POLA KERJASAMA PENTAHELIX WUJUDKAN KAWASAN GEO PARK PANGANDARAN

PANGANDARAN-Sebagai wujud upaya Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam berkontribusi mengembangkan wilayah Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Pangandaran, ada dua program yang saat ini tengah dilaksanakan. Pertama, penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unpad-Pangandaran dan kedua, rencana pengembangan kawasan Geopark di Kabupaten Pangandaran.

Dua program tersebut semakin dikuatkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kementerian, unsur Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten, serta dengan pelaku bisnis yang laksanakan hari senin, 13 Maret 2017 di Kampus sementara PSDKU Unpad-Pangandaran Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih.

Acara tersebut dihadiri langsung Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, RI Prof. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., PhD, CA., Menteri Pemuda dan Olahraga RI H. Imam Nachrawi, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti, Gubernur Jawa Barat Ir. H. Ahmad Heryawan, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan pejabat kedaerahan, Walikota Sukabumi, Direktur PT. Biofarma, Rektor Institut Pertanian Bogor, serta Rektor Unpad, Prof. Tri Hanggono Achmad serta segenap pimpinan Unpad.

Penandatanganan beberapa nota kesepahaman (MOU), antara lain yang dilakukan antara Menristekdikti dengan Menpora terkait peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mendukung program kepemudaan dan olahraga, Menristekdikti-Gubernur Jabar-Bupati Pangandaran terkait penyelenggaraan PSDKU Unpad di Pangandaran, Menristekdikti-Gubernur Jabar-Walikota Sukabumi terkait penyelenggaran PSDKU IPB-Sukabumi dan MOU Bupati Pangandaran-Rektor Unpad-Direktur PT. Biofarma terkait kerja sama riset untuk pengembangan Biodiversity Cultural Diversity and Geo Diversity Rintisan Pengembangan Geopark di Pangandaran.

Terkait PSDKU Unpad sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan wilayah Jawa Barat khususnya daerah Priangan Timur, program kerjasama sama Unpad dengan Pemkab Pangandaran dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkab Pangandaran menyediakan lahan seluas 20 ha yang berlokasi di Desa Cintaratu Kecamatan Parigi untuk pembangunan kampus Unpad di Pangandaran. Dan selama pembangunan berlangsung, aktivitas perkuliahan untuk sementara waktu dilaksanakan di daerah Cikembulan Kecamatan Sidamulih.

Unpad mulai menyelenggarakan kegiatan akademik di Pangandaran pada tahun ajaran 2016/2017. Ada lima program studi yang dibuka di Pangandaran. Diantaranya Ilmu Komunikasi, Administrasi Bisnis, Perikanan, Peternakan dan Keperawatan.

Pembukaan PSDKU Unpad-Pangandaran ini juga sangat diapresiasi oleh Gubernur. Pada saat peresmian kampus Agustus 2016 lalu, Gubernur mengaku kagum melihat proses pendirian PSDKU Unpad-Pangandaran. Meski baru direncanakan setahun lalu, PSDKU Unpad-Pangandaran sudah dapat menerima mahasiswa baru dengan  jumlah pendaftar PSDKU yang cukup banbyak.

Sementara pemkab pangandaran pun melalui Bupati H. Jeje Wiradinata berharap, kehadiran Unpad di Pangandaran dapat mendorong pembangunan dan membawa Pangandaran sejajar dengan kabupaten lainnya di Jawa Barat dan Indonesia.

Sementara terkait rencana pengembangan Geopark Pangandaran, ada beberapa potensi seperti bentang alam, keragaman hayati, dan budaya di Kabupaten Pangandaran yang layak menjadi wilayah Geopark Global versi UNESCO.
Berdasarkan data Pusat Penelitian Geopark dan Kebencanaan Unpad, wilayah Kabupaten Pangandaran yang terdiri atas 10 kecamatan ini secara geologi umumnya terdiri atas batuan gamping/karst yang bersifat klastik (sedimentasi). Kondisi ini menjadi pembeda dengan kawasan karst Gunungsewu di sepanjang Yogyakarta, Wonogiri dan Pacitan yang sudah lebih dahulu ditetapkan sebagai Geopark Global UNESCO. Selain itu, di pangandaran pun terdapat banyak geosite (situs geologi), kenakeragaman hayati serta keragaman budaya.

Untuk wilayah Pangandaran sendiri, pemprop Jabar merencanakann akan dikembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Berbeda dengan KEK lainnya karena KEK Pangandaran nantinya juga menjadi kawasan penyokong kegiatan Geopark.

Untuk semua program tersebut, pengembangan kawasan geopark tentunya membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Melalui pola kerja sama Pentahelix yang melibatkan  5 unsur, seperti unsur akademisi, pelaku bisnis, pemerintahan, masyarakat dan media, diharapkan perwujudan kawasan geopark akan terwujud. Pola kerja sama Pentahelix ini juga menjadi langkah Unpad dalam peningkatan kualitas pendidikan pasca menjadi Perguruan Tinggi Negeri badan hukum. ***

KUNJUNGAN DUA MENTERI TEGASKAN, UNPAD TETAP ADA DI PANGANDARAN

PANGANDARAN-Kunjungan kerja yang dilaksanakan dua kementerian, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi ke Kabupaten Pangandaran (13/3), disambut hangat Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

Kedatang dua menteri tersebut dalam rangka penandatangan MOU penyelenggaraan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Unpad Pangandaran dan Pengembangan Word Class Geopark di Pangandaran.

Gubernur Ahmad Heryawan yang didampingi rektor UNPAD Bandung, Tri Hanggono Achmad,   Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinta, Wakil Bupati H. Adang Hadari, Ketua DPRD Pangandaran, Iwan M Ridwan serta  jajaran pemerintahan Kabupaten Pangandaran menyambut rombongan bertempat di kampus UNPAD Pangandaran di Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih.(13/3).

Dalam sambutan singkatnya, Menpora Imam Nahrawi menyampaikan, kedatangannya dengan menristekdikti ke pangandaran dalam rangka menjalankan intruksi poresiden agar semua lembaga dan kementerian tidak boleh jalan sendiri-sendiri.

“Baik lembaga atau kementerian harus bersinergis antara satu dengan lainnya. “ungkapnya.

Disampaikan Nahrawi, pihaknya senang karena Gubernur Jawa Barat serius menjadikan daerahnya sebagai simbol baru kebangkitan olahraga nasional.

“Nantinya Pangandaran jangan hanya terkenal dengan kecantikan pantainya, tapi olahraganya pun harus bernuansa pariwisata, “kata Nahrawi.

Sementara sambutan yang disampaikan Menristekdikti, Mohamad Nasir mengungkapkan, penandatanganan MoU hari ini untuk merealisasikan pengembangan SDM di Jawa Barat.

Menurutnya, hal ini sebenarnya sudah dibicarakan tahun lalu bersama Gubernur Jabar tentang keinginan menyelesaikan peningkatan APK Jawa barat yang masih rendah di perguruan tinggi.

“Sehingga kami pun terus mendorong PSDKU (Program Studi di Luar Kampus Utama-red) agar masyarakat di Jawa Barat bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik lagi," ucap Nasir.

Ditambahkan Nasir, kerjasama kementeriannya dengan Menpora berkaitan dengan pengembangan sarana olahraga untuk bidang aquatik yang sekaligus untuk pengembangan kedokteran olahraga.

“Diharapkan ke depan, UNPAD mempunyai jurusan dokter olahraga. “imbuhnya.

Masih di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengapresiasi pembukaan PSDKU Unpad-Pangandaran. Pada saat peresmian kampus Agustus 2016 lalu, Heryawan, mengaku kagum melihat proses pendirian PSDKU Unpad-Pangandaran.

“Dengan hanya perencanaan 1 tahun, PSDKU Unpad-Pangandaran sudah dapat menerima mahasiswa baru dengan  jumlah minat pendaftar cukup besar.”kata Heryawan.

Hal senada dikatakan rektor UNPAD, Tri Hanggono Achmad, pihaknya mulai menyelenggarakan kegiatan akedemik di Pangandaran pada tahun 2016/2017.

“Ada lima prodi yang di buka, Ilmu Komunikasi, Administrasi Bisnis, Perikanan, Peternakan dan Keperawatan. “terang Tri.

Sementara Bupati Pangandaran, Jeje Wiradinata dalam sambutannya atas nama pemerintah dan masyarakat Pangandaran menyampaikan rasa terimakasih dan berharap kehadiran UNPAD di Pangandaran dapat mendorong pembangunan dan membawa Kabupaten Pangandaran sejajar dengan kabupaten lainnya di Jawa Barat.

Masih kata Jeje, kedatangan dua menteri hari ini juga mempertegas bahwa UNPAD akan tetap akan tetap di Pangandaran.

“Diharapkan dengan adanya UNPAD, APK yang tadinya hanya 8 %, ke depan minat meneruskan pendidikan ke perguruan tinggi masyarakat Pangandaran akan terus meningkat. “ujar Jeje.

Terkait rencana pengembangan Geopark, menurut Jeje, di Pengandaran mempunyai beberapa potensi seperti bentang alam, keragaman hayati dan budaya yang layak menjadi wilayah Geopark Global versi Unesco.

“Potensi alam yang dimiliki Kabupaten Pangandaran sangat mungkin untuk dibangun geofark tersebut diisini. “imbuh Jeje. (hiek)

PROGRAM BEDAH RUMAH GIBAS DAPAT APRESIASI WARGA MANGUNJAYA.

MANGUNJAYA-Gerakan sosial yang dilakukan Ormas Gibas mendapat apresiasi warga, karena ormas tersebut sudah menunjukan salah satu bentuk kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu dengan melakukan bedah rumah.

Inisiatifnya, dengan mengumpulkan dana untuk membantu memperbaiki rumah milik  Suad salah seorang warga RT 07 RW 10 Dusun Sukaraja Desa Sukamaju Kecamatan Mangunjya Kabupaten Pangandaran, membuat rumah yang tadinya tidak layak huni menjadi layak.

“Saya terharu dengan kegiatan sosial anak-anak gibas, dengan melibatakan seluruh masyarakat dan tokoh setempat memperbaiki tempat tinggal saya. “ungkap pemilik rumah, Suad.(12/3).

Dikatakan Suad, sebetulnya ia sudah mengajukan prigram rutilahu, hingga sudah 3 kali mengirimkan data namun sampai saat ini belum terealisasi.

Menurut Ketua Gubas Kecamatan Mangunjaya, kepedulian ini semoga menjadi bahan cerminan bagi ormas-ormas lain untuk peduli terhadap masyarakat yang membutuhkan.

“Kegiatan ini  juga sebagai wujud keperdulian kami terhadap masyarakat kecil. “ungkapnya. (Toni  T).

KAJATI: “MASYARAKAT JANGAN MEMBERI PELUANG BERBUAT PUNGLI…”

PANGANDARAN-Saber pungli, sebagai target pemerintah agar pelayanan publik betul-betul bisa memenuhi harapan masyarakat tentunya ini perlu konsistensi dan komitmen bersama baik dari pemangku kepentingan juga bagi masyarakat untuk menghindari perbuatan pelanggaran hokum.

Demikian dikatakan  Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sukardi, SH,M.Hum usai memberikan ceramah pada acara seminar Perlidungan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Kaitan dengan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli di Hotel Pantai Indah Timur Pangandaran.

“Yang namanya melanggar hukum itu kan banyak, saya kira semua pejabat paham hukum. “ungkap Sukardi.(10/3).

Ditambahkan Sukardi, harus diciptakan bagaimana bekerja sesuai tupoksinya, bagaimana sistem layanan kepada masayarakat agar terus diperbaiki agar terhindar dari persoalan-persoalan hukum, termasuk dukungan dari media.

“Saya menghimbau kepada masyarakat, jangan memberikan peluang untuk berbuat pungli agar bisa terhindar dari persoalan hukum. “imbuh Sukardi.

Masih di tempat yang sama, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, saber pungli di Kabupaten Pangandaran sudah berjalan sejak beberapa bulan yang lalu.

Menurutnya, sebagai Kepala Daerah sering mengatakan pada jajarannya agar hati-hati dalam bekerja, jangan sekali-kali memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi.

“Karena jika terjadi pelanggaran, maka asfek hukumnya berat dan harus ditanggung sendiri. “kata Jeje.

Jeje juga mengatakan, ketika memberikan pembukaan acara Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) ada yang lupa disampaikan, kalau mau investasi ke pangandaran biaya nol kecuali yang berkaitan dengan retribusi dan pajak, dan prosesnya pun  mudah.

“jadi, silahkan jika ada yang mau berinvestasi di Pangandaran kami akan bantu dengan segala kemudahan. “pungkas Jeje. (hiek)

BUPATI PANGANDARAN BUKA SEMINAR PERLINDUNGAN IPPAT

PANGANDARAN-Peran PPAT sangat besar dalam pembangunan Indonesia, khususnya di bidang legalitas pertanahan, karena akte yang dibuat PPAT itu otentik.

Demikian disampaikan ketua Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Syafran Sofyan SH SpN M.Hum dalam acara seminar Perlidungan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Kaitan dengan Perpres nomor 87 tahun 2016 tentang Saber Pungli yang dilaksanakan di Hotel Pantai Indah Timur Pangandaran.(10/3)

“kepada masyarakat, jika ada yang berhubungan dengan tanah dan bangunan, maka hubungi PPAT. “terang Syafran.

Dalam seminar yang digelar selama dua hari (10-11/3) yang dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Sukardi, SH,M.Hum, Kepala BPN Ciamis, Riswan, Sekda Pangandaran ,Mahmud, SH, MH, Pengda IPPAT provinsi dan Pengda Ciamis, Banjar dan Pangandaran, Basri Jayasantana ini, Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pun berkenan membuka acara  tersebut.

Dalam sambutannya Bupati Pangandaran, menyampaikan, Pemerintah Daerah banyak kepentingan dengan organisasi profesi IPPAT. Menurutnya, Pangandaran sebagai Daerah Otonomi baru (DOB) diibaratkan orang gunung yang kurang begitu paham dengan surat-surat tanah.

“Jelas dengan adanya PPAT akan sangat membantu masyarakat untuk mengurus surat tanah milik warga. ” ucap Jeje.

Jeje menambahkan, keberadaan PPAT di Kabupaten Pangandaran diharapkan bisa membantu masyarakat, betapa pentingnya memiliki sertipikat tanah.

“Karena sertipikat tersebut satu-satunya bukti kepemilikan tanah yang mendapat legetimasi dari pemerintah. “imbuh Jeje.

Menurut Jeje, bagaimana menyadarkan warga akan pentingnya kepemilikan sertipoikat sebagai bukti legal kepemilikan tanah, setiao tahun pemda pun melaksanakan penyerahan SPPT.

“Disamping terus disampaikan sosialisasi pentingnya ada asfek legal mengenai azas hukum tentang tanah yang dimilki masyarakat. “lanjutnya.

Lebih jauh Jeje menyampaikan, PBB Pangandaran 10 tahun yang lalu jelas sangat berbeda dengan sekarang. Nilai transaksi (tanah-red) di Pangandaran  sudah sekitar Rp. 50 juta tapi NJOPnya sebagai dasar perhitungan PBB masih kecil sekali.

Tapi kalau ada transaski biasanya pajaknya lebih dulu ditanyakan pada pembelinya, mau masukin berapa. Seharusnya berasarkan nilai transaksi itu dan ini akan menguntungksan PAD.

“Saya akan minta pertimbangan dan nasehatnya dari PPAT mengenai kondisi ini, “imbuh Jeje lagi.

Disoal rencana pembartuan NJOP, Jeje menyampaikan, tahun 2018 dan sekarang sedang disiapkan matrixnya.

Jika selama terjadinya konflik hampir di tiap daerah tentang pertanahan, Jeje menjelaskan, semuanya harus disinkronisasikan dengan tata ruang dengan baik, dan sesuatu tentunya tidak akan langsung is ok, tapi tetap ia akan melaui  proses.

“Dan lama-lama masyarakat juga akan paham kok... “kata Jeje.(hiek)..

AHF DAN DINAS KESEHATAN PANGANDARAN GELAR SOSIALISASI HIV/AIDS

PARIGI –AIDS Healthcare Foundation (AHF), sebuah organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan HIV/AIDS dengan kantor pusatnya Kamboja, sudah resmi mendapat persetujuan prinsip dan operasional dari Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dukungan AHF pada tahap pertama akan berlangsung hingga tahun 2019 meliputi sejumlah program prioritas, di antaranya peningkatan akses layanan HIV/AIDS seperti tes HIV dan pengobatannya oleh kelompok - kelompok masyarakat. Selain itu, AHF Indonesia juga akan memprioritaskan penyediaan layanan HIV / AIDS yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat luas.

Seperti baru-baru ini, AHF melakukan program kerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas Parigi Kabupaten Pangandaran. Hadir pada acara tersebut, team monev AHF untuk Asia Tenggara, team dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dan kepala UPT Kesehatan Parigi.

Dalam acara yang digelar di aula Puskesmas Parigi (09/03) ini, dibahas bagaimana cara  penanggulangan masalah HIV/AIDS yang mulai mewabah dan penanganan para penderita HIV positif yang menurut data di Dinas Kesehatan, penderita yang ada di Kabupaten Pangandaran sampai bulan Februari 2017 mencapai 46 penderita dan dari yang aktif melakukan pengobatan hanya 22 penderita.

Salah satu tim monev asia, Mr. Cheng menjelaskan, tidak ada vaksin untuk mencegah HIV dan tidak ada obat untuk AIDS tapi hanya bisa melindungi diri agar tidak terinfeksi.

“Satu-satunya cara untuk mencegah terinfeksi HIV adalah dengan menghindari kegiatan yang meningkatkan risiko tertular HIV karena pada dasarnya mencegah selalu lebih baik daripada mengobati", jelasnya.

Ditambahkan Mr. Cheng, cara-cara yang paling umum untuk terinfeksi HIV, berhubungan seks tanpa kondom dan penggunaan berbagi jarum atau alat suntik lainnya.

Jika seseorang terinfeksi HIV, lanjut Mr. Cheng, ia bisa menularkannya dengan cara-cara tersebut.

“Jika kedua pasangan terinfeksi dan tetap lakukan hubungan seks, maka anda bisa tertular jenis virus HIV lain yang mungkin tidak bisa dikendalikan oleh obat-obatan yang anda konsumsi", tambahnya.

Sementara menurut salah satu team dari dinas kesehatan Provinsi Jawa Barat, Aan Hermawan  mengatakan,  ini sesuatu program yang luar biasa dalam meminimalisir penularan HIV/AIDS disuatu daerah,  AHF selalu siap membantu dalam penanganan HIV/AIDS yang sangat mematikan ini.

“Semoga program ini bisa bermanfaat buat masyarakat dan bagi para penderita HIV/AIDS di Pangandaran", katanya.  (AGE)

PUJI ASTUTI, WARGA PADAHERANG KORBAN PEMBACOKAN MALING

PADAHERANG-Nasib malang menimpa Puji Astuti (25) warga Gunung Putri Desa Sukanagara Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran yang menjadi korban pembacokan kawanan perampok.

Menurut keterangan Kepala Desa Sukanagara, Tarso, kejadian berawal saat korban tertidur di rumahnya sekitar pukul 01.30 dini hari mendengar suara mencurigakan di dalam rumahnya (10/03). Merasa curiga korban pun  terbangun, tapi sebelum sadar betul korban yang baru terbangun tersebut tiba-tiba mendapat serangan perampok dengan bacokan parang sehingga korban pun mengalami luka di bagian keningnya.

“Karena kaget dan ketakutan, korban pun spontan berteriak meminta tolong dan seketika kawanan maling pun melarikan diri , “ungkap Tarso.

Setelah masyarakat tahu apa yang terjadi, korban pun segera mendapat petolongan warga dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat.

“Alhamdulilah korban selamat, hanya mengalami luka di bagian kepalannya. “terang Tarso.

Dan tidak lama berselang pelaku perampokan yang teridentifikasi bernama LSM dan  temannya DK berhasil ditangkap warga di daerah Jawa Tengah. Menurut keterangan pelaku,  sebelum ia melakukan kejahatan di Padaherang pelaku pun melakukan pencurian speda motor di daerah Rawa Apu.

“sekarang pelaku sudah diamankan di Polsek Padaherang.”terang Tarso lagi.

Setelah mendengar pelaku berhasil ditangkap, masyarakat yang geram dengan ulah pelaku pun berbondong-bondong mendatangi polsek Padaherang dan meminta Polisi agar  mengeluarkan pelaku untuk di hakimi masa. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan,  petugas Polsek Padaherang pun segera membawan pelaku ke Polres Ciamis dan kini kasusnya pun di tangani Polres Ciamis. *(Toni T).

PETUGAS LAPANGAN KB KABUPATEN PANGANDARAN DAN KOTA BANJAR GELAR PERTEMUAN.

PANGANDARAN –Untuk  menumbuhkembangkan peran serta dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan Program KB Nasional, Dinas KBP3A Kabupaten Pangandaran menggelar pertemuan untuk membina petugas lini lapangan, PKB/PLKB dan TPD se-kabupaten Pangandaran dan kota Banjar bertempat di hotel Sinar Rahayu 2 Pangandaran. (7/3).

Selain diikuti ratusan peserta penggerak KB yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran dan Kota Banjar,  acara yang dibuka resmi Sekretaris Dinas KBP3A Pangandaran, Darmawan, SH  dihadiri juga pejabat dari BKKBN provinsi Jawa Barat, Lili sadeli, Kepala Balai Diklat KKB Garut, Herman melani, SH.

Dalam sambutanya, Darmawan mengajak peserta pembinaan untuk lebih meningkatkan peran dan fungsi petugas lini lapangan. Meningkatkan  mutu dan kualitas dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai  bentuk professionalisme pelayanan kepada masayarakat dalam mensukseskan program keluarga kecil, sejahtera dan bahagia serta suksesnya program keluarga berencana.

“BKKBN menilai, perlunya peningkatan pemahaman atau PLKB/TPD  untuk  melaksanakan tugas di lapangan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan susksenya program pemerintah dalam menciptakan keluarga berencana,” kata Drmawan.

Sementara dari BKKBN jabar, Sadeli menyampaikan, acara pembinaan ini sangat penting untuk memberikan pemahaman dan pembekalan pada para peserta sebagai lini terdepan dalam menjalankan tugas dan suksesnya program pemerintah di bidang kependudukan dan keluarga berencana.

Masih di tempat yang sama, Kepala Balai Diklat KKB Garut, Herman Melani, SH menjelaskan, BKKBN bukan hanya bisa mengatakan dua anak cukup kepada masyarakat, tapi loebih dari itu  harus bisa memberikan satu pemahaman arti dari Keluarga Berencana tersebut dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian keluarga, mensejahterakan keluarga sesuai dengan apa yang di programkan pemerintah saat ini.

“Seperti kita ketahui, sekarang ini yang sedang digalakan pemerintah pusat adalah pembentukan kampung KB disetiap desa/dusun guna memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. “ungkapnya.

Ditambahkan Herman, terkait pentingnya KB dalam menumbuhkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera, BKKBN harus mendukung program pemerintah ini dengan bekerja lebih baik lagi sebagai petugas lini lapangan.  (AGE)

PEMDA SEGERA BONGKAR TOILET DI ARENA BERMAIN PANTAI BARAT

PANGANDARAN-Entah awalnya ide siapa harus dibangunan toilet di taman pinggir pantai (depan hotel Hawai) yang berdiri menghalangi view bagi pengunjung yang akan menikmati pemandangan pantai barat Pangandaran.

Seperti diungkapkan salah seorang warga Kecamatan Parigi, Suryana (51). Menurutnya, keberadaan toilet tersebut sangat tidak pantas karena ada di tengah-tengah tempat aktifitas wisata. Selain menghalangi pandangan mata, toilet itu pun akan memberi kesan tidak beretika, sebab tidak jarang di tempat itu oleh pengunjung dijadikan tempat santai sambil makan-makan bersama keluarga.

“Saya sangat tidak setuju ada toilet disana, “ungkap Suryana.

Hal senada dikatakan warga Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran, menurutnya, pemerintah terkesan asal membangun saja dengan tidak melihat estetika dan kenyamanan layaknya di tempat wisata.

“Ini akan terkesan tidak baik pada pengunjung, sebab toilet tersebut tidak tepat lokasinya. “ujarnya.

Diminta komentarnya, Kepala Dinas Pariwisata kabuoaten Pangandaran, Drs. H. Undang Sohbarudin mengatakan, sebenarnya bangunan tersebut memang sudah ada rencana dibongkar.

Menurutnya, bangunan yang dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2015 ini memang sangat tidak cocok berada di lokasi tersebut.

“Malah Pa Bupati juga sudah menyarankan agar toilet itu segera dibongkar, “(7/3).

Tapi, lanjut Undang, karena toilet itu sudah masuk dalam asset daerah, maka penghapusannya pun harus melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.

“Keinginan Pa Bupati Rencana ke depannya, disana malah tidak boleh dipakai parkir kendaraan karena area tersebut khusus akan dipergunakan arena bermain. “pungkas Undang. (hiek).

JEJE WIRADINATA BUKA STQ TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2017

PARIGI – Bupati Kabupaten Pangandaran,  H. Jeje Wiradinata, kamis malam (02/03) membuka secara langsung  Seleksi Tahfidz al-Qur'an (STQ) tingkat kabupaten bertempat di lapang Parigi yang akan berlangsung selama dua hari untuk memilih perwakilan qori/qori'ah, khafidz-khafidzah juga mufassir/mufassirah terbaik yang akan menjadi utusan STQ tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2017.

Kegiatan yang diikuti sepuluh kecamatan ini, dihadiri juga Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Sekda Mahmud, SH, MH,  para kepala SKPD di jajaran pemerintahan Pangandaran serta ratusan masyarakat  yang antusias untuk ikut menyaksikan acara STQ. 

Dalam sambutannya Bupati Jeje menyampaikan,  maksud diadakannya STQ pada hakikatnya untuk mensyiarkan al-quran di samping mencari bibit-bibit qori/qori'ah, khafidz-khafidzah juga mufassir/mufassirah terbaik untuk mewakili STQ pada tingkat selanjutnya.

Artinya, STQ ini intinya bisa menjadi syiar al-quran, dalam syiar itu juga dituntut peserta tidak hanya pintar membaca dan menulis, tapi jauh lebih penting adalah memahami isi kandungan alquran itu sendiri.

“Sasarannya juga, lanjut Jeje, tidak hanya kepada peserta, tapi juga lebih penting untuk yang mendengarkan, “kata Jeje.

STQ ini memang kopetisi, ajang adu keahlian yang dimiliki peserta, tapi ada hal lain yang tidak kalah penting, untuk mensyi’arkan dakwah Islam.

“Yang berguna untuk menstimulus objek sasaran pada yang masih awam dan menimbulkan rasa keinginan yang kuat untuk memiliki hal yang sama dari STQ ini." pungkasnya. (AGE)

PEMKAB PANGANDARAN GELAR MUSRENBANG RKPD TAHUN 2018

PANGANDARAN - Pemkab Pangandaran menggelar kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2017 tingkat kabupaten untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pangandaran tahun 2018, bertempat di Hotel Grand Mutiara Pangandaran. Kamis (02/03).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran, H. Ujang Endin Indrawan, SH, kepada awak media menyampaikan, musrenbang tingkat kabupaten merupakan bagian dari rangkaian proses perencanaan pembangunan partisipatif yang dimulai dari tingkat desa/ kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/ kota.

Penyelenggaraan Musrenbang, lanjutnya, merupakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

“Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 tahun 2016, tentang sistem perencanaan pembangunan daerah,” katanya.

Lebih lanjut Ujang Endin menjelaskan, musrenbang 2017 merupakan forum diskusi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menghasilkan dokumen RKPD tahun 2018, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya.

“Ini menyangkut baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. “terangnya.

Disamping itu, masih kata Ujang Endin, RKPD tahun 2018 merupakan acuan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyempurnakan rencana kerja OPD tahun 2018.

RKPD sendiri, masih kata Ujang Endin, merupakan implementasi operasional tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pangandaran tahun 2016-2025.

“RKPD tahun 2018 juga merupakan pelaksanaan janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati tahun ketiga, serta perwujudan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pangandaran 2016-2021, yaitu Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia,” tandasnya. (Isis Koswara-Age)

BUPATI BUKA RTH TAMAN SUNSET PANGANDARAN

PANGANDARAN - Untuk menjadikan Pangandaran mejadi wisata mendunia, Pemkab Pangandaran terus melakukan pembenahan dan penataan di sana –sini, salah satunya  dengan membangun Ruang terbuka hijau (RTH) Taman Pangandaran Sunset yang berlokasi di Boulevard ujung jaklan tol Pantai Barat Pangandaran.

Secara resmi, taman tersebut pun dibuka untuk umum oleh Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata hari rabu tanggal 01 maret kemarin.

Bupati didampingi Wakil Bupati, H. Adang Hadari saerta anggota DPR RI komisi I dari fraksi PDIP, Puti Guntur Soekarnoputri berkesempatan berkunjung ke taman RTH pertama yang dibangun pemda dan diperuntukan sebagai fasilitas pelengkap wisata.

Dalam kesempatan tersebut, Jeje Wiradinata, berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga maupun wisatawan yang berkunjung ke Pangandaran.

“Oleh karena itu, kita semua berkewajiban untuk menjaga keasrian dan kebersihan ruang terbuka hijau ini dan menjadi tanggung jawab bersama,” kata Jeje.(1/3).

Ditambahkan Jeje, Pemkab Pangandaran berencana akan membangun beberapa ruang terbuka hijau tahun ini. Untuk itu, menurut jeje, ia meminta dukungan semua pihak agar semua rencana tersebut dapat terwujud dan kepariwisataan Kabupaten Pangandaran pun semakin maju.

“Hal ini Selaras dengan visi Pemerintah Daerah untuk menjadikan Pangandaran sebagai Kabupaten pariwisata yang mendunia,”pungkasnya.  (Toni T-Age)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PANGANDARAN DONGKRAK MINAT BACA MASYARAKAT

CIJULANG - Membaca merupakan keterampilan dasar dalam kehidupan. Bagi anak-anak, membaca menjadi kunci sukses untuk mengikuti pendidikan di sekolah bahkan bisa menjadi pegangan selama hidup. Dan bagi yang telah menyelesaikan pendidikan, membaca juga tetap menjadi kunci meraih sukses dalam kehidupan.

Anak-anak yang memiliki kemampuan membaca dengan baik, memiliki peluang meraih pendidikan yang lebih tinggi dan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan tersebut juga  memiliki peluang mendapatkan pekerjaan dan meraih sukses dalam kehidupannya.

Gemar membaca (reading literacy), kemampuan untuk memahami dan mengerti isi teks tertulis serta menerapkan dalam praktek. Membaca adalah elemen kunci dari literasi (literacy) yaitu kemampuan membaca, menulis, dan menghitung. Literasi merupakan hak asasi manusia, dan merupakan jantung dari pendidikan.

Untuk meningkatkan minat baca bagi masyarakat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pangandaran pun menggelar kegiatan sosialisasi pengembangan budaya minat baca dan pengelolaan perpustakaan sekolah, bertempat di koperasi Tugu Cijulang. Senin (28/02),

Kegiatan yang dihadiri oleh Asda II, Drs. Apip Winayadi, Kadis Perpustakaan dan Kearsipan,  Drs. Kiswaya dan staf kedinasan, juga para kepala UPT disdikpora dan para pengelola perpustakaan di tiap sekolah yang ada di wilayah kabupaten Pangandaran, diharapkan bisa mendongkrak minat baca terutama di kalangan pelajar.

Dalam sambutannya Drs. Kiswaya meyampaikan, pentingnya budaya minat baca terutama bagi para siswa guna menunjang terciptanya manusia yang tangguh dan berkualitas dalam mengisi pembangunan di negeri ini.

Menurut Kiswaya, pihaknya berharap agar budaya minat baca terutama dikalangan siswa harus lebih ditingkatkan lagi dalam tugas mencerdaskan kehidupan bangsa,  karena saat ini budaya minat baca dikalangan siswa sudah mulai menurun seiring dengan berkembangnya tekhnologi IT saat ini. Padahal kalau disikapi lebih lanjut, keadaan ini sungguh sangat memperihatinkan.

“Jadi kita berharap para guru di sekolah-sekolah bisa memberikan bimbingan dan arahan akan pentingnya membaca terhadap para siswa", katanya.

Ditambahkan Kiswaya, keadaan ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memiliki budaya membaca. Maka tidak heran apabila sumber daya manusia Indonesia pun rendah sehingga berdampak pada kurang majunya Indonesia dibanding negara lain.

“Menurut survey, saat ini Indonesia ada di urutan ke 61 dari 62 negara dengan minat bacanya rendah", tambahnya

Hal senada dikatakan Asda II,  Drs. Apip Winayadi, budaya minat baca langsung akan lebih terkenang dibanding membaca lewat media online.

“Yang jelas bila kita membaca buku lewat perpustakaan bisa lebih menghemat, tidak perlu beli pulsa data yang terkesan pemborosan", jelasnya.

Apip pun berharap dengan adanya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Kabupaten Pangandaran ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat agar budaya dan minat membaca bisa lebih ditingkatkan. (AGE)

DISAYANGKAN, PEMBONGKARAN KIOS PEDAGANG BATUHIU TAK DISERTAI SOLUSI

PARIGI- Sejumlah pedagang di obyek Wisata (OW) Batuhiu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran merasa resah. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Pariwisata, tiga hari yang lalu telah memberikan perintah tegas agar para pedagang membongkar kios-kios yang berada di harim laut secepatnya.

Menurut dalah seorang pedagang, Koswara, pada Kamis (23/2) ia dan sesame pedagang yang ada di OW Batu Hiu kedatangan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Undang Sohbarudin ke lokasi mereka berjualan. Saat itu Kadis Pariwisata menyampaikan bahwa keberadaan kios pedagang di harim laut telah melanggar perda dan menjadikan suasana di Batuhiu menjadi kumuh.

“Siapa yang menyuruh para pedagang menempati harim laut? Saya minta dengan kesadaran sendiri membongkar kios-kios disini karena melanggar aturan dan kawasan menjadi kumuh,” kata Koswara menirukan  ucapan Kadis Pariwisata.(1/3).

Tentu saja hal tersebut menimbulkan perdebatan dari para pedagang, mereka heran dan tidak terimka dengan perintah pindah yang terkesan tiba-tiba, karena selama ini para pedagang tidak menerima peringatan atau sosialisasi terlebih dahulu.

Karena merasa perintahnya tidak digubris warga, lanjut Koswara, Kepala Dinas Pariwisata pun  pergi setelah sebelumnya menelpon Kasatpol PP Kabupaten Pangandaran.

Tidak lama berselang, masih cerita Koswara, datang puluhan anggota Satpol PP yang dipimpin langsung Kasat, Irwansyah. Namun tentu saja upaya penertiban tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebab kembali terjadi perdebatan antara Satpol PP dan para pedagang dengan Pol PP.

“Hasilnya dari perdebatan, para pedagang pun akhirnya diminta untuk membereskan kios-kios yang ada di seopnajang pantai agar tidak terkesan kumuh,” ujar Koswara.

Sementara koordinator bidang usaha koperasi dan perdagangan  Kompepar Batuhiu, Sudin menyampaikan, saat ini jumlah kios pedagang yang dipermasalahkan Pemkab sebanyak 21 kios.

“Mereka sudah ada berjuaklan disini sejak 6 tahun lalu. “terangnya.

Menurut Sudin, pihaknya menyesalkan dengan tindakan Pemkab Pangandaran  untuk membongkar kios-kios milik warga secara tiba-tiba tanpa sosialisasi terlebih dahulu dan diberuikan solusi ke depannya.

Sebenarnya, lanjut Sudin, para pedagang siap saja pindah jika pemerintah menyiapkan lahan baru untuk berjualan dan lokasinya mudah dijangkau wisatawan.

“Syukur-syukur dibangun permanen atau  dan para pedagang siap jika harus membangun kios-kios mereka di lokasi baru secara swadaya,” pungkasnya. (AGE)