BUPATI PANGANDARAN: " KORPRI HARUS MANDIRI DAN PROFESSIONAL “

PARIGI-Seluruh Aparatur Sipil Negera (ASN) harus bisa mandiri serta professional dalam menjalankan tugas yang diembannya,  ASN juga harus berdedikasi tinggi dan mampu sigap menyikapi perubahan untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (korpri) ke 46 di lapang alun-alun Parigi yang dihadiri Ketua DPRD kabupaten pangandaran H Iwan M Ridwan SPd. M.Pd,  Kejari ciamis, Ny Sri Respatini SH, MHum, Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran. Mahmud SH.MH dan Kepala SKPD lingkup Pemda Pangandaran.(29/11).

“Ini selaras dengan tema Hut Korpri tahun ini, 46 tahun korpri kerja bersama, setia sepanjang masa. “kata Jeje.

Jeje mengatakan, korpri harus hadir untuk melayani dan memberi pasilitas kepada publik serta bisa memposisikan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Ada dua asfek, menurut Jeje yang harus lebih ditekankan dalam pelayanan pada masyarakat, seperti, pelayanan kesehatan di puskesmas-puskesmas juga pelayanan kependudukan dan penatatan sipil jangan ada kesan masyarakat merasa tidak dilayani dengan baik atau dicuekin.


"Juga dalam masalah pelayanan ijin, seperti ijin amdal, usaha dan ijin lainnya, karena kita tidak mungkin meningkatkan indek ekonomi tanpa keterkaitan pihak pengusaha." Tegasnya.

Dalam kesempatan pelaksanaan upacara tersebut, Bupati Pangandaran pun berkesempatan menyerahkan piala kepada juara lomba ronggeng amen, lomba MC dan lomba pengucap Panca Prasetya Korpri yang digelar beberapa hari sebelumnya. (editor: hiek)

MENJELANG TAHAPAN PEMILU, BAWASLU KABUPATEN PANGANDARAN GELAR BIMTEK

PANGANDARAN-Sebagai bentuk keseriusan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam mengawasi pelaksanaan pilkada mendatang, Bawaslu Kabupaten Pangandaran menggelar bimbingan tehnik (bintek) seluruh komisioner beserta jajaran kesekretariatan yang bertujuan untuk mengawal jalannya pesta demokrasi 27 juni 2018 mendatang.

Bintek yang dilaksanakan di sebuah hotel di kawasan wisata Pantai barat Pangandaran (27/11) ini tidak hanya diikuti para komisioner, tapi seluruh jajaran secretariat pun dilibatkan untuk sama-sama ikut mengawasi tahapan-tahapan pemilu.

Menurut salah seorang komisioner Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar lembaga (hubal), Nursaeful, keberhasilan pengawasan bukan terletak pada seberapa banyak pelanggaran yang terjadi,  tapi lebih kepada pencegahan terjadinya pelanggaran, sehingga bisa meminimalisir terjadinya sebuah pelanggaran pada penyelengaraan pemilu.

“Intinya, kita tetap hareus focus pada pencegahan. “tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Nursaeful, pemilu sekarang berbeda dengan pemilu lalu karena pemilu sekarang lebih tertumpu pada pengawasan partisipatif yang melibatkan seluruh masyarakat dan stake holder pemilu.

“Dengan slogan bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu bersama bawaslu tegakan keadilan pemilu. "imbuhnya. (TN)

ANTISIPASI ABRASI, JALAN MENUJU OW BATUKARAS SEBAGIAN AKAN GUNAKAN TANAH WARGA

CIJULANG – Sudah beberapa bulan bahu jalan menuju Obyek Wisata (OW) Pantai Batukaras, tepatnya di Dusun Pasuketan Desa Batukaras Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran keadaannya sangat mengkhawatirkan. Walau sudah dapat penanganan dinas terkait dengan melakukan mengurugan, tapi kondisi jalan tersebut tetap riskan karena bukan tidak mungkin jalan tersebut semakin lama akan habis karena terus tergerus aliran sungai.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pangandaran, Mahmud, SH, MH saat diminta komentarnya, mengatakan, pemerintah daerah telah melakukan musyawarah dengan warga untuk  menambah jalur badan jalan tersebut.

"Penambahan jalur badan jalanm sebagian akan menggunakan areal tanah milik warga," ujarnya (24/11)

Dikatakan Mahmud, nantinya jalur yang semula lurus akan berbelok ke sebelah kanan jika pengguna jalan datang dari arah Cijulang.

"Dan kebutuhan luas tanah untuk pemindahan jalur jalan tersebut  sekitar 600 meter dengan harga ganti rugi sekitar Rp174 juta," jelasnya.

Penambahan badan jalan ini, kata  Mahmud, sebagian menggunakan sebagian tanah warga seluas 231.81 meter, dengan taksiran harga sekitar Rp68 juta.

"Selain itu, ada pula lahan yang harus dibebaskan sekitar 355.39 meter dengan taksiran harga mencapi Rp105 juta," tandasnya. (AGE).

DPD GOLKAR PANGANDARAN DEKLARASIKAN CAGUB-CAWAGUB RIDWAN KAMIL DAN DANIEL MUTAQIEN DI PILGUB JABAR

PARIGI-Setelah mendapatkan SK Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, H Daniel Mutaqien yang dipasangkan dengan Ridwan Kamil untuk menjadi cagub dab Cawagub Jawa Barat  merupakan target kemenangan, mengatakan,  jabar tentunya harus menjadi daerah kemenangan Partai Golkar dalam pemilihan kepala daerah. Pasalnya, menurut Daniel, Jawa Timur sudah dipegang para nahdiyin dan PKB.

Demikian disampaikan H Daniel Mutaqien Syafiuddin dihadapan pengurus, kader dan simpatisan Partai Golkar di lapang Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran dalam rangka acara silaturahmi pencalonannya ke setiap DPD kabupaten/kota.

“Di Jawa Tengah sendiri, seperti diketahui merupakan  merupakan basis PDIP. “ucap Daniel.

Daniel mengatakan, seluruh pengurus serta kader Partai Golkar di Jawa Barat harus bisa mengawal dan mengamankan apa yang sudah diamanatkan dan sudah digariskan partai.

“Dengan jumnlah pemilih 36 juta suara, jabar harus dimenangkan partai golkar. “ucapnya lagi.

Dalam acara silaturahmi siang tadi juga sekaligus digelar deklarasi dari 10 Pengurus Kecamatan (PK) DPD Partai Golkar Kabupaten Pangandaran untuk mendukung calon gubernur Jawa Barat H Daniel Mutaqien Syafiuddin untuk mendampingi calon gubernur Jawa Barat,  Ridwan Kamil.

Sementara ketua DPD partai Golkar Pangandaran, Mohamad Taufik mengaku sangat bangga partai Gokkar Jawa Barat sudah memiliki calon untuk maju dalam pilkada serentak pemilihan gubernur jabar.

“Sesuai keputusan DPP, DPD Partai Golkar Pangandaran mendukung penuh pencalonan Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien untuk maju dalam pilkada Jawa barat 2018. “tegasnya.

Ini juga, menurut Taufik, untuk menjawab beberapa pertanyaan selama ini tentang tidak lolosnya tidaknya Ketua DPD golkar, Dedi Mulyadi dalam pencalonan kepala daerah di Jawa Barat.

“Setelah SK DPP sudah diterima Kang Daniel, maka kita pun sepakat karena memang itu yang sudah diputuskan ketua umum DPP Partai Golkar. “imbuh Taufik.

Masih di tempat yang sama, dewan pettimbangan partai Golkar Pangandaran, H. Adang Hadari mengajak seluruh warga golkar Kabupaten Pangandaran untuk mendukung calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2018, Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien Syafiuddin.

"Sebagai pengurus, kader dan simpatisan partai golkar, sudah seharusnya kita bisa mengawal serta nmendukung apa yang sudah diputuskan DPP. “tegas Adang. (AGE)

PERAN GURU MENCIPTAKAN MANUSIA CERDAS DAN TANGGUH

Terpujilah wahai engkau ibu bapak guru - namamu akan selalu hidup - Dalam sanubariku
Semua baktimu akan kuukir Didalam hatiku - Sebagai prasasti terimakasihku tuk pengabdianmu…

PANGANDARAN-Guru merupakan pendidik, menjadi tokoh panutan bagi para peserta didiknya, karena tugas guru dalam menjalankan profesinya, selain selain sebagai pendidik tugas guru juga harus bisa menjadi tauladan bagi seluruh murid.
Demikian dikatakan Kepala Sekolah Dasar Pangandaran III, Abdul Aziz saat diminta tanggapannya tentang peranan guru dalam proses mencerdaskan peserta didiknya.

Sebagai guru yang sudah lebih 20 tahun mengajar, Aziz mengatakan, guru harus bisa mewariskan atau memberikan nilai-nilai pendidikan untuk mempersiapkan generasi manusia cerdas dan tangguh. Karena tugas guru  juga harus mampu memberikan motivasi pada setiap siswa.

“Guru harus dapat memberikan semangat dan menjadi sumber energi untuk para peserta didiknya agar proses belajar mengajar bisa efektif. “ungkap Aziz. (24/11)

Walau tugas guru  terbatas wanya beberapa jam saja di dalam kelas, sambung Aziz, tapi guru selain harus mentransfer ilmu pengetahuan juga bisa memberikan etika dan nilai-nilai moral pada muridnya.

Seorang guru, menurut Aziz, harus dapat meneruskan dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan mampu memberikan pengajaran terhadap materi yang benar-benar sudah ia kuasai.

Selain itu, lanjut Aziz, proses belajar pun tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja. Tapi dengan memberikan pemahaman tentang lingkungan, alam serta pendidikan sosial, guru juga sekaligus menjadi pembimbing siswa dalam beretika.

“Pendidikan pada murid tidak hanya bisa diterapkan di dalam kelas saja, sebab guru juga harus bisa memberikan pendidikan tentang kecintaan pada alam, lingkungan dan seterusnya. “kata Aziz lagi. (hiek)

PARA ANGLER HYALINE FISHING PANGANDARAN PROMOSIKAN WISATA

PANGANDARAN-Potensi wisata Pangandaran ternyaata bukan hanya menyimpan pesona  pariwisata saja, tapi juga menjadi surga bagi para angler untuk berburu ikan-ikan baik di laut bebas atau pun di sungai-sungai. Banyaknya spot pemancingan di sepanjang pantai yang terhampar sejauh 91 km serta dua sungai, Citanduy dan Bojongsalawe selama ini menjadi faporit tempat melempar umpan.

Demikian dikatakan Ketua Komunitas pemancing Hyaline fishing pangandaran (HFP), Dodi Budiana tentang tempat-tempat yang selama ini memang jadi buruan para penghobi mancing.

“Ada sekitar 40 orang jumlah anggota kami. “terang Dodi.(24/11)

 Menurutnya, selain pemancing asal Pangandaran, anggota HFP juga  tersebar di berbagai kota, bahkan hingga ke luar pulau jawa.

“Biasanya hari minggu atau hari libur lainnya, kegiatan mancing kami lakukan. “katanya lagi.

Pantai pangandaran, menurut Dodi, tidak hanya menyimpan beragam keindahan potensi alam wisata, tapi juga menawarkan beragam kegiatan wisata khas air laut yang menggiurkan. Seperti kegiatan memancing, dan potensi ini ternyata oleh sebagian wisatawan dijadikan destinasi favorit mereka, sehingga kegiatan wisata mancing ini diharapkan bisa menjadi ajang promosi dunia pariwisata Pangandaran.

Menurutnya, seluruh anggota HFP dibekali ilmu untuk mampu menjadi guide jika ada pemancing yang datang dari berbagai tempat, sekaligus  bisa memperkenalkan obyek-obyek wisata pada pemancing yang datang ke Pangandaran.

“Keberadaan kami diharapkan bisa memberikan kontribusi nyata pada dunia pariwisata Pangandaran terutama dari sektor promosi wisata daerah. “ungkap Dodi.

Kegiatan mancing di laut ini, tutur Dodi, memiliki posisi amat strategis untuk memperkenalkan obyek-obyek wisata yang ada di Pangandaran. Pasalnya, di setiap tempat mancing sekaligus bisa menjadi  tempat wisata bahari yang tentunya mempunyai kekhasan serta keunikan yang akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para angler, sehingga diharapkan keberadaan Hyaline fishing pangandaran pun bisa ikut mengkatrol kunjungan wisatawan.

“Dalam waktu 3 bulan sekali kami mengadakan liga mancing yang pesertanya banyak didatangi dari luar Pangandaran. “terangnya.

Diakui Dodi, sampai saat ini Pangandaran memang belum begitu dikenal para pemancing (angler) sebagai lokasi yang banyak menyimpan ikan-ikan jenis pancingan, kepulauan Raja Ampat dan pantai di Lampung sampai saat ini masih tetap menjadi faporit.

Para angler yang tergabung dalam Hyaline fishing pangandaran dengan Tag hijau alamku bening sungaiku bersih pantaiku pun tidak segan-segan untuk selalu menjga keindahan serta kebersihan lingkungan dengan memungut sampah di lokasi memancingnya.

“Kami berharap, pemda segera membuat regulasi yang akan mengatur keasrian sungai dan biotanya, agar semua sungai yang ada di Pangandaran bisa lestari dan selalu terjaga. “kata Dodi.

Dodi juga mengatakan, untuk tujuan promosi wisata, diharapkan pemda juga bisa menyelenggarakan even turnamen mancing.

“Saya optimis, dengan even tersebut kami bisa mendatangkan para angler dari berbagai daerah bahkan hingga dari luar jawa. “tegas Dodi. (hiek)

GEMERLAP DUNIA MALAM DI KAWASAN WISATA, KENISCAYAANKAH ?

oleh: hiek

Pembangunan dunia pariwisata tidak mungkin terlepas dari dunia hiburan karena ia selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangannya.

Pariwisata Pangandaran, dengan keindahan alam, laut dan sungai menawarkan sejuta pesona di dalamnya, tentunya semua ini dapat menarik  wisatawan untuk datang berkunjung. Begitu juga para investor, dengan insting bisnisnya pasti akan melirik keberadaan asset wisata sebagai tempat pengembangan usahanya untuk membangun beberapa fasilitas penunjang wisata, seperti hotel, restoran, kafe, karaoke, pub atau apa pun yang bisa dijual pada turis. Walau terkadang keblablasan, di lokasi hiburan tidak jarang terjadi penjualan minuman keras, prostitusi atau mungkin transaksi penjualan narkoba. Kondisi ini hampir terjadi dimana-mana, sehingga tidak jarang pula berdampak pada image dunia wisata yang selalu diidentikan dengan dunia glamour, hura-hura bahkan cenderung (maaf) maksiat.

Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran, diperlukan langkah-langkah serta kebijakan untuk meletakkan pondasi kepariwisataan, dan itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Investasi di bidang usaha pariwisata yang terus berkembang dan tidak terbendung harus disikapi dengan arif melalui regulasi yang akan berperan menjadi salah satu proteksi. Seperti selektif dalam pemberian izin kafe, hotel atau tempat-tempat hiburan lainnya yang nantinya dikhawatirkan bisa menjadi pusat perdagangan minuman keras bahkan prostitusi.

Pemerintah daerah harus segera membuat regulasi yang akan mengatur dimana tempat dunia malam berada, jauh dari pemukiman warga dan tidak menggangu privasi wisatawan untuk bisa lelap tidur tak terganggu dentuman musik keras dari hingar bingar suasana dunia malam, bahkan pemda pun sudah saatnya segera membuat aturan pengendalian minuman keras.

Umpamanya, Apakah minuman beralkohol kelas A harus dijual di hotel bintang satu, pub dan seterusnya. Sebab suka atau tidak suka, bagi sebagian wisatawan, apalagi wisatawan mancanegara (wisman), tentunya minuman jenis tersebut “harus” ada sebagai salah satu ekspresi suka cita liburannya.

Dunia pariwisata dengan bumbu gemerlap dunia malam mungkin tidak dapat dihindari keberadaannya, dan ini berarti peran kebijakan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menginvetarisir seluruh fasilitas hiburan yang ada di lokasi wisata. Hal ini tentunya membutuhkan ketegasan dan kesigapan dari aparatur, kerjasama lintas sektoral dan tentunya dengan melibatkan peran aktif masyarakat untuk mengontrol.

Image positif sebagai daerah wisata tentunya tetap harus dijaga, karena yakin pariwisata bisa dikembangkan tanpa melegalkan peredaran minuman beralkohol dan prostitusi jika semua stake holder mengambil peran di dalamnya.

Suatu ketika, seorang seniman besar Jawa Barat, Doel Sumbang pernah mengatakan, pada prinsipnya kehidupan malam di daerah wisata memang diperlukan. Seperti tempat karaoke, pub, kafe atau panggung terbuka untuk pagelaran seni, baik seni tradisional atau modern.

“Kalau kehidupan malam di tempat wisata mati, ya aktifitas wisata pun mati. “ungkapnya.

Dan ini, lanjut Kang Doel, sapaan akrabnya, sangat erat kaitannya dengan Penghasilan Asli Daerah (PAD), kesejahteraan masyarakat dengan menjadi pedagang atau nelayan yang terkadang pada masa paceklik ikan bisa mencari nafkah dari perahu pesiar, jualan, pemandu wisata atau lainnya.

“Saya percaya, Pemda Pangandaran akan bisa menentukan kebijakan tersebut. “katanya lagi.

Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan, pengembangan pariwisata Pangandaran yang harus dilakukan sekarang, dengan melakukan penataan disana-sini. Menempatkan para pedagang, lokasi perahu pesiar, pusat kuliner bahkan kebutuhan taman-taman tempat berkumpul keluarga untuk menikmati indahnya panorama matahari terbenam (sunset).

Penataan di setiap obyek wisata, harus segera dilakukan, karena yang dibutuhkan bukan hanya infrastruktur sebagai sarana saja, tapi semuanya perlu menanganan serius. Dan ini, kata Jeje, menjadi pekerjaan rumah yang harus dikerjakan bersama-sama.

“Tugas penataan ini bukan hanya tugasnya pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat yang akan terlibat sebagai pelaku wisata di seluruh destinasi. “tegas Jeje. (hiek)

TIGA KEMENTRIAN RI KUNJUNGI BUMDES GUHA BAU DI DESA KERTAYASA

CIJULANG- Kedatangan dari tiga kementerian, Kementrian Desa, PPN/Bappenas dan Kementrian Pariwisata beberapa hari lalu melakukan kunjungan ke Bumdes Guha Bau di Desa Kertayasa Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dalam rangka study banding bumdes berbasis kemaritiman dan kepariwisataan yang bertujuan menggali potensi serta memecahkan permasalahan yang ada di berbagai daerah.

Demikian disampaikan Ketua Bumdes Guha Bau, Teten, saat diminta komentarnya terkait kedatangan tiga kementerian tersebut.

Menurut Teten, dalam pelaksanaan pengelolaannya bumdesnya, pihaknya lebih menonjolkan pada usaha berbasis desa wisata, yakni dengan menggali potensi-potensi dalam pengembangan sektor usaha pariwisata, seni budaya, perikanan darat dan pertanian yang menjadi satu kesatuan yang terintegrasi.

“Kami harap ke depannya Bumdes Guha Bau ini bisa lebih berkembang dan maju serta mampu berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan dan sebagai PADes,” ujar Teten, di sela-sela kesibukannya saat menerima kunjungan dari 3 kementrian tersebut. (18/11)

Teten menjelaskan, Bumdes Guha Bau yang berlokasi di obyek wisata Green Canyon saat ini mengelola jasa body rafting, kios desa, jasa perahu, pembuatan souvernis dan warung bumdes.

“Sementara yang akan digarap di antaranya bidang perikanan darat serta pembangunan pangkalan gas elpiji ukuran 3 kilogram. “terang Teten.

Selain itu, lanjut Teten, Desa Kertayasa bersama Desa Pamotan, Babakan, Cikalong, Ciakar, Margacinta, Sukaresik, Selasari, Maruyungsari dan Desa Sidomulyo masuk dalam daftar salah satu desa yang memiliki potensi desa wisata di Pangandaran.

Teten berharap, dengan potensi yang dimilikinya ini bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak, terutama bantuan modal untuk menunjang kegiatan dan pengembangan usahanya.

“Masuknya desa kami sebagai salah satu potensi desa wisata tentunya hal ini sangat membanggakan, apalagi bila terus didorong oleh berbagai pihak,” imbuhnya.

Ditempat yang sama, Kepala desa Kertayasa, Abdul Rohman menjelaskan, ia bersama seluruh masyarakat ingin mewujudkan mimpi lewat BUMdes agar Kertayasa bisa lebih mandiri tidak selalu berharap dan menunggu program dari pemerintah dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa.

"Lewat bumdes kami optimis bisa lebih mandiri dalam membangun dan memberdayakan masyarakat. “ ucapnya.

Dikatakan Abdul Rohman, bumdes yang ada di desanya sejak berdiri tahun 2012 lalu, pernah mengalami puncak keberhasilan di tahun 2016 dengan pemasukan PADes Kertayasa sekitar Rp 100 juta.

“Dan tahun ini bisa melebihi target dengan PADes Rp 110 juta lebih. “jelasnya lagi.

Sementara menurut Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Pangandaran, H. Dani Hamdani, S.Sos, MM, pihaknya terus mengarahkan dan berupaya menggali potensi bumdes di masing-masing desa ke arah pengembangan wisata, seni budaya, pertanian dan perikanan darat yang menjadi satu kesatuan.

“Kami harap ke depannya seluruh bumdes yang ada di Kabupaten Pangandaran lebih maju  dan berkembang,” tandas nya. (AGE)

HEBAT, PELAJAR PANGANDARAN RAIH PRESTASI DI PORSADIN NASIONAL

CIMERAK – Hebat, kini satu lagi prestasi yang sangat membanggakan ditorehkan pelajar Pangandaran. Salah seorang santri asal pondok pesantren (Ponpes) Nurul Huda Asy-Syifa, Desa Masawah Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran, Riska Maulida (12) berhasil menjadi juara pertama lomba pidato bahasa arab tingkat nasional pada acara Pekan Olah Raga Dan Seni Antar Diniyah (Porsadin), yang diselenggarakan dari tanggal 16-19 November 2017 di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

Menurut Riska siswa siswi MTs Satu Atap Masawah ini, setelah berhasill lolos pada Porsadin mulai di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi hingga ia pun terus melenggang untuk mewakili Propinsi Jawa Barat ke tingkat nasional dan berhasil menjadi juara.

Dan setelah berhasil menyabet predikat juara nasional, menurut Riska, tidak hanya piala serta penghargaan lainnya yang ia dapatkan, dari pengalaman mengikuti kejuaraan Porsadin mulai dari tingkat kabupaten, propinsi hinga nasional, sungguh banyak sekali pengalaman bisa didapat. Seperti, bisa berkumpul dengan anak-anak lain se-propinsi bahkan se-indonesia bercerita dan berbagi pengalaman di daerah asal masing-masing.

 “Berkat doa’ dari semuanya, Alhamdulillah akhirnya Riska berhasil meraih juara I Lomba Bahasa Arab tingkat nasional.  “ungkap ibunda Riska, Lilis Suryani yang selalu setia menemani anaknya berlomba.(21/11)

Lilis menambahkan, ia berharap agar anaknya kelak bisa terus berkarya dan berprestasi menjadi generasi muda islami yang dibekali wawasan ilmu tentang agama yang lebih luas lagi.

 “Saya bersyukur, selain piala Riska pun berhak mendapatkan beasiswa pendidikan ke Al Azhar, Mesir,”imbuh Lilis. (AGE)

BUPATI LANTIK 47 PNS LINGKUP PEMKAB PANGANDARAN

PARIGI-Mutasi, rotasi dan promosi merupakan hal biasa byang selalu dilakukan di tatanan pemerintah dengan tujuan sebagai penyegaran kinerja dan dinamika sistim kerja pegawai. Jabatan baru mau pun lama nantinya akan menjadi sebuah kesatuan system untuk pelayanan public yang berujung pada kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutan saat melantik sejumlah PNS eselon III dan IV di lingkup pemerintahan Kabupaten Pangandaran di aula setda,(22/11)

Dihadapan 47 pejabat yang hari itu dilantik, bupati juga mengamanatkan agar di tempat yang baru nanti bisa lebih meningkatkan disiplin kerja, menjalankan tugas-tugas serta selalu loyal pada atasan.

“Jika ada kesalahan yang dilakukan atasan, sebaiknya diberi tahu. " tegas Jeje.

 Menurut Jeje, saat akan melakukan rotasi, mutasi dan promosi, ia mengakui selalu was-was. Karena sebagai manusia biasa dikhawatirkan kebijakannya dalam penataan perangkatnya bisa menjadi salah menempatkan pegawai, merasa ada yang didholimi atau hal lainnya.

“Pejabat yang bagus tidak naik, malah sebaliknya yang tidak berprestasi bisa naik atau salah menempatkan pegawai pada posisi yang kurang sesuai dengan keahliannya. “imbuh Jeje.

Untuk lebih memahami hal tersebut, kata Jeje, ia pun berdiskusi panjang dengan baperjakat sebelum melakukan mutasi ini, sehingga diharapkan hasil dari penataan pegawai ini bisa menghasilkan sistim kerja yang terukur, bertanggungjawab dan tentunya bisa lebih optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.

 “Selalu saja muncul pertanyaan dalam hati saya, apakah kebijakan saya ini mendolimi atau tidak. “ungkap Jeje.
Untuk urusan mutasi, rotasi dan promosi ini, Jeje berpesan agar jangan datang ke rumah, karena, menurutnya, ia dan baperjakat sudah mempunyai rekam jejak masing-masing pegawai. Jadi apa pun alasannya saat seorang PNS datang ke rumah dinas untuk urusan satu ini, jangan harap akan dilayani.

“Rekam jejak anda sekalian tentunya akan menjadi bahan pertimbangan saya dan baperjakat. “tegasnya lagi.

Intinya, lanjut Jeje, harus bekerja dengan baik, berdedikasi tinggi pada tugas yang diemban dan dinamis dalam melaksankan tugas-tugas. (AGE)

PEMPROP JABAR, PEMDA PANGANDARAN DAN BBWS BAHAS NORMALISASI SUNGAI

BANJAR-Secara geografis Kabupaten Pangandaran di lalui beberap sungai yang mengalir hampir di setiao kecamatan. Seperti sungai citanduy dan sungai ciseel yang merupakan kewenangan pengurusannya berada dipemerintah pusat dan beberapa sungai yang kewenangannya ada di poemerintahan propinsi jawa barat, antara lain, sungai  cikembulan,  ciputrapinggan, citonjong, cikelewung, cijalu, cikerai, cikembang, Cijulang. Cimedang, sungai cigugur dll. Keberadaan sungai-sungai tersebut, adaq sebagian pasda saat musim hujan tiba serining terjadi banjir.

Terkait hal tersebut, beberapa hari lalu (14 /11) Pemerintahan Kabupaten Pangandaran, antara lain, Bupati pangandaran, H Jeje wiradinata yang di dampingi Wakil Bupati, H. Adang Hadari, ketua DPRD, H. Iwan M Ridwan SP, M.Pd bersama beberapa anggota DPRD, Kepala Dinas PU Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman  serta beberapa kepala SKPD mengunjungi Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di kota Banjar untuk koordinasi terkait normalisasi sungai sungai yang berada di pangandaran.

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Kepala Dinas PSDA Provinsi Jawa Barat,Nana Nasuha beserta rombongan yang diterima langsung Kepala BBWS, Danang Baskoro, menurut Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinta merupakan tindak lanjut setelah sebelumnya pertemuan yang sama dalam pembahasan hal yang sama.

"Dan hasil pertemuan koordinasi hari ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan,  terkait adanya beberapa sungai di wilayah Kabupaten Pangandaran yang harus segera dinormalisasikan. salahsatunya Sungai Cikidang yang kondisinya sudah mengecil sehinbgga jikapada musim hujan sering banjir apalagi kalau laut sedang naik. “kata Jeje.

Dikatakan Jeje, selain sungai cikelewung dan cijalu, sungai Cikembulan sekarang sudah mengalami pendangkalan walau pun masih relatif lebar.

menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PSDA jabar, Nana Nasuha, pada beberapa sungai yang menjadi kewenangan pemprop jabar, sepakat untuk bersama dibahas sehingga permasalahan banjir yang berada di kabupaten pangandaran bisa diatasi.

Nana juga mengatakan, permasalahan sungai di Kabupaten Pangandaran yang merupakan kewenangannya sudah diidentifikasi titik mana saja yang menjadi permasalahan.

“Pemprop sudah mengusulkan penanganan sungai cikidang dan sungai cijulang, “ujar Nana.

Namun dalam menangani masalah sungai, kata Nana, tidak bisa hanya spot by spot saja, tetapi harus mulai dari hulu, tengah sampai muara.

Sementara menurut kepala BBWS citanduy. Danang Baskoro, asal ada dukungan dari semua pihak, BBWS bisa mengajukan anggaran untuk penangana sungai dari pemerintah pusat.

masih di tempat yang sama, Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, mengharapkan adanya kewenangan dalam penanganan sungai di pangandaran.

"saya berharap setiap tahun BBWS bisa menganggarkan untuk normalisasi sungai-sungai yang ada di Kabupaten Pangandaran, dan mengenai jalan infeksi dari manganti Kabupaten Ciamis sampai ke Paledah Kecamatan Padaherang jika segera dicor, jalan tersebut akan semakin rusak. “ucap Iwan.

Selain itu, lanjut Iwan, harus ada kepastian, mana jalan yang menjadi kewenangan pemprop, BBWS dan Pemda Pangandaran. (Anton AS)

DPRD DUKUNG KETEGASAN PEMKAB PANGANDARAN TERKAIT BARJAS

PARIGI-Sikap tegas Pemkab Pangandaran yang mengeluarkan Surat nomer 027/-Barjas/2017 tentang Penertiban Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran yang disebarkan ke seluruh SKPD, mendapat apresiasi DPRD.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, isi surat tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (barjas) di stiap SKPD lingkup Pemerintahan Pangandaran, sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita ingin punya system pemerintahan yang bersih, akuntabel dan mempunyai efek manfaat sepenuhnya untuk rakyat. “tegas Iwan. (20/11)

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang ditemui di ruang kerjanya usai memimpin rapat paripurna di gedung DPRD, lebih jauh mengatakan, ini juga merupakan langkah tegas pemkab Pangandaran agar penggunaan APBD bisa benar-benar optimal.

“Dan kami di DPRD dengan salah satu fungsinya, sebagai controlling, tentu akan melakukan pengawasan oleh komisi III bidang pembangunan yang nanti hasil pengawsan tersebut akan diserahkan ke bupati. “imbuh Iwan.

Disoal hasil pemeriksaan yang dilakukan komisi III di lapangan, Iwan menjelaskan, ada beberapa pengerjaan proyek yang hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi. Seperti, pembangunan jalan Padaherang-Mangunjaya, drainase dan ruang terbuka hijau serta pekerjaan lainnya.

Iwan juga mengatakan, pihaknya banyak mendapat pengaduan dari masyarakat terkait hasil beberapa pekerjaan yang dilakukan pihak rekanan. Karena ini menggunakan uang rakyat, tentunya sudah seharusnya rakyat sebagai penikmat hasil pembangunan di daerah bisa terpuaskan.

“Jika ternyata pekerjaan tidak sesuai spesifikasi tersebut dibayar, maka tentunya itu akan menjadi temuan BPK. “terang Iwan.

Dan sebagai langkah DPRD untuk mendukung kebijakan bupati, pihaknya menghimbau kepada Pemkab Pangandaran untuk tidak membayar terhadap seluruh paket pekerjaan pengadaan barang mau pun jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, sebagaimana tercantum dalam dokumen pengadaan.
Bagi rekanan yang memang diketahui temuan hasil  pemeriksaan tidak sesuai  spesifikasi, menurut Iwan, sebaiknya diberi sanksi sesuai aturan dan tidak diikutsertakan kembali sebagai peserta pengadaan barang dan jasa di tahun berikutnya. Dan rekanan baik pemenang lelang atau penunjukan langsung yang berasal dari luar Pangandaran, harus diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beralamat di Kabupaten Pangandaran serta memiliki rekening bank yang ada di wilayah Pangandaran. Jangan sampai rekanan berasal dari luar pangandaran, rekening bank di daerah lain sehingga uangnya pun dibawa ke luar daerah.

Iwan pun meyakini, rekanan asal Pangandaran pun mampu  untuk mengerjakan pekerjaan proyek, kenapa harus menggunakan yang berasal dari luar daerah.

“Surat bupati tentang barjas ini ditembuskan kea Gubernur Jawa Barat, Kejaksaan dan Polres Ciamis, saya yakin bupati ini tidak main-main dengan surat ini,"ungkapnya lagi. (hiek)

KETUA DPRD PANGANDARAN PERHATIKAN NASIB BURUH

PARIGI-Gaji atau upah merupakan hak yang diterima pekerja atau buruh dari perusahaan dimana karyawan itu bekerja. pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja.

Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi standar penghidupan yang layak. Dan untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah pun menetapkan kebijakan UMP atau UMK sebagai dasar perlindungan pekerja atau buruh dalam mendapatkan hak atas upah atau gaji, dan penetapan UMP atau UMK harus berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).

Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd saat ditemui usai memimpin rapat paripurna di gedung DPRD.(20/11)

Iwan menjelaskan, dalam pasal 90 UU Ketenagakerjaan mengatur, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

“Para pengusaha dilarang membayar upah di bawah minimum provinsi atau kabupaten, karena hal itu sudah diatur undang-undang. “kata Iwan.

Menurut Iwan, upah minimun adalah jaring pengaman yang seharusnya tidak boleh dilanggar karena sebenarnya tidak ada korelasi antara upah minimim dengan produktivitas dan itu merupakan kewajibannya pengusaha yang harus dilaksanakan.

Jika di Kabupaten Pangandaran masih ada buruh atau karyawan yang menerima upah dibawah ketentuan yang telah ditetapkan, maka, lanjutnya, ia kan segera berkordinasi dengan dinas terkait dan menanyakan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Dan walau pun masalah upah buruh ini kurang populis, tapi, menurutnya, ia tetap akan memperhatikan nasib para pekerja ini agar hak-haknya sebagai pekerja dapat terpenehuhi.

“Saya sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD harus bisa mendengar dan memperhatikan aspirasi sekecil apa pun yang ada di masyarakat. “tegasnya.

Seperti diketahui, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pangandaran yang telah ditetapkan Pemerintah Propinsi Jawa Barat pada tahun 2016 sebear Rp 1.433.901, pada tahun 2018  naik sekitar 8 % menjadi Rp 1.558.902,-

Sementara hasil pantauan PNews di lapangan, ternyata masih ada sebagian karyawan hotel yang masih menerapkan upah di bawah UMK.

Menurut salah seorang karyawan sebuah hotel yang enggan ditulis identitasnya, sampai saat ini ia masih menerima gaji di bawah standar UMK setiap bulannya.

“Malah ada teman saya yang keluar tanpa memperoleh pesangon, padahal ia bekerja sudah puluhan tahun. “ungkapnya. (hiek)

PSDKU UNPAD PANGANDARAN GELAR KOMPETESI PANCA KARSA BUMI PANANJUNG

SIDAMULIH-Mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Padjadjaran di kabupaten Pangandaran menggelar kompetisi “Panca Karsa Bumi Pananjung” (PKBP) 2017 yang digelar di kampus Unpad Pangandaran di Cikembulan dan Wonoharjo, Sabtu (18/11). Kompetisi pencarian bakat ini merupakan kali pertama yang digelar di Pangandaran.

Dengan melibatkan lebih dari 25 sekolah menengah atas, kompetisi mengangkat tema “semarak kreativitas generasi Padjadjaran”, ini sukses diikuti lebih dari 125 orang peserta.

 “Kompetisi ini digelar sebagai kontribusi Unpad dalam meningkatkan kompetensi di kalangan generasi muda Pangandaran. “Ungkap Ketua Penyelenggara, Rahmanisa Utami.

Sementara menurut Penanggung Jawab PSDKU Unpad Pangandaran Dr. Bambang Hermanto seperti yang dirilis dalam Humas Unpad, tujuan digelarnya kegiatan Panca Karsa Bumi Pananjung untuk mendekatkan keluarga besar Unpad dengan warga kabupaten Pangandaran.

“Ada lima bidang perlombaan yang digelar dalam kompetisi ini, seperti, speech contest, debat, vokal solo, seni tari, dan seni lukis. “terang Bambang.

Sementara untuk penjurian lomba tersebut, para mahasiswa mendatangkan juri yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi Unpad, wartawan, hingga mahasiswa Unpad.

Dari seluruh hasil kompetisi PKBP 2017 ini sebagian besar didominasi para siswa dari SMAN 1 Pangandaran dan SMAN 1 Mangunjaya dengan berturut-turut berhasil meraih juara pada setiap kategori lomba.

“Diharapkan, kegiatan ini merupakan upaya Unpad dalam meningkatkan interaksi sosial di tengah masyarakat Pangandaran sekaligus menggali potensi yang ada di masyarakat untuk bisa sampai ke masyarakat. “imbuh Rahmanisa Utami,. (sumber; humas UNPAD,  editor; Evhan Rayna S)

SAMBUT HARI KORPRI KE 46, PEMDA PANGANDARAN ADAKAN LOMBA RONGGENG

PARIGI-Dalam rangka pelestarian budaya daerah, Kopri Kabupaten Pangandaran bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menggelar Pasanggiri Ibing Ronggeng Amen. (21/11)

Kegiatan yang diselengarakan di halaman kantor setda ini dihadiri Wakil Bupati Pangandaran H. H. Adang Hadari, sekda serta pejabat di lingkup Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Pangandaran, H. Adang Hadari menyampaikan, tujuan dari kegiatan ini, selain dalam rangka memperingati hari korpri ke 46, juga bisa menjadi media untuk membangun animo, apresiasi serta pemahaman para korpri pada nilai-nilai luhur budaya tradisional yang ada di Kabupaten Pangandaran.

“Saya juga mengajak seluruh masyarakat Pangandaran bisa memelihara seni dan budaya yang ada di tiap-tiap daerah agar kesenian yang kita miliki ini bisa lestari serta bisa tumbuh berkembang di tengah-tengah masyarakat. “ucap Adang.

Sementara Sekretaris Daerah (sekda) Pangandaran, Mahmud, SH, MH selaku Ketua Umum Korpri Pangandaran dalam laporannya menyampaikan, kegiatan lomba Ronggeng Amen yang diselenggarakan bertepatan dengan hari Korpri ke 46 ini juga ada lomba pengucapan  pancaprasetya dan lomba MC.

“Dan puncak kegiatan hari korpri ini akan dilaksanakan tanggal 29 dengan menggelar apel HUT korpri. “terangnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Disdikpora Kabupatan Pangandaran, H. Usep Efendi, mengatakan, kegiatan ini diikuti peserta PNS dari 13 SKPD, 5 kecamatan dan 10 UPTD Disdikpora lingkup Pemkab Pangandaran.  (AGE)

KEREN, HDCI KOTA TANGERANG SALURKAN BANTUAN DI MANGUNJAYA

PANGANDARAN-Hobi berkendara motor gede (moge) bagi sebagian kalangan merupakan kesenangan untuk memuaskan dan merefleksikan diri dalam penyaluran hobi berkendaraan roda dua.
Deikian juga halnya dengan Komunitas motor besar Harley Davidson Club Indonesia (HDCI) Kota Tangerang yang sudah lama dikenal sebagai komunitas dengan hobi menjelajah daerah-daerah menggunakan motor besar kesayangan mereka.

Namun ternyata, selain kegiatan touring yang rutin mereka lakukan, HDCI Kota Tanggerang ini juga aktif dengan gerakan sosial para anggotanya. Seperti yang dilakukan di Dusun Sindang Desa Mangunjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran, para biker pun menggelar bhakti social di sela-sela kegiatan touringnya.

Tidak tanggung-tanggung, dengan semangat rasa kemanusiaan angggota HDCI Kota Tangerang bahu-membahu mengumpulkan donasi untuk Pembangunan sarana ibadah di desa tersebut, hingga terkumpul Rp. 115 juta yang kemudian diserahkan langsung pada pengurus pembangunan sebuah mushala. Bahkan bukan hanya memberikan bantuan pada pembangunan sarana ibadah saja, tapi HDCI Kota Tanggerang pun memberikan santunan kepada 60 warga miskin Desa Mangunjaya.

Menurut salah seorang anggota HDCI Kota Tanggerang, H. Fulloh Saefulloh, gerakan bakti sosial ini memang sudah menjadi tradisi HDCI Kota Tanggerang di setiap daerah yang mereka kunjungi.

"Kami para biker juga telah sepakat untuk bisa membantu dengan beberapa gerakan sosial ini setiap kali melakukan touring," ucapnya. (18/11)

Sementara kepala Desa Mangunjaya, Furqonudin, sangat apresiatif apa yang dilakukan komunitas moge asal Kota Tanggerang ini.

“Atas nama masyarakat Desa Mangunjaya, saya mengucapkan terimakasih dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan komunitas HDCI Kota Tanggerang ini menjadi amal baik serta mendapat balasan dari sang pencipta. “kata Forqon di sela-sela acara peresmian Mushola At-Taqwa yang terletak di dusun Sindang yang dihadiri sekitar 50 biker anggota HDCI Kota Tanggerang. (Toni Taufik)

MELALUI RESES, ADANG SUDIRMAN JARING ASPIRASI MASYARAKAT JADIKARYA

PARIGI-Salah satu kunci penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan, antara lain peran pemerintah daerah dan Dewan Perwakilkan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, melalui hubungan yang sinergis kedua lembaga, hubungan antara pusat dan daerah dan hubungan antara daerah yang kontrukstif.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Pangandaran, Adang Sudirman dalam agenda resesnya di Desa Jadikarya Kecamatan Parigi beberapa waktu lalu.

Dikatakan Adang, kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna antara lain, kemampuan mengelola pemerintah daerah secara professional dan handal.

“Juga memiliki kemampuan berinovasi dan daya kreatif tinggi dalam meningkatkan kualitas menejmen pemerintahan. “ungkap Adang.(3/11)

Kemampuan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan perudang-undangan lainnya, APBD, kebijakan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan daerah, menurut Adang, harus sesuai koridor hukum yang berlaku dan kebijakan yang telah disepakti bersama.
Dan salah satu manfaat kegiatan reses ini, kata Adang, menjadi kewajiban seluruh pimpinan dan anggota DPRD untuk menjaring aspirasi yang berkembang di masyarakat secara berkala dalam meningkatkan kualitas, produktifitas, kinerja dan peran DPRD dalam rangka check and balance antara DPRD dengan pemerintah daerah.

“Dan sejatinya tujuan reses sendiri adalah untuk menyerap dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagai pertanggungjawaban moral dan politis kepada warga sebagai refresentasi keterwakilan rakyat dalam pemerintahan. “imbuh Adang.

Lebih jauh Adang mengatakan, saat ini diharapkan Pemkab Pangandaran bisa lebih meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, bantuan alat pertanian untuk untuk meningkatkan hasil di sektor pertanian yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahtreaan masyarakat.

“Aspirasi sebagai ungkapan keinginan warga yang terjaring pada reses ke II tahun 2017 ini tentunya akan kami bawa dalam pembahasan untuk diusulkan menjadi program pemda di tahun depan. “pungkas Adang. (PNews)

JANGAN BERI MAKANAN SATWA DALAM KAWASAN CAGAR ALAM

PANGANDARAN-Sulitnya memberi pemahaman tentang larangan memberikan makanan pada satwa yang ada di Cagar Alam Pananjung, diungkapkan Kepala BKSDA resort Pangandaran, Yana Hendrayana.
Menurutnya, padahal ketersedian makanan yang ada di kawasan Cagar Alam sudah bisa mencukupi kebutuhan supply makanan untuk hewan-hewan penghuni Cagar Alam Pananjung. Mungkin saja lupa, memberikan berbagai buah tangan yang dibawa dari rumah untuk diberikan kepada satwa yang berada di Cagar Alam dengan berbagai alasan, seperti kasihan atau sebagai bentuk berbagi.

“Sementara masyarakat tidak sadar, jika perbuatan itu salah dan malah akan memperburuk keadaan satwa itu sendiri. “ungkap Yana. (17/11)

Ditambahkan Yana, Tidak semua makanan manusia cocok untuk hewan. Walau sama-sama makhluk hidup,  tapi ada beberapa jenis makanan manusia dan hewan yang berbeda. Makanan yang dianggap bergizi oleh manusia, belum tentu cocok dengan kebutuhan gizi hewan. Sehingga bisa saja makanan-makanan manusia yang diberikan kepada hewan bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius.

“Apalagi seperti yang kita ketahui, hewan-hewan tersebut selalu memakan apapun yang diberikan manusia, padahal tidak semua makanan tersebut bisa dicerna oleh hewan. “ungkapnya lagi.

Yana yang dihubungi lewat telpon celullernya juga mengatakan, kalau satwa diberikan makanan yang tidak sesuai dengan apa yang dimakan di alam, ada beberapa dampak perubahan dari pola dan perilaku yang biasa hidup di alam bebas. Seperti, tingkat reproduksi semakin cepat malah satwa tersebut akan cenderung malas mencari makanannya sendiri di alam. Akibatnya, jika hal itu terjadi satwa pun akan mencari jenis makanan yang biasa dimakan ke luar kawasan.

“Kalau sudah begitu, karena merasa makanan dari pengunjung terasa lebih enak, maka satwa pun tidak mau lagi mencari makanan di habitatnya. “imbuh Yana.

Karena terlalu seringnya satwa yang ada di dalam kawasan Cagar Alam Pananjung diberi makanan, akibatnya hewan akan merasa nyaman dengan tempat terbuka. Padahal tempat utama mereka adalah alam yang luas.

Menurut Yana, pihaknya pun sudah berusaha memberikan himbauan tersebut dengan memasang papan himbauan di setiap sudut kawasan, tapi sayang himabuan tersebut tidak selamanya diindahkan.

Yana pun menghimbau baik kepada pengunjung atau siapa saja yang akan memasuki kawasan Cagar Alam, jangan memberikan makanan pada satwa yang ada di dalam kawasan, biarkan mereka hidup dan berperilaku layaknya di alam. (hiek)

UNTUK PEREKAMAN DATA, DISDUKCAPIL PANGANDARAN SIAPKAN PREDATOR

PANGANDARAN-Sulitnya memberikan pemahaman tentang pentingnya mempunyai data diri kependudukan pada masyarakat, menuntut Pemerintah Kabupaten Pangandaran melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) harus melakukan berbagai upaya untuk kembali menggalakkan sosialisasi dengan berbagai cara. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka menambah pemahaman dan menyebar pentingnya memiliki identitas kependudukan bagi seluruh masyarakat usia wajib mengantongi Kartu Tanda Penduduk Eloktronik (e-KTP). Karena jika tidak, ini akan merugikan masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi lainnya. Paling tidak masyarakat mengantongi surat keterangan (suket) melalui perekaman e-KTP.

Demikian disampaikan Kepala Disdukcapail Kabupaten Pangandaran, Drs. H. Tantan Roesnandar saat ditemui PNews di ruang kerjanya.

“Kami sudah melakukan berbagai inovasi dan terobosan agar pemahaman tentang pentingnya mempunyai data adiministrasi kependudukan bisa sampai pada masyarakat. “kata Tantan.(14/11)

Dikatakan Tantan, baik  melalui JEMPLING (Jemput Bola keliling), Lahir Langsung Dapat Akta kelahiran (LANDAK) hingga jemput bola ke sekolah-sekolah untuk baik sekolah dasar untuk pelayanan akat kelahiran atau SMA/SMK untuk data rekam KTP pemula. Dan seluruh program  dilaksanakan rencananya akan menyasar seluruh wilayah kelurahan yang tersebar 10 kecamatan.

Menurut Tantan, administrasi Kependudukan merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan masyarakat. Karena masalah kependudukan selalu bersentuhan dengan setiap aktivitas. Seperti, saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pilkada, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Dan apabila akan berdomisili di suatu wilayah pun, maka harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Untuk itu, lanjutnya, kinerja disdukcapil sebagai pelayan masyarakat di bidang administrasi kependudukan terutama pelayanan yang menyentuh masyarakat banyak, seperti pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Keterangan Keluarga, Akte Kelahiran, dan lain-lain, dituntut untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apalagi sekarang masyarakat semakin kritis dan semakin menyadari akan hak-haknya untuk memperoleh pelayanan yang baik.

“Nah dengan dasar itulah kami pun melakukan terobosan-terobosan dengan berbagai inovasi kegiatan untuk memenuhi tuntutan tersebut. ”jelas Tantan.

Tantan mengatakan, saat perpindahan data kependudukan dari kabupaten Ciamis ke pangandaran dulu, ternyata saat itu belum semua masyarakat yang ada di 10 kecamatan mempunyai KTP dan data kependudukan yang lain. Artinya, saat ini Disdukcapil Pangandaran pun harus mendata dari awal sebagian penduduk dari data mentah.

Dari sekitar 406.898 jumlah penduduk Kabupaten Pangandaran ada 306.507 wajib KTP, dan hingga sekarang, dari jumlah tersebut baru sekitar 91.222 warga (30 %) sudah mempunyai KTP Pangandaran.

“Insaalloh untuk tahun 2018, kami akan perioritaskan perpindahan KTP Ciamis ke KTP Pangandaran. “tegasnya.

Tantan juga mengatakan, untuk sekarang blanko KTP sudah tersedia, namun untuk tahun ini  pihaknya akan memperioritaskan dulu data PRR (Print Ready Record) atau data yang sudah siap cetak. Sedangkan untuk data SFE (Sent For Enrolment), yaitu hasil perekaman data yang sudah dikirim ke pusat,  untuk proses pencetakannya harus menunggu validasi dulu dari kemendagri.

Tantan juga menyampaikan, untuk lebih mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat, Disdukcapil Pangandaran akan terus merangsek hingga ke pelosok-pelosok, diantaranya dengan program Petugas Rigistrasi dengan Kendaraan Bermotor (PREDATOR). Karena seperti diketahui, menurut Tantan, ada sebagain warga yang kurang respon dan menganggap tidak penting dengan data kependudukan.

“Ada sebagian warga mengatakan, ia tidak memerlukan KTP karena tidak pernah bepergian. “terangnya.

Dan diharapkan dengan PREDATOR, lanjut Tantan, nantinya petugas akan langsung mendatangi warga baik yang ada di kebun, sawah atau dalam kegiatan di luar rumah lainnya. Dan dengan 3 motor yang sekarang ada, petugas pendata akan berupaya langsung ke sasaran, sehingga tidak ada alasan lagi ada masyarakat yang enggan untuk melakukan perekaman data. (hiek)

PROYEK SALURAN DI DESA SINDANGJAYA DIDUGA TIDAK SESUAI SPESIFIKASI

MANGUNJAYA-Seluruh warga masyarakat Dusun Cikeludan Desa Sindangjaya Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran menyambut baik pembangunan saluran pembuangan area pertanian Ranca Cikeludan. Karena, sawah dan tanaman palawija yang mereka garap di lahan tersebut bila musim hujan tiba sekarang tidak lagi tergenang air hingga berminggu minggu lamanya.

“Sejak proyek pembuangan saluran ini dibangun, sekarang air yang biasa menggenagi area perkebunan kami, tiga sampai empat hari sudah mulai surut. “ungkap salah seorang warga.(15/11)

Namun sayang, dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut, menurut sebagian warga yang paham tentang pembangunan, mengkritisi antara kuwalitas dan anggaran yang dikeluarkan pemerintah kurang sesui. Pasalnya, dengan kucuran anggaran bantuan dari propinsi (banprop) yang relatif besar ini terindikasi tidak menghasilkan kwalitasnya pembangunan yang diharapkan.

Menurut warga yang enggan distulis namanya, kepada PNews menyampaikan, ia sangat kecewa dengan hasil pelerjaan di lapangan yang tidak sesuai dengan besarnya anggaran.

“Batu yang di gunakan dalam proyek tersebut pun tidak memenuhi standar, juga kwalitas dan volumenya juga ada indikasi kurang dari RB (rencana biaya-red). “ungkapnya.

Dan, lanjutnya, ia pun berharap pemerintah daerah segera menindak para pemborong yang diduga nakal dalam pengerjaan proyek bendungan tersebut. (PNews)

PP PAUD DAN DIKMAS JABAR GELAR PENTALOKA UNTUK VALIDASI DATA ATS

PANGANDARAN-Untuk menghasilkan validasi data Anak Tidak Sekolah (ATS), Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PP PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) serta Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pangandaran, menggelar acara Pentaloka Penguatan Sistem Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) di hotel Horrison Palma kawasan pantai barat Pangandaran.

Menurut Ketua Panitia Penyelenggara, Uum Suminar, Pentaloka yang baru pertama kali dilaksanakan PP-PAUD dan Dikmas Jawa Barat ini nantinya diharapkan bisa memberikan validasi data ATS.

"Ini semua untuk menghasilkan data ATS yang valid, selalu update dan akurat,"ungkapnya. (12/11)

Data tersebut, lanjut Uum, nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam merencanakan, pelaksanaan serta evaluasi kebijakan penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan formal maupun nonformal di tingkat desa. Dan apabila data akurat tersebut sudah didapat, sambung Uum, ini akan sangat membantu suksesnya pencapaian tujuan Program Indonesia Pintar (PIP) yang tepat sasaran.

“Dan pelaksanaan Pentaloka ini tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran serta Tripides, Babinsa, Babinkamtibmas dan kepala desa. “terang Uum.

Sementara, Kepala Pusat PAUD dan Dikmas Jawa Barat Muhammad Hasby mengatakan, program tersebut adalah program yang pertama dilakukan di Indonesia.

"Agar pelaksanan pendataan ATS tepat waktu dan akurat maka perlu melibatkan komponen desa atau kecamatan hingga kabupaten sebagai dasar untuk pelaksanaan program pendidikan kesetaraan," katanya.

Kepala PP PAUD  dan DIKMAS Jawa Barat, Muhamad Hasby dalam sambutannya menyampaikan, program pentaloka ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan di indonesia. Dan out put suksesnya program ini, diharapkan pendataan ATS harus tepat waktu, akurat dan up date.

“Untuk menghasilkan itu semua, dalam pelaksanaanya nanti perlu melibatkan komponen desa, kecamatan hingga kabupaten. “tegas Hasby.

Sementara Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata mengatakan, untuk antisipasi dalam persoalan ATS ini agak dilematis. Pasalnya, anjut Jeje, ada sekitar 12 ribu dari 45 ribu anak hanya 20% saja yang masuk sekolah.

Jadi, kalau warga miskin 8% dari seluruh jumlah penduduk Pangandaran, 400 ribu jiwa, itu hanya 32.000. Berarti kalau 12% maka hampir 40% yg tidak sekolah.

Tapi menurut Jeje, persoalannya tidak hanya warga miskin itu saja , logikanya kalau semua biaya sudah bisa tercover, berarti semua anak sudah harus masuk sekolah.

“Masalahnya di Pangandaran ini presentasenya sudah tinggi, jadi dengan adanya pendataan ini tentunya kami akan merasasangat terbantu karena ada data riil dan valid. “kata Jeje.

Jeje pun berharap, program Pangandaran Hebat dalam waktu dekat ini bisa mengantisipasi semua biaya pendidikan dari anak usia 6 hingga 21 tahun. ( Anton AS)

UNTUK MENJAGA KONDUSIFITAS, PENGGARAP EKS.PT CIKENCRENG BENTUK KELOMPOK TANI SAUYUNAN

CIMERAK - Puluhan warga penggarap dilahan eks PT Cikencreng Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran melakukan gerakan gotong royong dalam perbaikan jalan di wilayah perkebunan yang rusak parah.

Kegiatan tersebut sekaligus dengan acara pengukuhan kelompok tani "Sauyunan" yang anggotanya seluruh penggarap yang berdomisili di wilayah Desa Sukajaya dan Desa Sindangsari yang disaksikan Kepala Desa Sukajaya, Supendi.

Salah seorang penggagas kelompok tersebut, Jumena (57) mengatakan, KelompoinTani “Sauyunan” dibentuk  bertujuan untuk menghimpun seluruh penggarap serta menyamakan kehendak dalam menyatukan harapan selu ruh penggarapdemi tercapainya tujuan dan cita cita yang saat ini sedang diperjuangkan terkait lahan garapan yang selama ini jadi obyek sengketa.

"Mudah mudahan dengan dibentuknya kelompok ini di wilayah perkebunan eks.PT.Cikencreng menjadi awal terwujudnya semua impian yang sudah lama kami harapkan terkait tanah lahan garapan, juga bisa melaksanakan semua program pemerintah khususnya dibidang pertanian", ungkapnya.(12/11)

Selain sebagai wadah untuk bernaung para penggarap, menurut Jumena, kelompok ini pun, bertujuan untuk menjaga kondusipitas para penggarap diwilayah lahan eks.PT. Cikencreng yang sudah diketrahui bersama, HGU PT Cikencreng tersebut sudah habis sekitar tahun 80 an.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Sukajaya, Supendi mengapresiasi inisiatif warga penggarap yang sudah membentuk kelompok tani "Sauyunan" ini, karena diharapkan dengan terbentuknya kelompok penggarap ini bisa menjaga kondusipitas serta siap ikut melaksanakan program pemerintah khususnya dibidang pertanian.

"Atas nama pemerintahan desa, sayasa kegiatan yang digagas para kelompok penggarap ini, semoga ini bisa bermanfaat bagi para penggarap dalam mewujudkan  keinginannya yang selama ini, juga bisa meningkatkan tarap hidup para penggarap dari sektor pertanian", katanya.

Supendi juga mengatakan, ia berharap agar semua penggarap di lahan eks. PT. Cikencreng bisa menjaga kondusipitas, jauhkan dari semua pertikaian, bisa menggalang persatuan untuk hal-hal positif serta lebih mengutamakan untuk menjalin persaudaraan antar sesama penggarap.

"Dengan terbentuknya kelompok tani ini, semoga bisa lebih mempererat tali persaudaraan antara sesama penggarap untuk mewujudkan semua harapan dan cita cita yang selama ini dinantikan. " tandasnya. (AGE)

SAMPAH POHON SUMBAT BENDUNGAN, SUNGAI CIKASO RENDAM RUMAH WARGA

MANGUNJAYA-Curah hujan sepanjng sore dan malam hari selasa kemarin (14/11) membuat bendungan sungai Cikaso di Desa Jangraga Kecamatan Mangunkaya Kabupaten Pangandaran  kembali diterjang luapan derasnya aliran sungai. Tingginya debet air ditambah tumpukan material pohon yang terbawa arus air dan menutupi bendungan yang pembangunannya baru tahap 70 % membuat luapan air masuk ke pemukiman beberapa warga Desa Jangraga.

Menurut salah seorang warga, Ratmiasih (60), luapan air terjadi sekitar jam 2 dini hari setelah hujan turun sejak sore hari hingga tengah malam.

“Saat itu, saya pun sempat mendengar suara kentongan yang memberitahukan agar warga berhati-hati karena ada luapan air sungai Cikaso. “ungkap Ratmiasih.(15/11)

Ratmiasih juga mengatakan, sejak bendungan sungai Cikaso dibangun, menurutnya, ia merasa tidak tenang.  Bahkan jika hujan turun, maka ia pun harus siap-siap tidak tidur karena takut air sungai meluap ke rumahnya.

“Ini sudah 3 kali terjadi sejak bendungan itu dibangun, karena luapan aliran sungai terhalangan pohon-pohon yang berserakan di area bendungan. “terangnya.

Sementara keesok harinya, warga pun berinisiatif untuk membersihkan sampah serta material pohon yang nyangkut dan menghalangi aliran sungai pada bendungan. 

Beberapa warga Desa Jangraga berharap, agar pemerintah cepat mengambil langkah-langkah antisipatif. Pasalnya, jika terus demikian, warga pun akan terus merasa resah dan takut jika air sungai kembali penuh, maka akan kembali meluap ke rumah-rumah warga yang tinggal di sekitar aliran sungai.

Mendengar kejadian tersebut, Camat Mangunjaya, Oos Koswara pun segera mengunjungi ke lokasi bendungan untuk melihat dan memastikan warganya yang terkena banjir luapan sungai.

Kepada warganya, Oos pun menghimbau agar selalu waspada karena sekarang sedang musim hujan, ditambah lagi pada bendungan yang belum selesai pembangunannya ini menjadi tempat tumpukan sampah sehingga menyumbat aliran air karena pintu bendungannya belum jadi.

“Saya terus menghimabu baik melalui pemerintahan desa atau pun langsung agar tetap menjaga kewaspadaan terutama jika hujan turun terus menerus. “kata Oos. (Toni Taufik)

SOSIALISASI TP4D, HATI-HATI PENGGUNAAN DANA DESA

PARIGI-Bertempat di aula setda, pemerintahan Kabupaten Pangandaran menggelar Apel Tiga Pilar, dalam rangka sosialisasi TP4D, MOU Kapolri tentang pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan Dana Desa serta percepatan program inovasi desa.(14/11)
Hadir daklam acara tersebut, Bupati dan wakil bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari, Sekda kabupaten pangandaran, Mahmud, SH, MH, Ketua DPRD Pangandaran, H. Iwan M Ridwan, S.Pd, M.Pd, Kapolres Ciamis, perwakilan Dandim 0613 Ciamis,  perwakilan BPKP Jabar, Kepala SKPD, Asisten Daerah, Danramil, Kapolsek, Camat dan 93 kepala desa se-Kabupaten Pangandaran.

Dalam laporan penyelenggara, Kepala Dinas SOSPMD, H. Dani Hamdani S.SoS.MM mengatakan, TP4D merupakan program nawacita yang dirancang Presiden Joko Widodo yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaran pemerintah dan pembangunan.

Menurut Dani, dengan nawacita diharapkan mampu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa serta memeberikan rasa aman pada seluruh warga.

“Dan dengan program nawacita ini, membangun Indonesia yang dimulai dari pinggiran. “ungkap Dani.

Tujuannya, lanjut Dani, agar bisa mewujudkan pembangunan yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa serta terlaksananya penegakan hukum yang efektif.

Sementara dalam sambutannya, Kapolres Ciamis, AKBP Nugroho  Arianto, SIK menyampaikan, Binmas, Babinsa dan kepala desa  merupakan tiga pilar ujung tombak dalam mengawal pembangunan, keamanan dan ketertiban di masing-masingdaerah.

Dan Mou ini, lanjutnya, merupakan kerjasama dari pusat sampai ke tingkat paling bawah, pemerintahan desa dan masyarakat sebagai penguatan pengawasan dana desa diharapkan bisa berperan aktif dalam pengunaanya.

“Kalau ada temuan di lapangan, diharapkan ada usaha pencegahan dari masyarakat. “tegas Nugroho.

lebih lanjut Nugroho mengatakan, MOU ini merupakan kerjasama yang harus dilaksanakan bersama-sama. Artinya, bekerjasama disini yang berkaitan dengan pengawasan dalam pengelolaan regulasi anggaran desa dan aspek penegakan hukumnya. Tidak perlu khawatir dalam pelaksanaan pembangunan di desa, karena Polri hanya melaksanakan serta mengutamakan pengawasan koordinasi dengan kamtibmas.

“Karena lembaga yang mengaudit itu sepenuhnya kewenangan dari BPK, kami hanya melihat fisiknya, bagaimana prosedurnya, namun disini kita tetap mengupayakan dalam segi pencegahan. “imbuhnya.

Di tempat yang sama, Bupati Pangandaran, H. Jeje Wiradinata dalam sambutannya mengatakan, lahirnya undang-undang nomer 6 tentang  desa mempunyai kewenanagn yang luas, dan dengan konsep nawacitanya pembangunan bisa dimulai pinggiran, dari desa.

“Tahun ini, Kabupaten Pangandaran menerima kucuran ADD sebesar 120 milyar, hampir tiap desa menerima sekitar Rp1.4 milyar. “terang Jeje.
Dan Pemkab Pangandaran pun, menurut Jeje, sudah mensosialisasikan regulasi yang berkaitan dengan ADD dan openggunaannya.

“Di sisi lain, memang adanya persoalan di beberapa desa itu dikarenakan kemampuan kapasitas aparat serta sistem administrasi yang masih terbatas. “kata Jeje.

Jeje juga mengatakan, ia tidak menginginkan adanya pelanggaran-pelenggaran terjadi dikabupaten pangandaran. Dan dengan akan dilaksanakan menjadi satu system,  diharapkan ke depannya tidak ingin ada lagi persoalan-persoalan yang mendasar.

“Dengan adanya TP4D ini, diharapkan akan mampu mengawal dan mengamankan proses pembaangunan di desa-desa” ujarnya. (editor:hiek)

WALAU ANGGARAN TERBATAS, MTQ PADAHERANG DIHARAPKAN BISA SUKSES

PADAHERANG-Menjelang pelaksanaan MTQ kecamatan dalam rangka penjaringan untuk perwakilan ke tingkat kabupaten, beberapa hari lalu (15/9), bertempat di Gedung Da’wah Padaherang, para pembina dewan juri diberi pembinaan yang disampaikan langsung Kepala KUA Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran, Drs H Mamuri.

Menurut Mamuri dalam sambutannya, walau pun dengan anggaran terbatas, ia berharap agar para juri tersebut tetap semangat dalam melaksanakan tugasnya.

“Saya juga sempat bingung karena untuk kegiatan MTQ ini memang tidak ada anggaran khusus yang tersedia. “ungkap Mamuri.

Mamuri menambahkan, walau demikian ia berpesan, para juri diharapkan bisa tetap semangat agar pelaksanaan MTQ di Kecamatan Padaherang bisa sukses dan kancar. (Nana Khoeruman)

KETUA KPUD PANGANDARAN LANTIK 279 PPS

CIJULANG-Menjelang  pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pangandaran, secara resmi melantik 279 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Pangandaran bertempat di gedung Islamic Center Cijulang.

Dalam sambutannya, Ketua KPUD Pangandaran, Wiyono Budi Santosa menyampaikan, selepas dilantik, selanjutnya seluruh PPS ini harus segera melakukan koordinasi dengan kepala desa guna memusyawarahkan tiga personil sekretariat PPS.

“Pada pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang, Kabupaten Pangandaran membutuhkan sebanyak 279 orang PPS yang akan ditempatkan di 93 desa yang masing-masing desa mempunyai tiga personil.” jelas dia.(11/11)
.
Budi juga mengatakan, terkait honor yang diterima PPS walau pun nantinya mungkin tidak sebanding dengan tugas dan tanggung jawab tapi walau pun demikian PPS dituntut untuk tetap profesional dalam menjalankan tugas yang sudah diamanatkan.

“Jumlah yang akan diterima PPS, untuk sebesar Rp.720 ribu dan anggota Rp.680 ribu. “jelasnya lagi.

Budi menambahkan, tugas pokok pertama dari PPS, mensosialisasikan pelaksanaan Pilgub 2018 mendatang serta pemuktahiran data pemilih.

 “Saya berharap seluruh PPS bisa berkerjasama dan berkoordinasi agar tugas yang diamanahkan bisa dilaksanakan dengan baik dan profesional,” kata nya. (Toni Taufik)

BAMBU BERCAGAk MILIK TURIKIN, BERTUAH ?

KALIPUCANG-Sebatang pohion bambu yang sudah dipotong sekitar 80 cm milik Turikin warga Rt 09 Rw 02 Dusun Cileweng Desa Cibuluh kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, dikabarkan memiliki tuah.
Menurut cerita sang pemilik, Turikin, bambu tersebut ditemukan tahun 1980 saat ia sedang menebang beberapa pohon bambu untuk keperluan hajat kakaknya.

“Waktu saya menebang beberpa pohon, tiba-tiba sya melihat bambu itu, lalu saya pun membawanya pulang. “cerita Turikin.(10/11)

Turikin pun lalu mengisahkan kejadian-kejadian aneh setelah bambu tersebut dibawa ke rumahnya. Seperti saat bambu tersebut dititpkan di rumah mertuanya, tiba-tiba saja seluruh badan Turikin mengalami gatal-gatal.

“Setelah kejadian itu, saya pun membuang ke kolam karena saya beranggapan gatal pada badan saya disebabkan dari bambu itu. “terang Turikin.

Hingga di tahun 1981, lanjut Turikin, tiba-tiba ia teringat lagi pada bambu itu, lantas ia pun mengambilnya lagi. Padahal sebelumnya beberapa warga yang tahu tentang bambu dari cerita Turikin pernah mencarinya, tapi tidak berhasil menemukannya.

“Akhirnya mungkin melalui cerita mulut ke mulut, sekarang banyak orang yang datang berniat memiliki bambu ini, tapi tidak saya kasihkan. “imbuhnya.

Setelah bambu aneh tersebut ia rawat, menurut Turikin, banyak kejadian-kejadian aneh menimpa keluarganya. Seperti yang dialami isterinya, Partini, menurutnya, ia sering bermimpi kedatangan laki-laki bersorban dan berpakaian serba putih.

"Sekarang banyak masyarakat yang tahu saya memiliki bamboo aneh ini dan berniat membelinya, tapi saya sudah berniat tidak akan memberikan atau menjual bambu ini pada siapa pun. “kata Turikin.
(Nana Khoeruman)

DISDUKCAPAIL PANGANDARAN PACU JEMPLING JELANG PILKADA

MANGUNJAYA-Pilkada gubernur jawa barat yang akan d gelar 27 juni 2018 mendatang, menjadi persoalan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pangandaran. Pasalnya, dinas yang bertugas membuat adiministrasi keopendudukan ini sekarang harus lebih sering melakukan jemput bola ke tiap-tiap desa untuk perekaman data kependudukan terutama bagi para pemula yang nanti pada tanggal pemilihan sudah genap berumur 17 tahun diharapkan  bisa menggunakan hak pilih nya.

Menurur Kasi Pendataan, Siti Sukaesih, target pencapaian perekaman yang harus diselesaikan  Disdukcapil ini ada sekitar 29 ribu jiwa menjelang pilkada tahun 2018 ini. Dan melalui program Jemput Bola Keliling (jempling), kata Siti, diharapkan bisa membantu masyarakat untuk segera melakukan perekaman data diri di tiap-tiap desa.

Ditambahkan Siti, pihaknya harus bekerja berpacu dengan waktu untuk segera bisa menuntaskan perekaman ini.

“Insaalloh pencapaian target bisa selesai sebelum daftar pemilih tetap di plenokan oleh kpu dan prioritas kami sekarang di perekaman e-KTP “ujarnya saat ditemui di sela-sela kesibukan kegiatan Jempling se-Kecamatan Mangunjaya di aula Desa Sindangjaya.(10/11)

Program jempling ini, lanjut Siti, memang erat kaitannya dengan pilkada mendatang, sehingga Disdukcapil harus betul-betul pokus di perekaman e-KTP tersebut. Sedangkan data-data kependudukan yang lainnya seperti akta lahir , masih tetap bisa dilayani juga.

Sementara menurut anggota Panwaslu Kecamatan Mangunjaya, Tatang Hernawan,  salah satu syarat untuk menggunakan hak pilih harus mempunyai data kependudukan atau KTP dan atau masyarakat harus sudah melakukan perekaman pembuatan e-KTP.

Dan tahapan pemutahiran data, lanjutnya, memang tahapan yang sangat krusial dalam tahapan pemilu, karena seringkali pokok permasalahan yang terjadi masyarakat yang sudah berumur 17 tahun tapi belum mempunyai KTP sehingga tidak terdaftar pada Daptar Pemilih tetap (DPT)

“Untuk membantu masyarakat, Insya Alloh siap mengawal pada setiap tahapan pemilu. “ katanya.
 (Toni Taufik)

BENCANA BANJIR DAN LONGSOR AKIBAT KERUSAKAN HUTAN, SALAH SIAPA ?

Eksploitasi hutan yang terus menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali, menyebabkan kawasan hutan menjadi tidak seimbang dan rusak. Penebangan yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi, sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga penghasil oksigen, penahan lapisan tanah, dan menyimpan cadangan air.

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan seharusnya bisa dimanfaatkan menjaga kelangsungan hidup serta bisa memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya hutan bisa dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat generasi sekarang dan generasi yang akan datang  mendatang.

Menurut hasil penelitian salah seorang ahli, setiap pohon besar mampu memproduksi 4580 oksigen per tahun. Sedangkan seseorang membutuhkan oksigen 2,9 kg/hari yang berarti sekitar 1058,5 kg/tahun. Jadi jika rumah dihuni oleh 4 orang dibutuhkan sekitar 4234 kg oksigen per tahunnya. Ini bisa dipraktekan Dengan menanam 1 pohon besar dipekarangan rumah sehingga tentunya kebutuhan oksigen bisa tercukupi dan udara di rumah terasa segar sepanjang tahun. Setiap pohon mempunyai kapasitas mendinginkan udara sama dengan rata-rata 5 unit ac yang dioperasikan selama 20 jam/hari. Dan setiap hektar hutan dapat menetralisir karbondioksida (CO2) yang diakibatkan 20 kendaraan bermotor karena setiap hektar hutan memiliki potensi untuk mengikat 1000 kg debu per tahun yang diakibatkan oleh polusi udara (debu, asap, aerosol dan lainnya) dan mengolahnya menjadi humus.

Sedangakan menurut Spurr (1973), hutan dianggap sebagai persekutuan antara tumbuhan dan binatang dalam suatu asosiasi biotis. Penebangan hutan secara liar dapat merusak hutan tanpa memperhatikan dampak negatif yang ditimbulkan. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di beberapa tempat merupakan akibat kerusakan hutan yang berdampak pada lingkungan hidup. Tidak hanya banjir dan tanah longsor pada musim hujan, tetapi bahaya kekeringan ketika musim kemarau datang juga merupakan contoh kerusakan hutan.

Menurut Ketua Serikat Petani Pasundan (SPP), Arif Budiman, ada yang salah dalam mengelola hutan. Jenis pohon yang ditanam di hutan selama ini hanya terfokus pada tanaman produksi saja. seperti jati, mahoni, albasia atau lainnya yang suatu saat dengan jangka waktu tertentu pohon tersebut akan ditebang, dan hutan pun menjadi gundul kembali.

“Jenis tanaman tersebut hanya bisa membuat rindang sekitar 3-5 tahun saja. “ungkap Arif.(3/11)

Arif saat ditemui di Kantor DPC PDIP Pangandaran lebih jauh mengatakan, ia tidak habis mengerti, kenapa setiap ada program pemerintah tentang penghijauan selalu tanaman itu yang ditanam.

Padahal menurut Arif lagi, pohon-pohon jenis tersebut itu sipatnya periodik, karena pada saat pohon itu tumbuh besar, maka pohon tersebut pun akan kembali habis ditebang.

“Kenapa di hutan tidak ditanami saja pohon sejenis buah-buahan, misalnya pohon duren, mangga, rambutan atau lainnya. “kata Arif lagi.

Menurutnya, jika tanaman jenis buah yang ditanam di hutan, sampai kapan pun pohon tersebut akan tegak berdiri serta tumbuh semakin besar dan rimbun, karena yang diambil hanya buahnya saja. (hiek)

PUSDALOP PANGANDARAN GELAR PELATIHAN MITIGASI BENCANA LEWAT ATM DAN BBM

PANGANDARAN-Luar biasa…! di usianya yang belum genap 1 tahun, Pusdalop Penanggulangan Bencana (PB) Kabupaten Pangandaran sudah bisa jadi referensi pusdalop di seluruh Jawa Barat untuk memberikan materi cara mitigasi bencana khusus pada anak sekolah.

Seperti melalui program WEB GTS (wisata edukasi bencana goes to school) dengan kegiatan ATM (Anak teka mitigasi) berhasil memberikan pemahaman cara-cara penanggulangan bencana dengan pemahaman yang bisa ditangkap nalar anak pada usia dini.

“Dan ternyata program ini pun mendapat apresiasi dari BPBD propinsi. “ungkap Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (PKPB) Kabupaten Pangandaran, DR. Drs. H. Nana Ruhena, MM.(8/11)

Lebih jauh Nana menuturkan, menyadari bahwa Pangandaran menjadi daerah rawan bencana dengan peringkat 16 di Indonesia,  sudah seharusnya seluruh elemen masyarakat belajar dari awal mengenali tanda-tanda akan terjadinya bencana serta dan bagaimana hidup berharmoni di daerah bencana.
Termasuk pada anak usia dini, lanjut Nana, harus dimulai pemahaman-pemahaman mitigasi bencana.

“metodanya, bisa melalui nyanyian, permaianan atau apa pun yang nantinya bisa melekat pada pemahaman anak tentang kebnecanaan. “terang Nana.

Nana juga mengatakan, sebenarnya pelatihan mitigasi bencana dalam program  WEB GTS lebih difokuskan untuk SD dan SMP, tapi karena adanya permintaan dari beberapa Sekolah Taman Kanak-kanak, maka melalui ATM, Pusdalop pun berlatih bersama anak-anak TK dengan melalui nyanyian dan berbagai simulasi permainan.

“Bagaimana si anak mencari tempat berlindung jika terjadi bencana, semua dikemas dengan nyanyian dan permainan yang menyenangkan, dan ternyata kegiatan ini mendapat respon positif serta menyambut antusias baik dari masyarakat, siswa dan guru-guru. “terang Nana lagi.

Intinya, lanjut Nana, menanamkan pemahaman masyarakat tangguh bencana harus dimulai dari sejak anak-anak, tentunya dengan segala cara yang bisa dicerna pola pikir dunia mereka.

Ditambahkan Nana, tidak hanya itu, Pusdalop Pangandaran juga memberi pelatihan serupa yang dikuhususkan untuk ibu-ibu PKK dengan program BBM (Bunda Belajar Mitigasi).

Melalui BBM, bagaimana para ibu dilatih dalam penanganan bencana dalam lingkungan rumahtangga.

“Seperti bagaiman penanganan jika terjadi kebakaran pada kompor gas yang sehari-hari biasa dipakai memasak tiba-tiba bocor dan menimbulkan kebakaran. “jelas Nana. (hiek)

H. KUSNADI; “PANGANDARAN HARUS TINGKATKAN KEAMANAN PANTAI”

PARIGI-Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran, pada usianya yang ke 5, jika diibaratkan anak yang masih baru bisa merangkak, tapi capaian-capaian pembangunannya sudah sangat menggebirakan.

Demikian disampaikan salah seorang anggota DPRD Propinsi Jawa Barat asal Kecamatan Padaherang, H. Kusnadi saat ditemui usai mkengikuti sidang paripurna Milangkala Hari Jadi Kabupaten Pangandaran ke 5 di gedung DPRD Pangandaran.(25/10)

“Walau kita masih belum bisa berlari, tapi sampai saat ini hasil pembangunannya sudah bisa dinikmati masyarakat. “ungkapnya.

Sebagai putra daerah ia berharapa, agar bisa lebih ditingkatkan lagi kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Karena nantinya masyarakat juga yang akan menilai berhasil tidaknyasehingga apa yang dicita-citakan masyarakat dulu dalam proses menuju pemekaran daerah ternyata tidak mengewakan. 

“Dan tugas pemerintah harus buisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan masyarakat tersebut. “kata Kusnadi lagi.

Disoal kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati, H. Jeje Wiradinata dan H. Adang Hadari, menurut Kusnadi, sampai hari ini ia melihat, penilaian masyarakat masih bagus dan merespon positif pada kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten Pangandaran.

Hanya tinggal peningkatan disana-sini, sebab tentunya di usianya yang masih muda, baik pemerintah atau masyarakatnya harus bisa menutupi kekurangan-kekurangan tersebut.

“Jadi sama-sama melakukan evaluasi diri untuk saling memperbaiki agar di masa yang akan datang bisa lebih sinergitas lagi kebersamaannya. “kata Kusnadi lagi.

Dikatakan Kusnadi, secara sepesifik ia menekankan pada pengawasan yang masih perlu lebih ditingkatkan lagi.

“Dan hal lainnya, karena kita secara geografi berada di daerah perbatasan dengan luar negeri, maka keamanan pantai dan pengawasan kejahatan narkoba agar lebih ditingkatkan. “pungkasnya. (hiek)

AGUS NURDIN ; “TAHUN 2018, LOMBA GURU BERPRESTASI HADIAHNYA 4 X LIPAT”

PANGANDARAN-Ditemui di ruang kerjanya (7/11) Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran, DR. H. M. Agus Nurdin, S.Pd., M.Pd mengatakan, setidaknya ada dua program perioritas untuk tahun 2018.

Pertama, meningkatkan pemberdayaan Pendidikan Usia Dini (PAUD) yang ada di masyarakat. karena, menurut Agus, selama ini APK PM untuk PAUD masih relatif rendah jika dibanding dengan APK PM di Propinsi Jawa Barat.

“Tanggal 12 nopember besok dirjen PAUD akan datang ke Pangandaran, dan kita akan bahas masalah ini. “ungkap Agus.

Jika Pangandaran sampai saat ini belum ada perda tentang penguatan PAUD, menurut Agus, ada hal-hal yang bisa dilakukan dengan tanpa harus menunggu aturan. Karena untuk kepentingan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, Disdikpora pun dituntut untuk berinovasi dan kreatif, agar pendidikan  pada usia dini benar-benar bisa lebih diberdayakan dan memberi efek positif langsung khususnya pada pendidikan dasar anak.

Pemerintah dan masyarakat diharapkanj bisa bersinergis mendorong pada tumbuh dan berkembangnmya PAUD. Dan untuk PAUD sendiri sebenarnya tidak dituntut perlunya ruangan belajar karena itu bisa dilakukan out door.

“Hanya untuk tenaga pengajar, kita juga sedang menggali potensi-potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat. “terang Agus.

Malah, lanjut Agus lagi, pihaknya sedang berupaya untuk bisa bekerjasama dengan Universitas Terbuka (UT) agar bisa dibuka FG Paud.

Selain masalah PAUD, masih kata Agus, Disdikpora pun tahun 2018 akan lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah, dengan menggelar kegiatan lomba guru dan kepala sekolah berprestasi dengan indikator penilaiannya menyangkut kinerja selama mengajar, tes tulis, tes lisan dan pembuatan karya tulis. Dan program ini merupakan reflika dari program pendidikan di tingkat pusat.

“Insaalloh, hadiahnya akan kita tingkatkan 4 kali lipat dari hadiah tahun lalu. “jelas Agus.

Disoal pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, Agus mengatakan, dari 283 sekolah, ada 161ruangan kelas butuh rehab.

“Tapi untuk tingkat melanjutkan siswa ke SLA, tahun 2016 lalu capaiannya sudah 97 %. “jelasnya lagi. (hiek)