila desa tidak ada jalinan kerjasama yang erat dengan semua elemen masyarakat", katanya.

Dalam kesempatan lain, Mastur pun tidak lupa menyampaikan terima kasihnya pada masyarakat Desa Ciparanti yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepadanya untuk memimpin iparanti 5-6 tahun ke depan.

“Pilkades sudah usai, saatnya kita sekarang bergandeng tangan dan fokus pada cita cita serta harapan masyarakat Desa Ciparanti agar lebih sejahtera, lebih maju dalam perekonomian dan bisa lebih meningkat kualitas hidup serta dalam kehidupan beragama," pungkasnya. (AGE)

PERINGATI HKBN, DPKPB PANGANDARAN GELAR KEGIATAN TANGGAP BENCANA

PANGANDARAN – Untuk memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN), bertempat di gedung shelter TES (Tempat Evakuasi Sementara) di  kawasan Pasar Wisata, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DPKPB) Kabupaten Pangandaran menggelar kegiatan tanggap bencana yang bertujuan membudayakan latihan secara terpadu, terencana dan berkesinambungan guna meningkatkan kesadaran, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat menuju Indonesia Tangguh Bencana.

Kegiatan yang melibatkan para ratusan pelajar, unsur pemerintahan, SKPD, TNI, POLRI, Linmas, relawan, pelajar dan seluruh elemen masyarakat, dengan diawali pembunyian serine TEWS yang dioperasikan operator Pusdalops-PB Kabupaten Pangandaran, sekaligus menandakan dimulainya latihan evakuasi mandiri dan sosialisasi pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana tsunami.

Kepala DPKPB Kabupaten Pangandaran, DR.Drs. H. Nana Ruhena, MM dengan didampingi manager Pusdalops PB Pangandaran, Nana Sukarna menjelaskan, simulasi bencana dilaksanakan untuk membiasakan dan menjadikan masyarakat Pangandaran lebih siaga lagi terhadap bencana yang tidak diharapkan itu dan sewaktu-waktu bisa terjadi.

“Simulasi bencana yang dilaksanakan merupakan kejadian persis saat bencana terjadi. Diantaranya, bagaimana penggunaan shelter dan jalur evakuasi,” ujar Nana.(26/4).

Nana berharap, simulasi bencana ini menjadi sebuah cara untuk menyadarkan masyarakat Pangandaran yang berada di daerah rawan bencana.

"Kita harus ingat, bahwa awal terjadinya bencana itu adalah kepanikan, jadi dengan simulasi ini kita akan lebih siap untuk menghadapi bencana,” imbuh Nana.

Sementara itu Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya memberikan  apresiasi pada kegiatan HKBN, karena menurut Jeje, dengan kegiatan ini akan memberikan pendidikan secara langsung dalam mengantisipasi serta menghadapi bencana tsunami yang bisa datang kapan saja.

“Dan kepada para relawan bencana seperti Tagana, FKDM, Baguna dan lainnnya untuk bermarkas di shelter tsunami agar memudahkan dalam berkoordinasi. “kata Jeje.

Selain memberikan sosialisasi menghadapi bencana Tsunami, Bupati juga mengupas tentang bencana lain yang kerap melanda Kabupaten Pangandaran, seperti banjir, longsor dan lainnya.

“Semoga saja kegiatan ini bisa memberikan pendidikan bagi masyarakat khususnya yang ada di sekitar pantai dalam menghadapi bencana. “ungkap Jeje. (AGE).

PANGANDARAN MASUK DALAM KAWASAN KEK

PANGANDARAN - Kesadaran masyarakat Pangandaran untuk mengembangkan lokasi wisata sangat tinggi, hal tersebut terlihat dari banyaknya lokasi objek wisata yang dikelola oleh masyarakat.

menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Undang Sobharudin, saat ini berdasarkan data yang dimiliki, objek wisata yang ada di Kabupaten Pangandaran tercatat sebanyak 120 lokasi, dari jumlah tersebut yang telah dikelola Pemerintah Daerah baru 5 lokasi.

“5 lokasi tersebut diantaranya pantai Karapyak, Pangandaran, Batu Hiu, Batu Karas dan Greend Canyon. “terang Undang. (25/4).

Untuk optimalisasi pengembangan daerah wisata, lanjut Undang, pemda telah menyusun konsep penataan kawasan dan dari penataan tersebut akan dilanjutkan pada pola membangun kultur pelaku usaha di objek wisata. Penataan kawasan, membangun cultur, promosi dan pembinaan pelaku wisata tentunya dengan program kawasa ekonomi kreatip (KEK).


Jika ke semua point tersebut sudah terealisasi, masih kata Undang,  maka pemerintah daerah akan melakukan promosi wisata ke sejumlah daerah. Selain itu, untuk mendorong pengembangan wisata, Kabupaten Pangandaran memiliki program Kawasan Ekonomi Kreatif (KEK) dari pemerintah pusat.

"Program KEK ini merupakan salah satu konsep pengembangan usaha yang saling berkesinambungan antara potensi wisata dengan perekonomian masyarakat," jelas Undang.

Sementara Kepala Bidang Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran, Soni Agusman mengatakan, pengembangan objek wisata alam yang dikelola masyarakat masihmemerlukan dukungan dari pemerintah. Idealnya suatu lokasi objek wisata sebelum dibuka harus dilakukan pengkajian secara akademis baik dari aspek kesehatan dan aspek keamanan dan lainnya.

ditambahkan Soni, Pemda saat ini belum mengalokasikan anggaran untuk melakukan kajian tersebut, namun pihaknya memiliki prioritas utama untuk melakukan hal itu.

"Kami sangat berharap pengunjung wisata yang datang ke Pangandaran memiliki kesan dan selalu ingin kembali berkunjung, untuk itu perlu upaya dan terobosan agar harapan itu terwujud," tambahnya.

lebih jauh Soni mengatakan, untuk mewujudkan harapan tersebut perlu adanya pemahaman dan kesamaan visi dari seluruh stakeholder serta elemen masyarakat terutama pelaku usaha sektor wisata.

"Jika kunjungan terus meningkat maka akan berdampak pada perekonomian, begitu pun sebaliknya jika pengunjung wisata menurun maka masyarakat pelaku usaha wisata pendapatannya akan menurun," pungkas Soni. (Anton AS)

PANGANDARAN MILIKI TES BERKAPASITAS 6000 PENGUNGSI

PANGANDARAN – Keberadaan shalter atau Tempat Evakuasi Sementara (TES) tsunami  di kawasan pasar wisata Pangandaran perlu mendapat apresiasi dari berbagai pihak, pasalnya bangunan megah tersebut dipersiapkan untuk menampung masyarakat disekitar pantai bila sewaktu waktu terjadi bencana tsunami.

Bangunan dengan total anggaran sekitar Rp 29 milyar yang bersumber dari Kementerian PUPR dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun anggaran 2015-2016, dengan kapasitas gedung bisa menampung 6000 pengungsi.

Demikian dikatakan Kepala Dinas DPKPB kabupaten Pangandaran, DR. Drs H. Nana Ruhena, MM saat ditemi usai mengikuti kegiatan peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN).

 "Alhamdulillah, berkat perjuangan yang tak kenal lelah DPKPB Kabupaten Pangandaran bisa mendapatkan bantuan tersebut, “ kata Nana.(26/4).

Awalnya dalam pengajuan ada lima shalter yang akan ditempatkan di lima lokasi,  di Pangandaran, Babakan, Bojong salawe, Batukaras dan Madasari, yang seluruhnya lokasi tersebut berada di pinggir pantai. Namun, menurut Nana, saat ini baru bisa terealisasi satu shalter tsunami di Pangandaran, mungkin tahun 2018 Pangandaran  bisa menerima lagi karena anggaran pembangunan shalter tahun 2017, hanya ada tujuh yang diperuntukan di kabupaten lain. 

“Seluruh Indonesia ada 270 kabupaten yang berada dilepas pantai,  jadi harus bergantian dalam penerimaan bantuan tersebut", tandasnya. (AGE).

PEMBANGUNAN SEJUMLAH TOWER CELULLER RUSAK KEINDAHAN KOTA Tatang Suherman: “Ke Depan Kita Akan Rubah Aturannya..”

CIMERAK - Ada empat tower BTS/telekomunikasi yang berdiri di pusat kota Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran dari berbagai perusahaan celuller berdiri kokoh disekitar pemukiman warga, hal ini membuat resah sebagian warga. Karena dkhawatirkan akan dampak negatif dari radiasi tower tersebut.

Seperti yang diungkapkan salah seorang warga Desa Cimerak, Asep (36), ia merasa takut saat hujan turun yang disertai petir. Menurutnya, ia pernah merasakan langsung dampaknya sekitar setahun yang lalu, peralatan elektronik di rumahnya hancur terkena efek pantulan petir dari tower tersebut.

“Sampai saat ini saya masih trauma. “ungkap Asep.(25/4).

Dikonfirmasi masalah tersebut, Kepala Diinas Kominfo kabupaten Pangandaran, H. Tatang Suherman, SH, Msi menjelaskan, perkembangan teknologi yang semakin pesat khususnya dalam bidang telekomunikasi mendorong berbagi operator provider untuk mengembangkan kualitas jaringan mereka. Salah satu cara yang mereka lakukan untuk mendapat kualitas jaringan yang bagus dalam bidang komunikasi, dengan cara memperbanyak jumlah BTS atau masyarakat kerap menyebutnya dengan tower celuller.

Namun hal ini banyak warga belum tau dari dampak pembangunan tower bts tersebut. Tidak heran, ini dikarenakan minimnya tingkat pendidikan di masyarakat, sehingga mereka dengan mudah dapat di iming-imingi sesuatu yang ternyata dibalik iming-iming itu ada dampak bahaya yang sangat besar bagi mereka.

“Seperti salah satunya bahaya efek loncatan petir saat hujan turun",  tegasnya. (25/04)

Ditambahkan Tatang, jika dari waktu ke waktu semakin menjamurnya tower di kabupaten Pangandaran, maka dikhawatirkan nantinya cenderung berubah menjadi hutan tower yang membuat tata ruang kelihatan tidak indah dan terkesan semrawut.

“Apalagi banyaknya tower telekomunikasi yang di dirikan tanpa izin dan atau dengan memiliki izin palsu alias bodong, hal ini tentunya menyebabkan kerugian daerah karena PAD yang seharusnya diperoleh dari biaya izin dan pajak ini tidak masuk. "tambahnya

Untuk kedepan, lanjut Tatang, pihaknya akan evaluasi kembali keberadaan seluruh tower yang cenderung menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat.

Lebih jauh Tatang mengatakan, ke depan dinasnya punya rencana untuk pembangunan tower-tower tersebut tidak akan lagi berdiri pada lahan kosong, tapi untuk keperluan sinyal telepon celuller akan dipasang pada tiang listerik dengan radius 500 meter/satu alat sinyal.

“Seperti di kota kota besar, artinya, untuk bisa mengantisipasi menjamurnya tower yang akan membuat semerawut tata ruang kota dan juga untuk meminimalisir dampak negatif dari tower yang saat ini sering dirasakan masyarakat", pungkasnya. (AGE)

PEMBUATAN PATUNG IKAN MARLIN DI SEKOLAH TIDAK DIWAJIBKAN Adang Ismail: “Tidak Ada SE Kepala Dinas ….”

PARIGI –menyikapi adanya pemberitaan yang mengharuskan setiap SDN yang berada dipinggir jalan nasional dan jalan Provinsi untuk membuat patung ikan marlin, ikon Kabupaten Pangandaran sebagai kota wisata yang mendunia menjadi polemik dikalangan instansi pemkab Pangandaran, terkesan kegiatan tersebut seolah olah diwajibkan Dinas pendidikan Pemuda dan Olaharaga (Disdikpora).

Hal tersebut langsung dibantah Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Parigi,  Adang Ismail. Menurutnya, pemberitaan tersebut seperti pernah diberitakan di salah satu media, tentang adanya surat edaran Kadisdikpora kesetiap UPTD di wilayah Kabupaten Pangandaran agar membuat patung ikan tersebut.

Ia mengaku kaget saat membaca di salah satu media yang mengatakan, untuk semua SD yang ada di pinggir jalan nasional diharuskan membuat patung ikan marlin dengan dasar Surat Edaran (SE) Kepala Dinas Dikpora Kabuoaten Pangandaran.

“Sebenarnya Kepala Dinas hanya memberi himbauan saja, mau membuat tidak pun tidak apa-apa, jadi tidak ada paksaan. ", jelas Adang.(25/04)

Ditambahkan Adang, mungkin seperti di kota-kota lain, kadang ikon daerahnya tersebut akan menjadi kebanggaan tersendiri buat masyarakatnya, dan jika sekolah mau membuat, maka dananya pun bisa dianggarkan dari program Pangandaran Hebat,  karena pada tersebut sekolah bisa menganggarkan untuk anggaran perlengkapan taman.

“Jadi untuk pembuatan patung ikan marlyn tersebut bisa mengambil dari dana program pangandaran hebat". tambahnya.

Dan untuk patung perahu yang ada di SDN 3 Pangandaran, menurut Adang, itu hanya simbol yang mencerminkan di wilayah tersebut hampir semua masyarakatnya nelayan.

“Tapi mungkin akan lebih baik  kalau sekalian dipasang patung ikan marlynnya", jelas Adang

Adang berharap pembuatan patung ikan marlyn seperti yang kita lihat di SDN Cibenda 1 dan 2 jangan sampai dibesar-besarkan, apalagi jadi polemik yang berkepanjangan.  (AGE)

BERDIRI BELASAN TAHUN, DIDUGA PENGUSAHA SARANG WALET DI SUKARESIK TAK KANTONGI IJIN.

SIDAMULIH -  Perusahaan sarang Walet di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran diduga masih belum mengantongi izin, padahal perusahaan tersebut sudah berdiri sekitar 15 tahun silam.

Kepala Desa Sukaresik, Ikin Asikin, S.Pd membenarkan, menurutnya, sangat sulit pihak desa untuk bertemu dengan pemilik usaha sarang burung wallet asal Cirebon tersebut.

Perusahaan sarang walet itu sudah berdiri sekitar 15 tahun yang lalu,  tapi menurut Ikin, ia juga kurang begitu tahu, apakah sudah punya ijin HO, IMB, SIUP atau TDPnya, karena untuk mengetahui hal itu pihak desa sangat sulit bertemu dengan bosnya.

“Jadi, gimana saya bisa mengkonfirmasi hal itu jika utnuk bertemu saja susah", jelasnya.(25/4).

Ditambahkan Ikin, untuk membayar Urunan Desa (urdes) pun selalu kurang, walau tetap diterima daripada rewel yang akhirnya malkah tidak membayar sama sekali.

ditemui di ruang kerjanya, Kabid Penyelenggara Perijinan di Dinas BPPTPM Koperasi dan UMKM Kabupaten Pangandaran, Salimin menjekaskan, setelah pihaknya melakukan investigasi ke lapangan, diduga perusahaan produksi sarang walet itu masih belum mengantongi izin sesuai ketentuan yang berlaku.

“Makanya akan saya kejar terus hingga pemilik perusahaan mau mengurus semua perijinan nya,  dan kalau tetap membandel biar ditutup saja", tegasnya.

Dikatakan Salimin, bukannya tidak boleh membuka berinvestasi di Pangandaran, tapi seharusnya siapa saja yang akan usaha di Pangandaran harus mentaati dan wajib mendaptarkan perusahaannya serta melengkapi segala persyaratan, izin sesuasi aturan yang berlaku.

Seperti diketahui, menurut Salimin, perusahaan yang di bidang pemanfaatan sarang burung wallet sangat prosfektip karena sarang walet ini mempunyai nilai ekonomis tinggi karena sangat bermanfaat bagi dunia kesehatan.

“Makanya kami akan mengumpulkan semua pihak terkait, baik perangkat desa maupun kecamatan untuk membahas masalah ini", pungkas Salimin. (AGE)

PEMKAB PANGANDARAN PERINGATI HAOTDA KE XXI

PARIGI-Untuk menyambut peringatan Hari Otonomi Daerah (HAOTDA) ke XXI, tadi pagi (25/4) Pemkab Pangandaran menggelar upacara di halaman kantor setda dipimpin langsung Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan diikuti Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Kepala SKPD dan pejabat lingkup Pemkab Pangandaran.

Dalam sambutannya, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata berkesempatan membacakan amanat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, antara lain, peringatan Haotda ini momentum untuk mengevaluasi seluruh kinerja serta pelaksanaan otonomi di daerah, dan sudah seharusnya tiap daerah mampu berupaya meningkatkan kenerja yang telah di capai dan mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri.

“Melalui momen ini mari kita tingkatkan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan peningkatan daya saing perekonomian daerah ,”kata Jeje.

Masih kata Jeje, pemda harus bisa terus fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan dalam mengelola otonomi daerah hendaknya tidak lagi menggunakan cara konvensional tapi harus bisa memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaran pemerintah daerah.

“Saat ini Kemendagri sedang mengembangkan program smart city atau kota pintar, ini untuk mendorong pemda agar mengembangkan elektronic government dalam penyediaan layanan pada masyarakat. “imbuh Jeje. (hiek)