DESA SINDANGJAYA DAN TAGANA DISTRIBUSIKAN BANTUAN BANJIR

MANGUNJAYA-Sejumlah fasilitas seperti, 3 Sekolah dasar dan satu PUSTU, 3 dusun di Desa Sindangjaya, jalan yang menghunbungkasn Kecamatan Padaherang dan Mangunjaya dan sejumlah rumah warga terendam banjir akibat hujan lebat yang terjadi hari minggu (09/10).

Salah seorang petugas TAGANA, Tandin, menuturkan, informasi pertama ia peroleh tadi malam dan dan pihaknya pun langsung turun ke lapangan.

“Ada 10 KK di daerah Cikeludan yang kami evakuasi, meluapnya air sendiri terjadi sekitar pukul 3 pagi dan sekarang petugas di Desa Sindangjaya segera mendistribusikan bantuan kepada korban banjir yang ada di wilayah desatersebut. “Ungkap Tandin.(10/10).

Sementara saat dihubungi, Kepala Desa Sindangjaya, Endang Permana mengatakan, sekitar 1297 jiwa dan 558 KK terendam banjir dan harus segera di evakuasi. Dan sekarang, lanjut Endang, petugas dari Desa Sindangjaya, tim TAGANA dan seluruh Masyarakat siaga satu untuk menjaga dan mengatipasi kemungkinan terjadi hujan lagi dan debet air naik lagi.

“Untuk sementara bantuan yang kami didistribusikan, diantaranya 60 dus mi instan, air mineral kemasan gelas 100 dus, makanan sekitar 100 dus klebih. “ Jelas Endang.(10/10).
(TONI T).

KETUA DPRD PANTAU BANJIR DI KECAMATAN MANGUNJAYA

MANGUNJAYA-Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Pangandaran tiga hari berturut-turut telah menyebabkan beberapa kawasan mengalami banjir disebabkan meluapnya sungai dan besarnya debit air yang tidak dapat ditampung aliran sungai tersebut

Kecamatan Mangunjaya, salah satu daerah yang mengalami banir akiibat meluapnya Sungai Kawasen kjarena tidak mampu lagi menampung aliran air dari Sungai Cikaso yang mengakibatkan sekitar 1.297 dan 558 kepala keluarga (KK) terpaksa harus dievakuasi karena rumahnya terendam banjir.

Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M. Ridwan, S.Pd, M.Pd saat melakukan kunjungan ke lokasi bencana mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terparah tahun ini dengan  ketinggian air 50-100 cm merendam  rumah warga.

Menurut Iwan, banjir kali ini diakibat curah hujan dengan intensitas tinggi di tambah lagi adanya beberapa aliran sungai yang hampir tidak ada tanggulnya.

“Ini merupakan PR pemerintah daerah, agar secepatnya dicari solusi untuk mengatasi banjir musim hujan ini. “Katanya.(10/10).

Dalam kunjungan tersebut, Iwan pun berkeliling menuju titik-titik banjir dan melihat dan berdialog langsung dengan beberapa warga yang terkena dampak langsung bencana.

Seperti diketahui, banjir terparah di Kecamatan Mangunjaya terjadi di Desa Sindangjaya dan Jangraga dengan jumlah paling banyak warga yang  dievakuasi. (TONI T)

KOMENTAR BUPATI PANGANDARAN TENTANG PROSESI LARUNG HAJAT LAUT

PARIGI-Masyarakat harus bisa membedakan mana yang dikatakan budaya dan perbuatan yang akan mengganggu aqidah beragama. Dan sebagian masyarakat yang tahu tentang itu, jangan memberikan pemahaman yang salah pada masyarakat lainnya.

Demikian dikatakan Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata saat diminta komentarnya tentang prosesi larung yang dilakukan sebagian masyarakat dalam acara Syukuran Nelayan.

“Prosesi yang dilakukan dalam acara syukuran nelayan dengan membuang sesaji dan kepala kerbau, itu perbuatan syirik. “Ungkap Jeje saat ditemui PNews usai mengikuti rapat persiapan milangkala di aula Setda Pangandaran.(7/10).

Menurut Jeje lagi,  ia sangat paham sekali tentang hajat laut karena sejak kecil, menurut Jeje, ia sangat akrab dengan kehidupan nelayan.

“Orangtua saya nelayan pangandaran. “ Jelas Jeje.

Jadi, imbuh Jeje, apa pun alasannya, dengan melarung (membuang-red) sesaji ke tengah laut pada acara pesta syukuran nelayan, tetap dilarang dalam agama islam.

Lebih jauh Jeje mengatakan, ketika masih kecil, ia bertekad suatu hari nanti, jika saja suatu saat nanti mampu merubahnya, ia  akan mengubah kebiasaan yang sering dilakukan nelayan tersebut. Saat itu ia hanya bisa sedih dan menyesalkan ketika melihat hajat laut yang biasa dilakukan tiap tahun, selalu ada acara melarung sesaji.

Jeje mengakui, ia yang lahir dan dibesarkan oleh orang tua sebagai nelayan. Dan pesta syukuran nelayan yang setiap tahun dilaksanakan ini merupakan hajatnya seluruh nelayan dalam rangka mensyukuri nikmat dan anugerah dari Tuhan.

Jadi kalau sekarang ia tidak melakukan larung sesaji ke tengah laut, karena sebagai anak nelayan, menuurut Jeje, ia punya kewajiban moral untuk meluruskan hal-hal yang dipandang kurang tepat bagi nelayan.

“Subtansi acara syukuran nelayan sendiri adalah untuk mensyukuri apa-apa yang telah diberikan Tuhan dari laut pada nelayan. “Katanya. (hiek)

SYUKURAN NELAYAN 2016 DALAM RANGKAIAN HUT PANGANDARAN KE 4

PANGANDARAN-Syukuran nelayan atau lebih dikenal dengan istilah Hajat Laut hari ini (6/10)) kembali digelar di pantai Pangandaran dengan 11 rangkaian acara dengan mengambil lokasi di beberapa titik sekitar pantai barat dan timur.
Hajat Laut kali ini menjadi sesuatu yang istimewa, pasalnya bertepatan menjelang hari  jadi Kabupaten Pangandaran ke 4 dengan mengambil tema “Meneguhkan Kembali Nilai-Nilai Budaya Kelautan sebagai Poros Maritim Dunia”

Prosesi hajat laut yang diawali karnaval budaya dengan iring-iringan tumpeng, drum band, dan pengantin sunat dilanjutkan dengan tabur bunga oleh Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di pantai barat dan karnaval perahu nelayan di sekitar teluk pananjung.

Dalam sambutannya Bupati Jeje Wiradinata menyampaikan, Hajat Laut merupakan tradisi yang biasa dilaksanakan masyarakat nelayan sebagai bentuk rasa syukur atas berkah hasil laut yang didapat kepada sang pecipta.

"Kendati nelayan pangandaran sekarang sedang menghadapi paceklik, tapi hal ini tidak menyurutkan niat nelayan pangandaran untuk bersyukur serta berterimakasih kepada Sang Pencipta,"kata Jeje. (6/10).

Jeje menambahkan, syukuran nelayan tahun 2016 ini juga bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Pangandaran ke 4 yang jatuh pada tanggal 25 oktober.

“Acara syukuran nekayan di sepnjang pesisir pantai pangandaran meruoakan rangjkaian acara hari jadi Kabuoaten Pangandaran ke 4. “Imnbuh Jeje.

Sementara Ketua pelaksana kegiatan, Datam Sutarjo mengungkapkan, Hajat Laut tahun ini dilaksanakan di sebelas titik, antara lain, Pantai Timur dan Pantai Barat pangandaran, Batukaras, Bojongsalawe dan pantai Nusawiru Cijulang.

“Selain daerah tersebut, hajat laut pun dilaksanakan di Pantai Legokjawa, Madasari, Muaragatah, Pesisir Pamotan, Majingklak dan Bagolo. “Ungkap Datam. (TONI T.)

PARIPURNA APBD PERUBAHAN 2016, DIWARNAI WALKOUT PKB

CIJULANG-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan walkout pada Rapat Paripurna Penetapan APBD Perubahan  Kabupaten Pangandaran tahun 2016 yang digelar di Gedung Islamic Center Kecamatan Cijulang. (30/09). Sehingga paripurna pun hanya dihadiri dan disetujui oleh lima fraksi yang ada.

Ditemui usai sidang, Ketua DPRD Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd mengungkapkan, alasan fraksi PKB menolak paripurna karena PKB tidak menyetuji rancangan perda APBD Perubahan 2016.

 “Sebagai pimpinan saya menyayangkannya tindakan walk out yang dilakukan fraksi PKB tapi saya pun menghargai keputusan rekan-rekan karena ini bagian dari warna dan dinamika politik di tubuh DPRD Pangandaran, ” kata Iwan.

Menurutnya, dengan tidak hadirnya Fraksi PKB, berdasarkan aturan tidak perlu adanya voting untuk persetujuan Raperda APBD Perubahan tahun 2016 yang selanjutnya dijadikan Perda,

“Karena tanpa kehadiran fraksi PKB, ini sudah kuorum dan memenuhi syarat keputusan. “terang Iwan.

Lebih jauh Iwan mengatakan, sebenarnya selain PKB, fraksi Goklkar pun merasa keberatan saat akan menyetujui keputusan ini, tapi karena dipandang ada kepentingan yang harus dikedepankan, seperti banyaknya kegiatan yang belum dilaksanakan sehingga penyerapan anggaran pun dikhawatirkan akan lambat terserap, maka golkar pun berbesar hati untuk menyetujui raperda ini.

“Seperti kegiatan lelang, yang berhubungan langsung dengan pembangunan infrastruktur dan penyerapan anggaran, sehingga rekan-rekan di fraksi golkar mau berbesar hati. “jelas Iwan, (AGE)

FALIDASI HONORER K2 HANYA UNTUK KEPENTINGAN DATA KEPEGAWAIAN

PARIGI-Nampaknya ratusan tenaga honorer Kategori II (K2) harus kembali bersabar untuk bisa menyandang status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pasalnya, sampai hari ini belum ada kejelasan yang pasti dari kementerian PAN-RB tentang honorer K2, walau pun  ratusan tenaga honorer sudah yang lulus seleksi sudah menunggu sejak lama dan segala proses atau persyaratan pun sudah ditempuh oleh mereka.

Kabag kepegawaian Setda Pangandaran, Drs. Wawan Suryawan, M.Si saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, 455 orang K2 yang terdiri 197 fungsionl guru/kesehatan dan 36 tenaga administrasi, menurut Wawan, pihaknya sampai hari ini (4/10) belum menerima kejelasan nasib seluruh K2 yang ada di Kabupaten Pangandaran.

“Kami belum mendapat info resmi dari kementerian, dan lebih baik K2 sekarang bekerja saja seperti biasa sambil menunggu kalau-kalau ada informasi baru dari kementerian. “Kata Wawan.(4/10).

Wawan menambahkan, jika selama ini K2 diminta untuk memfalidasi dokumen dari kepegawaian, itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Badan Kepegewaian Pangandaran setiap semester. “Sebenarnya sih itu hanya untuk PNS saja, tapi karena di sana ada tenaga K2 juga, maka sekalian saja didata untuk keperluan data kami. “terang Wawan.

Disoal adanya wacana tenaga K2 akan dijadikan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (P3K), Wawan menjelaskan, memang wacana itu sempat beredar, tapi secara resmi pemerintah pusat belum memberikan kejelasan dan aturannya.

“Selain aturan yang belum ada, aturan yang mengatur P3K sendiri juga belum ada, “terangnya lagi.

Dikatakan Wawan, sekarang semua kewenangan pengangkatan PNS ada di pusat melalui test CPNS dengan sistim Computer  Assisted Test (CAT) yang bisa cepat, transparan serta bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN).

“Sehingga nantinya, dari hasil tes tersebut bisa menghasilkan aparatur sipil negara yang professional dan bermartabat. “imbuhnya. (hiek) 

ASEP NOORDIN ; “PEMKAB PANGANDARAN TERKESAN LAMBAT TANGANI BPR BKPD..”

PARIGI-Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Asep Noordin H.M.M menyayang terlambatnya Pemkab Pangandaran dalam urusan pemindahan asset dari kabupaten induk sesuai yang diamanatkan Undang-undang nomor 21 tahun 2012.  Khususnya mengenai pemindahan asset BPR BKPD yang ada di wilayah Kabuupaten Pangandaran. “Kita harus tunduk dan patuh apa yang sudah digariskan peraturan dan undang-undang yang berlaku. “ungkap Asep. (4/10).

Menurut Asep, masalah ini tidak usah jadi polemik atau pertimbangan apa pun, sebab semuanya sudah jelas ada di UU nomor 21 bab V tentang personel, aset, dan dokumen
di Pasal 14  serta penjelasannya.“Jadi kita hanya menjalankan perintah undang-undang, dan jika itu tidak dilaksanakan  dikhawatirkan ini akan menjadi persoalan di kemudian hari. “jelas Asep.

Persoalan nantinya akan dibuat kerjasama, lanjut Asep, itu menjadi tahap kedua setelah BPR BKPD diserahkan ke pangandaran sesuai apa yang diamanatkan undang-undang, peraturan tertinggi di negara ini.“Jangankan antar daerah, dengan internasional pun kita harus sesuai dengan perundang-undangan. “imbuhnya.

Diakui Asep, pihaknya sampai hari ini belum menginfentarisir aset-aset mana yang sudah diserahkan dan mana yang belum. Padahal di UU 21 pada pasal 14 ayat 3 (tiga) dikatakan, penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran.“DPPKAD harus bekerja keras dan segera dibuat infentaris aset yang berasal dari kabupaten induk. “ imbuhnya lagi.

Lebih jauh Asep mengatakan, Pemda Pangandaran lebih serius menangani masalah aset BPR BKPD, karena keberadaan BKPD tersebut diharapkan mampu menjadi soko guru perekonomian rakyat. “Jadi, persoalan ini tidak boleh sebelah pihak, apalagi oleh pihak-pihak tertentu. Ini harus melalui perundang-undangan yang berlaku karena BPKD bisa menjadi hajat hidup orang banyak. “ Jelas Asep.

Asep pun menghimbau Pemkab Pangandaran melalui bagian ekonomi, lebih serius dalam urusan yang menyangkut BPR BKPD Pangandaran dan Cijulang. “Kita hanya  melaksanakan apa yang diamanatkan perundang-undangan. “pungkas Asep. (hiek)

SUDAH SAATNYA PEMKAB PANGANDARAN BANGUN MESJID DI IBU KOTA KABUPATEN

PARIGI-Sudah saatnya pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran lebih peduli lagi pada tempat-tempat peribadatan umat islam, khususnya keberadaan mesjid agung yang ada di ibu kota kabupaten. Karena selain sarat dengan kegiatan keagamaan, mesjid tersebut pun dirasa kurang megah jika dibandingkan dengan lokasinya yang diapit langsung dua gedung pemerintahan, setda dan gedung DPRD Pangandaran.

Demikian dikatakan anggota DPRD dari fraksi PKS, Solehudin, S,IP saat ditemui usai menjalankan ibadah shalat juma’t di mesjid Al-Hikmah Parigi.

“Jika pemerintah sekarang sedang gencar membangun infrastruktur, maka seharusnya juga  dibarengi dengan pembangunan tempat-tempat ibadah. “ungkap Solihudin.(16/9).

Lagi pula, menurut Solehudin, mesjid Al-Hikmah ini terletak di jantung ibu kota, maka sudah seharusnya mesjid tersebut harus megah dan bisa menjadi kebanggan bukan hanya masyarakat parigi saja, tapi seluruh warga Kabupaten Pangandaran.

“Karena, biasanya mesjid yang ada di ibu kota kabupaten akan menjadi representasi kabupaten itu sendiri. ”lanjutnya.

Solehudin pun mencotohkan daerah-daerah lain, ada gedung pemerintahan, alun-alun dan mesjid agung, hampir di setiap ibu kota kabupaten selalu seperti itu. Maka tidak berlebihan jika menurutnya, mesjid Al-Hikmah yang ada di ibu kota kabupaten menjadi perhatian Pemkab Pangandaran.

“Sekarang mesjid itu bukannya tidak bagus, tapi untuk ukuran mesjid yang akan menjadi simbol religi kabupaten pangandaran, sangat kurang megah. “imbuhnya lagi. (hiek)

JEMBATAN SEMPIT, SALAH SATU PENYEBAB MACETNYA JALAN MENUJU PACUAN KUDA

CIMERAK-Jembatan  sebelum masuk lapang pacuan kuda Legokjawa Cimerak Kabupaten Pangandaran, dianggap salah satu penyebab kemacetan yang terjadi saat final lomba kuda pacu PON XIX 2016. Pasalnya, jembatan tersebut  terlalu sempit dan tidak bisa dilalui dua kendaraan roda empat sekaligus. Walau pun diakui, jumlah penonton yang akan menyaksikan pacuan kuda saat itu memang jauh dari yang dibayang sebelumnya.

Sebenarnya, menurut salah seorang warga Desa Legokjawa, Wardi (71), dulu, jembatan tersebut dibangun sebagai jembatan darurat pasca terjadi bencana tsunami tahun 2006, karena sebelumnya, jembatan tersebut terbuat dari kayu.

“Sebelumnya, dulu jembatan masih menggunakan kayu hasil gotong-royong warga disini. “Terang Wardi.(28/9).

Ketika terjadi tsunami, lanjut Wardi, pemerintah pun membangun jembatan tersebut lebih permanen dan kokoh. Tapi Wardi menyayangkan, menurutnya, saat itu masyarakat sudah menyarankan agar jembatan dibangun lebih lebar karena dikemudian hari jembatabn tersebut bisa digunakan sebagai sarana transportasi untuk kendaraan yang akan menuju ke lapang pacuan kuda.

“Tapi entah kenapa, pemerintah tetap membangun dengan lebar yang seperti sekarang bisa kita lihat. “ungkap Wardi.

Kemacetan saat final pacuan kuda PON XIX tersebut, sebenarnya, menurut Wardi, sudah diprediksi dari awal. Dan jika saja pemerintah saat itu mau mendengar apa yang dikatakan masyarakat, tentunya, paling tidak kemacetan tidak akan separah seperti yang terjadi minggu lalu.

“Di Pangandaran, pacuan kuda sudah merupakan jenis olahraga tradisonal yang sangat diminati masyarakat, apalagi PON kemarin kan menampilkan kuda-kuda nasional. “kata Wardi lagi.

Kepada Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Wardi pun berharap agar keberadaan jembatan tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pembangunan infrastruktur tahun yang akan datang.

“Mungkin dibangun jembatan satu lagi, atau terserah permerintah bagaimana mencari solusinya, “pungkas Wardi. (hiek)

PEMIMPIN SISTEM By. Suheryana

Dahulu kala, zaman Nabi Daud belum pake Adidas, Pemimpin adalah orang yang serba bisa, serba tahu, selalu terdepan. Mampu berperang, memahami agama dan adat, sakti mandraguna, kharismatik, kuat, memahami sejarah, menguasai teknologi di zamannya, konsultan kesehatan dan keluarga, penyelesai masalah di masyarakat.

Tetapi di zaman sekarang, agaknya terlalu berat kalau pemimpin harus menjadi manusia setengah dewa yang serba tahu dan mempunyai multi talenta. Sangat sulit mencari orang yang menguasai teknologi terkini, menguasai informasi, faham ekonomi, futurolog yang handal, penjaga moralitas, ulama yang tawadhu, akhli psikologi, faham sosiologi, mengerti akuntansi, jago manajemen, menguasai prinsip-prinsip leadership.

Sangatlah sulit. Sedang memahami satu disiplin ilmu saja tidak pernah tuntas.

Jadi, pemimpin masa kini cukuplah menjadi orang biasa yang memahami potensi orang-orang jenius serta menempatkan orang-orang berkemampuan di bidangnya, orang yang bisa mengambil keputusan dengan intuisi yang terlatih, berani bertindak dan mengambil resiko, mempunyai integritas dan komitmen, menghargai keberadaan dirinya dan orang lain, mampu membangun sinergi, pro aktif dan berwawasan beberapa langkah di depan zamannya.

Bayangkan seperti pemilik mobil. Untuk memanfaatkan mobil, tidak harus mengerti  bagaimana cara kerja mesin, apa fungsi busi, bagaimana bensin menghasilkan energi, kapan ditemukan roda, apa fungsi kabel, bagaimana prinsip-prinsip power steering. Seseorang cukuplah mengerti bagaimana menghidupkan mobil, bisa menempatkan kendaraan pada dimensi ruang yang pas, mengerti fungsi rem, pedal gas, lampu sign, dan sebagainya.

Sesederhana itu, dan sesederhana itulah pemimpin masa kini.

(penulis, salah seorang PNS di Pemkab Pangandaran)

Orgasmic Writing

-Kisah inpirasi ini disampaikan Abuy khusus untuk Redaksi Pangandarannews sahabat Nomor1.



Menulis bagi saya adalah sebuah pengalaman yang luar biasa dan sulit didefinisikan dengan kata-kata. Proses menulis, dalam banyak kasus, membawa saya ke dalam percumbuan dengan kekekalan. Artinya, menulis membuat saya melayang dan terbang dari kefanaan, lalu bercengkerama dengan alam ide, dunia maya, alam batin yang non-fisik, dimana ruang dan waktu tak berfungsi sebagaimana di alam nyata (fisik).

Saat asyik menulis, saya bisa tak mendengar suara-suara yang berkeliaran di sekitar. Saya seolah-olah pindah ke alam lain, ke tempat lain, dimana ide-ide saling berkelindan. Sebutir ide mengejar dan mencumbui ide lainnya. Kemudian lahirlah anak-anak ide, yang tak ada sebelumnya.

Waktu juga terasa berhenti. Saya pernah menulis sebuah tulisan sejak pukul 7 malam hingga pukul 7 pagi. Nonstop. Tanpa berdiri sejenak pun. Tanpa makan dan minum. Selama 12 jam itu saya seolah-olah lepas dari ikatan waktu. Saya tersadar karena pintu kamar saya diketuk, lalu melihat jam tangan dan langsung terperanjat sendiri.

Bila sebuah konsep tuntas saya tuliskan, maka ada kelegaan yang besar. Ada kepuasan khusus yang agaknya hanya bisa disetarakan dengan fenomena orgasme yang bersifat mental dan spiritual. Bersifat mental karena tulisan terkait dengan intelektualitas saya, cogito ergo sum. Dan bersifat spiritual karena tulisan bermain di wilayah makna, mengejawantahkan keberadaan saya sebagai homo significants, sang pemberi makna, yang keberadaannya juga disebabkan oleh kepercayaannya atas “sesuatu” yang lebih besar dari dirinya, credo ergo sum.

Pengalaman yang luar biasa itulah yang saya sebut orgasmic writing. Bukan apa-apa. Nama yang diusulkan oleh kawan muda Edy Zaqeus itu memang terasa, terdengar, dan terlihat paling dekat dengan sensasi yang dimunculkan dalam kegiatan menulis itu sendiri.

Anda punya pemikiran atau nama lain?

(tulisan ini diterima redaksi pangandarannews melalui email)

DATA REKAPITULASI ANGGARAN PON XIX BELUM TERKUMPUL

CIJULANG-Kepala DPPKAD Kabupaten Pangandaran, Hendar Suhendar mengaku, belum merekap data penyerapan anggaran pelaksanaan kegiatan PON XIX/2016 yang dikelola Sub PB PON  Pangandaran. Pasalnya, pelaksanaan kegiatan penunjang PON, dilaksanakan ada di setiap SKPD yang berkaitan dengan pelaksanaan secara langsung.

“Semua ada pada tugas pokok fungsi masing-masing, dan anggaran yang ada di tiap-tiap SKPD mempunyai program kegiatan sendiri-sendiri dan itu tidak hanya fokus pada pelaksanaan PON, namun kegiatan yang mencakup selama tahun 2016,”terangnya,(29/9/
.
Hendar menambahkan, ada beberapa dinas yang berkaitan langsung dengan kegiatan PON XIX. Seperti Dinas Pendidikan, Pekerjaan Umum, Kesehatan dan Dinas Pariwisata. Masing-masing SKPD ini punya berbagai kegiatan yang dilaksanakan saat Pekan Olahraga Nasional digelar.

“Contoh, Dinas Pendidikan dari mulai penyambutan api PON, wellcome party dan pagelaran seni saat penyambutan atlet, kemudian PU memperbaiki sarana penunjang PON, Dinas Kesehatan melaksanakan tugas kesehatan saat pelaksanaan PON dan Dinas Pariwisata, menggelar pameran bertepatan dengan penyelenggaraan PON. Jadi  semuanya sudah punya kegiatan masing-masing,” katanya.

Disoal berapa penyerapan dan anggaran bantuan PON XIX yang bersumber dari APBD Pangandaran, Hendar mengatakan, dirinya belum bisa menjawab itu karena hingga saat ini pihaknya belum menerima data-data hasil kegiatan.

“Kami belum merekap secara keseluruhan, namun ini akan segera kami lakukan dan nantinya akan kami pertanggung jawabkan. “Tegasnya.

Ditempat terpisah ketua DPRD kabupaten Pangandaran Iwan M Ridwan mengatakan,
yang pasti anggaran PON XIX 2016 ditunjang dari anggaran yang bersumber dari APBD pemerintah daerah, karena kalau dihitung hitung, anggaran bantuan dari PB PON.XIX tidak akan cukup untuk pembiayaan selama berlangsung nya kegiatan akbar ini.

“Dari mulai penyambutan.api PON plus hiburan nya, hingga berakhirnya rangkaian pertandingan  PON XIX tanggal 28 september 2016, “ tandasnya. ( AGE).

HARI INI MULAI DIBERLAKUKAN TARIF BARU OW PANGANDARAN

PANGANDARAN-Pasca diberlakukannya tarif baru tiket masuk obyek wisata (OW) Pangandaran sejak 1 oktober 2016, banyak pengunjung mengeluh karena  dinilai terlalu mahal kenaikannya.

Seperti dikatakan seorang penjual jasa hotel yang biasa mangkal di tol gate pantai pangandaran, Rosid, ia mengatakan, banyak pengunnjung yang menggunakan jasanya mengeluhkan kenaikan tiket masuk tersebut. Pasalnya, kenaikan harga tiket tersebut relatif tinggi.

“Ini sih bukan naik, tapi ganti harga, seperti untuk tarif bus besar yang tadinya Rp.172 ribu menjadi Rp.250 ribu.“Ungkap Rosid menirukan keluhan pengunjung.(1/9).

Ditambahkan Rosid, sebaiknya Pemda Pangandaran meningkatkan dulu fasilitas serta pelayanan yang bisa membuat pengunjung benar-benar puas setelah berwisata ke pangandaran.

“Saya dan rekan seprofesi disini mungkin yang paling sering berhubungan langsung dengan pengunjung, sebab dari mereka juga saya tahu kekurangan dan kelebihan pangandaran. “terang Rosid.

Lebih jauh dikatakan Rosid, memang dari banyak pengunjung yang datang tanggal 1 oktober, tidak sedikit juga yang tidak terlalu mempermasalahkan kenaikan tersebut.

“Mungkin mereka tidak terpengaruh karena tidak mengetahui tarif sebelumnya, atau memang mereka sudah mempersiapkan sebelumnya. “Imbuh Rosid.

Seperti ketahui, tarif masuk ke obyek wisata pangandaran, terhitung mulai tanggal 1 oktober berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2016 dan Perbup nomor 28 tahun 2016 mengalami kenaikan.

Untuk klasifikasi OW kelas I kecuali Pantai Karapyak kelas II, dalam Perbup tersebut, tarif masuk ke OW Kelas I dikenakan untuk orang dengan tarif  Rp 5.000, naik Rp.1500 dari sebelumnya Rp 3.500, speda motor menjadi Rp 10.000 (sebelumnya Rp 7.500), jeep/sedang dan sejenisnya 25.000 (sebelumnya Rp 19.500), minibus kecil dan sejenisnya Rp 50.000 (sebelumnya Rp 36.000), minibus besar dan sejenisnya Rp 75.000 (sebelumnya Rp 51.500), bus kecil dan sejenisnya Rp 100.000 (sebelumnya Rp 80.000), bus sedang dan sejenisnya Rp 150.000 (sebelumnya Rp 104.000) dan bus besar/sejenisnya Rp 250.000 (sebelumnya Rp 172.000).  (hiek).

DEKRANASDA DORONG INOVASI DAN KREATIVITAS PENGRAJIN PANGANDARAN

PANGANDARAN-Diharapkan setelah dikukuhkannya kepengurusan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekrasnada) Kabupaten Pangandaran, bisa segera melakukan program-program yang memang sudah diperioritaskan terutama untuk meningkatkan perekonmian daerah saat ini.

Demikian dikatakan ketua Dekrnasda Pangandaran, Hj. Ida Nurlela Wiradinata usai pelantikan seluruh pengurus dekranasda di gedung da’wah Cijulang.

“Alhamdulillah, dengan terbentuknya kepengurusan Dekranasda Kabupaten Pangandaran, kita akan melaksanakan sesuai dari arahan Ketua Dekranasda Propinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Hj. Netty Prasetiyani Heryawan. “Ungkap Ida. (25/9).

Ditambahkan Ida, sebenarnya banyak sekali potensi kerajinan yang ada di pangandaran belum semua bisa terekspos. Segudang kreativitas tersebut memang harus diberikan fasilitasi,  juga motivasi untuk lebih meningkatkan lagi ke dalam bentuk produk kerajinan baik itu berupa  handicraft atau kuliner.

“ Dan kami juga dari dekranasda berkewajiban memfasilitasi secara hukum karena mereka harus memiliki legalitas label, halal dan lainnya. “Kata Ida lagi.

Khusus untuk kuliner, lanjut Ida, pihaknya akan melakukan uji labolatorium seluruh produk yang nantinya akan dijual ke pasar karena memang produk itu bisa menjadikan ikon pangandaran. “Karena bagaimana pun untuk urusan pangan itu sangat sensitif dan harus lolos uji lab dulu sebelum dilempar ke publik. “imbuhnya.

Ketika disoal produk apa yang bisa menjadi unggulan pangandaran, menurut Ida, produk unggulan yang sekarang baru muncul, terutama produk yang sudah langsung bisa dikonsumsi adalah  jus honje, jus daun jarak dan juga gula nipah. Produk-produk ini tidak ada dan tidak diproduksi di daerah lain, sehingga nantinya produk ini bisa menjadi ikon pangandaran.

“Selain produk tersebut, saya berharap masih banyak produk yang bisa dihasilkan masyarakat  sehingga kami berkeinginan semua ini bisa merubah pola perekonomian masyarakat atau paling tidak bisa menciptakan lapangan kerja baru. “terang Ida.

Sementara untuk pemasarannya, masih kata Ida, khusus untuk handicraft sudah dilakukan kerjasama dengan pelaku kerajinan di bali. Atau ketika ada kesempatan pada ekspo-ekspo yang bisa menampilkan produk kerajinan, dekranasda selalu membantu menampilkan karya-karya pengrajin yang ada di pangandaran. “Seperti beberapa bulan yang lalu, kita tampilkan kerajinan pangandaran di bali dan sambutannya sangat luar biasa. “Terangnya lagi.

Lebih jauh Ida mengatakan, sebenarnya dengan mengikut serta produk pangandaran pada  pameran-pameran itu merupakan salah satu bentuk monitoring dan evaluasi sehingga para pelaku kerajinan yang ada di pangandaran pun bisa lebih menyempurnakan produk kerajinannya, dan selain itu pengrajin pun semakin tahu kwalitas produksi yang dihasilkan dari daerah lain.

“Ini bisa menambah ilmu dan wawasan para pengrajin kita untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas , sehingga kita punya motivasi baru, betapa kayanya Indonesia karena alamnya memang sangat mendukung. “imbuhnya lagi.

Dan kemungkinan untuk ekspor, Ida menyampaikan, ini harus dikordinasikan dengan dekranasda propinsi, karena dekranasda yang ada di propinsi merupakan konsultan bagi dekranasda yang ada di seluruh  kabupaten/kota di Jawa barat.

Khusus untuk handicraft berbahan dasar pandan laut, menurut Ida, pihaknya akan terjun dulu ke seluruh pengrajin untuk melakukan monitoring dan evaluasi apa saja yang bisa dilakukan dekranasda untuk membantu pelaku usaha kerajinan yang ada di pangandaran. Dan menyangkut penggunaan pandan laut yang sudah menjadi salah satu ikon pangandaran, karena jika tidak dibina, dikhawatirkan pandan laut yang ada di hamparan pantai bisa punah, dan itu akan menjadi masalah baru. Karena selain pandan laut digunakan untuk produksi kerajinan, menurut Ida, sebagaian lahan tempat tumbuhnya pun sekarang sudah banyak yang  beralih fungsi menjadi taman dan lainnya.

“Dari 91 km panjang pantai di pangandaran, mungkin pohon pandannya bisa dihitung jari.” Jelas ida.

Sementara untuk menutupi kebutuhan pasar kerajinan sendiri, lanjut Ida, ini harus dibuat kajian dan evaluasi dengan jalan turun langsung ke pengrajin dan pasar-pasar yang selama ini menjajakan kerajinan produk asli pangandaran.

Menurut ida lagi, Ada sekitar 53 pengrajin dan terus akan bertambah dengan berbagai produknya  setelah dekranasda terjun langsung menemui pengrajin dan dimungkinkan akan terus bermunculan kreativitas baru di masyarakat sehingga dunia usaha kerajinan pun diharapkan semakin hari akan terus berkembang.

“Dan seperti yang dikatakan Pa Bupati, sebaiknya kerajinan pangandaran jangan diarahkan dulu ke luar, tapi kami disarankan harus melakukan dulu monitoring dan evaluasi ke dalam, karena dekranasda sendiri tidak profit oriented. “pungkas Ida. (hiek).