H. JEJE WIRADINATA GELAR SHALAT IDUL FITRI PERTAMA DI ALUN-ALUN PARIGI

PARIGI-Hari Raya Idul Fitri 1437 H bertepatan tahun 2016, tahun pertama pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati depinitif H. Jeje Wiradinata dan Wakil Bupati H. Adang Hadari, Pemda Pangandaran menggelar shalat sunat Idul Fitri di alun-alun parigi.

Berbaur dengan ratusan jemaah masarakat warga Desa Parigi, Bupati bersama sekda, Mahmud, SH, MH, Asda I, Wakil ketua DPRD, Muhamad Taufiq,  seluruh Kepala SKPD, Camat se-Kabupaten Pangandaran, pejabat esselon III,  Kapolsek, Daramil dan tokoh agama, bersama-sama melaksanakan shalat Idul Fitri dengan khotib Ketua MUI Pangandaran, KH. Otong.

Dalam sambutannya, Bupati, H. Jeje Wiradinata menyampaikan, menginjak bulan ke lima usia kepemimpinannya bersama Wakil Bupati H. Adang Hadari, terus melakukan konsolidasi serta menyamakan persepsi dengan seluruh jajaran pemerintahan. “Membangun kebersamaan adalah syarat mutlak untuk meraih keberhasilan. “Ungkap Jeje.

Ditambahkan Jeje, dengan semangat pengabdian terus melaksanakan komitmen dan  janji-janji kampanye untuk kepentingan seluruh warga masarakat, “Program pendidikan, kesehatan gratis dan pembangunan infra struktur menjadi skala perioritas kami. “Imbuh Jeje.

Dalam kesempatan yang sama, atas nama keluarga dan Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Jeje pun tidak lupa minta maaf kepada seluruh masarakat atas segala kekurangan dalam melaksanakan roda pemerintahan selama ini. “Sekarang merupakan momen yang baik untuk kita saling memaafkan. “Ungkapnya lagi.

Usai melaksanakan sembahyang Idul Fitri, Bupati pun menuju aula setda untuk beramah tamah dengan para pejabat di lingkup Pemkab Pangandaran. Usai dari setda, menurut jeje, pihaknya pun akan menggelar open hause di Rumah Dinas di Dusun Sucen Desa Cibenda. “Kami persilahkan kepada seluruh masarakat yang yang ingin bersilaturahmi, silahkan datang ke rumah dinas karena rumah tersebut memang rumah rakyat. “  Kata Jeje.

Pada kesempatan yang lain, Jeje mengatakan, bahwa Wakil Bupati H. Adang Hadari melaksanakan shalat Idul Fitri bersama warga masarakat di mesjid agung Kecamatan Pangandaran dan Ketua DPRD di Kecamatan Mangunjaya. “Kami sengaja berbagi wilayah agar seluruh masarakat bisa terus membangun kebersamaan dengan pemerintah. “Pungkasnya.(hiek)

SENTRA KULINER LAUT PANGANDARAN SIAP MANJAKAN CITA RASA WISATAWAN

PANGANDARAN-Pusat wisata kuliner kini siap memanjakan lidah para wisatawan yang khusus ingin menikmati aneka  masakan khas laut (sea food). Berada di tepian pesisir pantai barat, tepatnya di jalan pamugaran, kios-kios penjaja masakan bercita rasa pantai dengan nuansa jimbaran, Bali, mungkin bisa menjadi alternatif varian wisata Pangandaran khas kuliner.

Ada 8 kios berjejer dengan nuansa artisitik karena seluruh bangunan didominasi bahan kayu yang akan menambah suasana alami dengan latar belakang bentangan laut samudera hindia. “Ini diharapkan akan menjadi alternatif tujuan wisata, khususnya wisata kuliner.” Kata Bupati Kabupaten Pangandaran, H. Jeje Wiradinata.(1/7).

Jeje yang ditemui saat acara buka bersama sekaligus meresmikan pusat wisata kuliner masakan laut, mengatakan, dengan terinsfirasi pusat jajanan laut yang ada di Pantai Jimbaran, Bali, kini pangandaran pun sengaja menghadirkan kawasan pusat jajanan pantai sebagai salah satu destinasi wisatawan. “Pusat kuliner ini juga diharapkan bisa sedikit mengurai kepadatan pasar ikan talanca di pantai timur. “Imbuh Jeje. 

Dengan lokasi yang strategis dan tampilan yang refresentatif, sentra kuliner diharapkan juga bisa menambah pembendaharaan kepariwistaan Pangandaran. "Insaalloh, tahun depan akan dibangun lagi dengan anggaran sebesar Rp 6 milyar. " Terang Jeje.

Dalam tersebut yang juga dihadiri Wakil Bupati, H. Adang Hadari, Sekda, Mahmud, SH. MH, pejabat Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan para tokoh agama ini sengaja digelar agar masarakat tahu perkembangan kepariwisataan yang terus digalakan pemerintah untuk menjadi Pangandaran sebagai wisata dunia. “Saya harap, semua program yang ada di pangandaran mendapat dukungan dan selalu dikawal para alim ulama, sebab apa pun yang kami kerjakan tidak ingin ditinggalkan pemuka agama. “Kata Jeje.(hiek)

PEMBAHASAN RANWAL RPJMD KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2016-2021, IWAN M RIDWAN :”Pemerintah harus segera membuat regulasi terkait pembangunan di harim laut..”

    

PANGANDARAN-Kepada sejumlah awak media yang mengerubutinya usai mengikuti rapat paripurna Pembahasan Rancangan Awal ( RANWAL ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2021, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd M.Pd mengatakan, sesuai ketentuan pasal 58 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, salah satu tahapan penyusunan RPJMD adalah pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran, yang selanjutnya hasil pembahasan tersebut disepakati sebagaimana dimaksud pada pasal 61 dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD.
    Dikatakan Iwan, menindaklanjuti surat Bupati Pangandaran tanggal 19 mei 2016 nomor 050/590-umum/2016 perihal penyampaian Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dan rancangan RPJPD 2016-2025, DPRD Kabupaten Pangandaran telah merumuskan langkah-langkah konkrit agar tahapan yang dilaksanakan bisa bermanfaat bagi penyempurnaan draft awal RPJMD 2016-2021. Dan rumusan tersebut diantaranya, menyelenggarakan rapat internal badan anggaran terkait penyusunan jadwal pembahasan, menyelenggarakan pendalaman materi, expose dari Bappeda Kabupaten Pangandaran, menyelenggarakan rapat kerja bersama SKPD, melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke DPRD Kabupaten Bandung dan Bappeda Provinsi Jawa Barat, menyelenggarakan rapat kerja bersama TAPD Kabupaten Pangandaran dan menyelenggarakan rapat sinkronisasi dengan fraksi-fraksi DPRD. “Kami di DPRD terus bekerja untuk menyempurnakan draft tersebut secara konfrehensif. “Ujar Iwan.
    Masih kata Iwan, melalui pencermatan dokumen Ranwal RPJMD tersebut, badan anggaran berpendapat, materi dalam penyusunan rancangan awal RPJMD 2016-2021 sudah sesuai dengan amanat pasal 54 Permendagri nomor 54 tahun 2010, diantaranya, memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih, secara umum sistematika yang disajikan telah sesuai dengan amanat pasal 59 peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010.
“Di samping hal tersebut banggar pun memberikan masukan untuk menyempurnakan draft rancangan awal RPJMD 2016-2021, secara normatif pembahasan RPJMD dilakukan setelah RT RW dan RPJPD ditetapkan menjadi peraturan daerah. “Ujar Iwan.
    Namun demikian, lanjut Iwan, karena Kabupaten Pangandaran merupakan Daerah Otonom Baru yang belum menetapkan RTRW dan RPJPD menjadi peraturan daerah, maka pembahasannya harus tetap selaras dan sinkron dengan rancangan RTRW dan RPJPD, karena RPJMD merupakan penjabaran arah pembangunan 5 (lima) tahunan dari RPJPD. “Ada beberapa hal yang harus disinkronkan dan diselaraskan antara ranwal RPJMD dengan rancangan RPJPD terutama gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan analisa isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. “Lanjut Iwan.
    Disoal visi pada ranwal RPJMD tentang Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia, Iwan pun berharap pada Pemerintah Daerah agar lebih diperjelas hubungannya dengan visi pada rancangan RPJPD Kabupaten Pangandaran sebagai pusat pariwisata termaju di pulau jawa. Menurut Iwan, pada arah kebijakan prioritas pembangunan daerah lima tahun ke depan, untuk mewujudkan visi kabupaten pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia harus dirumuskan secara komprehensif, karena tidak akan tercapai hanya dengan penataan PKL saja di kawasan wisata. Dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan bersih pemerintah daerah pun diharuskan mengikuti pola rekruitmen sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyesuaikan pola pembinaan, pendidikan dan pelatihan pegawai. “Memberikan sanksi tegas, jelas dan tepat terhadap aparatur yang menyimpang serta bisa mewujudkan pelayanan publik yang prima. “Tambah Iwan.
    Masalah pendidikan, menurut Iwan, agar bisa ditambah dengan pemahaman tentang kepariwisataan sejak pendidikan usia dini, maka perlu dirumuskan tambahan pelajaran tersebuit di tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA. “Dan program pendidikan berkarakter perlu dirumuskan secara cermat dan terukur, agar tujuan, sasaran dan target yang dicapai sesuai dengan arah kebijakan untuk menuju visi kabupaten pangandaran 5 tahun kedepan. “Kata Iwan lagi.
    Iwan pun memandang perlu adanya tambahan jam pelajaran mata pelajaran bahasa inggris disemua tingkatan, memperhatikan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan agar dihitung secara cermat, baik jumlah maupun bidang keahlian serta diperhitungkan kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan tetap memperhitungkan pegawai yang pensiun setiap tahun. Programdan alokasi anggaran pada bidang kebudayaan sebagai penunjang kepariwisataan pun perlu dirumuskan secara terukur sertsa perlu diberikan perlakukan dan kebijakan khusus terhadap lembaga pendidikan non formal, terutama lembaga-lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepariwisata-an serta kursus-kursus bahasa asing, terutama bahasa inggris guna menunjang terhadap tujuan visi kabupaten pangandaran. “Pemerintah pun harus ada regulasi yang mengatur penggunaan ijazah atau sertifikat madrasah diniyah sebagai salah satu syarat melajutkan ke sekolah menengah pertama dan sederajat, serta ijazah atausertifikat diniyah wusto untuk melanjutkan ke sekolah menengah atas dan sederajat. “Ungkap Iwan.
    Disoal kesehatan, Iwan mengatakan, pemda perlu meningkatkan pelayanan kesehatan dasar di puskesmas yang sudah digratiskan mulai tahun 2016 agar diimbangi dengan kualitas paramedis dalam memberikan pelayanan yang diberikan di tiap-tiap puskesmas. Juga perlu dirumuskan secara khusus penanganan terhadap pasien  kurang mampu yang harus dirujuk untuk berobat lanjut ke rumah sakit terutama terkait pengurusan dan biaya pengobatan masarakat. Guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat, maka pembangunan RSUD harus segera direalisasikan yang dalam pembangunannya membutuhkan dana yang besar serta waktu pelaksanaan pembangunan cukup lama serta berkelanjutan, sehingga dalam penganggaran mengunakan tahun jamak. “Oleh karena itu, perlu dirumuskan dan mendapat kepastian hukum terkait penganggaran tahun jamak supaya tidak menjadi persoalan dikemudian hari, baik dana yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari bantuan keuangan provinsi. ”Terang Iwan.
    Menurut iwan, pemda juga perlu merumuskan kebutuhan anggaran terkait pembangunan puskesmas rawat inap di setiap kecamatanyang refresentatif dengan memenuhi standar setara pelayanan di rumah sakit. Perlu dibuat analisa dan perhitungan yang cermat terkait kebutuhan tambahan tenaga medis, baik dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, tenaga medis lainnya dan tenaga penunjang,menyangkut jumlah personil maupun kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai selama kurun waktu 5 tahun kedepan. “Juga perlu optimalisasi tenaga bidan yang ada di desa-desa dengan menambah insentif pada mereka. “Imbuh Iwan.
    Pelaksanaan optimalisasi ambulans gratis, menurut Iwan, perlu dirumuskan kembali karena selama ini masih banyak terjadi keluhan dari masyarakat, dengan mengevaluasi seluruh kebutuhan operasional agar disesuaikan dengan standar maksimal terutama menyangkut biaya BBM, tambahan insentif supir dan biaya operasional. Program kesehatan kerta waluya yang mulai digulirkan tahun 2016 agar diperhitungkan secara cermat terkait kebutuhan penambahan kuota setiap tahun secara bertahap dan disinkronkan dengan kuota dari pusat maupun dari pemerintah provinsi. Pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan agar mendorong pihak swasta untuk membangun rumah bersalin di Kabupaten Pangandaran guna membantu proses persalinan, serta perlu sosialisasi tentang berbagai program kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan, sehingga masyarakat memahami bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati, termasuk di dalamnya sosialisai pola hidup sehat, makanan sehat dan lingkungan yang sehat. “Dinas kesehatan juga harus merencanakan program penelitian wabah penyakit yang sering muncul di masyarakat terutama di daerah pesisir sebagai bahan pencegahan dini serta diharapkan bisa menganalisa kembali rencana dan kebutuhan anggaran dalam RPJMD 5 tahun ke depan dengan menganalisis isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat. “Imbuh Iwan.
    Untuk masalah ekonomi, menurut Iwan, sesuai dengan fokus yang tertuang pada visi Kabupaten Pangandaran yaitu tentang pariwisata, maka seluruh kegiatan yang menyangkut perekonomian agar ada keterkaitan dengan sasaran dan target pariwisata. Seperti anggaran pada dinas pariwisata selain dari APBD kabupaten sebaiknya diajukan juga ke APBD provinsi dan APBN. Penataan destinasi wisata harus menjadi prioritas dan dibuat grand design destinasi wisata bekerjasama dengan perguruan tinggi atau institusi lainnya untuk mencapai pangandaran sebagai tujuan wisata berkelas dunia, juga perlu ada kejelasan peran Pemerintah Daerah tentang kontribusi dari destinasi wisata yang dikelola oleh perhutani dan BKSDA. Luas pesisir Kabupaten Pangandaran lebih dari 37,82% dari total luas area yang ada, sehingga area wilayah pesisir diharapkan menjadi skala prioritas utama untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata juga potensi pertanian di kabupaten pangandaran harus lebih digali, seperti potensi kelapa sawit, sedangkan potensi pertanian yang sudah ada pada saat ini harus tetap dijaga dan dilestarikan. “Pemerintah harus segera merumuskan kawasan pada RTRW terkait pembagian wilayah sesuai dengan potensi masing-masing, terutama pembagian kawasan wisata, kawasan industri, kawasan pertanian dan kawasan lainnya, khususnya lahan hutan konservasi, hutan produksi dan hutan rakyat sebagai penyangga kebutuhan persediaan air, dijaga kelestariannya agar dapat menunjang pengembangan kepariwisataan, terutama kawasan pertanian tidak boleh terus berkurang. “Jelas Iwan.
    Dalam kesempatan yang sama, Iwan pun pun menekankan tentang perlunya  sinkronisasi antara kebutuhan Dinas Pariwisata dengan rencana pembangunan Dinas Puhubkominfo mengenai akses jalan menuju destinasi wisata yang berada di dataran tinggi seperti sinjang lawang, jojogan, santirah dan destinasi wisata lainnya.
    Dikatakan Iwan, untuk perencanaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Padaherang, Kalipucang, Pangandaran, Parigi dan kawasan emplak, diharapkan semuanya sudah teranggarkan. Perlu juga sinkronisasi antara Dinas KPK dengan BPLH dalam hal penanganan sumber air, khususnya di dataran tinggi agar tidak terjadi kekeringan dengan memproteksi tanaman penghujan agar tidak ditebang sembarangan. “Dan pemerintah harus segera membuat regulasi terkait pembangunan di area harim laut dan sungai. “Tegasnya lagi.
    Pendirian pabrik sabut kelapa untuk sementara ini harus dikaji ulang karena dampak pencemaran lingkungannya cukup signifikan, serta ada koordinasi antara BPLH, BPPTPM dan Satpol PP untuk penertiban pabrik yang sudah terlanjur berdiri. “Untuk pembangunan gedung perkantoran, agar direncanakan terpusat di satu lokasi dengan diawali  penetapan ibu kota kabupaten. “Terang Iwan.
    Masih kata Iwan, pemerintah perlu juga menyelaraskan antara issue strategis jangka panjang dengan issue strategis jangka menengah. RKPD tahun 2017 agar disesuaikan dengan tema pembangunan tahunan yang berdasarkan pada arah kebijakan RPJMD tahun 2017 yaitu pembangunan insfrastruktur jalan dan sarana pemerintahan.
    Isu strategis poin ke-3 agar dirubah menjadi masih lemahnya sumber daya manusia kabupaten pangandaran dan kurangnya personil di lingkup pemerintah kabupaten pangandaran, jugaperlu adanya gambaran yang detail dari 28 tujuan, 60 sasaran pembangunan dan 79 strategi. Rencana kebijakan pemekaran kewilayahan agar dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten     Pangandaran 2016-2021, sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan lancar. “Pemda harus segera melakukan inventarisasi hotel, penginapan, losmen dan rumah makan yang sudah memiliki perizinan dan yang belum memiliki perizinan serta merumuskan strategi bagi BPPTPM untuk menarik investor masuk dan nyaman berinvestasi di pangadaran. “Jelasnya lagi.
    Tentang perlindungan perempuan dan anak, Iwan mengatakan,  dalam 5 tahun ke depan hal tersebut harus terkonsep secara jelas serta diharapkan adanya peningkatan jumlah lembaga pendidikan yang membidangi pembinaan usia pemuda dari tahun ke tahun. “Sementara untuk analis data program yang terfokus pada bidang keluarga berencana keluarga sejahtera diharapkan bisa dilaksanakan di 4 bidang lainnya lingkup BP3APK2BPMPD. “Pungkasnya. (hiek)

SIAP DUKUNG PROGRAM POLISI LALULINTAS, 28 KLUB MOTOR SE-PANGANDARAN DEKLARASIKAN IMKP

KALIPUCANG-Ratusan pemotor dari 28 club motor yang ada di Kabupaten Pangandaran, bertempat di taman bundaran samping area terminal Kalipucang baru-baru ini (26/6) menggelar acara deklarasi terbentuknya Ikatan Motor Kabupaten Pangandaran (IMKP).

Acara yang dihadiri Kapolsek Pangandaran serta anggota, polsek Kalipucang, Kasatlantas Pangandaran, Danramil Kalipucang dan sekitar 400 anggota dari masing-masing klub yang didominasi remaja antusias mengikuti acara deklarasi tersebut.

Menurut Ketua IMKP, Asep Hayat, dibentuknya IMKP ini bertujuan untuk mewadahi komunitas terutama remaja yang punya hobi bermotor. “Pada deklarasi ini, kami juga menyatakan sikap organisasi  dan membuat pernyataan bahwa IMKP menolak adanya geng motor liar. “Ungkap Asep.

Dengan motto, membantu aparatur keamanan, menciptakan Kabupaten Pangandaran yang kondusi serta bubarkan berandal motor yang merasahkan masyarakat, menurut Asep, IMKP nantinya bisa ikut berpartisipasi membantu tugas aparat keamanan, menjauhkan diri dari kegiatan berandalan bermotor dalam rangka menjaga dan mewujudkan Kabupaten Pangandaran yang aman, nyaman dan kondusif. “Kami juga siap mendukung dan mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif menuju pangandaran hebat. “Kata Asep.

Ditambahkan Asep, IMKP siap ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku jika ada anggota IMKP yang melakukan tindakan pidana dan melanggar hukum lainnya. Dan IMKP juga siap menjadi pelopor berlalulintas yang baik serta siap membantu program-program polisi lalulintas untuk mensosialisasikan guna keselamatan berkendara. “ Kami pun siap mendukung program-program pemkab pangandaran untuk menjadikan tujuan wisata dunia. “Imbuh Asep.

Sementara dalam sambutannya dari salah seorang aggota kepolisian mengatakan, pihak keamanan khususnya polisi laulintas memberikan apresiasi serta mendukung berdirinya IMKP sebagai wadah komunitas yang punya hobi bermotor. “Kami  minta nantinya setiap klub member alamat base camp masing-masing di tiap-tiap kecamatan dan kepada seluruh angota diharapkan bisa mematuhi segala aturan dan tata-tertib berlalulintas. “Ujarnya. (ISIS KOSWARA)

DIDUGA KEBOCORAN DARI GOT KAPAL, PEMDA PANGANDARAN SEGERA ATASI LIMBAH VIKING

PANGANDARAN-Saluran limbah Kapal FV Viking yang dikandaskan oleh Satgas 115 beberapa bulan lalu mengalami kebocoran dan limbah tersebut dikhawatirkan akan mencemari laut di sekitar bangkai kapal, sehingga Pemda Pangandaran pun berinisiatif dalam waktu dekat akan segera diperbaiki kebocoran tersebut.

Kepada awak media saat meninjau langsung ke lokasi, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, dirinya mendapatkan laporan bahwa kapal FV Viking yang dikandaskan Menteri Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) RI, Susi Pujiastuti mengalami kebocoran dan langsung mengecek kebenaran berita tersebut. “Dan memang benar setelah saya lihat langsung, ada tumpahanan oli dan minyak yang keluar dari kapal Viking,”Kata Jeje. (19/6).

Dikatakan Jeje, saluran yang mengalami kebocoran tersebut adalah saluran limbah kapal. “Setelah saya lihat, ternyata itu bukan dari solar, ini air got, air buangan dari lambung kapal karena saat peledakan lambung kapal tersebut bocor.” Terang Jeje.

Menurut Jeje, apa pun, yang pasti saluran yang mengalami kebocoran tersebut akan segera diperbaiki. Dan guna mengatasi kebocoran tersebut, pemerintah telah melibatkan pihak Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap yang diharapkan kebocoran kapal akan segera tuntas. “Bahan bakar yang masih tersisa juga akan diangkut karena dikhawatirkan akan mencemari area sekitar pantai pasir putih dan batu mandi di area wisata pantai barat. “Ungkapnya lagi.

Jeje menambahkan, sebenarnya wewenang dan tanggung jawab kapal Viking masih ada di Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), namun berdasarkan instruksi dari menteri KKP, Susi Pujiastuti kapal tersebut nantinya akan dijadikan monumen illegal fishing.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Cilacap Mundakir menuturkan, pihaknya telah menerjunkan tim teknis atas arahan dari KKP, tim tersebut langsung didatangkan dari Pertamina wilayah Cilacap. “Tim teknisi tersebut akan melakukan pengelasan bawah air untuk penanganan pencemaran akibat dari kebocoran kapal Viking itu dan teknis perbaikan kapal sepenuhnya ada di tangan tim tersebut, ”Terang Mundakir.

Saluran yang mengalami kebocoran tersebut, menurut Mundakir, sebenarnya tidak mengeluarkan oli ataupun bahan bakar minyak, karena saluran yang bocor tersebut dari saluran air got yang mengeluarkan limbah kapal. “Jadi bedanya begini, kalau oli atau solar kita ambil dan kita usap pasti ada licin-licinnya. Tapi ini kita remas-remas bisa hilang dan tidak lengket, Itu teori sederhananya,” Terangnya.(hiek)

DIHARAPKAN MAMPU MENSTABILKAN HARGA SEMBAKO, DISPERINDAG JABAR GELAR PASAR MURAH DI PANGANDARAN

PANGANDARAN-Guna menekan dan mencegah kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok jelang Hari Raya idul Fitri di Kabupaten Pangandaran, Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) dengan target sebanyak 10.000 kepala keluarga kurang mampu. Walau OPM tersebut belkum signifikan menekan kenaikan harga kebutuhan pokok, diharapkan sebagian masyarakat terbantu dengan adanya pasar murah tersebut.

Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari mengakui, operasi pasar murah yang dilakukan hanya sesekali, jelas tidak akan mampu untuk menekan angka inflasi pada bulan Ramadan dan menjelang lebaran, karena jika ingin menekan inflasi, tentunya tentunya kegiatan serupa harus digelar secara terus menerus. ““Karena laju inflasi hanya bisa ditekan jika opersai pasar  dilakukan berkelanjutan, sepuluh hari, dua minggu atau lebih  mungkin bisa menekan,” Kata Adang saat membuka OOPM di kecamatan Cimerak.(15/6) .

Adang berharap, operasi serupa bisa digelar tidak hanya pada bulan ramadhan dan menjelang lebaran saja, tapi pada waktu-waktu lainnya agar harga di pasar bisa tetap stabil dan terkendali. “Dan tentunya inflasi pun bisa ditekan. “Terang Adang.

Tapi walau demikian, menurut Adang, dengan adanya pasar murah tersebut minimal untuk saat-saat tertentu, seperti  bulan ramadhan dan lebaran harga kebutuhan pokok masarakat  di pasaran akan terus terkontrol karena pada momen itu biasanya kebutuhan masarakat pada sembako akan meningkat. “Tingginya permintaan barang tak jarang pula diikuti turunnya pasokan barang yang menyebabkan harga pangan di pasaran akan naik. “ Imbuh Adang.

 Adang juga mengatakan,  berdasarkan laporan dari bidang perdagangan, sejauh ini harga pangan seperti daging sapi masih terpantau stabil itu dikarenakan masarakat pangandaran masih banyak yang mejadi pemasok daging sapi dari para peternak lokal.

Masih di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Ijah Hartini mengungkapkan, pihaknya akan mengupayakan  agar kegiatan OPM tidak hanya dilakukan sekali namun secara berkala.

Kendala yang saat ini kerap dihadapi pemerintah yakni keakuratan data penerima,  dan tak jarang hal tersebut dikeluhkan oleh dinas terkait. “Yang paling dikhawatirkan, kegiatan pasar murah ini tidak tepat sasaran. “Ungkap Ijah.

Oleh sebab itu, menurut Ijah, ia meminta peran serta pemerintah daerah untuk menyediakan data terbaru terkait calon penerima OPM dan  dengan begitu tentunya operasi pasar murah akan tepat sasaran. “Dan nantinya setiap kepala keluarga penerima akan mendapatkan subsidi dalam membeli sembako seperti minyak goreng, beras, dan gula putih. “Pungkas Ijah. (hiek)

PEMKAB PANGANDARAN MORATORIUM IJIN MINIMARKET

PANGANDARAN-Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Kabupaten Pangandaran keluhkan Pemerintah Kabupaten Pangandaran terkait semakin menjamurnya keberadaan toko modern (minimarket) di Pangandaran,  APPSI meminta agar pemkab segera mengevaluasi dan membenahi keberadaan minimarket tersebut.

Demikian dikatakan Ketua APPSI Kabupaten Pangandaran, Asep Dudu Sa’duddin usai mengikuti auden tentang keberadaan toko modern dengan pemda di aula setda Pemkab Pangandaran, Parigi. “Bukan hanya masalah menjamurnya minimarket saja, lokasinya pun sangat berdekatan dengan pasar tradisional. “Ungkap Asep.(20/6).

Hal seperti ini, menurut Asep, karena akan berdampak kurang baik untuk perkembangan pasar tradisional yang sudah identik menjadi pasar rakyat. Akibatnya, pendapatan para pedagang di pasar-pasar pun menurun karena kalah bersaing dengan fasilitas yang ada pada minimarket. “Selain pasar tradisional, banyak juga toko-toko yang mengeluh karena semakin hari omzetnya semakin berkurang. “Imbuh Asep.
Diakui Asep, secara persaingan pasar tradisional kalah, karena selama ini minimarket selalu gencar  memberikan promo-promo, sehingga para pedagang yang ada di pasar tradisioinal pun merasa kesulitan. “Selain itu, minimarket tidak mengakomodir potensi ekonomi yang ada di masyarakat. Seperti, belum adanya produk yang dihasilkan UMKM dipasarkan di minimarket,  padahal ini dapat membantu promosi para pedagang kecil. “Terang Asep.

Untuk bisa lebih mengoptimalkan keberadaan pasar tradisional, pihaknya meminta agar pemerintah daerah bisa menertibkan minimarket yang sudah ada di setiap kecamatan sert dibuat regulas untuk pengaturannya. “Seperti kecamatan yang kuotanya habis, segera dihentikan. “Tegas Asep.

Semnetara kepala Badan Pelayanan perijinan Terpadu dan penanam Modal (BPPTPM) Kabuoaten Pangandaran, H. Tatang Suherman, SH, M.Si mengatakan, saat ini ijin terkait toko modern/minimarket telah dimoratorium karena akan dilakukan pengkajian akademisi dulu oleh pemda. “Jadi sekarang, sesuai intruksi bupati ijin tersebut dimoratorium dulu. “Kata Tatang yang ditemui usai mengikuti rapat paripurna dengan DPRD di Gedung Islamic Centre Cijulang. (20/6).

Di tempat yang sama Ketua DPRD Pangandaran, Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, untuk sementara ijin pendirian minimarket sudah dimoratorium dan dimaksudkan tentunya dapat membendung bertambahnya minimarket di Kabupaten Pangandaran, karena dengan moratorium dulu diharapkan bisa membantu para pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar-pasar tradisional. “Bupati sudah mengeluarkan moratorium, maka untuk sementara tidak boleh ada lagi ijin yang baru pendirian minimarket," Kata Iwan.

Sementara saat dimintai pendapatnya, Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari mengatakan, minimarket yang sudah mempunyai ijin akan tetap dilanjutkan, karena jika sudah ada ijinnya tidak bisa dilarang untuk ditutup.

Tapi walau pun demkian, menurut Adang, pemerintah tetap akan mencari jalan keluar terkait hal tersebut bagaimana agar minimarket bisa ada dan keberadaan pasar tradisional tidak gulung tikar. “Salah satu solusinya dalam waktu dekat keberadaan pasar-pasar tradisional di Kabupaten Pangandaran akan direvitalisasi dan dibenahi sehingga bersaing dengan minimarket serta dengan sendirinya bisa meningkatkan pembeli. “Kata Adang. (hiek)

SENANGNYA JADI ANAK PANTAI.

PANGANDARAN-Anak pantai, itulah predikat yang disandang anak-anak yang tinggal di dekat pantai. Dengan warna kulit mayoritas hitam ditambah rambut merah kepirang-pirangan, adalah cirri khas anak-anak yang mempunyai keberanian lebih disbanding anak-anak di daerah lain. Walau usia yang cukup belia, tapi keberanian berenang dan menyelam di laut atau di sungai-sungai tak bisa diragukan lagi, padahal kadang-kadang hal tersebut membahayakan jiwanya sendiri.

Seperti yang dilakukan Anto (11), salah seorang anak yang tinggal di pantai Batukaras- Cijulang Kabupaten Pangandaran. Hampir setiap hari ia dan teman-teman sebayanya  sudah terbiasa berenang di sungai bersama teman-temannya yang dilakukan sesaat setelah pulang sekolah. Berenang di sungai baginya dan rekan-rekan merupakan hal yang menyenangkan. “Aku bangga menjadi anak pantai. “Kata Anto.

Anto dan teman-temannya sengaja memilih lokasi yang ada pohon-pohon sebagai tempat melompat menceburkan badan ke sungai. Seolah pemain sirkus, Anto naik ke atas pohon lalu melompat ke air berulang-ulang. “Biasanya saya pergi ke sini tanpa sepengetahuan orang tua. “Terang Anto.

Lain Anto, lain lagi dengan anak-anak yang tinggal di tepian pantai batukaras yang lebih memilih berselancar di antara gulungan ombak laut tempat arena bermainnya. Seakan sudah akrab dengan jenis ombak apa pun, anak-anak ini tak kenal rasa takut untuk ke tengah laut mengikuti jatuhnya gelombang. “Kalau sudah di atas papan selancar, terkadang kami luoa waktu pulang. “Kata salah seorang anak.

Anak pantai, simbol kecerian dalam suasana apa pun, seolah tak pernah ada rasa lelah dan bosan setiap hari bermain  air. Laut dan sungai, seperti orang tuanya yang sudah sejak lama akrab dengan suasana pantai sebagai lahan mengais rejeki untuk kebutuhan hari ini, besok, lusa dan entah sampai kapan….(AGE)

14 TAHUN WARGA PASIRGEULIS MENUNGGU PERBAIKAN JALAN

PADAHERANG-Sudah lama masarakat Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang mendambakan infrastruktur jalan sepanjang 1200 meter ada perbaikan dari pemerintah. Pasaknya, selama ini jalan yang menghubungkan Desa pasirgeulis ke Kecamatan mangunjaya tersebut rusak berat. “Sudah 14 tahun jakan tersebut seolah dibiarkan rusak. “Ungkap salah seorang warga, Azis.
Menurut warga, jalan tersebut terbengkalai dengan kondisi lobang-lobang yang dalam hingga untuk kendaraan sejenis sedan tidak akan bisa lewat. “Padahal jalan tersebut sangat vital karena bisa menjadi akses menuju Desa Cibogo dan tembus ke Kecamatan Mangunjaya. “Masih kata Azis.
Menurut Kepala Desa pasirgeulis, usman, pihak desa sudah berusaha dengan mengajukan proposal perbaikan jalan tersebut agar segera ada perbaikan, tapi sayang sampai saat ini belum ada tanggapan pemerintah daerah. “Proposal tersebut kami kirim ke pemkab dan DPRD Pangandaran. “Kata Usman.(22/6).
    Sebenarnya proposal tersebut, menurut perangkat Desa Pasirgeulis, sudah diajukan sejak  masih menjadi bagian wilayah Kabupaten Ciamis, tapi entah kenapa sampai sekarang, sudah hampir 14 tahun menunggu perbaikan tak kunjung ada realisasi.
    Usman berharap, mudah-mudahan tahun ini ada perbaikan karena sudah masuk RPMJ, mengingat jalan tersebut bisa menjadi jalur perekonomian di dua kecamatan, Padaherang dan Kecamatan Mangunjaya. “Masarakat desa sangat berharap mudah-mudahan ini menjadi perhatian  pemerintah karena warga sudah 14 tahun menunggu perbaikan. “Kata Usman. (ISIS KOSWARA)

UNGKAPKAN RASA SYUKUR LULUS UN, SISWA MTS N SINDANGJAYA GELAR AKSI BAGI-BAGI TAKJIL

MANGUNJAYA-Banyak cara untuk melakukan amal sholeh di bulan suci ramadhan ini, karena bulan ramadhan adalah bulan yang sangat di nantikan oleh seluruh kaum muslimin di seluruh dunia , lebih khusus bagi masyarakat muslim Indonesia.

Salah satunya yang dilakukan siswa-siswi MTs Negeri Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, tepat di hari ke sepuluh ramadhan, para murid yang dikomandani pengurus OSIS melakukan bagi-bagi tajil gratis kepada warga sekitar dan para pengguna jalan yang hendak berbuka puasa  di depan kampusnya.

Panitia pelaksana kegiatan, Nurcholis  mengatakan, mengungkapkan rasa bahagia atas kelulusan Ujian Nasional (UN) tidak selamanya identik dengan hura-hura dan perilaku negatif seperti curat-coret baju, kompoy dengan speda motor dan sebagainya.

“kami mengungkapkan rasa syukur tersebut dengan cara membagi-bagikan takjil seperti ini. “Ungkap Nurcholis.(16/6).

Dikatakan Nurcholis, ia dengan siswa kelas 9 yang sudah dinyatakan lulus serta dibantu pengurus OSIS MTs Negeri Sindangjaya mempunyai cara tersendiri dalam mewujudkan rasa syukur kelulusan tersebut. “Karena kegiatannya bertepatan di bulan ramadhan, kami pun sepakat untuk melakukan aksi membagi-bagikan takjil. “Imbuh Nurcholis.

Dalam kegiatan tersebut, menurut Nurcholis, merupakan refleksi rasa syukur serta ungkapan bahagia seluruh siswa yang selama 3 tahun mengenyam pendidikan di MTs Negeri Sindangjaya hingga dinyatakan lulus dalam UN. “Hampir seluruh siswa kelas 9 terlibat dalam kegiatan ini. Terang Nurcholis. (TONI T)